Tabel.T-III.C.1
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011
No.
Uraian
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur
Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)
(Rp)
(Rp)
(a)
(b)
(Milyar Rupiah) Prosentase
(a)/(b) x 100%
1
Tahun anggaran 2009
7.547.422.794.478
19.952.336.618.695
37,83
2
Tahun anggaran 2010
8.537.848.251.424
21.863.303.122.297
39,05
3
Tahun anggaran 2011
9.895.560.039.177
26.752.821.258.516
36,99
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2011 Prosentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2008 prosentasenya sebesar 47,05%; tahun 2009 prosentasenya sebesar 29,94%; tahun 2010 prosentasenya sebesar 39,05% dan tahun 2011 prosentasenya sebesar 36,99%. Dari prosentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun telah dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Pealisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel berikut.
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.III. 12
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Tabel.T-III.C.2
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas I Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011 (Milyar Rupiah) No.
Uraian
A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 3 Belanja Bunga B Belanja Langsung 1 Pembayaran Tipping Fee dan Rekening PJU 2 TALI 3 Maintenance dan operasional 4 Belanja Dedicated C Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembayaran pokok utang TOTAL (A+B+C)
2009
2010
2011
(Rp) 3.039,42
(Rp) 3.194,25
(Rp) 3.582,13
3.005,82 23,66
3.161,76 25,07
3.514,43
9,94 9.901,42
7,42 12.655,86
14.450,17
363,71
374,64
438,85
158,09 6.773,24
185,99 7.312,15 4.783,08
178,10 8.341,83 5.491,40
2.606,38 71,87 71,87
13.012,71
24,68 24,68
15.874,80
63,34
4,35
11,23
11,23 18.043,53
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2011 Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Kebijakan Dan Proyeksi Belanja Daerah 2013-2017 Kebijakan Belanja Daerah tahun 2013-2017 secara umum mengacu pada arah kebijakan umum dan indikasi kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam Bab VII yang secara umum disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel.T-III.C.3
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah) No.
Uraian
A 1 2
Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 3 Belanja Bunga B Belanja Langsung 1 Pembayaran Tipping Fee dan Rekening PJU 2 TALI 3 Maintenance dan operasional 4 Belanja Dedicated C Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembayaran pokok utang TOTAL (A+B+C)
2013 (Rp) 6.501,20 6.443,66 53,19
2014 (Rp) 7.150,89 7.088,03 58,51
2015 (Rp) 7.865,54 7.796,83 64,36
2016 (Rp) 8.651,66 8.576,51 70,79
2017 (Rp) 9.516,39 9.434,17 77,87
4,35 10.621,46 497,24
4,35 12.365,81 530,62
4,35 14.401,68 566,25
4,35 16.778,16 604,28
4,35 19.552,62 644,85
366,70 9.757,53 10.960,52 25,00 25,00 17.147,67
421,71 11.413,48 14.552,75 25,00 25,00 19.541,70
484,96 13.350,47 19.322,31 25,00 25,00 22.292,23
557,71 15.616,18 25.655,05 25,00 25,00 25.454,82
641,36 18.266,41 34.063,31 25,00 25,00 29.094,01
Sumber: Bappeda dan BPKD, 2013
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 13
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan 3.1
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Kebijakan Dan Realisasi Pembiayaan Daerah 2007-2012 Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui: 1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel.T-III.C.4
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 NO 1.
2007
Uraian
(Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah
2008 (Rp)
(Milyar Rupiah)
2009 (Rp)
2010
2011
(Rp)
(Rp)
16.668,05
19.221,76
19.262,68
23.025,99
28.297,36
17.280,82
15.956,53
19.511,10
21.552,90
26.423,60
1.407,82
183,12
441,24
310,41
329,22
(2.020,60)
3.082,12
(689,66)
1.162,68
1.544,54
2.020,60
1.364,26
4.446,37
3.748,51
4.911,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
14,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dikurangi realisasi: 2.
Belanja Daerah
3.
Pengeluaran Daerah Defisit riil
A
Pembiayaan
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
2.020,60
1.364,26
4.446,37
3.748,51
4.926,08
A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(4.041,19)
1.717,86
(5.136,03)
(2.585,83)
(3.381,54)
B
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2011
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 14
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel.T-III.C.5
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011 (Milyar Rupiah) No. 1.
Uraian Saldo kas neraca daerah
2009
2010
2011
(Rp)
(Rp)
(Rp)
4.226,31
5.556,59
7.138,64
Dikurangi: 2.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
0,22
11,78
6,01
3.
Kegiatan lanjutan
0,00
0,00
0,00
4.226,09
5.544,81
7.132,63
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2011 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain: a. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan; b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lainlain); c. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; d. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan Kebijakan Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2013-2017 Untuk pembiayaan pembangunan selain menggunakan APBD, juga akan dioptimalkan keterlibatan Pemerintah Pusat, dunia usaha melalui program CSR, dan peran serta masyarakat dalam bentuk swadaya.
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 15
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Tabel.T-III.C.6
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
No
Uraian
APBD 2012
Proyeksi 2013
2014
2015
2016
2017
7.138,64
(Rp) 8.309,32
(Rp) 9.486,00
(Rp) 10.662,69
(Rp) 11.839,38
(Rp) 13.016,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7.138,64
0,00 8.309,32
0,00 9.486,00
0,00 10.662,69
0,00 11.839,38
0,00 13.016,06
(Rp) 1. Saldo kas neraca daerah
(Milyar Rupiah)
Dikurangi: 1. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 2. Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Sumber
: Bappeda dan BPKD, 2013
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 16
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan 3.2
NERACA DAERAH
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Tabel.T-III.C.7
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 No.
Uraian
1 ASET 1.1 Aset Lancar 1.1.1 Kas 1.1.2 Piutang 1.1.3 Persediaan 1.2 Investasi Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.2 Investasi Permanen 1.3 Aset Tetap 1.3.1 Tanah 1.3.2 Peralatan dan Mesin 1.3.3 Gedung dan bangunan 1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.3 Dana Cadangan 1.4 Aset Lainnya 1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 1.4.3 Aset Tidak Berwujud 1.4.4 Aset di BP THR Lokasari 1.4.5 Aset Lain-lain JUMLAH ASET DAERAH 2 2.1 2.2
KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN 3 EKUITAS DANA 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.3 Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
(Milyar Rupiah) Rata-rata Pertumbuhan (%) 17,47 16,60 39,87 21,37 13,25 9,28 13,98 (2,54) (4,61) 29,08 19,61 2,23 21,80 44,13 8,49 12,18 168,14 28511,65 (48,90) (2,63) 32,39 (3,89) 50,20 (33,97) 36,27 (0,68) 16,24 (0,94) 8,49 (0,68)
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2011
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 17
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Berikut adalah analisis rasio keuangan tahun 2009-2011. Tabel.T-III.C.8
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011
No.
Uraian
Tahun
1
Rasio Lancar (current ratio ) (%)
2009 1.083,14
2
Rasio quick (quick ratio ) (%)
1.026,22
1.161,91
1.147,73
3
Rasio total hutang terhadap total aset (%) Rasio hutang terhadap modal (%)
0,14
0,14
0,19
0,13
0,15
0,19
4
2010 1.226,08
2011 1.224,05
5 Rata-rata umur piutang (hari) 10 16 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2011 3.3
17
Analisis Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan
daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masingmasing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:
Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 18
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. Tabel.T-III.C.9
Proyeksi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 No.
Uraian
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
1. PENDAPATAN a. Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah b. Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2. BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 3. PEMBIAYAAN 1. Penerimaan 2. Pengeluaran TOTAL APBD
(Milyar Rupiah) 2016 2017 6
7
41.525,34 26.670,45 21.918,00 1.500,00 415,24
51.347,09 33.599,40 28.500,00 1.642,81 477,53
60.375,02 39.176,71 33.700,00 1.799,53 549,15
70.068,53 45.914,97 40.000,00 1.971,56 658,99
82.309,34 53.399,81 47.000,00 2.160,39 790,78
2.837,21
2.979,07
3.128,02
3.284,42
3.448,64
9.248,95 8.692,21 255,56 301,18 5.605,93
11.020,57 10.408,15 281,12 331,30 6.727,12
13.125,76 12.466,16 295,17 364,43 8.072,54
14.466,51 13.704,51 324,69 437,32 9.687,05
17.285,07 16.419,36 340,92 524,78 11.624,46
45.576,33 (4.050,99) 4.050,99 8.454,55 4.403,56 49.979,89
56.429,54 (5.082,44) 5.082,44 9.486,00 4.403,56 60.833,10
66.634,15 (6.259,13) 6.259,13 10.662,69 4.403,56 71.037,71
77.504,35 (7.435,82) 7.435,82 11.839,38 4.403,56 81.907,91
90.921,85 (8.612,50) 8.612,50 13.016,06 4.403,56 95.325,41
Sumber : Bappeda dan BPKD, 2013
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 19
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut: Tabel.T-III.C.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
(Milyar Rupiah)
Proyeksi No.
Uraian
1. Pendapatan 2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan
2013 (Rp) 41.525,34 0,00
2014 (Rp) 51.347,09 0,00
2015 (Rp) 60.375,02 0,00
2016 (Rp) 70.068,53 0,00
2017 (Rp) 82.309,34 0,00
8.309,32
9.486,00
10.662,69
11.839,38
13.016,06
49.834,65
60.833,10
71.037,71
81.907,91
95.325,41
Dikurangi: 4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas I Kapasitas riil kemampuan keuangan
Sumber : Bappeda dan BPKD, 2013 Berdasarkan tersebut, diperoleh rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut: Tabel.T-III.C.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah) No
Uraian
I Kapasitas riil kemampuan keuangan II Total rencana pengeluaran prioritas II (Program SKPD) III Total rencana pengeluaran prioritas III (Tunjangan)
2013 (Rp) 49.834,65
2014 (Rp) 60.833,10
Proyeksi 2015 (Rp) 71.037,71
2016 (Rp) 81.907,91
2017 (Rp) 95.325,41
44.171,37
55.028,24
65.087,73
75.809,18
89.074,21
5.663,28
5.804,86
5.949,98
6.098,73
6.251,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*
Sumber : Bappeda dan BPKD, 2013 Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 20
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Prioritas I Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran
dari
analisis
per
urusan.
Suatu
prioritas
II
berhubungan
dengan
program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut: Tabel.T-III.C.12
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017
Alokasi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 % Rp % Rp % Rp 1. Prioritas I 21,99 10.960,52 23,92 14.552,75 31,76 19.322,31 2. Prioritas II 66,64 33.210,86 66,54 40.475,49 75,23 45.765,42 3. Prioritas III 11,36 5.663,28 9,54 5.804,86 9,78 5.949,98 Total 49.834,65 60.833,10 71.037,71 Sumber : Bappeda dan BPKD, 2013 No.
Jenis Dana
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Tahun 2016 % Rp 42,17 25.655,05 82,45 50.154,13 6.098,73 10,03 81.907,91
Tahun 2017 % Rp 55,99 34.063,31 90,43 55.010,89 6.251,20 10,28 95.325,41
Hal. III. 21
BAB III – Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, baris total pada tabel untuk masing-masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100%. Baris total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentasi tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk persentasi final prioritas III.
Rancangan Akhir RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. III. 22
