RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
III - 1 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
3.1.KINERJA KEUANGAN MASA LALU Kinerja keuangan daerah masa lalu merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan daerah di masa depan. Keuangan daerah ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam waktu lima tahun terakhir. Dari informasi tersebut bisa didapatkan trend pertumbuhan dan perkembangan untuk masing-masing item keuangan daerah, sehingga membantu untuk membuat prediksi selama periode lima tahun RPJM. Kinerja keuangan ini dipaparkan pada bagian berikut.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Salah satu kinerja keuangan masa lalu Kota Pekanbaru adalah kinerja pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir yang dapat digambarkan dari perkembangan pendapatan dan belanja daerah yang diuraikan sebagai berikut. 3.1.1.1. Analisis Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Rata-rata pertumbuhan untuk setiap item pendapatan daerah dicantumkan pada kolom terakhir. Pendapatan asli daerah menunjukkan kecenderungan pertumbuhan rata-rata sebesar 21,2% pertahun. Pajak daerah memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 30,7% pertahun. Sementara itu, Dana Perimbangan tumbuh rata-rata 5,7% pertahun yang didominasi oleh pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 27,1% pertahun. Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar rata-rata 39,5% pertahun yang didominasi oleh bagi hasil pajak dari provinsi yang tumbuh rata-rata 54,4% pertahun. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tumbuh rata-rata sebesar 10,1% dari tahun 2008 ke tahun 2012. Angka pertumbuhan rata-rata ini cukup menggembirakan karena didominasi oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Karena itu, di dalam prediksi untuk lima tahun kedepan, diambil nilai pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 10% pertahun. Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2008-2012 No
Uraian
(1) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
(2) Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Tahun 2008 (Rp milyar) (3)
Tahun 2009 (Rp milyar) (4)
Tahun 2010 (Rp milyar) (5)
Tahun 2011 (Rp milyar) (6)
Tahun 2012 (Rp milyar)* (7)
Rata-rata Pertumbu han (%) (8)
118,745
129,859
163,174
225,903
251,338
21,2
60,622 43,514
69,865 43,689
80,118 59,149
145,091 57,364
162,072 61,948
30,7 10,2
1,915
2,766
2,793
3,091
3,475
17,1
III - 2 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
1.1.4
Lain-lain PAD yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak Dana bagi hasil pajak Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya Pendapatan Lainnya (Dana Insentif Daerah) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)
1.2 1.2.1
1.2.2 1.2.3 1.3
1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
12,692
13,539
21,111
20,357
23,842
19,0
912,021
740,178
822,355
1.053,472
1.079,491
5,7
549,746
391,069
530,555
547,224
433,372
-2,7
130,113
130,778
140,517
122,570
99,662
-5,9
419,633
260,291
390,111
424,654
333,710
-0,2
351,339
340,971
280,283
265,000
622,185
27,1
10,935
8,137
11,516
17,432
23,934
26,2
77,776
164,461
202,166
259,359
247,265
39,5
-
-
-
1,789 -
-
49,416
147,576
101,343
96,442
149,757
54,4
22,360
-
78,600
141,906
97,508
-
-
-
0,744
-
-
6,000
16,886
22,223
18,477
-
-
1.108,542
1.034,500
1.187,696
1.538,734
1.578,094
10,1
APBD Tahun berjalan indikatif Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011
3.1.1.2. Analisis Belanja Daerah Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran 2008-2012 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Belanja Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 No A 1
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
2008 (Rp milyar) 482,898
2009 (Rp milyar) 535,209
2010 (Rp milyar) 588,376
2011 (Rp milyar) 746,931
2012 (Rp milyar)* 798,148
429,745
460,857
508,212
624,141
715,406
III - 3 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
1,869 26,144 25,140 -
47,318 27,034 -
0,200 42,020 37,943 -
83,280 38,537 -
0,500 55,182 25,160 -
8
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga
-
-
-
0,971
1,000
B 1 2 3
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
590,588 189,783 227,028 173,777
610,250 185,387 199,697 225,166
605,559 196,713 202,545 206,300
700,444 213,463 248,367 238,613
785,200 224,655 274,153 286,392
1.073,487
1.145,459
1.191,152
1.447,374
1.583,348
2 3 4 5 6 7
Jumlah
* APBD Tahun berjalan indikatif Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011
3.1.2. Neraca Keuangan Daerah Neraca Keuangan Daerah disusun dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 20082011 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini. Tabel 3.3 Neraca Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 - 2011 Uraian
2008 (Rp. Juta)
2009 (Rp. juta)
2010 (Rp. juta)
2011 (Rp. Juta)
Rata-rata Pertumbu han (%)
1 ASET 1 1 ASET LANCAR
196.444
60.708
77.300
173.969
27,8
1 1 1 KAS
149.099
28.599
13.204
105.280
-
133.344
9.630
2.124
102.596
-
15.755
18.969
11.080
2.684
-
40.063
26.469
57.270
62.034
30,3
Piutang Pajak
6.058
5.056
9.376
7.606
-
Piutang Retribusi
1.222
1.989
1.670
2.782
-
Piutang Dana Bagi Hasil
27.469
16.533
43.538
49.357
-
Piutang Lain-lain
5.314
2.891
2.686
2.289
-
7.282
5.640
6.826
6.655
(1,3)
7.282
5.640
6.826
6.655
-
(30.072)
(47.233)
12.895
12.708
-
1.413
1.196
740
721
-
1.413
1.196
740
721
-
Kas di Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran 1 1 2 PIUTANG
1 1 3 PERSEDIAAN Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN Investasi Dana Bergulir
III - 4 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
2009 (Rp. juta)
2010 (Rp. juta)
2011 (Rp. Juta)
Rata-rata Pertumbu han (%)
(31.485)
(48.429)
12.155
11.987
-
(31.485)
(48.429)
12.155
11.987
-
4.015.475
4.246.422
4.485.506
4.742.401
5,7
810.886
864.743
878.949
886.647
3,1
810.886
864.743
878.949
886.647
3,1
222.032
245.416
289.585
314.063
12,3
6.413
6.413
7.078
8.498
10,1
70.892
76.618
79.980
98.210
11,8
6.090
6.630
7.006
7.354
6,5
218
285
367
429
25,5
96.184
109.985
147.442
147.278
16,1
7.657
8.642
9.787
11.020
12,9
Alat Ukur
1.093
1.769
1.770
2.029
25,5
Alat-alat Kedokteran
7.126
7.302
7.488
8.480
6,1
25.730
27.122
28.017
30.115
5,4
629
650
650
650
1,1
577.804
609.916
670.312
755.717
9,4
575.219
607.331
667.595
752.921
9,4
Bangunan Monumen
2.585
2.585
2.717
2.796
2,7
JALAN, IRIGASI dan 1 2 4 JARINGAN
2.378.021
2.489.514
2.607.952
2.718.223
4,6
2.234.775
2.328.997
2.425.977
2.521.859
4,1
46.000
61.514
81.754
93.920
27,2
Instalasi
8.182
8.432
9.163
11.327
11,8
Jaringan
89.064
90.571
91.058
91.117
0,8
26.733
28.200
28.367
28.453
2,1
21.733
21.768
21.876
21.962
0,4
1.539
1.814
1.832
1.832
6,3
3.461
4.618
4.659
4.659
11,4
8.634
10.342
39.299
-
8.634
10.342
39.299
-
138.588
139.636
139.200
-
-
-
50
46
47
46
-
138.532
138.542
138.332
137.897
-
Uraian INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1 2 ASET TETAP 1 2 1 TANAH Tanah 1 2 2
PERALATAN DAN MESIN Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertaniandan Peternakan Alat-alat Kantor dan RumahTangga Alat Studio dan Ala tKomunikasi
Alat Laboratorium Alat Keamanan 1 2 3
GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung
Jalandan Jembatan Bangunan Air (Irigasi)
ASET TETAP 1 2 5 LAINNYA Bukudan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Hewan/ Ternak dan Tumbuhan KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi Dalam Pengerjaan DANA CADANGAN 1 3 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan 1 3 1 Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti 1 3 2 Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga
2008 (Rp. Juta)
138.666 84
III - 5 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
-
0,1 -
Uraian
2008 (Rp. Juta)
2009 (Rp. juta)
2010 (Rp. juta)
2011 (Rp. Juta)
Rata-rata Pertumbu han (%)
4.398.485
1.257
1.257
-
TOTAL ASET
4.320.513
4.715.337
5.068.278
5,5
2 KEWAJIBAN
8.664
729
72
8.899
-
8.664
729
72
8.899
-
8.664
729
52
-
-
-
-
-
-
-
-
4.311.849
4.397.759
4.715.265
5.059.380
5,5
187.780
59.980
77.228
165.070
-
149.099
27.870
13.132
105.227
-
1 2 Cadangan Piutang
40.063
26.470
57.270
62.035
-
3 1 3 Cadangan Persediaan
7.282
5.640
6.826
6.655
-
(8.847)
-
Aset Lain-Lain
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan 2 1 1 Pihak Ketiga 2 1
2 1 2 Utang Bunga 2 1 3 Utang Pajak 2 1 4 2 2
Utang Jangka Pendek Lainnya
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
3 EKUITAS DANA EKUITAS DANA 3 1 LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan 3 1 1 Anggaran (SILPA) 3
3
3 3 3 3 3
Dana yang Harus Disediakan untuk 1 4 Pembayaran Utang Jangka Pendek EKUITAS DANA 2 INVESTASI Diinvestasikan dalam 2 1 Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam 2 2 Aset Tetap Diinvestasikan dalam 2 3 Ase tLainnya EKUITAS DANA 3 CADANGAN TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(8.664)
72
-
-
-
-
-
8.847
-
4.124.069
4.337.779
4.638.037
4.894.310
5,9
(30.072)
(47.233)
12.895
12.708
-
4.015.475
4.246.424
4.485.508
4.742.403
5,7
138.666
138.588
139.634
139.199
0,1
-
-
-
-
4.320.513
4.398.488
4.715.337
5.068.279
-
5,5
Sumber: Bagian Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2011
Dari Tabel 3.3 di atas, dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan aset dan total kewajiban dan ekuitas masing-masing adalah 5,5% pertahun. Angka pertumbuhan ini tergolong cukup tinggi dan memberikan gambaran yang positif terhadap pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru di masa lalu. 3.1.2.1. Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka panjang. Data rasio likuiditas dan rasio solvabilitas selama 4 III - 6 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
(empat) tahun terakhir tahun 2008-2011 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 3.4 Rasio Likuiditas Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011 Ratio
Rasio Likuiditas
Rasio Solvabilitas
Rumus
2008 (Rp. Juta)
2009 (Rp. Juta)
2010 (Rp. Juta)
2011 (Rp. Juta)
Aset Lancar
196.444
60.708
77.300
173.969
Kewajiban Jangka Pendek
8.664
729
72
8.899
Rasio Lancar
23
83
1.074
20
Aset Lancar Persediaan
189.162
55.068
70.474
167.314
Kewajiban Jangka Pendek
8.664
729
72
8.899
Quick Rasio
22
76
979
19
Total Hutang
8.664
729
72
8.899
Total Aset
4.320.513
4.398.485
4.715.337
5.068.278
Rasio Total Hutang (%)
0,201
0,017
0,002
0,176
Total Hutang
8.664
729
72
8.899
Total Ekuitas
4.311.849
4.397.759
4.175.265
5.059.380
Rasio Hutang/Modal (%)
0,201
0,017
0,002
0,176
Sumber: Bagian Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2011
Dari Tabel 3.4 dapat terlihat bahwa rasio likuiditas neraca keuangan Kota Pekanbaru cukup baik, dimana rasio lancar dan quick rasio paling rendah adalah 19, yang artinya aset lancar jauh melebihi kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu, rasio solvabilitasnya juga sangat baik yang terlihat dari rasio hutang terhadap aset paling tinggi hanya 0,201% yang artinya jumlah hutang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total aset ataupun ekuitas yang ada. Rasio aktivitas tidak perlu dihitung dalam hal ini karena Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memiliki piutang.
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.1.1. Proporsi realisasi belanja daerah Proporsi realisasi item-item belanja daerah dibandingkan dengan anggaran yang ada dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini. III - 7 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Belanja dibandingkan Anggaran Belanja Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 No
Uraian
A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah
2008 (%) 45,0 40,0 0,2 2,4 2,3 55,0 17,7 21,1 16,2 100,0
2009 (%) 46,7 40,2 4,1 2,4 53,3 16,2 17,4 19,7 100,0
2010 (%) 49,3 42,6 0,0 3,5 3,2 50,7 16,5 17,0 17,3 100,0
2011 (%) 51,6 43,1 5,8 2,7 0,1 48,4 14,7 17,2 16,5 100,0
2012 (%)* 50,4 45,2 0,0 3,5 1,6 0,1 49,6 14,2 17,3 18,1 100,0
* APBD Tahun berjalan indikatif Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011
Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung terlihat pada Tabel 3.5 Kecenderungan dari tahun 2008 sampai tahun 2011 menunjukkan bahwa proporsi belanja tidak langsung terus membesar dibandingkan dengan belanja langsung, yaitu dari 45,0% menjadi 51,6%. Pada tahun 2012 kecenderungan ini menurun menjadi 50,4%. Kedepan, diharapkan proporsi belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung bisa lebih meningkat dari tahun ke tahun. Dengan lebih efisiennya struktur pegawai dan tata kerja pada pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan terjadi banyak penghematan pada anggaran rutin. Sebaliknya belanja langsung bisa terus meningkat persentasenya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan yang terus meningkat, terutama penyediaan air bersih, transportasi umum massal, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
3.2.1.2. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur bisa dilihat pada Tabel 3.6 yang jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat. Anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2011 meningkat sebesar 11,1% dari tahun 2010. Sementara anggaran pemenuhan kebutuhan aparatur 2012 meningkat sebesar 21,7% dari tahun 2011. Peningkatan anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur ini lebih besar dari peningkatan rata-rata pendapatan daerah sebesar 10,1% pertahun. Jadi, seharusnya perlu dilakukan lebih banyak III - 8 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
penghematan pada anggaran belanja untuk aparatur ini, sehingga peningkatannya maksimal sama dengan peningkatan anggaran pendapatan sebesar 10% pertahun. Belanja tambahan penghasilan, belanja honorarium PNS, belanja makanan dan minuman pegawai serta belanja perjalanan dinas adalah item belanja aparatur yang bisa diefisienkan di masa depan. Tabel 3.6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekanbaru Tahun 2010-2012 No
Uraian
A 1 2
2010 (Rp milyar) 467,514 390,306 68,324
2011 (Rp milyar) 518,588 437,708 74,792
2012 (Rp milyar)* 636,962 519,564 105,292
Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerimaan Anggota dan 3 Pimpinan DPRD serta Operasional 4,002 3,571 4,002 KDH/WKDH 4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 4,882 2,517 8,104 B Belanja Langsung 180,632 201,552 239,162 1 Belanja Honorarium PNS 98,593 109,153 111,716 2 Belanja Uang Lembur 1,543 0,965 1,034 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi 4 7,671 8,736 9,353 dan Bimbingan Teknis PNS 5 Belanja premi asuransi kesehatan 0,265 1,867 1,643 6 Belanja makanan dan minuman pegawai 19,422 18,734 22,159 7 Belanja pakaian dinas dan atributnya 0,618 5,044 0,697 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari 8 0,971 0,599 2,067 Tertentu 9 Belanja perjalanan dinas 33,301 32,645 48,838 10 Belanja perjalanan pindah tugas 11 Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan 12 18,248 23,809 41,655 dll) TOTAL 648,146 720,140 876,124 * APBD Tahun berjalan indikatif Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011
Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:
III - 9 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekanbaru Tahun 2010-2012
No
Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Prosentase Pengeluaran) (Rp milyar) (a) (b) (a) / (b) x 100% 648,146 1.197,858 54,1 720,140 1.447,375 49,8 876,124 1.597,829 54,8 Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp milyar)
Uraian
1 Tahun anggaran 2010 2 Tahun anggaran 2011 3 Tahun anggaran 2012 Sumber: Laporan Keterangan Pekanbaru Tahun 2008-2011
Tabel 3.7 diatas menunjukkan bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total anggaran, jumlahnya cukup besar yaitu 54,1% tahun 2010, 49,8% tahun 2011, dan 54,8% tahun 2012. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode lima tahun ke depan.
3.2.2. Analisis pembiayaan daerah Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui: 3.2.2.1. Analisis sumber penutup defisit riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah seperti pada Tabel 3.8 berikut: Tabel 3.8 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekanbaru Tahun 2010-2012 No. 1. 2. 3. A
4. 5. 6.
Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
III - 10 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
2010
2011
2012
(Rp milyar)
(Rp milyar)
(Rp milyar)*
1.183,103
1.538,734
1.578,094
1.191,152
1.447,374
1.583,348
6,706 -10,160
0 91,360
14,481 -19,730
27,870
13,131
104,510
0
0
0
0
0
0
No.
Uraian
2010
2011
2012
(Rp milyar)
(Rp milyar)
(Rp milyar)*
7.
Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 Penerimaan Kembali Pemberian 8. 0,016 0,018 0 Pinjaman Daerah 9. Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 Total Realisasi Penerimaan B 27,886 13,149 104,510 Pembiayaan Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun A+B 13,131 104,510 84,780 berkenaan * APBD Tahun berjalan indikatif Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011
Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut. Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2010-2012 Proporsi dari total defisit riil No.
Uraian
2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)*
99,94
99,86
100
1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
-
-
-
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
0,06
0,14
0
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 47,09 794,81 81,12 berkenaan Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011 7.
3.3.KERANGKA PENDANAAN 3.3.1. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja III - 11 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran ini, bisa dilihat pada Tabel 3.10.
Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pekanbaru Tahun 2010-2012
No
Uraian
A 1
Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bunga Belanja bagi hasil Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok utang Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga TOTAL (A+B+C)
2 3 4 B 1 2 3 4 5 C 1 2 3
Rata-rata Pertumbuhan (%) 15,28% 15,42%
2010 (Rp milyar)
2011 (Rp milyar)
2012 (Rp milyar)*
394,308 390,306
441,279 437,708
523,566 519,564
4,002
3,571
4,002
0,65%
0 0 172,140
0 0 186,345
0 0 193,553
6,06%
119,293
131,306
128,393
3,93%
0
0
0
46,276
48,247
53,911
8,00%
3,007
3,248
7,899
75,61%
3,564
3,544
3,350
-3,02%
0
0
9,481
-
9,481
-
566,448
627,624
726,600
-
13,28%
* APBD Tahun berjalan indikatif Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008-2011
Belanja gaji dan tunjangan yang merupakan porsi terbesar dari pengeluaran wajib ini perlu mendapat perhatian untuk dilakukan efisiensi. Apalagi peningkatannya pada tahun 2012 adalah 18,7%, jauh melampaui rata-rata peningkatan pendapatan daerah yang 10% pertahun. Karena itu di masa datang perlu diusahakan untuk mengefisienkan jumlah pegawai supaya anggaran pengeluaran wajib ini tidak membengkak dan membebani belanja daerah.
III - 12 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
3.3.2. Proyeksi Belanja, Pembiayaan Wajib, dan Prioritas Utama Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.
Asumsiindikatormakro ekonomi
Kebijakan Pembiayaan Daerah
Tingkat pertumbuhanpenge luaranwajibdanmen gikatsertaprioritasut ama
Angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pendapatan daerah
Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung & belanja pendidikan
Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Belanja Daerah Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.11. Tabel 3.11 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
N o
Uraian
Data Tahun Dasar 2012 (Rp milyar)
A
Belanja TidakLangsung
523,566
1
Belanja Gaji dan Tunjangan
519,564
2
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
3
Tingkat pertum buhan (%)
Proyeksi Tahun 2013 (Rp milyar)
2014 2015 2016 (Rp milyar) (Rp milyar) (Rp milyar)
2017 (Rp milyar)
604,098
697,029
804,269
928,022
1070,833
15,42%
599,696
692,187
798,942
922,163
1064,387
4,002
10,00%
4,402
4,842
5,327
5,859
6,445
Belanja Bunga
0
-
4
Belanja bagi hasil
0
-
B
Belanja Langsung
193,553
202,015
211,102
220,841
231,264
242,403
1
Belanja honorarium PNS
128,393
133,434
138,672
144,116
149,774
155,654
3,93%
III - 13 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
N o
Uraian
Data Tahun Dasar 2012 (Rp milyar)
Tingkat pertum buhan (%)
Proyeksi Tahun 2013 (Rp milyar)
2014 2015 2016 (Rp milyar) (Rp milyar) (Rp milyar)
2017 (Rp milyar)
khusus untuk guru dan tenaga medis. 2
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
3
Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )
4
0
-
53,911
8,00%
58,224
62,881
67,911
73,344
79,211
Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
7,899
-10,00%
7,109
6,398
5,758
5,183
4,664
5
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
3,350
-3,02%
3,249
3,151
3,056
2,964
2,874
C
Pengeluaran Pembiayaan
9,481
-
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
2
Pembayaran pokok utang
-
3
Pembayaran utang kepada pihak ketiga
806,113
908,131
1.025,110
1.159,286
1.313,235
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
9,481
-
726,600
Sumber: Data Olahan
Berdasarkan realisasi belanja dan pertumbuhannya pada masa lalu (Tabel 3.2 dan 3.6) maka dibuatkan proyeksi belanja pada Tabel 3.11 di atas untuk pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Pertumbuhan belanja gaji dan tunjangan dibuat mengikuti trend tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,42%. Sementara itu, item belanja sewa gedung kantor dibuat dengan trend menurun -10%, karena diharapkan pembangunan gedung kantor yang permanen bisa mengurangi biaya sewa gedung kantor ini. Kecenderungan pengeluaran yang menurun juga bisa dilihat dari belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebesar -3,02% pertahun.
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. III - 14 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masingmasing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain: Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut: Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Proyeksi No
Uraian
2013 (Rp milyar)
2014 (Rp milyar)
2015 (Rp milyar)
2016 (Rp milyar)
2017 (Rp milyar)
1.
Pendapatan (asumsi pertumbuhan 10%)
1.735,903
1.909,494
2.100,443
2.310,487
2.541,536
2.
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
0
0
0
0
0
3.
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (asumsi 1% dari pendapatan)
17,359
19,094
21,004
23,104
25,415
2.333,592
2.566,951
Total penerimaan
1.753,262
1.928,588
2.121,447
Dikurangi: 4.
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
806,113
908,131
1.025,110
1.159,286
1.313,235
Kapasitas riil kemampuan keuangan
947,149
1.020,457
1.096,337
1.174,306
1.253,716
III - 15 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
