Tanjungpinang, 17 Oktober 2016
Persiapan Penyusuna n RPJMD
1
2
Penelaahan RPJPD Pengolaha n data & informasi Hasil evalua si capaia n RPJMD
VISI, MISI dan Program KDH
Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaa n keuangan daerah
Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi
Analisis isuisu strategis
Rancanga n Awal RPJMD
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Penyusunan Rancangan Renstra PD
Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
3
Rancangan RPJMD
Perumusan Indikasi rencana program prioritas & Kerangka pendanaan
Musrenbang RPJMD
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dengan DPRD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Evaluasi RANPERDA RPJMD
6
Penetapan
4
5
PENDAHULUAN
Tanjungpinang, 17 Oktober 2016
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (UU 23 Tahun 2014). RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah.
RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/kota. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Sistematika RPJMD 2016-2021 Bab I
Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Analisis Isu Strategis
Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab VI
Strategi dan Kebijakan
Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
7
KONDISI UMUM DAERAH
Tanjungpinang, 17 Oktober 2016
Pertumbuhan Ekonomi 10
Dalam kurun waktu tahun 2011-2015, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
8
7.63
6.96
6
6.49
6.23
4
7.32
7.11
6.02 4.79
5.78
5.02
2 0 2011
2012
2013
Prov. Kepri
2014
2015
Nasional
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2011-2015 (%)
Dibandingkan dengan provinsi lain di Wilayah Sumatera (tahun 2015), pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi.
Kepri Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh -2
6.02
4.08 5.13 5.14 4.5 4.21 0.22 5.41 5.1 -0.72 0
2
4
6
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Sumatera Tahun 2015 (%)
8
Provinsi Wilayah
Inflasi
12
10.09
10
8
7.81
6 4 2
3.76
7.61 7.49
3.92
4.73
2.46
3.32 2.02
0 2011
2012 Batam
2013
2014
2015
Tanjungpinang
Laju Inflasi di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 (%)
• Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau selama 2011-2015 sangat fluktuatif (antara 2,02% – 10,09%). • Laju inflasi tahun kalender (Januari - Desember) 2015 di Kota Batam sebesar 4,73%, sedikit lebih rendah dibandingkan laju inflasi periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar 7,61%. • Laju inflasi tahun kalender (Januari - Desember) tahun 2015 di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2014 sebesar 7,49%.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
No Uraian 1 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp ribu)
2011 45.469
2012 2013 2014 2015 49.644 87.630 95.400 103.030
PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 103.030 ribu atau US $7.701,96. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 95.400 ribu.
Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir (2011-2015), dari sebesar 6,79% pada menjadi 5,78%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat.
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
135,000
131,300 125,020
122,500
130,000 124,170
125,000 120,000
114,840
6.79
6.83
6.40
6.30
115,000
5.78
110,000 105,000
2011 2012 2013 Jumlah Penduduk Miskin
2014 2015 Tingkat Kemiskinan
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepri Tahun 2011 – 2015 20
17.16
17.11
11.13
4.83
9.12
13.77
6.71
0
5.78
5
10.79
10
17.16
15
8.82
• Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepri tahun 2015 sebesar 5,78%, lebih baik dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 11,13%. • Tingkat kemiskinan Provinsi Kepri lebih rendah dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
nasional
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepri dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2015
Indeks Gini 0.5 0.4 0.3
0.32
0.32
2011
2012
0.4
0.36
0.34
0.2 0.1 0 2013
2014
2015
Nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2011–2015 meningkat dari sebesar 0,32 pada tahun 2011 menjadi 0,34 pada tahun 2015. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori sedang.
Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
Kepulauan Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh
0.34 0.28 0.38 0.38 0.36 0.36 0.36 0.34 0.34 0.33 0
0.1
0.2
0.3
0.4
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2015
Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera, indeks gini di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera selatan, Jambi, Riau, namun masih diatas Kepulauan Bangka Belitung, dan Aceh.
Indeks Pembangunan Manusia Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera Tahun 2010-2015
No
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau Indonesia
2011 67,45 67,34 67,81 68,90 66,14 65,12 65,96 64,20 66,59 71,61 67,09
2012 67,81 67,74 68,36 69,15 66,94 65,79 66,61 64,87 67,21 72,36 67,70
2013 68,30 68,36 68,91 69,91 67,76 66,16 67,50 65,73 67,92 73,02 68,31
2014 2015 68,81 69,95 68,87 69,51 69,36 69,98 70,33 70,84 68,24 68,89 66,75 67,46 68,06 68,59 66,42 66,95 68,27 69,05 73,40 73,75 68,90 69,55
IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 sebesar 71,61 meningkat menjadi 73,75 pada tahun 2015. Jika diakumulasikan, kenaikan IPM Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2011–2015) sebesar 2,14 point. IPM Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke-4 seluruh Indonesia.
Tingkat Pengangguran Terbuka 9.93
12
6.2
7.83
6.89
6.71
4.34
6.07
5.14
6
4.19
8
6.29
10
4 2 0
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2015 (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri pada tahun 2015 mencapai 6,20%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,69%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan
Indeks Pembangunan Gender 100 90 80 70 60 50 40 30
92.05
92.11
92.23
92.81
2010
2011
2012
2013
93.2
IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 sebesar 93,2. Hal ini menandakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan belum seimbang.
2014
Perkembangan IPG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014
96 94 92 90 88 86 84
89.62 90.26
91.02 91,50 91.64
93,20
94.04
87.62 87.74 87.88
Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2014
Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 sebesar 93,2 diantara provinsi lain di wilayah Sumatera merupakan tertinggi kedua setelah Sumatera Barat
Indeks Pemberdayaan Gender 75
70 65
70.07
69.14
68.15
60 60.62 55
59.32
70.46
70.68
60.79
60.54
2013
2014
56,70
50 2010
2011
2012
Kepulauan Riau
Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 56,7 pada tahun 2010 menjadi 60,54 pada tahun 2014
Nasional
PerbandinganPerkembangan IDG di Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2010–2014 80.00
74.11
70.20
68.76
66.69
65.12
62.99
61.93
61.86
20.00
60.54
40.00
56.12
60.00
0.00
Perbandingan IDG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2014
Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 sebesar 60,54 apabila dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera lebih rendah dari Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Lampung, dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Kondisi Infrastruktur Perhubungan No
Indikator Kinerja 1. Jumlah pelabuhan angkutan penyeberangan yang sudah beroperasi 2 Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan 3 Jumlah lintas penyeberangan yang terlayani 4 Jumlah bandar udara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar 5 Jumlah angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar provinsi 6 Jumlah trayek perintis
7 Jumlah armada angkutan laut antar kabupaten/kota.
Satuan
2011
2012
unit
4
2013 2014 2015 5 5 6 6
unit
4
5
6
6
7
Trayek (lintas) Bandara
4
5
6
6
6
3
3
3
3
3
Pesawat
0
3
4
4
5
Trayek
2
2
3
3
3
Unit
2
2
3
3
3
Kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum, dan Perumahan No
Indikator Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%) Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%) Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%) Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah domestik, drainase, persampahan) (%) Persentase jalan berkondisi baik (%) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Satuan %
2011 25,91
2012 22,59
2013 30,64
2014 30,64
2015 30,64
%
36,09
51,21
54,02
55,94
60,60
%
63,96
64,78
65,50
67,10
70,21
%
73,01
69,20
71,35
71,50
71,80
%
69,44
68,90
71,27
71,57
71,97
0,0010
0,0010
0,0009
0,0008
0,0008
20,00
30,00
40,00
45,00
50,00
823,44
823,44
Persentasi luas kawasan kumuh/lingkungan permukiman/perumahan yang ditangani (%)
%
Luas kawasan Kumuh
Ha
Kelautan Perikanan, dan Pariwisata Kelautan dan Perikanan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan Konsumsi Ikan Per Kapita Volume Ekspor Hasil Perikanan Nilai ekspor produk perikanan Jumlah Kapal Motor Jumlah Motor tempel Jumlah Perahu tanpa motor
Satuan Ton
2011 208.756
2012 360.560
2013 392.638
ton
27.776
25.316
29.383
91.847,78
33.515,48
Ton
1.548,23
1.385,73
1.414,01
1.462,01
1.315,67
47,13
47,13
58,48
59,49
59,66
ton
100.636,00
20.938,00
23.166,94
38.804,80
38.882,41
USD miliar
201.132,00
40.846,00
42.924,61
64.995,66
65.001,13
21.891 5.586 12.596
34.379 7.546 11.769
34.481 5.762 11.460
35.368 8.614 12.733
35.368 6.449 11.911
kg/kapita
unit unit unit
2014 2015 406.395,00 375.441,66
Pariwisata No
Indikator Kunjungan wisatawan Mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan Mancanegara
Satuan orang hari
2011 1.709.511
2012 1.767.439
2013 1.859.066
2014 1.973.425
2015 1.998.625
1,65
1,78
1,84
2,12
2,20
Pendidikan No
Indikator Kinerja Satuan % Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C % Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK % Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK % Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK Dalam Kondisi Baik % Persentase SMA/MA terakreditasi minimal B % Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV semua jenjang Pendidikan % Angka Kelulusan SMA/MA/SMK/Paket C Angka Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK/Paket C
2011 63,50
2012 64,00
2013 75,10
2014 81,79
2015 89,37
61,49
61,78
62,00
67,61
71,58
2,5
2,0
0,3
0,2
0,95
94,30
94,70
95,00
95,30
86,49
55
60
65
75
75
55
67
67
86
80
95,83
99,04
99,47
99,45
100
7,40
7,40
6,92
5,99
53,90
Kesehatan No
Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita) Angka Kejadian DBD Per 100.000 penduduk Angka Kejadian Malaria per 1.000 penduduk
Satuan per 100.000 KH per 1.000 KH %
2011 121
2012 112
2013 97
2014 137
2015 144
28
22
21
16
14
3,77
2,67
3,71
3,72
12,6
Per 100.000 penduduk per 1.000 penduduk
56,31
80
74,02
95,7
41
1,99
1,24
1,13
0,65
0,18
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tanjungpinang, 17 Oktober 2016
Milyar
3,500
3,312 2,919 2,844 2,716
3,000 2,500 2,000
1,858 1,729
1,948 1,877
2,604 2,515
2,473 2,250
1,500 1,000 500
244
360
290
335
482 122
2010
2011 Pendapatan
2012 Belanja
2013 Pembiayaan Netto
2014
2015
No
Uraian
2016
2017
2018
2019
2020
2021
I
PENDAPATAN
1.853.640.596.351 2.589.568.774.093
2.840.444.043.886
3.094.430.658.810 3.392.117.218.981
3.818.048.879.805
A
Pendapatan Asli Daerah
1.035.109.266.163 1.020.293.616.418
1.111.437.628.288
1.221.324.353.496 1.325.225.641.407
1.463.892.222.287
1
Pajak Daerah
1.128.017.904.861 1.223.171.016.633
1.351.781.945.829
2
Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah
3
949.518.583.541
948.662.716.418
1.028.788.852.788
3.562.500.000
2.976.150.000
3.213.793.000
3.414.546.010
3.621.301.731
3.839.480.352
82.028.182.622
68.654.750.000
79.434.982.500
89.891.902.625
98.433.323.044
108.270.796.106
1.115.394.430.588 1.183.522.075.489
1.305.197.007.241
1.386.564.732.960 1.532.218.194.124
1.766.540.181.285
B
Dana Perimbangan
1
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
184.532.471.400
183.694.860.288
198.411.385.924
213.208.978.380
232.542.182.328
261.580.383.697
2
Dana Alokasi Umum
804.031.330.188
860.313.523.301
946.344.875.631
993.662.119.413 1.093.028.331.354
1.256.982.581.057
3
Dana Alokasi Khusus
126.830.629.000
139.513.691.900
160.440.745.685
179.693.635.167
206.647.680.442
247.977.216.531
360.826.028.000
385.753.082.186
423.809.408.357
486.541.572.354
534.673.383.450
587.616.476.233
359.661.320.000
384.487.612.400
422.436.373.640
485.051.829.686
533.057.012.655
585.862.713.920
C
1
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Sumbangan Pihak
No
Uraian
2016
2017
2018
2019
2020
2021
II
BELANJA DAERAH
A
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga
948.355.667.897
1.019.827.510.093
1.120.177.617.886
295.419.506.347 101.575.563.824 58.515.861.250
310.190.481.665 147.633.991.306 59.978.757.781
325.700.005.748 194.678.388.882 61.478.226.726
341.985.006.035 228.350.600.340 63.015.182.394
359.084.256.337 336.130.734.060 66.165.941.514
377.038.469.154 337.043.835.211 69.474.238.589
414.629.008.479
420.808.551.344
457.105.268.533
497.205.747.044
538.250.228.073
596.447.281.854
75.215.727.997
78.215.727.997
78.215.727.997
78.215.727.997
78.215.727.997
78.215.727.997
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Belanja Langsung
922.533.500.000
1.529.741.264.000
1.680.266.426.000
1.842.658.395.000 2.071.270.331.000
2.316.829.327.000
1.870.889.167.897
2.549.568.774.093
2.800.444.043.886
3.054.430.658.810 3.452.117.218.981
3.778.048.879.805
(17.248.571.546)
40.000.000.000
40.000.000.000
1 2 3 4 5
6 7
II
Jumlah Belanja Daerah Surplus/Defisit
1.211.772.263.810 1.380.846.887.981
40.000.000.000
(60.000.000.000)
Alokasi Belanja Program RPJMD 2016-2021 (Bab VIII)
1.461.219.552.805
40.000.000.000
No III 1 a
b
c
d e 2 a b c d
e
Uraian PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
32.248.571.546
-
-
-
75.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.248.571.546
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75.000.000.000
-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Pembayaran Pokok Utang
15.000.000.000
40.000.000.000
40.000.000.000
40.000.000.000
15.000.000.000
40.000.000.000
-
25.000.000.000
25.000.000.000
25.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
-
-
-
-
-
-
Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.248.571.546
- 40.000.000.000
- 40.000.000.000
- 40.000.000.000
60.000.000.000
- 40.000.000.000
0
0
0
0
0
0
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
25.000.000.000
ISU STRATEGIS
1. Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau meskipun cenderung menurun dari tahun 2010 sebesar 8,13% (137.072 jiwa) menjadi 6,24% (122.398 Jiwa) pada tahun 2015, namun lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Bangka Belitung (4,97%).
2. Pengangguran Cukup Tinggi Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, yaitu sebesar 6,20% pada tahun 2015. Apabila tidak memperoleh perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat.
3. Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan meningkat. Angka IPM pada tahun 2015 sebesar 73,75 perlu terus ditingkatkan agar kualitas SDM semakin baik, sehingga Angka Usia Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Sekolah, dan Tingkat pengeluaran perkapita (daya beli) semakin tinggi.
4. Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih Rendah
IPG Provinsi Kepri pada tahun 2014 baru mencapai 93,20, dan IDG tahun 2013 sebesar 60,79. IPG Provinsi Kepri masih lebih rendah dibandingkan kondisi ideal yaitu menuju angka 100. Dilihat capaian masing-masing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. 5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah Pemerataan dan kualitas pendidikan masih belum optimal, terkendala pada kondisi geografis masing-masing kabupaten/kota yang dipisahkan oleh laut. APK SMA/SMK/MA relatif rendah, baru mencapai 89,37% pada tahun 2015. Pemerataan guru pada wilayah terpencil belum merata. 6. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal Derajad kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Angka Usia Harapan Hidup tahun 2015 sebesar 69,41 tahun, AKI sebesar 144 per 100.000 KH, AKB sebesar 14 per 1.000 KH, dan Gizi Buruk sebesar 0,46%. Prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular juga tinggi.
7. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 71,97%, Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 10,20%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 73,57%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar 71,35%. Disamping itu, terdapat pula permasalahan keterbatasan ketersediaan dan menurunnya kualitas air baku. 8. Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan Ketimpangan pedapatan antar kelompok penduduk menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 0,34 pada tahun 2015. 9. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal Kepulauan Riau memiliki 19 Pulau Terluar (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tingkat pengembangan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal. Beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian adalah kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta sarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih, irigasi, dan ketenagalistrikan.
10. Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan belum optimal Kapasitas keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah relatif kecil, pada tahun 2015 total penerimaan (pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah) hanya sebesar 2.637 milyar rupiah. 11. Pengembangan Kemaritiman dan Pariwisata Kepulauan Riau memiliki luas wilayah laut seluas 96% dengan potensi maritim dan wisata yang besar, namun saat ini belum dikembangkan. Armada perikanan tangkap di Provinsi Riau terdiri dari perahu tanpa motor, motor tempel, dan kapal motor dengan jumlah didominasi oleh perahu tanpa motor. Di samping itu, ada dinamika transaksi ikan di tengah laut. 12. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota
Transportasi udara (penerbangan komersial) belum menjangkau seluruh Kabupaten. Transportasi laut antar pulau belum memadai dari aspek sarpras (dermaga dan kapal angkutan umum).
13. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota tahun 2015, dari sebanyak 43 kecamatan, tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2, ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98 %), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26 %), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 %), dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84 %). Kecamatan-kecamatan di Prioritas 3 dan 4 merupakan kecamatankecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang, sedangkan prioritas 5 dan 6 termasuk kategori tahan pangan. 14.Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu Persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2015 baru mencapai sebesar 14,97%. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, sehingga kedepan perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan. Jumlah Event Kebudayaan Tingkat regional, nasional dan International pada tahun 2015 hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali. 15.Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana Masalah lingkungan yang paling rentan adalah pembuangan limbah industri, tumpahan minyak dari aktivitas transportasi, pengeboran minyak lepas pantai, dan pengilangan minyak, dan penambangan. Selain itu, terdapat pula permasalahan penurunan kualitas udara, degradasi hutan, lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan; dan meningkatnya volume limbah domestik dan B3, serta tingginya ancaman bencana alam dan non alam.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM, SERTA ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH Tanjungpinang, 17 Oktober 2016
Visi RPJMD
1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi. 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Misi 1)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 1 dan Misi 2)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 2)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 2)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Misi 3)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Misi 4)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 4)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 4)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Misi 5)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 5)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 5 dan Misi 6)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Misi 7 dan Misi 8)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 8 dan Misi 9)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 9)
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program (Lanjutan Misi 9)
Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada tema pengembangan wilayah Sumatera dalam RPJMN tahun 2015-2019, yaitu:
“ Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional, dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan”.
Fokus pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 pada: upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten/kota yang tertinggal.
Akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah SDA, penguatan kapasitas IPTEK, serta penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.
1. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan natuna 2. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.
3. Pengembangan Pusat perdagangan, jasa, di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. 4. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. 5. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di Kabupaten Lingga. 6. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Batam. 7. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten Natuna.
INDIKATOR KINERJA DAERAH
Tanjungpinang, 17 Oktober 2016
Indikator Kinerja Daerah
No
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015
Kondisi Kinerja Perangkat akhir Daerah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 Target Kinerja Program
Tahun 2016
1
Pertumbuhan Ekonomi
%
6,02
5,70
5,85
6,26
6,75
6,91
6,95
6,95 Seluruh PD
2
Laju Inflasi
%
6,36-6,39
5-7
5–7
5-7
5-7
5-7
5-7
5 – 7 Seluruh PD
3
PDRB Perkapita
4
Indeks Gini
%
5
Persentase penduduk miskin
%
5,78
5,53
5,28
5,03
4,78
6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks
73,75
74,21
74,61
75,01
75,43
Ribu rupiah
103.029 110.493 118.794 128.346 139.424 151.826 165.55 165.557 Seluruh PD 7
0,4
0,4
0,39
0,38
0,37
0,37 4,53
0,36
0,36 Seluruh PD
4,28
4,28 Seluruh PD
75,84 76,24
76,24 Seluruh PD
KAIDAH PELAKSANAAN
Tanjungpinang, 17 Oktober 2016
Kaidah Pelaksanaan RPJMD 1. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD; 2. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah;
Kaidah Pelaksanaan RPJMD (Lanjutan)
5. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD; 6. Apabila setelah ditetapkan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka program, indikator dan target kinerja dialihkan kepada perangkat daerah yang baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah; 7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Riau.
