PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT JOGJA MEBEL (Pemegang IUI Lanjutan) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta

6.

Standar

:

Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

7.

Tim Auditor

1. Syam Himawan, S.Hut (Lead Auditor) 2. Dyah Ayu Satiti, S.Hut (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

~1~

IDENTITAS PERUSAHAAN PT JOGJA MEBEL 1.

Nama Pemegang Izin / Hak

:

PT JOGJA MEBEL

pengelolaan 2.

Nomor & Tanggal SK :

:

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman Nomor: 503/057/009/B/IUIKBB/XII/2014 tentang Izin Usaha Industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip, tanggal 30 Desember 2014

3.

Kategori Industri

:

Industri Furniture dari Kayu

4.

Alamat

:

Jl. Piyungan – Prambanan Potrojayan, Madurejo, Prambanan, Sleman, 55572, Daerah Istimewa Yogyakarta

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

6.

Pengurus

:

Direktur : Dany Dwi Astuti Arini

~2~

RINGKASAN TAHAPAN Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

Tidak ada permintaan dari pihak ketiga untuk dilaksanakan konsultasi publik dalam kegiatan audit Sertifikasi VLK PT JOGJA MEBEL.

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan

20 April 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT JOGJA MEBEL

Verifikasi Dokumen dan

20 – 21 April 2015

Observasi Lapangan

- Kantor dan Pabrik PT JOGJA MEBEL - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Pertemuan Penutupan

21 April 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT JOGJA MEBEL

Pengambilan Keputusan

20 Februari 2015 ~3~

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, diantaranya MR, production, purchasing, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi. Selanjutnya Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, diantaranya MR, production, purchasing, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan, Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Tahapan

Waktu dan Tempat Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

~4~

Ringkasan Catatan Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P1

K1.1

1.1.1

a.

Memenuhi

PT. JM telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2012 dihadapan Notaris Anita Kurniawati, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah didaftarkan di instansi berwenang sesuai dengan badan hukumnya.

b.

Memenuhi

PT. JM memiliki SIUP Nomor: 503/00262/PM/VIII/2013 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan bidang usahanya.

c.

Memenuhi

PT. JM memiliki Izin HO Nomor: 503/40/HO/2015 yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.

d.

Memenuhi

PT. JM telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 120213101817 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.

e.

Memenuhi

PT. JM telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait.

f.

Memenuhi

PT. JM telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2014 yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang. Pelaporan kegiatan UKLUPL masih dalam proses pembuatan dan konsultansi dengan pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

g.

Memenuhi

PT. JM telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan jenis usaha yang sesuai.

h.

Tidak Diterapkan

PT. JM dalam kegiatan produksinya hanya mengolah bahan baku utama yang sudah berbentuk furniture setengah jadi, sesuai Permenhut No. P.9/Menhut-

~5~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, untuk industri lanjutan tidak diberlakukan kewajiban untuk menyusun RPBBI.

P2

K2.1

1.1.2

Memenuhi

PT. JM telah memiliki dokumen ETPIK sah yaitu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dengan peruntukan ETPIK telah sesuai yaitu mebel dari kayu dengan kegiatan produksinya. Informasi yang tercantum dokumen ETPIK sesuai dengan informasi dan data dokumen lainnya.

1.2.1

Tidak Diterapkan

PT. JM tidak memiliki pengakuan/pengenal importir.

1.2.2

Tidak Diterapkan

PT. JM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

1.3.1

Tidak Diterapkan

PT. JM merupakan perusahaan perseroan terbatas yang ditetapkan berdasarkan akta notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. PT. JM bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga dan tidak menggunakan akte pembentukan kelompok.

a.

Memenuhi

Bahan baku yang digunakan PT. JM selama periode Januari s.d. Maret 2015 adalah Furniture setengah jadi. Pemenuhan (pembelian) bahan baku dilakukan berdasarkan permintaan (Purchasing Order/PO) yang dibuat oleh PT. JM kepada supplier (pemasok) sesuai dengan kebutuhan produksi.

b.

Tidak Diterapkan

PT. JM dalam melakukan produksinya hanya menggunakan bahan baku berupa Furniture setengah jadi.

c.

Memenuhi

Seluruh pembelian bahan baku PT. JM telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku berupa penandatangan yang dicantumkan dalam Tanda Terima Furniture.

d.

Memenuhi

Dokumen angkutan hasil hutan dari seluruh pembelian bahan baku PT. JM adalah Nota Perusahaan dan/atau Surat Jalan. Jumlah Nota Perusahaan dan/atau Surat Jalan telah sesuai yang tercantum pada mutasi kayu.

2.1.1

~6~

dokumen

Prinsip

Kriteria

Indikator

2.1.2

Verifier

Nilai


e.

Tidak Diterapkan

PT. JM tidak melakukan pembelian dan menerima kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), PT. JM hanya menggunakan bahan baku utama berupa furniture setengah jadi.

f.

Tidak Diterapkan

PT. JM tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), PT. JM hanya menggunakan bahan baku utama berupa furniture setengah jadi.

g.

Memenuhi

PT. JM menerima bahan baku furniture setengah jadi dari supplier pengrajinnya yang telah disertai dengan DKP. PT. JM juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan DKP serta prosedur pemeriksaan DKP.

h.

Tidak Diterapkan

PT. JM termasuk industri kayu lanjutan, sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI, dan tidak diwajibkan melampirkan SK RKT atau dokumen lainnya sebagai dokumen pendukung RPBBI.

a.

Tidak Diterapkan

PT. JM selama periode 3 bulan terakhir (Januari – Maret 2015) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).

b.

Tidak Diterapkan


c.

Tidak Diterapkan


d.

Tidak Diterapkan


~7~

Prinsip

Kriteria

Indikator

2.1.3

Verifier

Nilai


e.

Tidak Diterapkan


f.

Tidak Diterapkan


g.

Tidak Diterapkan


h

Tidak Diterapkan


i

Tidak Diterapkan


a.

Memenuhi

Tally sheet yang digunakan oleh PT. JM untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan.

b.

Memenuhi

PT. JM telah memiliki laporan hasil produksi finished. Produk jadi PT. JM adalah meubel/furniture, dimana untuk produk ini tidak termasuk dalam rendemen yang tercantum berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.9/VIBPPHH/2013 tanggal 12 Desember 2013, sehingga rendemen aktual perusahaan tidak dapat dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.

c.

Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT. JM sesuai dengan izin usahanya dan rekapitulasi produksi PT. JM selama periode 3 bulan terakhir adalah 12.92 m3 (2% dari kapasitas izin

~8~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi produksi/terpasang 583.4825 m3/tahun).

2.1.4

P3

K3.1

3.1.1

d.

Tidak Diterapkan

PT. JM tidak melakukan pembelian dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), PT. JM hanya menggunakan bahan baku utama berupa furniture setengah jadi dari pengrajin.

e.

Memenuhi

PT. JM selama periode Januari – Maret 2015 telah memiliki dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan. LMKO tersebut telah dilaporkan kepada instansi berwenang.

a.

Tidak Diterapkan

PT. JM tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua hasil produksi furniture (kayu dan rotan) diproduksi dan diekspor secara mandiri oleh PT. JM.

b.

Tidak Diterapkan


c.

Tidak Diterapkan


d.

Tidak Diterapkan


e.

Tidak Diterapkan


Memenuhi

Selama periode 3 bulan terakhir PT. JM melakukan penjualan domestik yang telah disertai dokumen angkutan yang sah dan sesuai.

~9~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai


K3.2

3.2.1

a.

Memenuhi

Produk Hasil Olahan Kayu yang diekspor oleh PT. JM tidak termasuk Barang di Bidang Kehutanan yang dilarang ekspor dan merupakan hasil produksi sendiri (bukan melalui jasa subkontrak).

b.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.

c.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER18/BC/2012.

d.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.

e.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.

f.

Tidak Diterapkan

PT. JM belum memperoleh lisensi VLegal. Dalam kegiatan ekspornya PT Jogja Mebel menggunakan dokuken deklarasi ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perdirjen BUK Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 januari 2015.

g.

Tidak Diterapkan

Produk yang diekspor oleh PT Jogja Mebel berupa mebel, dan tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis sebelum diekspor, yang mana termasuk dalam Kode HS 9403.60.90.00.

~ 10 ~

Prinsip

P4

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai


h.

Tidak Diterapkan

Produk PT. JM hanya memproduksi dan menjual produk dengan HS Code yang termasuk dalam kelompok furniture. Dimana sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furniture tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK).

i.

Tidak Diterapkan

PT. JM hanya menggunakan bahan baku berupa furniture setengah jadi dari jenis kayu jati (Tectona grandis) dan mindi (Melia azedarach). Dengan demikian, Jenis dan produk kayu yang diekspor PT. JM bukan merupakan jenis yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.

Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi, PT Jogja Mebel belum mendapatkan lisensi penggunaan dokumen V-Legal. Sehingga belum dapat membubuhkan tanda V-Legal, baik pada produk, kemasan ataupun dokumen/lampiran dokumen angkutannya.

a.

Memenuhi

PT. JM telah memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan.

b.

Memenuhi

PT. JM telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/jalur evakuasi baik di lokasi kantor maupun pabriknya.

c.

Memenuhi

PT. JM telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja berikut upaya penangannya.

4.2.1

Memenuhi

karyawan PT. JM belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan telah membuat pernyataan kebebasan berserikat bermaterai yang ditandatangani langsung oleh Direktur PT. JM.

4.2.2

Memenuhi

PT. JM telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan kepada instansi berwenang.

4.2.3

Memenuhi

Tidak terdapat karyawan PT. JM yang

K3.3

3.3.1

K4.1

4.1.1

K4.2

~ 11 ~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi berusia dibawah umur atau berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai bekerja, seluruh pekerja diterima bekerja di PT. JM memiliki umur di atas 18 tahun.

~ 12 ~

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents