PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV RIBKA FURNITURE (Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standart
7.
Tim Auditor
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 1. Agus Murtiyoso (Lead Auditor) 2. Sapto Hariyono (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1.
IDENTITAS PERUSAHAAN CV Ribka Furniture Nama Pemegang Izin / Hak : CV RIBKA FURNITURE pengelolaan
2.
Nomor & Tanggal SK :
:
SIUI : Surat Izin Usaha Industri No.530/0097/IUI/XI/2012 dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta tanggal 20 Nopember 2012 IUI : Izin Usaha Industri No.536/521/29/2012l 9 Maret 2012 dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sragen tanggal 9 Maret 2012
3.
Kategori Industri
:
Industri Furniture dari Kayu
4.
Alamat
:
- Jl. Sumpah RT.01/RW.12,
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
0271- 855469
6.
Pengurus
:
Direktur
: Adi Dharma Santoso
Wakil Direktur
: Tien Setijowati
Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Pemuda No. 160, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.
Waktu dan Tempat -
7 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Ribka Furniture
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV Ribka Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
7 s/d 8 Januari 2013 - Kantor & Pabrik di CV Ribka Furniture - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
8 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Ribka Furniture
Pengambilan Keputusan
22 Januari 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV Ribka Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi
b.
Memenuhi
Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
Memenuhi
NPWP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
Memenuhi
Tersedia Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapat rekomendasi beserta laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya.
Memenuhi
Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.
Tidak Diterapkan
Perusahaan adalah IUI Lanjutan produk Furniture dengan bahan baku papan dan mebel setengah jadi, perusahaan tidak diwajibkan membuat dan melaporkan dokumen RPBBI
Memenuhi
Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Tidak Diterapkan
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
e.
f.
g.
h.
1.1.2
1.1.3
a
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
b
Tidak Diterapkan
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
a.
Tidak Diterapkan
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
b.
Tidak Diterapkan
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya
c.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya..
a.
d.
Organisasi tidak pernah melakukan e.
Tidak Diterapkan
f.
Tidak Diterapkan
g.
Tidak Diterapkan
pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri
h.
Tidak Diterapkan
Perusahaan adalah IUI Lanjutan Produk Furniture tidak berkewajiban membuat dan melaporkan LMHHOK/LMHHKO yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya.
i.
Tidak
Perusahaan adalah IUI Lanjutan
Diterapkan
2.1.2
2.1.3
produk furniture dari kayu dengan bahan baku dalam bentuk papan dan mebel setengah jadi, perusahaan tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI yang dilengkapi SK RKT yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
a.
a.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
d.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
a.
Tidak
b.
c.
P3
K3.1
3.1.1
Perusahaan
tidak
melakukan
Diterapkan
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya..
b.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi
a.
Memenuhi
Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
Memenuh
Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuh
Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuh
Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan
b.
3.1.2
a.
b.
3.1.3
K3.2
3.2.1
penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT.
a.
b.
dokumen ekpor lainnya.
e.
Tidak Diterapkan
Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi.
f.
Tidak Diterapkan
Produk barang yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
Tidak Berlaku
Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
4.2.1
Memenuhi
Tidak terdapat serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh intansi yang berwenang.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
g.
P4
K4.1
4.1.1
b.
c.
