PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. DANWOOD NUSANTARA (pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standart
7.
Tim Auditor
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1.
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. DANWOOD NUSANTARA Nama Pemegang Izin / Hak : PT. Danwood Nusantara pengelolaan
2.
Nomor & Tanggal SK :
:
Izin Usaha Industri : 13/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 21 November 2002
3.
Kategori Industri
:
Industri lanjutan furniture dari kayu dengan produk meja, kursi, almari dll.
4.
Alamat
:
Jl. Padi Raya No. 1A-3A, Gebangsari, Kelurahan Genuk Indah, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Telp. (0291) 596190 Fax.: (0291) 596390
6.
Pengurus
:
- Komisaris : Ny. Jafrida Direktur
Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
Waktu dan Tempat -
Pertemuan Pembukaan
16 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Danwood Nusantara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
16 s/d 17 Januari 2013 - Kantor & Pabrik di PT. Danwood Nusantara - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi
: Tn Poul Anders Goltermann Lassen
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 14 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Danwood Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar
- Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
17 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Danwood Nusantara
Pengambilan Keputusan
31 Januari 2013 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 14 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Danwood Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan terpenuhi
b.
Memenuhi
Izin Perdagangan masuk dalam Izin Usaha Industri yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
e.
Memenuhi
NPWP, SPPKP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
Memenuhi
Terdapat Dokumen Lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan bukti penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.
Memenuhi
Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.
Tidak Berlaku
PT. Danwood Nusantara merupakan industri lanjutan (IUI) yang memproduksi mebel dari kayu, dan bukan industry primer, bahan baku yang digunakan kayu papan sehingga tidak diwajibkan membuat RPBBI.
Memenuhi
Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan
f.
g.
h.
1.1.2
Ringkasan Justifikasi dan
keabsahan
dokumen lainnya. 1.1.3
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
a
Tidak Berlaku
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
b
Tidak Berlaku
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
a.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku papan dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya.
Memenuhi
Sebagian bahan baku produksi berasal dari impor. Dokumen impor telah sesuai antar dokumen satu dengan dokumen terkait lainnya, lengkap serta sah sesuai dengan legalitasnya dan jelas asal usul negaranya.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya..
a.
b.
c.
d.
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.
e.
Tidak Berlaku
f.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
Tidak Berlaku
Perusahaan adalah industri lanjutan dengan bahan baku papan, dan tidak ada kewajiban membuat LMHHOK.
g.
Tidak Berlaku
Dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, Perusahaan bekerjasama dengan salah satu supplier yang merupakan perusahaan dagang yang bermitra dengan Perhutani.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Organisasi pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk berupa jasa penggergajian, bahan log serta kebutuhan administrasinya telah tersedia di lokasi industri penggergajian.
Memenuhi
Organisasi melakukan kerjasama dengan perusahaan yang memiliki perizinan yang sah sesuai ketentuan.
Memenuhi
Terdapat segregasi/separasi produk yang dikerjasamakan termasuk pemisahan penggunaan mesin.
Tidak Berlaku
Pendokumentasian dari proses yang dikerjasamakan dilakukan secara langsung oleh Organisasi
a.
Tidak Berlaku
Perusahaan hanya memproduksi furniture berupa mebel dari kayu. Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b.
Tidak Berlaku
Perusahaan hanya memproduksi
h.
2.1.2
2.1.3
a.
a.
b.
c.
d.
P3
K3.1
3.1.1
furniture berupa mebel dari kayu. Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT.
3.1.2
Tidak Berlaku
Perusahaan hanya memproduksi furniture berupa mebel dari kayu. Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia
Tidak Berlaku
Perusahaan hanya memproduksi furniture berupa mebel dari kayu. Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.
Tidak Berlaku
Perusahaan hanya memproduksi furniture berupa mebel dari kayu. Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
Tidak Berlaku
Perusahaan hanya memproduksi furniture berupa mebel dari kayu. Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT dan identitas permanen batang tidak dapat ditemuai pada produk furniture.
a.
Memenuhi
Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuh
Dokumen P/L untuk ekspor sudah
a.
b.
3.1.3
a.
b.
K3.2
3.2.1
memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. c.
Memenuh
Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuh
Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
Tidak Berlaku
Organisasi belum menerapkan lisensi V-legal karena sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan belum ada kewajiban bagi industri furniture untuk menerapkan V-Legal saat melakukan kegiatan ekspor.
Tidak Berlaku
Produk barang jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
Tidak Berlaku
Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang
e.
f.
g.
P4
K4.1
4.1.1
b.
c.
4.2.1
dengan
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja.
4.2.2
4.2.3
Memenuhi
Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan dan telah disahkan oleh intansi yang berwenang.
Memenuhi
Terdapat karyawan/pekerja yang masih di bawah umur akan tetapi sudah mendapatkan ijin dari kedua orang tua, hal ini sudah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan.
