PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. RECIFE (pemegang IUI Lanjutan)
PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 3. Dani Kurnianto (Auditor Trainee)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1
IDENTITAS PERUSAHAAN PT RECIFE 1.
PT RECIFE
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
:
2.
Izin Industri Lanjutan
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Muria No. 10 Sumber (45611), tanggal 31 Mei 2012.
3.
Luas dan Lokasi
:
Kelurahan Midahan, Desa Mindahan, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, luas area 2.250 m2.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor & Lokasi Pabrik : Kelurahan Midahan, Desa Mindahan, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. : (0291) 596874 Fax. : (0291) 596874
6.
Pengurus
:
Komisaris
:
Park Guenbae
Direktur
:
Kwon Yang Hoe
2
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi dibutuhkan)
Publik
Waktu dan Tempat (bila
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
dan
Ringkasan Catatan
-
-
9 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Recife Jepara.
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang, yaitu MR, Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi. Lead Auditor & MR menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
9 s/d 10 Desember 2013 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
10 Desember 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang, yang terdiri dari MR, Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Recife Jepara.
Pengambilan Keputusan
24 Desember 2013 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
3
TUV
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g.
Memenuhi
Tersedia tanda terima resmi untuk Izin Usaha Perluasan (PMA), yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 23 Desember 2013. Perkiraan jadi yaitu tanggal 6 Januari 2014. Izin perluasan IUI Lanjutan didukung dengan dokumen Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 276/1/IP-PL/PMA/2013, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2013. Dalam izin prinsip tersebut tercantum kapasitas produksi yang diajukan adalah sebesar 1.350 m3 per tahun.
h.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara merupakan usaha industri lanjutan dengan bahan baku dari kayu olahan sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen RPBBI.
Memenuhi
PT. Recife sedang melakukan revisi ETPIK dengan bukti tanda terima pengurusan ETPIK, dengan nomor pendaftaran : 3490/INATRADE/12/2013 dan nomor surat
1.1.2
4
Ringkasan Justifikasi
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi permohonan : 05-RCF-12-2013, tanggal surat permohonan 13 Desember 2013. Tanda terima ini diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
1.1.3
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
a.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Pengiriman produk furniture dan mebel setengah jadi dari supplier dilengkapi dengan dokumen SPK (Surat Perintah Kerja), Surat Jalan, Kuitansi, dan Nota Barang Masuk,
c.
Tidak Diterapkan
Seluruh kayu sebagai bahan baku industri PT. Totum Diba bukan dari pembelian impor.
d.
Memenuhi
Setiap penerimaan produk furniture setengah jadi dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen Nota atau Surat Jalan, pengrajin juga dapat menunjukkan nota pembelian atau SKAU asal kayu bulat yang menunjukkan asal bahan baku yang digunakan.
e.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.
f.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.
g.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
h.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung
5
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.2
2.1.3
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
K3.2
3.2.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
i.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI.
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (sesuai Izin Prinsip Perluasan).
a.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
c.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
d.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Memenuhi
Dokumen PEB pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuhi
Dokumen P/L pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuhi
Dokumen Invoice pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian
6
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dokumen ekpor lainnya.
P4
K4.1
K4.2
d.
Memenuhi
Dokumen Bill Of Lading pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
e.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara belum menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) sebagai salah satu dokumen dalam realisasi ekspor dikarenakan sesuai regulasi kewajiban tersebut baru berlaku mulai Januari 2014
f.
Tidak Diterapkan
Produk jadi yang diekspor oleh PT. Recife Jepara tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g.
Tidak Diterapkan
Produk jadi yang diekspor oleh PT. Recife Jepara tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Diterapkan
PT. Recife Jepara tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen PP, sedangkan dokumen KKB dalam proses penyusunan.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
4.1.1
7
