PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD LAMEESON FURNITURE (Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standart
7.
Tim Auditor
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka S. Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1.
IDENTITAS PERUSAHAAN UD Lameeson Furniture Nama Pemegang Izin / Hak : UD LAMEESON FURNITURE pengelolaan
2.
Nomor & Tanggal SK :
:
SIUI : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor : 530/0025/IUI/II/2013 tanggal 13 maret 2013 tentang Surat Ijin Usaha Industri UD Lameeson Furniture
3.
Kategori Industri
:
Industri Furniture dari Kayu dan Rotan
4.
Alamat
:
Kelurahan Joyotakan, RT. 002/ RW. 005, Kecamatan Seregan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
0271- /081393912881
6.
Pengurus
:
- Pemilik
: Mutakin
- Direktur
: Mutakin
Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
Waktu dan Tempat -
Pertemuan Pembukaan
3 Juni 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Lameeson Furniture
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
3 s/d 4 Juni 2013 - Kantor & Pabrik di
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 22 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf UD Lameeson Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan
UD Lameeson Furniture - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
4 Juni 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Lameeson Furniture
Pengambilan Keputusan
18 Juni 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 22 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf UD Lameeson Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan terpenuhi
b.
Memenuhi
Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
Memenuhi
NPWP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
Memenuhi
Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sedang dalam proses pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, terdapat bukti tanda terima dari instansi berwenang untuk proses pengesahan.
Memenuhi
Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.
Tidak Diterapkan
Perusahaan adalah IUI Lanjutan produk Furniture tidak diwajibkan membuat dan melaporkan dokumen RPBBI
Memenuhi
Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen
e.
f.
g.
h.
1.1.2
Ringkasan Justifikasi dan
keabsahan
ETPIK telah sesuai dokumen lainnya. 1.1.3
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
dengan
a
Tidak Diterapkan
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
b
Tidak Diterapkan
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
a.
Tidak Diterapkan
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
b.
Tidak Diterapkan
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya
c.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya..
d.
Organisasi tidak pernah melakukan e.
Tidak Diterapkan
f.
Tidak Diterapkan
g.
Tidak Diterapkan
h.
Tidak Diterapkan
pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri Perusahaan adalah IUI Lanjutan Produk Furniture tidak berkewajiban membuat dan melaporkan
LMHHOK/LMHHKO yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya.
Tidak Diterapkan
Perusahaan adalah IUI Lanjutan Produk Furniture tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI yang dilengkapi SK RKT yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
i.
2.1.2
2.1.3
a.
a.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
d.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
a.
Tidak
b.
c.
P3
K3.1
3.1.1
Perusahaan
tidak
melakukan
Diterapkan
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya..
b.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi
a.
Tidak Diterapkan
Sejak perusahaan berdiri Maret 2013 – Mei 2013 belum melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen PEB tidak dapat diverifikasi.
b.
Tidak Diterapkan
Sejak perusahaan berdiri Maret 2013 – Mei 2013 belum melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen P/L tidak dapat diverifikasi.
c.
Tidak Diterapkan
Sejak perusahaan berdiri Maret 2013 – Mei 2013 belum melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen
b.
3.1.2
a.
b.
3.1.3
K3.2
3.2.1
penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT.
a.
Invoice tidak dapat diverifikasi.
P4
K4.1
4.1.1
d.
Tidak Diterapkan
Sejak perusahaan berdiri Maret 2013 – Mei 2013 belum melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen B/L tidak dapat diverifikasi.
e.
Tidak Diterapkan
Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi.
f.
Tidak Diterapkan
Produk barang yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g.
Tidak Diterapkan
Produk jadi moulding yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Memenuhi
Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan dan telah disahkan oleh intansi yang berwenang.
b.
c.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
