PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. KARYA WAHANA SENTOSA

(pemegang IUI Lanjutan)

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT. TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standart

7.

Tim Auditor

:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK,IUI dan TDI 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka, S.Hut (Auditor) 3. Heru Puryanto, S.Hut (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

1.

IDENTITAS PERUSAHAAN CV. Karya Wahana Sentosa Nama Pemegang Izin / Hak : CV. Karya Wahana Sentosa pengelolaan

2.

Nomor & Tanggal SK :

:

TDI Nomor : 2635/DP/011/IX/2012 tanggal 13 September 2012

3.

Kategori Industri

:

Industri Lanjutan Furniture dari kayu, Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu, Industri Barang Bangunan dari Kayu

4.

Alamat

:

Jl. Imogiri Barat Km. 17, Bungas, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta 55782, Indonesia

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

6.

Pengurus

:

Telp. (0274) 7494645 Fax.: (0274) 410397 - Komanditer : Laily Maulidya - Direktur : Robertus Agung Prasetya

Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

Waktu dan Tempat -

Pertemuan Pembukaan

6 Julii 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. Karya Wahana Sentosa

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 s/d 7 Juli 2012 - Kantor & Pabrik di CV. Karya Wahana Sentosa - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Pertemuan Penutupan

7 Juli 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV.Karya Wahana Sentosa

Pengambilan Keputusan

14 Juli 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 19 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. Karya Wahana Sentosa dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 19 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. Karya Wahana Sentosa dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

Prinsip Kriteria P1

K1.1

Indikator

Verifier

Nilai

1.1.1

a.

Memenuhi

Kelengkapan terpenuhi

b.

Memenuhi

Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c.

Memenuhi

Tersedia izin HO sebagai kelengkapan dalam pengurusan izin industri

d.

Memenuhi

TDP yang sah tersedia.

e.

Memenuhi

NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).

Memenuhi

Dokumen SPPL sedang dalam proses pengesahan dari instansi terkait, tersedia bukti proses pengesahannya.

Memenuhi

Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai dengan jenis usahanya.

Tidak Berlaku

Sesuai Permenhut P.43/Menhut II/2009 Industri Lanjutan dengan produk furniture tidak diwajibkan membuat RPBBI.

Memenuhi

ETPIK yang tersediia sedang dalam proses pengurusan untuk update data terkait TDI, TDP dan NPWP, terdapat bukti pengurusan oleh instansi terkait

a.

Tidak Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

b.

Tidak Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

a.

Tidak Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

b.

Tidak Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri

f.

g.

h.

1.1.2

K1.2

1.2.1

1.2.2

Ringkasan Justifikasi dan

keabsahan

rumah tangga

P2

K2.1

2.1.1

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah

b.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima dan SKSHH

c.

Tidak Berlaku

Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

a.

d.

Organisasi tidak pernah melakukan

2.1.2

2.1.3

pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.

e.

Tidak Berlaku

f.

Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.

g.

Memenuhi

LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung

h.

Tidak Berlaku

Sesuai Permenhut P.43/MenhutII/2009 Industri Lanjutan tidak diwajibkan membuat RPBBI.

Memenuhi

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b.

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.

c.

Memenuhi

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

a.

Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan

a.

kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

b.

c.

d.

P3

K3.1

3.1.1

a.

b.

3.1.2

a.

Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan lokal produk furniture yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.

Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan lokal produk furniture yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT

Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan lokal produk furniture yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia

Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan lokal produk furniture yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.

Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan lokal produk furniture yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.

b.

Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan lokal produk furniture yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT dan identitas permanen batang tidak dapat ditemuai pada produk furniture.

a.

Tidak Berlaku

Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November 2010.

b.

Tidak Berlaku

Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November 2010.

c.

Tidak Berlaku

Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November 2010.

d.

Tidak Berlaku

Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November 2010.

Tidak Berlaku

Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh Organisasi, karena masih dlam proses sertifikasi SVLK.

Tidak Berlaku

Produk jadi/furniture tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.

Tidak Berlaku

Produk jadi/furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.

b.

3.1.3

K3.2

3.2.1

a.

e.

f.

g.

P4

K4.1

h.

Tidak Berlaku

Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

a.

Memenuhi

Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

Memenuhi

Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

Memenuhi

Tidak terdapat serikat pekerja, tetapi perusahaan memberi kebebasan pekerja untuk berserikat sesuai Peraturan Perusahaan Pasal 32 dan Keputusan Direksi No. 26/SK/SVLK/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang kebijakan untuk menjamin kebebasan berserikat.

4.2.2

Memenuhi

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani wakil pekerja dan Direktur serta sudah disahkan oleh intansi terkait tanggal 28 Juni 2012l

4.2.3

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

4.1.1

b.

c.

4.2.1