PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD JATI MALANG (pemegang IUIPHHK)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Luqman Heryana Puspita, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN
PT. MARATEA
SEMARANG 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
UD Jati Malang :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
Nomor 503/002/IUIPHHK/KEP/XI/P/2012 tanggal 3 September 2013.
3.
Luas dan Lokasi
:
Jl. P. Bumidirjo, Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia
4.
Alamat Kantor
:
Kantor & Lokasi Pabrik : Desa Krapyak Rt 01/RW 08 Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah, Indonesia
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. (0287) 383767
6.
Pengurus
:
Direktur :
Amri Maulana
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
15 Desember 2014
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Direktur, staf dan Lembaga Pabrik UD Jati Malang, Sertifikasi PT. TUV Rheinland Kebumen Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. dan 15 - 16 Desember 2014
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VIBPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
- Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
16 Desember 2014
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Direktur, staf dan Lembaga Pabrik UD Jati Malang di Sertifikasi PT. TUV Rheinland Jepara Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
20 Februari 2015 Ruang
Meeting
PT.
TUV
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-
Tahapan
Waktu dan Tempat Rheinland Indonesia
Ringkasan Catatan BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak memiliki akte pendirian karena tidak berkewajiban memilikinya.
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan.
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
e.
Memenuhi
NPWP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.
h.
Memenuhi
RPBBI tersedia dan tyelah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
1.1.2
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak memiliki dokumen ETPIK karena tidak berstatus eksportir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen ETPIK.
K1.2
1.2.1
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.
K1.3
1.3.1
Tidak diterapkan
UD Jati Malang bukan unit usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P2
K2.1
2.1.1
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Tidak diterapkan
Bahan baku yang dipergunakan UD Jati Malang berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara.
c.
Memenuhi
Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (SKAU).
e.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan
f.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.
g.
Tidak diterapkan
Beljum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
h.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
i.
Tidak diterapkan
UD. Jati Malang merupakan IUIPHHK dengan sumber bahan baku hutan rakyat sehingga tidak diwajibkan menggunakan kontrak suplai/pasokan bahan baku.
a.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
b.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian
2.1.2
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
2.1.3
c.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L).
d.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Invoice.
e.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.
f.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.
g.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Tersedia laporan produksi selama setahun terakhir (Periode September – Nopember 2014).
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak mekaukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang.
e.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
sesuai
Prinsip
P3
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
2.1.4
a.
Tidak diterapkan
Tidak dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Seluruhbkegiatan industri dilakukan oleh industri sendiri.
b.
Tidak diterapkan
Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
c.
Tidak diterapkan
Tidak tdiwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
d.
Tidak diterapkan
Tidak diwajibkan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
e.
Tidak diterapkan
Seluruh kegiatan produksi dan UD Jati Malang tidak melakukan klegiatan ekspor.
Memenuhi
UD Jati Malang melakukan kegiatan perdagangan lokal atau domestik dengan komoditi utama kayu gergajian.
a.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang kegiatan ekspor.
b.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PEB sebagai syarat kelengkapan ekspor.
c.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen P/L.
d.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen invoice.
e.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen B/L.
f.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen V-Legal.
g.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga produk jadi UD Jati Malang tidak harus dilakukan
K3.1
3.1.1
K3.2
3.2.1
tidak
melakukan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi verifikasi teknis.
P4
K4.1
K4.2
4.1.1
4.2.3
h.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga produk jadi tidak harus dikenai pembayaran bea keluar.
i.
Tidak diterapkan
UD Jati Malang tidak melakukan kegiatan ekspor dan UD Jati Malang tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c.
Memenuhi
Tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
dalam
