PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI PHPL

PT FINNANTARA INTIGA (Pemegang IUPHHK HT) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-016-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta

6.

Standar

:

Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.dan 2.1 . tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan.

7.

Tim Auditor

:

1.

Heni Handayani (Lead auditor/ Produksi)

2.

Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat)

3.

Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi)

4.

Muhammad Jamaluddin (Auditor Sosial)

5.

Tri Sugeng Riyanto ( Auditor VLK)

8.

Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

1

IDENTITAS PERUSAHAAN PT FINNANTARA INTIGA KALIMANTAN BARAT

1

Organisasi / Auditee:

2

Lokasi

PT. Finnantara Intiga :

Kantor Pusat Jakarta : Plaza BII Menara 2 Lt. 19 Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350. Telp. 021-39834473, fax. 021-39834707, 39834798 Kantor Pontianak : Graha Acacia Jl. Sukarno Hatta No 88 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 78121 Telp (0561) 742458 Kantor Operasional Sanggau: Jl. Flamboyan 104, Komp. Sanggau Permai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 78513 Telp. (0564) 22167 ; Fax (0564) 21111 Kantor Operasional Sintang: Jl. Pangeran Kuning No. 22-23 Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab Sintang – Provinsi Telp. (0565)Barat. 211112 ; Fax (0565) 21427 Kalimantan

3

Lokasi Unit Manajemen :

4

SK IUPHHK :

SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 seluas ± 299,700 ha

5

Luas areal IUPHHK :

± 299,700 ha (Luas Area Sertifikasi 126.806 ha)

5

Sistem Silvikultur :

Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)

7

Jenis kayu :

Acacia sp dan Eucaliptus sp.

8

Pemegang saham :

100 % saham dimiliki oleh Global Forest Ltd

2

9

Pengurus perusahaan

Susunan Komisaris Presiden Komisaris : Agus Wahyudi Komisaris

: Wisly Dwi Putra

Susunan Direksi Presiden Direktur : Robert Siagian

10.

Penanggung Jawab Program Sertifikasi

Direktur

: Tan Keng Liam

Direktur

: Wong Sarfendi Lionopatera

1. Budi Asmoro 2. Dudun Handikto

3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu dan Tempat

Pertemuan Pembukaan

Ringkasan Catatan

6 Juli 2015 Ruang Pertemuan Kantor PT FI Sanggau Kalbar

Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

dan

6 s.d. 13 Juli 2015 Kantor dan lokasi Distrik Sanggau dan Distrik Sintang PT FI

13 Juli 2015 Ruang Pertemuan Kantor PT FI Sanggau Kalbar

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia

4

TUV

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh FOD dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.dan 2.1 . tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan. Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, RMD, Accounting, WSP, EMS, APP-SSE, ISD, EDD, PM8, Tax, ISO, QMS, License, Pembelian, System, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 3.1 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pedoman Lampiran 3.2 Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Dan Hak Pengelolaan

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator

Kriteria / Indikator

A

Penilaian Kinerja PHPL

1

Prasyarat

1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHKHT

Nilai

Ringkasan Justifikasi

2 (sedang)

• PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. • Tata batas PT Finnantara Intiga belum gelang namun PT Finnantara Intiga berupaya untuk merealisasikan tata batas gelang dengan bukti administrasi minimal proses penyusunan pedoman tata batas.

temu telah temu pada

• PT. Finnantara Intiga telah mempunyai dokumen MoU sebagai upaya pemegang izin untuk penyelesaian konflik secara terusmenerus. • Di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Finnantara Intiga terdapat perubahan fungsi kawasan, perubahan perencanaan sedang disusun. • PT Finnantara Intiga telah memiliki bukti upaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan kepada instansi berwenang tetapi belum seluruhnya. 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

• PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHPL.

3 (baik)

• PT Finnantara Intiga telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), tetapi belum melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat setempat. • Implementasi PHPL yang dilakukan PT Finnantara Intiga telah meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHPL. 1.3

Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan

• Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.

3 (baik)

• PT Finnantara Intiga telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana. • Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Finnantara Intiga tersedia secara lengkap 5

Indikator


Nilai


Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI

3 (baik)

• PT Finnantara Intiga memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

2 (sedang)

dan latihan 1.4

1.5

• PT Finnantara Intiga memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya. • PT Finnantara Intiga memiliki Organisasi SPI / internal auditor, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. • PT Finnantara Intiga melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. • Kegiatan RKT PT Finnantara Intiga yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. • Proses tata batas PT Finnantara Intiga telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%). • Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT Finnantara Intiga telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%). • Proses penetapan kawasan lindung di areal konsesi PT Finnantara Intiga mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%).

2 2.1

Produksi Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

• PT. FI telah menyusun dokumen Deliniasi Makro dan menetapkan areal hutan rawa sekunder sebagai kawasan lindung. PT. FI juga telah menyusun RKUPHHK-HT dan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2009 s/d 2018 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Direktur Bina Usaha Hutan atas nama Menteri Kehutanan RI Nomor SK.144/VI-BUHT/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Sampai dengan saat ini PT. FI belum pernah menerima peringatan terkait dengan pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HT.

2 (sedang)

• PT. FI telah berusaha menata areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun perencanaan penataan areal kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi penutupan serta karakteristik fisik dan sosial 6

Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi areal di lapangan, antara lain kondisi bahwa seluruh konsesi PT. FI ‘dikuasasi‘ oleh masyarakat, sehingga petak-petak tanaman tidak terdistribusi secara merata dan kompak terkait dengan lahan-lahan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan masyarakat.. • PT. FI telah melakukan pemasangan tanda batas blok dan petak kerja, namun untuk blok RKT yang telah dilkasanakan penanaman/penebangan 3 tahun yang lalu dan seterusnya, tanda batas blok dan petak sebagian besar sudah rusak atau hilang. •

2.2

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

• PT. FI telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem sesuai umur dan jenis tegakan dari hasil survey Pre Harvesting Inventory yang dilengkapi informasi posisi lokasi survey, peta kelas umur tanaman, dll.

3 (Baik)

• PT. FI telah memiliki data pengukuran riap melalui PSP di setiap stratum dan site class yang ada di areal dan data PSP telah dilakukan analisa. • PT. FI telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan hasil pengukuran telah dilaporkan kepada instansi berwenang. •

2.3

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

• PT. FI telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

3 (Baik)

• PT. FI telah mengimplementasikan > 50% SOP tahapan kegiatan silvikultur di lapangan. • Potensi tegakan hutan tanaman PT. FI berada dalam range kelestarian pemanenan hasil sekitar 80 – 120 m3/ha. • Rata-rata stocking untuk umur tanaman 12 bulan (tahun 2010 s.d. 2015) PT. FI sebesar 100% – 105% dari jumlah tanaman per hektar (berada di atas Benchmark).

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

• PT. FI telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya yaitu di lahan mineral / kering.

3 (baik)

• PT. FI telah melaksanakan penerapan tenologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan dalam pemanenan hasil hutan tanaman di areal kerjanya. • PT. FI telah mengacu kepada SOP Pemanenan / Harvesting dengan toleransi sisa kayu yang 7

Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi ditinggalkan di lapangan adalah ≤ 0.5 m3/ha dan limbah hasil penebangan di lokasi tanaman pokok antara lain hanya berupa ranting-ranting kecil berukuran < 6 cm dan daun-daun yang kemudian dikembalikan ke tanah dan disebar ke jalan sarad. Faktor ekploitasi PT. FI yang dihasilkan dari kegiatan pemanenan hutan tanaman di areal kerjanya rata-rata 83.40% atau ≥ 0.70. •

2.5

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

• PT. Fi telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.

2 (sedang)

• PT. FI telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun terdapat ketidaksesuaian antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta RKT PT. FI terutama pada sebagian areal yang dialokasikan untuk kawasan lindung, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan. • PT. FI telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. • Realisasi produksi PT. FI secara luasan dan volume masih di bawah rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya. •

2.6

Kesehatan finansial

• Kondisi kesehatan PT. FI dalam periode 5 tahun terakhir masih termasuk kategori buruk (likuiditas < 100%, solvabilitas < 100%, rentabilitas masih negatif).

2 (sedang)

perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan

• Realisasi alokasi dana > 80% PT. FI dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

• Realisasi rata-rata alokasi dana masing-masing kegiatan pembangunan HTI PT. FI RKT 2010 s.d. 2014 tidak proposional yaitu terdapat perbedaan rata-rata dalam range 0.23% 40.97% antara biaya rata-rata terendah dengan rata-rata biaya tetinggi. 8

Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi • Dukungan pendanaan teramati masih lancar termasuk pendanaan yang dialokasi untuk pembayaran gaji karyawan yang masih dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena masih adanya dukungan dana dari pemegang saham. Hambatan dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman seringkali muncul karena kondisi sosial, dimana walaupun secara hukum PT. FI telah memiliki Ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dari Pemerintah tetapi dalam kenyataan di lapangan areal yang menjadi konsesi tersebut seluruhnya dikuasai oleh masyarakat baik secara adat, kelompok atau individu. • Rata-rata realisasi biaya penanaman dalam periode tahun 2010 s.d. 2014 sebesar Rp. 19 milyar dengan realisasi penanaman sebesar 85.10% dari luas penebangan, dimana pada tahun 2010 luas penanaman lebih luas dibandingkan penebangan dan tahun selanjutnya terjadi sebaliknya. Terkait dengan penanaman tanaman unggulan dan kehidupan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, PT. FI sampai saat ini belum merealisasikan penanaman tanaman unggulan. • Rata-rata realisasi penanaman tanaman pokok PT. FI periode tahun 2010 s.d. 2014 sebesar 24.65% dari rencana luas penanaman yang tercantum dalam RKT, sedangkan realisasi luas tanaman kehidupan tahun 2011 dan 2012 tercatat sebesar 26.67% dari rencana yang tercantum dalam RKT, dan tanaman unggulan sampai dengan saat ini belum terealisasi. •

3 3.1

Ekologi Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

• Alokasi kawasan lindung telah sesuai ketentuan

3 (baik)

• Realisasi penataaan kawasan lindung yang disepakati terhadap batas kesleuruhan lindung seluruhnya belum mencapai 50% dari seharusnya, • Kondisi tutupan lahan kawasan lindung yang telah ditetapkan, baik yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan tata ruang maupun berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat memiliki kondisi kondisi kawasan lindung yang seluruhnya berhutan, berupa hutan sekunder dan mencakup 43,67% dari total luas kawasan lindung.PT FI telah melakukan penetapan kawasan lindung, baik berdasarkan ketentuan yang ada maupun berdasarkan kondisi dinamika sosial dan biofisik setempat serta dibuktikan 9

Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi dengan penandaan batas laporan hasil kegiatan.

dilapangan

juga

• 3.2

Perlindungan dan pengamanan hutan

• PT FI telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan dengan kondisi dan berfungsi baik.

3 (baik)

• PT FI menyediakan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada. PT FI telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preventif, berupa patroli. Terdapat bukti kegiatan pengamanan hutan berupa laporan patroli dan laporan terjadinya titik api dari informasi satelit serta penangulangannya. 3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

• PT FI telah menyediakan pedoman/prosedur/instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air untuk seluruh dampak dan telah mempertimbangkan dokumen RKL-RPL PT FI yang ada.

3 (baik)

• Tersedia sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas fisik air dan tanah, namun belum seluruh sarana tersebut sesuai dengan yang dimasuk dalam dokumen RPL dan RKL. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan seperti RKL-RPL dan berfungsi dengan kurang baik • Telah tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT FI dalam jumlah berdasarkan ketentuan kurang namun kulaifikasi personil memadai. • PT FI telah menyiapkan dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan, baik bersifat teknis sipil maupun vegetatif. • PT FI telah menyiapkan dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan. • Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang terus dilakukan terdapat beberapa parameter di tahun tertentu yang diatas ambang baku mutu tetapi tahun selanutnya berada di bawah ambang baku mutu. 3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang

• PT FI telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,

3 (baik) 10

Indikator


Nilai


dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5

Pengelolaan untuk :

flora

jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dimana telah dilengkapi dasar/acuan yang jelas. • Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • PT FI telah memiliki prosedur prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pengelolaan.

2 (sedang)

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

• Terdapat implementasi pengelolaan flora dengan pendekatan pengelolaan kawasan, berupa penetapan kawasan lindung • Kondisi flora fauna tergantung pada penjagaan kawasan lindung yang dilakukan

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6

Pengelolaan untuk :

fauna

• Tersedia beberapa prosedur/pedoman/instruksi kerja yang terkait dengan pengelolan fauna dilindungi dan RTE. Upaya yang dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan.

2 (sedang)

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

• terdapat implementasi pengelolaan fauna dengan pendekatan pengelolaan kawasan, seperti menjadi kawasan lindung. • Berdasarkan observasi okuler kondisi fauna yang ada dalam kawasan PT FI tidak secara signifikan dapat ditemui kecuali jenis burung burung yang umum ada. Kondis ini sesuai dengan kondis alami kawasan yang terfragmentasi, sehingga lokasi satwa tertentu dapat dijumpai di lokasi dan waktu tertentu saja.

b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 4 4.1

Sosial Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

• PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hokum adat dan atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

3 (baik)

• PT Finnantara Intiga telah mempunyai mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik namun belum disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan diketahui para pihak. • PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme 11

Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH, lengkap dan tidak jelas. • Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas batas pemegang ijin dengan sebagian masyarakat hukum adat / setempat.. • Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT Finnantara Intiga, tetapi masih ada konflik..

4.2

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

• PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan

3 (baik)

• PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. • PT Finnantara Intiga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, tetapi tersedia bukti hanya sebagian • Pemenuhan tanggung jawab social PT Finnantara Intiga terhadap masyarakat cenderung menurun, dan terdapat sebagian bukti • PT Finnantara Intiga telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi lengkap.

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

• PT. Finnantara Intiga telah memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dapat digunakan untuk menyusun program kegiatan kelola social namun belum lengkap.

3 (baik)

• PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan. • PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas • PT Finnantara Intiga telah mengimplementasikan sebagian (>50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. 12

Indikator


Nilai

Ringkasan Justifikasi • Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik

4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

• PT Finantara Intiga telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.

2 (sedang)

• PT Finantara Intiga telah memiliki peta konflik namun belum lengkap • PT Finnantara Intiga telah mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik tetapi belum memadai. • PT Finnantara Intiga Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.

4.5

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

• PT Finnantara Intiga telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan..

3 (baik)

• PT Finnantara Intiga telah memiliki rekaman rencana dan realisasi pengembangan kompetensi. • Terdapat dokumen monitoring perubahan Status Karyawan Periode : Oktober 2014 • PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

B 1.1 1.1.1

Verifikasi Legalitas Kayu Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).

Memenuhi

b. Bukti pemenuhan

Memenuhi

FI telah mendapatkan SPP IHPHTI sesuai dengan luasan ijinnya dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan SPP tersebut

Memenuhi

PT FI mempunyai data mengenai keberadaan overlapping perijinan kebun kelapa sawit didalam areal kerjanya

Kelengkapan dan keabsahan dokumen legal

perizinan PT. Finnantara Intiga yang telah tersedia dan dipelihara dengan baik

kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 2.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 13

Indikator 2.1.1


Nilai


RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Memenuhi

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) sudah sesuai, baik dilihat dari keabsahannya maupun kelengkapannya, serta keberadaan tenaga teknis untuk canhut.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan tersedia bukti keberadaannya di lapangan

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di

Memenuhi

Peta blok tebangan sudah disyahkan walaupun tanpa ada cap dari Dinas Kehutanan karena self approval. Posisi blok tebang dapat ditemukan dilapangan, walaupun secara fisik di lapangan

n RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

14

Indikator


Nilai


peta dan terbukti di lapangan 2.2 2.2.1

sebagian besar tidak terdapat pal di lapangan.

Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

RKUPHHK dan lampirannya tersedia lengkap dan telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang,

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

Tidak diterapkan

PT FI sudah tidak melakukan penebangan areal hutan alamnya.

3.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1

Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

3.1.2

Memenuhi

PT Finnantara Intiga telah di- LP-KHP-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP (P2LP-KHP) yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :

Memenuhi

Semua kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan yang sah

- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu 15

Indikator


Nilai


terdaftar 3.1.3

3.1.4

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Memenuhi

Kayu yang berada di lapangan ditandai sesuai dengan informasi yang ada didalam dokumen

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi

penandaan kayu bulat kecil yang diterapkan oleh PT Finnantara Intiga dan bukti ketelusuran kayu hingga ke petak tebangan diperoleh bahwa sistem yang dibangun dapat membuktikan ketelusuran kayu sampai dengan petak tebangan dengan tambahan dokumen surat pengantar angkutan kayu KB/KBK

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

PT FI membuktikan adanya catatan angkutan Kayu Bulat Kecil dari TPK Hutan tujuan TPK Antara yaitu menggunakan dokumen FA-KB dan lampiran DKHP. Kelengkapan dan keabsahan FA-KB telah disahkan sesuai dengan Nama Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat serta dokumen FAKB telah dimatikan oleh P3KB

3.2

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

SPP yang telah diterbitkan sudah sesuai dengan dokumen LP-KHP yang telah disahkan oleh P2LPKHP

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

PT Finnantara Intiga telah membayar lunas kewajiban pembayaran PSDH dari hasil hutan kayu yang telah ditebang sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen SPP

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

Memenuhi

Tarif PSDH yang dibayarkan sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2014. Harga patokan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/4/2012 dan Permenhut P.68/Menhut-Ii/2014,

16

Indikator


Nilai


PSDH untuk kayu hutan tanaman 3.3 3.3.1

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

3.3.2

3.4.1

PT FI telah mempunyai Pengakuan PKAPT dengan Nomor 466/UPP?PKAPT/Perpanjangan2/6/2013 Tanggal 21 Juni 2013

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen menunjukkan identitas kapal

3.4

Memenuhi

yang

Memenuhi

Seluruh perjalanan kapal pengangkut kayu dari PT FI ke industry IKPP perawang dilengkapi dengan surat perjalanan dari instansi berwenang dan menggunakan kapal berbendera indonesia

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang

Memenuhi

PT FI dalam proses melakukan addendum kontrak dengan PT TRID terkait dengan penerapan tanda V Legal dalam dokumen angkutan kayu

dibubuhkan sesuai ketentuan. 4.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKLRPL

4.1.2

5.1.1

PT Finnantara Intiga telah menyusun dokumen AMDAL dan telah mendapatkan pengesahan Komisi Pusat Amdal melalui SK Nomor 54/DJIV/AMDAL/1996 Tanggal 12 September 1996

Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen dan RPL

5.1

Memenuhi

RKL

Memenuhi

PT FI memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan yang dianalisis dalam dokumen ANDAL

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

PT FI telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penting bidang sosial dan dilaksanakan sesuai dengan rencana

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

PT FI telah mempunyai prosedur K3 di lapangan

Memenuhi

17

dan

melaksanakan

Indikator


Nilai

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT FI telah peralatan K3,

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Terdapat catatan kecelakaan kerja yang lengkap termasuk upaya atau program untuk menekan atau menghindari kecelakaan kerja

5.2

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2

Memenuhi

mengadakan dan menyediakan

Karyawan PT FI mempunyai (SPFI) yang aktif

serikat pekerja

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hah-hak pekerja Ketersediaan dokumen KKB atau PP

5.2.3


Memenuhi

Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013-2015

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur ( diluar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Tidak ada pekerja di bawah umur yang bekerja pada unit manajemen

18

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents