PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. MARATEA SEMARANG (pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Cecep Saepulloh, S.Hut 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. GEMA HUTANI LESTARI 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT. Maratea Semarang :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
SK Kepala BKPM Propinsi Jawa Tengah Nomor 10/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 23 September 2002.
3.
Luas dan Lokasi
:
Industri Meubel dari kayu dengan kapasitas 8,362 m3/tahun di Semarang, Jawa Tengah
4.
Alamat Kantor
:
Kantor & Lokasi Pabrik : Kawasan LIK Jl. Industri Raya Barat III/IV No. 253-254, Bugangan Baru, Kaligawe, Semarang 50111, Jawa Tengah – Indonesia
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. (024) 6590511, Fax (024) 6590515
6.
Pengurus
:
Komisaris
: Giovanni Gallizio
Direktur
: Navish Gupta
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan Audit Assessment tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
17 April 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Direktur, Manajer Marketing, Pabrik PT. Maratea Semarang Manajer Produksi, Manajer PPIC, di Semarang Kabag. HRD, EXIM, Purchasing, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
dan 17 s/d 19 April 2012 - Kantor Pabrik - Subkontraktor - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI.
- Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
19 April 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Direktur, Manajer Marketing, Pabrik PT. Maratea Semarang Manajer Produksi, Manajer PPIC, di Semarang Kabag. HRD, EXIM, Purchasing, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
03 Mei 2012 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT dan IUI/TDI/IUT diterbitkanoleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
h.
Tidak
PT.
Maratea
Semarang
merupakan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Diverifikasi
usaha industri lanjutan dari BKPM dengan bahan baku dari kayu olahan sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen RPBBI.
Memenuhi
Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor
a.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
a.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
b.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan
c.
Memenuhi
Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu).
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan
1.1.2 K1.2
1.2.1
1.2.2
P2
K2.1
2.1.1
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi ukuran) dengan dokumen.
2.1.2
2.1.3
e.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.
f.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
g.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
h.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI.
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
a.
Memenuhi
CV. Makin Makmur dan PT. Maratea Semarang dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama pengeringan yang dibuat diatas kertas bermaterai.
b.
Memenuhi
PT. Maratea Semarang mampu menunjukkan keabsahan dokumen perijinan/legalitas CV. Makin Makmur
c.
Memenuhi
CV. Makin Makmur telah menerapkan sistem separasi pada produk yang disubkonkan
d.
Memenuhi
CV. Makin Makmur menerapkan sistem pendokumentasian bahan baku dan proses pengeringan produk PT. Maratea Semarang yang disubkonkan.
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P3
K3.1
3.1.1
a.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Memenuhi
Dokumen PEB pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuhi
Dokumen P/L pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuhi
Dokumen Invoice pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuhi
Dokumen Bill Of Lading pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
e.
Tidak Diverifikasi
Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh PT. Maratea Semarang.
f.
Tidak Diverifikasi
Produk jadi yang diekspor oleh PT. Maratea Semarang tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g.
Tidak Diverifikasi
Produk jadi yang diekspor oleh PT. Maratea Semarang tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran
3.1.2
3.1.3
K3.2
3.2.1
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi bea keluar.
P4
K4.1
K4.2
h.
Tidak Diverifikasi
PT. Maratea Semarang tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen PP, sedangkan dokumen KKB dalam proses penyusunan.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
4.1.1
dalam
