PUTUSAN Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer pada Kantor Bappeda Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2012, bernama Advokat
diwakili oleh kuasanya
Abdul Rahim, S.H, advokat pada Kantor “Abdul
Rahim
Muchtar
&
Associates”,
berkedudukan kantor di Villa Bukit Mas Blok RB-08, Jalan
Abd.
Wahab
Siamin,
termohon
Surabaya,
sebagai
konvensi/penggugat
rekonvensi/pembanding ; melawan TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 83/Pdt.G/2013/PA.Mj tanggal 07 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI -
Mengabulkan permohonan Pemohon.
-
Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
DALAM REKONVENSI -
Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
-
Menghukum Tergugat, Sahabu’din MR, S.E bin Abd Rahman untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama Felycia Azzahrah sebesar Rp 500.000,- (lima rtus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat.
-
Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut, termohon konvensi/penggugat
rekonvensi/pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Majene sesuai dengan Akta
Permohonan
Banding
Nomor
83/Pdt.G/2013/PA.Mj
tanggal
18
Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding pada tanggal 20 Nopember 2013. Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Majene pada tanggal 22 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding pada tanggal 22 Nopember 2013; dan sehubungan dengan memori banding tersebut, terbanding menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Agama Majene, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Desember 2013. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada pembanding dan terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding, masing-masing tanggal 3 Desember 2013 ; PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Menimbang bahwa
oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; DALAM KONVENSI Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, meskipun tidak diformulasikan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, dapatlah disimpulkan bahwa pembanding telah mengajukan beberapa keberatan terkait dengan pertimbangan Dalam Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut: −
Bahwa Judex Facty dalam amar putusannya tidak mencantumkan penolakan eksepsi-eksepsi dari Penggugat awal/termohon banding/ tergugat konvensi, begitupun hal yang sama terhadap tergugat awal/pemohonan banding/penggugat rekonvensi. Jika dilihat dari tata aturan dan ketentuan hukum acara dan praktek peradilan, maka eksepsieksepsi dari pemohon banding dan termohon banding harus dicantumkan dalam putusan judex facty dan selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan a quo.
−
Bahwa dalil pemohon banding ini disampaikan untuk kiranya menjadi dasar mengenai alternatif untuk menolak atau mengabulkan gugatan penggugat/pemohon banding, namun hal tersebut tidak dilakukan judex facty dalam amar putusannya, atau judex facty dengan serta merta langsung mencantumkan menolak dan mengabulkan gugatan (gugatan awal dan gugatan rekonvensi) sebagaimana dalam amar putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi (halaman ke 21 dan ke 22 Putusan).
−
Bahwa
Tergugat/Pemohon
pertimbangan
Banding
tak
sependapat
dengan
hukum judex facty bahwa “sikap Termohon yang telah
melaporkan Pemohon pada Kantor Polres Majene menjadi pemicu kebencian Pemohon terhadap Termohon” sebagai salah satu dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (angka ke 3 halaman ke 13 Putusan). Serta “ …… antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal, dan penyebab kebencian Pemohon (Penggugat
asal/Tergugat
konvensi/Termohon
Banding)
karena
Termohon (Tergugat asal/Penggugat rekonvensi/Pemohon Banding) telah melaporkan Pemohon ke Polres Majene (Paragraf ke 3 halaman ke 12 Putusan).
Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
−
Bahwa berdasar Putusan Perkara Nomor 30/Pid.B/2013/PN.M, tertanggal 28
Mei
2013,
yang
mendudukan
Penggugat
asal/Tergugat
konvensi/Termohon Banding selaku Terdakwa dalam perkara a quo, maka sangatlah jelas dalam Amar Putusan Majelis Hakim Perkara a quo, pada point ke 1 “Mengadili” telah menyatakan bahwa Terdakwa Sahabuddin alias Udin bin H. Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”. Sehingga dengan demikian dalil judex facty pada halaman ke 15 paragraf pertama bahwa “tindakan Termohon yang menghendaki Pemohon dihukum atau disanksi dinilai oleh Majelis tidak patut atau tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami adalah pertimbangan yang sangat kelliru dan tanpa mempertimbangkan dan menghargai hak-hak hukum dan hak azasi dan posisi pemohon banding selaku isteri sah dari Termohon banding yang belah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 4 bulan (Garis datar ke 4 halaman ke 14 Putusan). Menimbang bahwa sehubungan dengan keberatan pembanding tersebut, terbanding telah menanggapinya dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sangat setuju dengan putusan Pengadilan Agama Majene dan menyatakan bahwa permohonan banding dari pembanding hanya memperpanjang masalah saja; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, berkaitan dengan status perkawinan pemohon dengan termohon, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terkait dengan dalil/alasan permohonan pemohon konvensi/terbanding, oleh karena itu tentang hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013, telah ternyata dalam jawaban termohon konvensi/pembanding yang disampaikan secara lisan, termohon konvensi/pembanding tidak mengajukan eksepsi baik relatif maupun absolut terhadap pemeriksaan
Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
perkara a quo di Pengadilan Agama Majene, pula eksepsi termohon konvesi/pembanding yang tercantum dalam memori banding tersebut tidak didasarkan pada dalil/alasan eksepsi berdasarkan hukum, oleh karena itu eksepsi termohon konvensi/pembanding yang disampaikan dalam memori banding a quo tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga tidak dapat diterima dan dikesampingkan dalam perkara a quo; Menimbang didasarkan
pada
bahwa
permohonan
dalil/alasan
pemohon
bahwa
konvensi/terbanding
pernikahan
pemohon
konvensi/terbanding dengan termohon konvensi/pembanding dilaksanakan secara terpaksa karena antara pemohon konvensi/terbanding dengan termohon konvensi/pembanding telah terjadi hubungan biologis di luar nikah, dan sehubungan dengan itu pemohon konvensi/terbanding
pernah
berperkara di Pengadilan Agama Majene dengan nomor 0122/Pdt.G/ 2012/ PA Mj, tanggal 26 Nopember 2012, namun dicabut tanggal 16 Januari 2013, dan sejak dicabut sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan pemohon konvensi/terbanding
dan termohon konvensi/pembanding tidak pernah
merasa rukun dalam rumah tangga dan hidup berpisah; Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013, dalam jawabannya secara lisan di persidangan, termohon membenarkan dalil permohonan pemohon tersebut, dengan demikian dalil pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap (vasstande feiten). Menimbang bahwa meskipun dalil alasan permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap, namun harus dipertimbangkan apakah alasan permohonan pemohon untuk melakukan perceraian (cerai talak) dengan termohon tesebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon yang dibenarkan oleh termohon telah ternyata sejak akad nikah (4 April 2012) sampai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan agama tingkat pertama yang kedua kalinya (26 Nopember 2012), pemohon dan termohon tidak hidup bersama dalam satu rumah kediaman bersama, tetapi hidup berpisah dengan bertempat tinggal di rumah orangtua masing-masing, dan selama itu tidak terdapat cukup bukti bahwa keduanya berhubungan sebagai layaknya suami
Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
isteri; fakta mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Ilham bin Dahlan dan saksi Muslim bin Ahmad yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain; Menimbang bahwa tidak adanya kehendak pemohon untuk bertempat tinggal bersama serumah dengan termohon sejak setelah akad nikah dilangsungkan, karena pemohon merasa pernikahannya dengan termohon secara terpaksa berhubung dengan telah terjadi hubungan biologis di luar nikah, pada hakekatnya adalah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon; karena pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya; tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama; Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.9, telah ternyata pemohon oleh Pengadilan Negeri Majene dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan karena dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya; perkara mana diproses setelah termohon mengadukan
pemohon
ke
Polres
Majene,
karena
pemohon
telah
menelantarkan termohon; hal mana menunjukkan bahwa selama itu hubungan pemohon dengan termohon dalam rumah tangga tidak harmonis; Menimbang
bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
tersebut
di
atas,
dalil/alasan permohonan pemohon tersebut pada dasarnya merupakan dalil telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan
termohon secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu dipandang telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang bahwa upaya majelis hakim tingkat pertama untuk mendamaikan pemohon dengan termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui proses mediasi ternyata tidak berhasil, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan saksi-saksi termohon
Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya bahwa sejak akad nikah sampai dengan perkara a quo disidangkan di Pengadilan Agama tingkat pertama, pemohon dan termohon tidak pernah rukun dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; dari fakta mana dapatlah ditarik persangkaan bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah adalah perceraian, karena mem pertahankan perkawinan yang demikian justru akan menambah berat beban penderitaan kedua belah pihak dan memungkinkan timbulnya mudharat bagi keduanya; hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 237/K/AG/1998, yang pada pokoknya bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tindakan termohon yang telah melaporkan pemohon
ke Polres
Majene sehingga pemohon dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Majene dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tindakan yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami dan tindakan termohon tersebut dinilai sebagai durhaka terhadap suami atau nusyuz;
terhadap
hal
tersebut
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: − Bahwa berdasarkan bukti T.9, di persidangan perkara pidana tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah bahwa benar sejak melangsungkan pernikahan terdakwa sudah meninggalkan Ary Fitriani dan tidak menafkahinya sebagai isteri oleh karena pihak keluarga terdakwa merasa terdakwa hanya dijebak oleh Ary Fitriani dan mengatakan bahwa anak yang dikandung Ary Fitriani tersebut bukanlah anak terdakwa; − Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termohon sebagai isteri berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang; − Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dibenarkan oleh termohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pemohon, telah
Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
ternyata sebelum akad nikah, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan sehingga termohon hamil, akan tetapi setelah akad nikah nikah justru pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah bertempat tinggal bersama dan berhubungan sebagai suami isteri lagi dengan termohon; − Bahwa tidak terjadinya hubungan suami isteri (hubungan biologis) setelah akad nikah antara pemohon dengan termohon tidak ternyata karena disebabkan oleh penolakan dari pihak termohon selaku isteri, dengan demikian tidak terdapat cukup bukti bahwa termohon telah menolak melayani pemohon; Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tindakan termohon yang telah melaporkan pemohon ke Polres Majene karena penelantaran terhadap isteri sehingga pemohon dipidana penjara oleh Pengadilan Negeri Majene, dan tidak terjadinya hubungan suami isteri setelah akad nikah, tidaklah termasuk sikap dan perilaku nusyuz termohon; disamping itu tidak ternyata terdapat cukup bukti lainnya yang bisa menunjukkan bahwa termohon telah berlaku nusyuz; hal ini didasarkan pada doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab al Iqna, juz II halaman 144, yang berbunyi:
ätæäB&aã #ãvpuni _2eãèfËe éMä^eã #ãv um:ã RVæ ät-p> d?ni oi ät-p=6æ gJC >qFneãp ätnR] äN}ã gJCp äte #Z&B} Tp ät~^Y ät-p> ob} Tã:ã xä&Z&Aã #ãvp ,p?eã ätæ=BQã:ã Ö^Zneã läBfeäæue xã;}vãvp ue k&Feãvpwe;% uni ueätRniv<;Qv +~1Päj:ãRUqep Pä&j&Avã oi ,p?eã è}8 xä&eã _2&B%p uæ Z xä%gæ rRUp Artinya: “Dan nusyuz itu cukup dengan keluarnya isteri dari tempat tinggal suaminya tanpa izin, bukan pergi ke pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga pergi minta fatwa jika suaminya tidak bisa memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (isteri) karena menolak bermesraan denngan suami, walaupun selain bersetubuh selain karena alasan yang sah, tidak termasuk nusyuz karena menghina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia bedosa karena sikap tersebut dan berhak mendapatkan pengajaran”; Menimbang bahwa oleh karena perceraian a quo di pengadilan tingkat pertama diajukan oleh pemohon, dan tidak ternyata termohon berlaku
Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
nusyuz, pula telah ternyata akibat hubungan pemohon dengan termohon pra nikah telah mengakibatkan termohon hamil dan sekarang telah melahirkan anak, maka secara psychologis, permohonan pemohon untuk melakukan perceraian (talak) a quo telah membuat kecewa dan sedih hati termohon, oleh karena itu sesuai dengan hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam Al Qur’an surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :
zvp¸ °º¯R sáuºRÂä sáuÎFpÕ artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik”;maka pemohon konvensi/terbanding berkewajiban untuk memberikan mut’ah kepada termohon konvensi/pembanding, dan dalam hal ini meskipun tidak tercantum dalam petitum permohonan pemohon konvensi/terbanding, pengadilan secara ex officio berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berwenang untuk menetapkan hal tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata pemohon bekerja membantu pekerjaan orangtuanya sebagai kontraktor, dan tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan berapa penghasilan pemohon; namun begitu hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya sebagai suami yang mencerai isterinya untuk memberikan mut’ah, oleh karena itu sesuai dengan asas kepatutan dalam perkara a quo, pemohon konvensi/terbanding layak dihukum untuk memberi mut’ah kepada termohon konvensi/pembanding sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat
Pertama
yang
mengabulkan
permohonan
pemohon
konvensi/terbanding untuk memberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon konvensi/pembanding; Menimbang, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa setelah akad nikah tidak terjadi hubungan badan (….qabla al dukhul), maka ikrar talak yang akan diucapkan tersebut adalah ikrar talak bain shugro. Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor
50
tahun
2009,
maka
dipandang
perlu
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan
Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
salinan penetapan ikrar talak yang berkaitan dengan putusan a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon konvensi/terbanding
dan termohon
konvensi/pembanding serta tempat perkawinan dilangsungkan, setelah pemohon konvensi/terbanding mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Majene; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Majene Nomor 83/Pdt.G/2013/ PA Mj, tanggal 7 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H, dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini; DALAM REKONVENSI : Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, penggugat rekonvensi/ pembanding mengajukan keberatan yang dipandang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut: − Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene juga telah sangat keliru atas diktum putusannya yang hanya mengabulkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 500.000,00, dengan tanpa mempertimbangkan faktor ratio legis, psikologis, dan sosial lainnya; juga nafkah madiyah, nafkah iddah selama 3 bulan, biaya perawatan penggugat selama hamil dan melahirkan, biaya aqiqah terhadap anak dan biaya pemeliharaan anak; − Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sikap termohon yang melaporkan pemohon pada Polres Majene menjadi pemicu kebencian pemohon menjadi dasar pijakan hukum menolak nafkah madliyah, nafkah iddah selama 3 bulan, biaya perawatan penggugat selama hamil dan melahirkan, biaya aqiqah terhadap anak; pertimbangan judex facty atas penolakan sebagaimana tersebut di atas tanpa didasari alasan dan pertimbangan hukum yang rasional, dan terkesan sangat subyektif dan telah berpihak kepada termohon banding, secara serta merta langsung mengabulkan
biaya
pemeliharaan
anak
sampai
dewasa
senilai
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) tanpa mempertimbangkan faktor fluktuasi, nilai konversi dan kurs rupiah setiap tahun; − Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru tanpa berdasar hukum telah menyatakan bahwa tuntutan penggugat mengenai biaya pendidikan
Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
mulai TK sampai perguruan tinggi tidak rasional, tanpa memberikan pertimbangan yang juga harus secara rasional, sosial dan manusiawi; − Bahwa pemohon banding sangat keberatan dengan segala pertimbangan hukum dan fakta yang menafikan keberadaan dan posisi pemohon banding dan anak kandungnya dengan hanya mempertimbangkan: “….. karena perkawinan dilaksanakan secara terpaksa sebab termohon telah hamil …. dst.”, pertimbangan tersebut sangat tidak rasional dan menyepelekan keberadaan pemohon banding sebagai isteri termohon banding dan ibu kandung, serta tidak menghargai hak-hak asasi pemohon banding selaku manusia yang sangat teraniaya dengan perlakuan termohon banding dan putusan judex facty. Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, tergugat rekonvensi/terbanding telah mengajukan kontra memori, dan sepanjang mengenai gugatan rekonvensi a quo, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: − Bahwa pembanding keliru mengajukan tuntutan macam-mcam, karena terbanding tidak punya pekerjaan tetap dan hanya sewaktu-waktu membantu ibu terbanding mengurus proyek dan menjual di toko, sehingga untuk memenuhi gugatan pembanding apakah harus mencuri; − Bahwa terbanding tidak bersedia membayar utang dan pengeluaran orangtua pembanding dalam mengurus cucunya karena semuanya dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan terbanding, begitu juga dengan masalah pendidikan anak, karena termasuk mengada-ada sebab biaya pendidikan sudah gratis, dan anak saya kalau di perguruan tinggi juga bebas uang kuliah karena di samping miskin juga pintar sehingga dapat biaya pendidikan gratis; Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi terkait dengan status perkawinan penggugat dengan tergugat, dinyatakan sebagai pertimbangan Dalam Rekonvensi; Menimbang bahwa majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama, terkait dengan gugatan nafkah penggugat rekonvensi/pembanding selama 14 bulan
yang
lalu,
dengan
menyatakan
bahwa
penggugat
rekonvensi/pembanding selaku isteri tidak layak untuk diberikan nafkah dan haknya gugur, dengan alasan penggugat rekonvensi/pembanding dianggap
Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
nusyuz, oleh karena penggugat rekonvensi/pembanding telah melaporkan tergugat rekonvensi/terbanding ke Polres Majene, sehingga dengan putusan Pengadilan Negeri Majene tergugat rekonvensi/terbanding
dihukum dan
menjalani hukuman 5 bulan dan masa percobaan 10 bulan, dan setelah akad nikah kedua belah pihak telah berpisah dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri; berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ; Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya yang disampaikan secara lisan di persidangan, penggugat rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut: − Nafkah selama ditinggalkan 14 bulan @ =
Rp 14.000.000,00
Rp.1.000.000,00 − Nafkah iddah Rp 1.000.000,00 per bulan
=
Rp
3.000.000,00
− Biaya aqiqah
=
Rp
4.000.000,00
− Biaya persalinan
=
Rp
1.000.000,00
− Biaya perlengkapan bayi
=
Rp
2.000.000,00
− Biaya sabun untuk bayi selama 4 bulan
=
Rp
500.000,00
− Nafkah anak tiap bulan sampai umur 21 tahun
=
Rp
1.500.000,00
− Biaya pendidikan TK
=
Rp
7.500.000,00
− Biaya pendidikan SD
=
Rp
5.000.000,00
− Biaya pendidikan SMA sampai perguruan tinggi
=
Rp 10.000.000,00
Menimbang terhadap tuntutan penggugat tersebut, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013, tergugat rekonvensi/terbanding telah memberikan
jawaban yang pada pokoknya, tergugat tidak bersedia
membayar segala tuntutan penggugat rekonvensi/pembanding, karena ada pernyataan sebelum menikah bahwa penggugat tidak menuntut apa apa; dan sehubungan dengan hal tersebut ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang pernyataan penggugat rekonvensi/pembanding tersebut terutama dalam kaitannya dengan lingkup pengertian “tidak menuntut apa-apa”, dengan demikian keberatan tergugat rekonvensi/terbanding terhadap gugatan penggugat rekonvensi/pembanding tersebut tidak beralasan; Menimbang
bahwa
sebagaimana
telah
dipertimbangkan
dalam
konvensi, dan pertimbangan tersebut dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi, bahwa telah ternyata penggugat rekonvensi/pembanding tidak dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 Undang-
Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, tergugat rekonvensi/terbanding selaku suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi/pembanding; Menimbang bahwa telah ternyata bahwa tergugat rekonvensi/ terbanding pada saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap kecuali membantu ibunya bekerja di proyek dan berjualan di toko, namun begitu hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi isteri dan anaknya; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberi nafkah oleh
suami
kepada
penghasilannya,
istrinya
namun
penghasilan/kemampuan
disesuaikan
karena tergugat
tidak
dengan
terdapat
kemampuan
cukup
bukti
rekonvensi/terbanding,
maka
dan
tentang untuk
menentukan besaran nafkah isteri dalam perkara a quo adalah dengan mempertimbangkan asas kepatutan berdasarkan kebutuhan hidup minimal pada
saat
ini,
dan
jumlah
yang
dianggap
layak
adalah
sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi/pembanding tentang nafkah selama 14 bulan yang lalu sebesar Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) tiap bulan, dan seluruhnya berjumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut dipandang telah sesuai dengan pertimbangan tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013, bahwa dalam jawabannya tergugat rekonvensi/terbanding mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan penggugat rekonvensi/ pembanding, tergugat rekonvensi/terbanding pernah beberapa kali memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi/pembanding, yaitu memberikan uang kepada
penggugat
rekonvensi/pembanding
melalui
Ilham
sebesar
Rp.700.000,00 ( tujuh ratus ribu ) dan Rp 1.800.000,00 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), melalui Muslim sebesar Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) dan melalui Rusdiati sebesar Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan sehubungan dengan dalil jawaban tergugat rekonvensi/terbanding tersebut, penggugat rekonvensi/ pembanding membenarkannya;
Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Menimbang bahwa
oleh karena itu terdapat kekurangan nafkah
penggugat rekonvensi/pembanding selama 14 bulan yang lalu sebesar (Rp 14.000.000,00 – Rp 4.500.000,00) = Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan menjadi kewajiban tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayarnya; dengan demikian gugatan penggugat rekonvensi/ pembanding mengenai nafkah selama 14 bulan yang lalu dapat dikabulkan sebagian. Menimbang
tentang
gugatan
biaya
bersalin
penggugat
rekonvensi/pembanding sebesar Rp 1.000.000,00, dalam jawabannya tergugat
rekonvens/terbanding
melahirkan,
ibu
tergugat
mendalilkan
telah
memberi
bahwa
ketika
penggugat
penggugat
uang
sebesar
Rp 1.000.000,00, dalil mana tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi/ pembanding ; dengan demikian gugatan penggugat rekonvensi/pembanding mengenai biaya bersalin tersebut ditolak; Menimbang
bahwa
terhadap
gugatan
penggugat
rekonvensi/
pembanding kepada tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa setelah akad nikah telah ternyata penggugat rekonvensi/ pembanding
dan
tergugat
rekonvensi/terbanding
tidak
melakukan
hubungan biologis sehingga status penggugat rekonvensi/pembanding dalam pernikahannya dengan tergugat rekonvensi/terbanding
adalah
qobla al dukhul, dan berdasarkan Pasal 153 ayat ( 3 ) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa tidak ada iddah bagi perkawinan yang putus karena perceraian, sedang isteri dalam keadaan qobla al dukhul, dengan demikian karena tidak ada iddah, maka tidak berhak mendapatkan nafkah iddah; oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi/pembanding mengenai nafkah iddah tersebut tidak dapat diterima; Menimbang
bahwa
terhadap
tuntutan
penggugat
rekonvensi/
pembanding kepada tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar biaya aqiqah anak penggugat rekonvensi/pembanding dan tergugat rekonvensi/ terbanding
yang
bernama
Felycia
az
Zahra
Sahabuddin,
sebesar
Rp.4.000.000,00 ( empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cukup, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan, bahwa karena aqiqah
Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
adalah perbuatan ibadah, hukumnya sunat muakkad, bukan wajib, maka pelaksanaannya tergantung kepada kemampuan orang tuanya, dalam hal ini tergugat rekonvensi/terbanding dan penggugat rekonvensi/pembanding, dan karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Agustus 2013, telah ternyata
tergugat
rekonvensi/terbanding
menyatakan
tidak
sanggup
membayar biaya aqiqah tersebut, maka tergugat rekonvensi/terbanding dipandang tidak mampu beraqiqah untuk anaknya, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi/pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa oleh karena tuntutan penggugat rekonvensi/ pembanding tentang biaya aqiqah telah dipertimbangkan dinyatakan ditolak, maka terhadap bukti surat yang diajukan oleh penggugat rekonvensi/ pembanding di persidangan yang berhubugan dengan pelaksanaan aqiqah, yaitu T3, T4 dan T5 dinyatakan dikesampingkan ; Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan penggugat rekonvensi/ pembanding biaya perlengkapan bayi sebesar Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) dan belanja sabun bayi selama 4 bulan sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama,
oleh
karena
itu
mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang bahwa biaya perlengkapan bayi dan sabun selama 4 bulan yang lalu, adalah termasuk nafkah anak; dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, oleh karena ibu (isteri) ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, maka nafkah anak yang sudah lewat yang tidak dipenuhi oleh suami, tetapi telah dipenuhi oleh isteri, tidak bisa dianggap sebagai hutang suami, dan tidak bisa digugat, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi/pembanding tentang biaya perlengkapan bayi dan sabun selama 4 bulan yang lalu tersebut tidak dapat diterima, dan bukti-bukti yang diajukan penggugat rekonvensi/pembanding terkait dengan gugatan tersebut (T6, T7, dan T8) dikesampingkan; Menimbang pembanding
bahwa
terhadap
tuntutan
penggugat
kepada tergugat rekonvensi/terbanding
rekonvensi/
untuk membayar
nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sampai anak tersebut berumur 21 tahun, ternyata dalam jawabannya, tergugat menyatakan keberatan; dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama
Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
telah mempertimbangkan, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berkut: −
Bahwa berdasarkan bukti T.2 telah ternyata dalam perkawinan penggugat rekonvensi/pembanding dan tergugat rekonvensi/terbanding telah lahir seorang anak bernama Felycia Az Zahra Sahabuddin, pada tanggal 6 Nopember 2012;
−
Bahwa
akibat
putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, kewajiban mana berlangsung sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri/dewasa (21 tahun); −
Bahwa pada saat ini karena anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka untuk pemeliharaannya masih sangat tergantung secara fisik dan psichis kepada ibunya, sehingga demi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dilihat dari sudut kepentingan anak, lebih baik dipelihara oleh ibunya.
−
Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, dan dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi, bahwa ternyata tergugat rekonvensi/terbanding
sebagai
bapak
dari
anak
tersebut
belum
mempunyai pekerjaan yang tetap, kecuali membantu orangtuanya bekerja di proyek dan di toko orangtuanya; −
Bahwa
oleh
karena itu penentuan besaran nafkah anak didasarkan pada asas kepatutan dan tingkat inflasi, dan jumlah yang dipandang layak adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat rekonvensi/pembanding tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian;
Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Menimbang pembanding
bahwa
tentang
gugatan
penggugat
rekonvensi/
mengenai biaya pendidikan di taman kanak kanak sampai
perguruan tinggi, ternyata tergugat rekonvensi/terbanding telah menolaknya, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbang kannya, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut: −
Bahwa
anak
penggugat rekonvensi/pembanding dan tergugat rekonvensi/ terbanding tersebut pada saat ini baru berusia satu tahun tiga bulan, oleh karena itu belum memerlukan biaya untuk pendidikan di TK, SD, SMA dan perguruan tinggi, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi/ pembanding mengenai hal tersebut dipandang prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat rekonvensi/pembanding dapat dikabulkan sebagian, dan sebagian dinyatakan tidak dapat diterima, sebagian lainnya ditolak; oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 83/Pdt.G/2013/PA.Mj., tanggal 7 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 7 tahun l989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya perkara pada tingkat pertama
dibebankan
kepada
pemohon
konvensi/tergugat
rekonvensi/
terbanding; sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R Bg segala biaya
dalam tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada
termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
- Menyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima :
DALAM KONVENSI − Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 83/Pdt.G/ 2013/PA.Mj tanggal 07 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H. dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon ; 2. Memberi izin kepada pemohon Sahabu’din MR, S.E bin Abd Rahman untuk menjatuhkan talak satu bain shughro terhadap termohon, Ary Fitriani, S.E binti Sulaiman Rasyid di depan sidang Pengadilan Agama Majene 3. Menghukum pemohon untuk memberi mut’ah lepada termohon berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 4. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Majene
untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang berkaitan dengan putusan a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene; DALAM REKONVENSI − Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 83/Pdt.G/2013/ PA.Mj tanggal 07 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H.; Dengan mengadili sendiri: 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/pembanding sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonvensi/terbanding untuk membayar kepada penggugat rekonvensi / pembanding
nafkah lampau sebesar
Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); 3. Menghukum tergugat rekonvensi/terbanding untuk memberi kepada penggugat rekonvensi/pembanding nafkah anak tergugat rekonvensi/ terbanding dan penggugat rekonvensi/pembanding bernama Felycia Az Zahra Sahabuddin, lahir pada tanggal 6 Nopember 2012 yang berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi/pembanding, setiap
Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa. 4. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/pembanding tentang nafkah iddah, biaya aqiqah, biaya perlengkapan dan sabun bayi, dan biaya pendidikan anak tidak dapat diterima; 5. Menolak gugatan penggugat rekonvensi/pembanding selain dan selebihnya.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI − Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding untuk
membayar
biaya
perkara
pada
tingkat
pertama
sebesar
Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; − Membebankan
kepada
termohon
konvensi/penggugat
rekonvensi/
pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiu’l akhir 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Sukiman BP., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. dan H. Helminizami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Januari 2014 dengan dibantu oleh Amiruddin , S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota
H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.
Ketua Majelis
Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.
H. Helminizami, S.H., M.H.
Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Panitera Pengganti,
Amiruddin, S.H. Perincian Biaya : Redaksi
: Rp.
5.000,-
Meterai
: Rp.
6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,Jumlah
: Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No.05/Pdt.G/2014/PTA.Mks