PUTUSAN Nomor: 608/Pdt.G/2010/PA.Dum BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara: PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis; Melawan: TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis, sekarang tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia atau dimanapun berada;
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai di bawah register Nomor: 608/Pdt.G/2010/PA.Dum, tanggal 07 Oktober 2010 telah mengajukan hal-hal yang setelah mengalami perubahan berbunyi sebagai berikut ; 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2009; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Duri, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan; 3. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak satu minggu pernikahan disebabkan antara lain: 1
3.1.
Bahwa Pemohon adalah sebagai pengganti mempelai laki-laki dari pernikahan Termohon dengan laki-laki lain yang gagal dilaksanakan pada saat hari pernikahan Termohon dengan laki-laki tersebut;
3.2.
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon jarang berkomunikasi, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon;
3.3.
Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik. Termohon sering mengelak ketika Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan selama membina rumah tangga dengan Termohon baru dua kali Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri;
3.4.
Bahwa Termohon pernah ditangkap oleh masyarakat setempat karena telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain, hal ini dilakukan Termohon pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah;
4. Bahwa 15 hari setelah pernikahan tersebut, Pemohon meminta Termohon untuk membeli obat nyamuk ke warung, namun setelah itu Termohon tidak kunjung pulang ke rumah. Sejak saat itu Termohon tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia atau dimanapun ia berada sampai sekarang sudah lebih satu tahun; 5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ada yang mengetahuinya; 6. Bahwa karena adanya kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan sepertinya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dumai; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; Subsider: 2
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan berita panggilan melalui mass media (radio) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dumai sebagaimana relaas nomor: 608/Pdt.G/2010/PA.Dum yang dibacakan di persidangan; Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah mengalami perubahan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXX tanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang telah
dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai,
setelah diteliti, ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode (P.1); Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT di tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu di Duri dan dari pernikahan tersebut, mereka belum dikaruniai anak;
-
Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Duri;
-
Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi oleh pernikahan Termohon yang gagal dilaksanakan dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon yang mengetahui kondisi Termohon tersebut bersedia menikahi Termohon;
-
Bahwa satu minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon mulai melakukan perbuatan yang tidak baik. Termohon ketahuan menjalin hubungan lagi 3
dengan laki-laki lain sampai Termohon diusir oleh masyarakat dari kampung karena Termohon tertangkap pada malam hari sedang berduaan dengan seorang laki-laki lain; -
Bahwa semenjak Pemohon diusir dari oleh masyarakat setempat dari desa, Termohon tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun dimana ia berada sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun;
-
Bahwa setahu saksi usaha damai tidak pernah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon maupun keluarga masing-masing;
Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu di Duri dan saksi hadir pada pesta pernikahan mereka;
-
Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Duri;
-
Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
-
Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah rumah, tetapi saksi pernah melihat Termohon berdua dengan seorang laki-laki lain di Danau Buatan Dumai pada siang hari. Saksi melihat Termohon bergandengan tangan dan mesra dengan laki-laki tersebut;
-
Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
-
Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha damai pernah dilakukan atau tidak; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan
tidak merasa keberatan; Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi disebabkan tidak ada orang lain yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (terutama dalil (posita) Pemohon angka 3 poin 3.3); Bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim karena jabatannya membebankan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah suppletoir (penambah) di depan persidangan, dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah (suppletoir) yang dibebankan kepadanya; 4
Bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 17 Februari 2011 Nomor 608/Pdt.G/2010/PA.Dum yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ; MENGADILI 1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas; 2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir; Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Termohon; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya; Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah
sebagaimana diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Dumai; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan 5
hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (legal standi in judicio); Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Pemohon adalah sebagai pengganti mempelai laki-laki dari pernikahan Termohon dengan laki-laki lain yang gagal dilaksanakan pada saat hari pernikahan Termohon dengan laki-laki tersebut, sehingga setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon jarang berkomunikasi, dan Termohonpun tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik. Termohon sering mengelak ketika Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan selama membina rumah tangga dengan Termohon baru dua kali Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri. Terakhir Termohon ditangkap oleh masyarakat setempat karena telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain. Akibat kondisi tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dan saksi tersebut telah disumpah, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil tentang alat bukti dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut pada pokoknya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, namun keterangan saksi tersebut baru bernilai bukti permulaan karena belum sepenuhnya dapat membuktikan dali-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya terutama tentang Termohon yang sering mengelak untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon, maka harus dilengkapi dengan bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikannya. Oleh sebab itu untuk melengkapi bukti yang sudah ada, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah suppletoir
6
(penambah) di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa sumpah suppletoir (penambah) yang diucapkan Pemohon di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Termohon, namun karena Termohon telah dipanggil dengan sah tidak datang menghadap ke persidangan, maka sumpah suppletoir
yang
diucapkan
oleh
Pemohon
tersebut
dapat
diterima
dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya (beban) pembuktian Pemohon telah lengkap (sempurna) sebagaimana maksud pasal 185 ayat (3) R.Bg; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan sumpah suppletoir di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh awal pernikahan Pemohon dengan Termohon yang tidak didasari oleh rasa cinta, sehingga dalam membina rumah tangga Termohon tidak menjalankan perannya sebagai isteri dengan baik dan sempurna terutama dalam hubungan batin dengan Pemohon. Akibat dari perselisihan tersebut di atas kedua belah pihak telah pisah rumah lebih dari 1 tahun sampai perkara ini disidangkan. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri; Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, apatah lagi sekarang Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya baik di wilayah Republik Indonesia atau dimanapun ia berada, dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi; Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya yang ditandai dengan telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah lebih satu tahun 7
yang lalu, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon
cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan
Temohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;. 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.HI dan Milda Sukmawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim 8
Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nursima, S.HI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
Ketua Majelis, Ttd Drs. H. Mukhlis Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd
Ttd
Taufik, S.HI
Milda Sukmawati, S.HI Panitera Sidang, Ttd Nursima, S.HI
Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Panggilan Redaksi Materai
: : : :
Rp. 30.000,Rp. 175.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,-
Jumlah
:
Rp. 216.000,(Dua ratus enam belas ribu rupiah) Untuk Salinan Pengadilan Agama Dumai Panitera, ttd A Z W I R, S.H
9
10
