PENETAPAN Nomor : 0338/Pdt.P/2013/PA.Plg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara :
IR. SUHARYONO BIN S. NGADIMIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Perum Griya Asri Blok. K RT.10 No. 119 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang, dengan ini memberi kuasa kepada, Musleni, SH.MH, pekerjaanAdvokat, beralamat di Perum Talang Kelapa Blok VI Rt.23 Rw.11 No.:139, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 selanjutnya disebut Pemohon I; HERNI RAHMAWATI Binti ISMAIL, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ,Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perum Griya Asri Blok. K RT.10 No. 119 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang, dengan ini memberi kuasa kepada Musleni. SH.MH. pekerjaan Advokat beralamat di Perum Talang Kelapa Blok VI Rt 33 Rw 11 No 139, Kecamatan Alang-Alanag Lebar, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2013, selanjutnya disebut Pemohon II ;
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengar pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2013 yang didaftar di Kepani Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0338/Pdt.P/2013/PA.Plg, telah mengajukan permohonan Itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ysng menikah di Kota Palembang tanggal 31 Desember 1996;
Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2013/PA.Plg
2 Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam dengan wali Nasab adalah Ismail, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tajri dan Ansori dengan mas akawin setengah suku emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada; 3 Bahwa dan setelah menikah tinggal di Komp. Griya Asri Blok. F No. 02 Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang selama 1 tahun setelah itu tinggal dirumah milik sendiri dialamat diatas sampai sekarang; 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. M. Haris Maulana bin Suharyono, laki laki, umur 15 tahun ; 2. Mutiara Haryani binti Suharyono, perempuan umur 13 tahun; 3. M. Bagas Tri Anggara bin Suharyono, laki laki umur 7 tahun; 4. M. Despu Alghozali bin Suharyono, laki laki umur 6 bulan Sekarang keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon l dan Pemohon ll 5. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai; 6. Bahwa sehubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi sebagai persyaratan untuk berangkat Haji, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai buku nikah, sebagai bukti dari keabsahan pernikahan tersebut; 7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai surat/buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti authentik sebagai bukti keabsahan pernikahan tersebut, maka atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang guna memperoleh penetapan pengesahan nikah;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Ir. Suharyono bin S. Ngadimin) dengan isteri Pemohon (Herni Rahmawati binti Ismail) yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 31 Desember 1996; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2013/PA.Plg
Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan kepada para Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Bahwa para Pemohon mengaku saat menikah Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil dan masih mempunyai istri bernama ENI MIRANTI, namun baru lebih kurang 3 bulan sudah cerai melalui Pengadilan Agama Palembang dan Pemohon I mengaku saat menikah dengan Pemohon II tidak ada izin dari Pengadilan Agama; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang,bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
tersebut
adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, maka Pengadilan Agama Palembang
berwenang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang masih terikat perkawianan dengan permpuan lain apabila akan beristri lebih dari seorang harus ada izin dari Pengadilan Agama setempat; Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I yang menikah dengan Pemohon II saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat penikahan dengan ENI MIRANTI, maka sesuai pasal 4 ayat (1) Pemohon I seharusnya mempunyai izin dari Pengadilan Agama sebelum menikah dengan Pemohon II, karenanya Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia; Menimbang, bahwa Permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh suami yang masih mempunyai isteri lebih dari seorang, maka perkaranya bersipat Consentius bukan Voluntair, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2013/PA.Plg
Menimbang, bahwa perkara oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
biaya
perkara dibebankan kepada para Pemohon ;
MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon Perkara Nomor 0338/Pdt.P/2013/PA.Plg Tanggal 10 Juni 2013, tidak dapat diterima ; 2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu rupiah);
Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Hj. Sukarny, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Musiazir serta Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun sebagai hakimhakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ustri Marni, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;
Ketua Majelis Ttd. Dra. Hj. Sukarny, S.H., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd. Drs. Musiazir
Ttd. Muis
Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun Panitera Pengganti Ttd. Hj. Ustri Marni, S. Ag.
Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2013/PA.Plg
Perincian Biaya Perkara : 1.
Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3.
Panggilan PemohonI &
: Rp.
60.000,-
II 4.
Redaksi
: Rp.
5.000,-
5.
Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp. 151.000.-
Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2013/PA.Plg
