PUTUSAN Nomor 31/Pdt.G/2009/PTA.Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ............, bertempat tinggal di ................, Kabupaten Wajo, yang memberi kuasa
kepada
Arianto,
SH,
dan
La
Usu,
S.H.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus ................, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Nomor 60/SK/PA...../VIII/2008, tanggal 4
Agustus
2008,
selanjutnya
disebut
penggugat
konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding . melawan TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ............., bertempat tinggal di ................, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama ..............., Nomor 31/Pdt.G/2009/PTA., tanggal ...., April
2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1430 H.
yang
amarnya berbunyi sebagai berikut: -
Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding dapat diterima;
2
-
Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
-
Memerintahkan agar Pengadilan Agama Sengkang membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
-
Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir. Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama .............. yang menyatakan bahwa, pada hari
Senin
tanggal 22 Desember 2008 pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan
banding
terhadap
putusan
Pengadilan
Agama
tersebut,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 27 Pebruari 2009, yang dibuat oleh Pgs. Penitera Pengadilan Agama .................., sedang tergugat / terbanding juga mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2009, yang dibuat oleh Pgs. Penitera Pengadilan Agama ............... Bahwa para pihak tidak menggunakan haknya untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas banding ( inzage ) sebagaimana surat keterangan tidak datang memeriksa berkas banding tertanggal 29 Januari 2009 Nomor 317/Pdt.G/2008/PA ...... yang dibuat oleh Pgs. Panitera Pengadilan Agama Sengkang, meskipun untuk hal tersebut telah diberitahukan kepadanya. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Sengkang dianggap telah tercantum, maka
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut:
3
DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama ………….. tertanggal 18 Desember 2008 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1429 H., Nomor
317/Pdt.G/2008/PA. .......
beserta berita acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama ………….. berpendapat bahwa Pengadilan Agama ………….. telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum terutama dalam mempertimbangkan gugatan konvensi dari penggugat / pembanding. Sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sengkang dalam Konvensi sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama …………….. Maka oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sengkang dalam konvensi a quo harus dikuatkan. DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama ………….. tertanggal ...... Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal ..... Dzulhijjah 1429 H., Nomor 317/Pdt.G/2008/PA ........, beserta berita acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama yang memutus perkara ini, mempelajari keberatan-keberatan penggugat / pembanding dalam memori bandingnya, serta dalil-dalil bantahan tergugat / terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama ………… tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama …………. tersebut , khususnya mengenai obyek sengketa Nomor 1, dan Nomor 2, yakni tentang status tanah perumahan dan sebuah rumah yang didalilkan sebagai “harta bersama” oleh penggugat / terbanding, akan tetapi dibantah oleh tergugat / pembanding karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan “ mana rikadang “ tergugat / pembanding, yaitu harta benda milik orang tua yang diserahkan kepada anaknya disertai imbalan/ tebusan dari anaknya kepada orang tuanya yang kemudian diperhitungkan sebagai warisan. Menimbang, bahwa penggugat / terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa nomor 1, a quo pada awalnya adalah milik orang tua tergugat / pembanding, namun pada waktu itu orang tua tergugat / pembanding butuh uang sehingga dia meminjam uang kepada penggugat / terbanding dan tergugat / pembanding ( suami istri ) pertama sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Selanjutnya beberapa tahun kemudian orang tua
4
tergugat / pembanding mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) lalu orang tua tergugat / pembanding mengatakan kepada tergugat / pembanding dan penggugat / terbanding sudah lunas harga tanah perumahan itu dan sudah milikmu ( tergugat / pembanding dan penggugat / terbanding ) dan pada waktu dibelinya tanah tersebut, harga satu buah Ringgit Emas hanya sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ). Sedang obyek sengketa Nomor 2, a quo pada mulanya adalah juga milik orang tua tergugat / pembanding, namun orang tua tergugat / pembanding mengambil pengembalian gadai sawah ( Pappalesso galung risanrai ) tergugat dan penggugat sebanyak 3 ( tiga) buah Ringgit emas, harga sebuah Ringgit emas pada saat itu sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ). Pada tahun itu juga orang tua tergugat / pembanding bermaksud ingin menunaikan ibadah haji, namun ongkos naik haji masih belum cukup, maka orang tua tergugat /
pembanding mengatakan kepada penggugat dan tergugat
“cukupkan saja ONH itu supaya kamu memiliki rumah ini dengan tanahnya”. Jadi ( obyek sengketa no.1 dan no. 2 ) bukan warisan tergugat / pembanding dari orang tuanya, tetapi dibeli bersama oleh penggugat dan tergugat dari orang tua tergugat / pembanding ( bukan Mana’ rikadang ). Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sehingga dalam hal gugatan penggugat / terbanding tersebut harus dibuktikan apakah benar telah terjadi peristiwa jual beli antara penggugat dan tergugat dengan orang tua tergugat / pembanding terhadap obyek sengketa a quo. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan dipersidangan diantaranya ………….tidak menjelaskan tentang adanya peristiwa akad jual beli antara orang tua tergugat / pembanding ………… dengan penggugat dan tergugat, keduanya hanya menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dari penggugat dan tergugat kepada H.Sellang yang akan digunakan sebagai tambahan ONH, dan pada saat itu saksi ………. berkata “ kalau saya tinggal ( meninggal ) di tanah suci Makkah maka tanah dan rumah ini menjadi milik penggugat …………. Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama ………..bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dari penggugat dan tergugat kepada orang tuanya dan pernyataan orang tuanya sebagaimana a quo tidak serta merta dapat ditafsirkan sebagai akad jual beli terhadap obyek sengketa Nomor 2 tersebut. Karena berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria jo. Pasal 19 PP Nomor: 10 tahun 1961, bahwa semua peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan pembuatan
5
Akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris, halmana sejalan pula dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Nomor : 380 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1976 yang menyatakan, bahwa untuk sahnya jual beli atau perjanjian jual beli tanah diperlakukan syarat terang dan penguatan dari pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. Sehingga dengan demikian keberatan tergugat/ pembanding tentang masalah a quo dapat dibenarkan, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa ( tanah perumahan dan tanah perumahan dan rumah diatasnya ) adalah harta bersama yang dibeli dari orang tua penggugat / pembanding tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Menimbang, bahwa namun demikian pengakuan penggugat dan tergugat yang telah memberikan uang kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) saat Ringgit Emas berharga Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) saat Ringgit Emas berharga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) sebagai tambahan ongkos naik haji orang tua penggugat tersebut harus diperhitungkan sebagai harta bersama penggugat / pembanding dan tergugat / terbanding. Hal mana menurut Pengadilan Tinggi Agama ………… juga harus diperhitungkan dengan menggunakan nilai ringgit emas, karena emas mempunyai nilai yang stabil. Dengan demikian uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) diperhitungkan sebagai berikut : 1.
Uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan harga sebuah Ringgit Emas sebesar Rp. 750.000-, ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) sebuah Ringgit Emas = 32 ( tiga puluh dua ) gram , sehingga nilai 1 ( satu) gram emas berharga Rp. 23.437,50 ( dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen ). Sehingga dengan demikian nilai uang sebesar Rp. 2.000.000,- = 85,333 ( delapan puluh lima koma tiga ratus tiga puluh tiga ) gram emas;
2.
Uang sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dan harga sebuah Ringgit Emas sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), sebuah Ringgit Emas = 32 ( tiga puluh dua ) gram , sehingga nilai 1 ( satu) gram emas berharga Rp. 56.250,- ( lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah ). Sehingga dengan demikian nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,- = 266,666 ( dua ratus enam puluh enam koma enam ratus enam puluh enam) gram emas; Dengan demikian nilai uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) adalah sebesar 85,333 gram emas
6
+ 266,666 gram emas = 351,999 gram emas, atau dibulatkan menjadi 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) gram emas; Menimbang, bahwa keberatan penggugat / pembanding tentang uang sebesar Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah ) yang tidak dikurangi uang sebesar Rp. 4.600.000,- ( empat juta enam ratus ribu rupiah ) yang dipakai oleh penggugat /pembanding untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari selama pisah dengan tergugat
/terbanding. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama ………. ,
keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan pernyataan penggugat / pembanding dalam surat jawaban ( repliknya ) dalam halaman 3 alinia 4, yang maksudnya penggugat / pembanding mengakui tidak mau tidur sekamar dengan tergugat / terbanding. Artinya penggugat / pembanding selaku seorang istri telah tidak taat kepada tergugat / terbanding selaku seorang suami. Sehingga penggugat / pembanding dapat dikategorikan sebagai istri yang Nuzuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah; Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama ” Sedang berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah bagian atas harta bersama “. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta harta bersama a quo berada dalam kekuasaan penggugat / pembanding maka dihukum kepada penggugat / pembanding untuk menyerahkan atau membayar seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada tergugat / terbanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama ……………. dalam rekonvensi harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama; DALAM KONVENSI REKONVENSI Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/ pembanding. Memperhatikan pasal 41 Undang-Undang No.1/ 1974 tentang perkawinan, Pasal 149 huruf a,b dan d, Kompilasi Hukum Islam.
7
Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara’ / hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan , permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding dapat diterima. DALAM KONVENSI - Menguatkan putusan Pengadilan Agama ………. tanggal ……..Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal ……Dzulhijjah 1429 H., Nomor 317/Pdt.G/2008/PA…… DALAM REKONPENSI -
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 18 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal …… Dzulhijjah 1429 H, Nomor 317/Pdt.G/2008/PA….. Dengan mengadili sendiri : 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/ terbanding untuk sebagian. 2. Menetapkan harta-harta yang terdiri: a. Uang yang telah diserahkan kepada orang tua tergugat rekonvensi / pembanding ………..
sebesar
Rp.
2.000.000,-
(dua
juta
rupiah
)
dan
sebesar
Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) yang kini diperhitungkan dengan nilai dan harga Ringgit emas pada saat itu sebanyak ……. Ringgit emas atau sebanyak ………. gram emas. b. Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah ). c. 3 ( tiga ) buah …….. dan 2 ( dua ) buah …….. d. Sebuah Sepeda Motor ………. Adalah sebagai harta bersama penggugat rekonvensi / terbanding dan tergugat rekonvensi / pembanding dan masing-masing pihak berhak setengah bagian; 3. Menghukum penggugat rekonvensi / terbanding dan tergugat rekonvensi / pembanding untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing. dan apabila dictum angka 2 c dan 2.d tersebut sulit dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual dimuka umum ( dilelang ) dan hasilnya dibagi kepada penggugat rekonvensi / terbanding dan tergugat rekonvensi / pembanding masing-masing setengah bagian;
8
4. Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi / terbanding selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum penggugat / pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 89.000,00 ( delapan puluh sembilan ribu rupiah ). Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 M.yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Drs. M. Alwi Mallo, M.H.selaku Ketua Majelis, Drs.H.A.Ahmad As’ad, SH dan Drs. A. Choiri,S.H,M.H. masing-masing selaku hakim
anggota yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Pebruari 2009 serta didampingi oleh Drs.Ahmad Anas sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Hakim Anggota,
Ketua majelis,
Drs. H. A. Ahmad As’ad, S.H.
Drs. M. Alwi Mallo, M.H.
Drs. A. Choiri, S.H., M.H. Panitera Pengganti
Drs. Ahmad Anas. Perincian biaya:
- Meterai
Rp 6.000,00
- Redaksi
Rp 5.000,00
- Leges
Rp 3.000,00
- Pemberkasan dll.
Rp 75.000,00
Jumlah
Rp 89.000,00
9
Untuk salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Supardjiyanto, S.H.
10
11
12
