PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 118/Pdt.G/2013/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon/pembanding. melawan Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon/terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 30 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (pemohon) dengan termohon (termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar); 3. Memberi izin pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

temohon

(termohon) di depan sidangPengadilan Agama

Polewali; 4. Membebankan

pemohon

untuk

membayar biaya perkara sejumlah

Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut,

pembanding tidak puas dan

mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai akta permohonan banding Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.118 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

258/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 12 Agustus 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 28 Agustus 2013 Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 Agustus 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 28 Agustus 2013 dan terbanding

menyerahkan

kontra memori Banding pada tanggal 4 September 2013. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

setelah

mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 30 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh para pihak, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Polewali dengan segala uraian pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan atas fakta, baik berupa pengakuan maupun dari keterangan saksi, serta faktafakta tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dengan menerapkan azas hukum acara yang berlaku sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 22 penjelasan

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.118 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum

Islam,

perkawinan

yang

disahkan

hanya

perkawinan

yang

dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian ; Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki akta nikah karena pernikahannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, maka pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak sekaligus memohon ditetapkan sahnya perkawinan pemohon dengan termohon ; Menimbang,

bahwaMajelis

Hakim

Tingkat

Pertama

sebelum

memeriksa dalil permohonan talak yang diajukan oleh pemohon terlebih dahulu memeriksa keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon dengan memeriksa syarat dan rukunnya ; Menimbang,

bahwa

perkawianan

pemohon

dengan

termohon

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan terbukti bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, oleh karenanya perkawinan pemohon dengan termohon yang telah dilangsungkan pada tahun 1987 adalah sah menurut hukum sesuai dalil kitab GçeäËeãÖmäQã halaman 254 yang berbunyi :

dp9Q o}9säEp éep q@oi uÊp=Ep u&2I =a: Õü=iã 2Q 0äbnæúqQ9eã ðp Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini, telah menemukan fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 237/X/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah hancur berantakan serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.118 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,

maka

putusan

Pengandilan

Agama

Polewali

Nomor

258/Pdt.G/2013/PA.Pwl. sepenuhnya dapat dikuatkan ; Menimbang,

bahwa

keberatan-keberatan

pembanding

yang

dikemukakan dalam memori bandingnya sepenuhnya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi dan mengesampingkannya ; Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali, namun demikian diantara Hakim Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat sehingga Ketua Majelis memilih pendapat salah satu dari Hakim Anggota Majelis tersebut sedang salah seorang Hakim Anggota Majelis menyatakan Dissenting Opinion, yaitu Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dengan menyatakan pendapatnya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H) ternyata tidak sependapat dengan Ketua dan Hakim Anggota I Drs. H. Abd. Munir. S, S.H. dalam hal menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah, karena itu mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion), sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan ; - Bahwa mengenai permohonan pemohon/terbanding agar dinyatakan sah pernikahannya dengan termohon/pembanding yang dilaksanakan pada tahun 1987, kemudian mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap

termohon/pembanding

dengan

alasan-alasan

perceraian

sebagaimana yang dikemukakan dalam posita permohonan pemohon pada poin 6 sampai dengan poin 10 dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, namun sebelum pemeriksaan alasan-alasan perceraian, maka terlebih dahulu harus

diperiksa

tentang

keabsahan

pernikahan

pemohon

dengan

termohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.118 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian apabila dari hasil pemeriksaan, terbukti pernikahan kedua belah pihak memenuhi syarat dan rukun nikah, maka Majelis Hakim harus menuangkan dalam Berita Acara Persidangan tentang keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon, dan setelah itu

baru

dilanjutkan

pemeriksaan

permohonan

cerai

talak

dalam

persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; - Bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara a quo tidak melakukan pemeriksaan secara terpisah dan hanya digabung dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 dan tanggal 23 Juli 2013, kemudian dalam Berita Acara Persidangan tidak ada penjelasan Majelis Hakim tentang keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tahun 1987 ; - Bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa permohonan Itsbat Nikah tidak dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka hal itu merupakan pelanggaran ketertiban umum (publik order), sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa pemeriksaan perkara a quo batal demi hukum karena tidak memenuhi azas-azas yang sifatnya imperative (memaksa), sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 30 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramdhan 1434 Hijriah, harus pula dinyatakan batal demi hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan didalam majelis, yaitu Hakim Anggota II yang menyatakan berbeda pendapat itu telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak terdapat mufakat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil putusan suara terbanyak, dengan amar seperti akan disebutkan di bawah ini ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.118 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan,

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

termohon/pembanding dapat diterima; - Menguatkan

putusan

Pengadilan

Agama

Polewali

Nomor

258/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 30 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H. - Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Oktober 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihakyang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Sudirman

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. Panitera Pengganti, ttd. Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya : 1. Redaksi

: Rp.

5.000,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.118 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

2. Meterai

: Rp.

3. Proses Penyelesaian Perkara

: Rp. 139.000,-

Jumlah

6.000,-

: Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.118 /Pdt.G/2013/PTA.Mks