PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 111/Pdt.G/2013/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Amin Rusdin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Anggrek No. 2 Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat konpensi/

penggugat

rekonpensi/terlawan

II/

pembanding ; melawan TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, H.M. Aminuddin Hasanuddin,

S.H.

dan

Guntur,

S.H.,

keduanya

Advokat/Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jl. M.H. Thamrin No. 23 Telp. (0481) 22045 Watampone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat

Konpensi/

Tergugat

Rekonpensi/

Terlawan I/ terbanding . Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 574/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 29 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konpensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2013/PTA.Mks.

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughraa tergugat

PEMBANDING

terhadap penggugat Hj. Nurlina binti H. Hanafi. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dalam Rekonpensi Dalam Eksepsi Menolak eksepsi tergugat. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan : -

Obyek sengketa poin B.21 gugatan, yaitu satu set kursi tamu (garuda) warna hijau yang terdapat di dalam rumah permanen type 45 di BTN Graha Biru, Blok GB No. 33 Kota Watampone.

-

Obyek sengketa poin B.23 yaitu satu unit Hand Phone merek Black Berry Bol Bellagio 1 type 9790. yang dikuasai tergugat.

-

Obyek sengketa poin B.24 gugatan, yaitu satu unit Hand Phone merek Aipon yang dikuasai tergugat, adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat dengan pembagian 50 % untuk penggugat dan 50 % untuk tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat sebesar 50 % dari jumlah keseluruhan harta bersama secara tunai dan bila tidak dapat dibagi secara tunai maka akan dilelang oleh Negara dan hasilnya diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masingmasing. 5. Memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa dalam perkara ini. 6. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi


-

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini perhitungkan sebesar Rp 2.041.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut,

pembanding tidak puas dan

mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding Nomor

574/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 29 Juli 2013, dan permohonan

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2013. Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 18

Oktober 2013, yang diterima di

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 4 Nopember 2013, dan telah diberitahukan kepada terbanding tanggal 25

Oktober

2013 dan pihak

terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Oktober 2013, dan sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (Inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 23 Agustus 2013 untuk terbanding, dan tanggal 5 September 2013 untuk pembanding, namun kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas perkara (Inzage) tersebut sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone masing-masing tertanggal 9 September 2013 untuk Terbanding dan tanggal 19 September 2013 untuk pembanding . PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut cara-cara yang

ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara, dan dengan memperhatikan surat gugatan, jawaban, reflik dan duplik serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, serta setelah mempelajari pula apa yang telah dipertimbangkan dan diputus

majelis

hakim

tingkat

pertama

sebagaimana

tertera

dalam

putusannya, oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat banding akan memberi


pertimbangan sebagai berikut : Dalam Konvensi : Menimbang bahwa mengenai gugatan penggugat dalam konvensi, pada dasarnya majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah diupayakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak secara maksimal oleh mediator dan majelis hakim sendiri dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang namun tidak berhasil, sehingga dipandang sudah sulit dan sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali sehingga rumah tangga seperti itu sudah tidak mamfaat untuk tetap dipertahankan, hal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 70 (1) UU.No.7 tahun 1989, yang telah

dirubah dengan UU. No.3 tahun 2006 dan terakhir dirubah untuk kedua kalinya dengan UU.No.50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menyatakan : Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan ; Menimbang, bahwa peggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 hingga saat ini telah berjalan 1 tahun 9 bulan, sudah tidak saling menjalankan kewajiban, dan sudah tidak saling memperhatikan lagi satu sama lain adalah merupakan

suatu indikasi

dan fakta yang

membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat

telah pecah

(broken home), sehingga dapat disimpulkan gugatan penggugat telah bealasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi MA.RI No. 1354 K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003, yang

maksudnya

bahwa

pisah

tempat

tinggal

dan

tidak

saling

memperdulikan dalam suatu keluarga merupakan bukti pecahnya rumah tangga yang bersangkutan. Menimbang,

bahwa

keberatan

tergugat

konvensi/

penggugat

rekonvensi/ pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tertanggal 18 Oktober 2013, hanya berupa pengulangan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkn lebih jauh


dalam putusanan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti rumah tangganya telah pecah, dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan putusan tersebut harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Jo. S.E.M.A.R.I

Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka secara exofficio, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama / PPN., tempat pernikahan

dilangsungkan dan Wilayah tempat

tinggal kedua belah pihak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama; - Dalam Rekonvensi : Dalam Eksepsi . Menimbang,

bahwa

dengan

memperhatikan

eksepsi

tergugat

rekonvensi, dan dengan mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam eksepsi tersebut ternyata telah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sebab meskipun pemerikasaan perkara harta bersama dalam persidangan pada azasnya sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara cerai adalah sidang tertutup untuk umum, namun secara teknis pelaksanaannya dalam persidangan, tetap dibenarkan oleh hukum karena tidak melanggar hukum acara dimana kumulasi gugatan atas kedua perkara tersebut dibenarkan dan telah diatur dalam Pasal 86 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sehingga karena telah benar dan tepat sehingga

putusan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi

tersebut harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :


Menimbang,

bahwa

pengasuhan dan perawatan

terhadap

gugatan

sebanyak 5 orang

Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa

rekonvensi

mengenai

anak yang dilahirkan, apa yang menjadi dasar

pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama pula yang menyatakan gugatan penggugat ditolak karena semua anak tersebut telah mumayyiz (umurnya telah 12 tahun) keatas sehingga bebas memilih ikut ayah atau ibu,

dan

karena apa yang telah dipertimbangan dan diputus tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih pula menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa

gugatan rekonvensi mengenai harta bersama

majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagiannya tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai

harta bersama

sebagaimana tertera dalam gugatan, oleh tergugat rekonvensi dia akui sebagian dan dibantah sebagian sebagai mana keterangan selengkapnya berikut ini: Adapun obyek gugatan yang diakui adalah : 1.

Obyek sengketa nomor 1 gugatan rekonvensi penggugat berupa tanah seluas ± 150 M2 dan bangunan rumah permanen type 45 di BTN Graha Biru Blok GB-No.33 adalah benar harta bersama penggugat dan tergugat, namun diperoleh dengan kredit yang hingga sekarang

sisa

kredit yang belum terbayarkan adalah Rp 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ), yang mengenai

juga harus diperhitungkan dalam perkara ini, dan

nilai dari objek tersebut tidak benar jika ditaksir ±

Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), namun yang benar adalah ± Rp 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ); 2.

Obyek sengketa nomor 2 gugatan rekonvensi penggugat berupa tanah seluas ± 200 M2 dan bangunan rumah permanen type 45 di BTN. Graha biru blok GB- No.58 adalah benar harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun diperoleh dengan kredit yang hingga sekarang sisa kredit yang belum terbayarkan adalah Rp 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dana pinjaman dari orang tua tergugat yang dipakai

untuk

biaya

pembangunan

rumah

tersebut

sebesar


Rp 170.000.000.(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi utang bersama yang juga harus diperhitungkan dalam perkara ini, dan mengenai

nilai

dari

objek

tersebut

tidak

benar

jika

ditaksir

Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), namun yang benar adalah Rp 400.000.000.- (empa ratus juta rupiah); 3.

Objek sengketa nomor 4 gugatan rekonvensi penggugat berupa 1 (satu unit kios di Mall BTC Blok 81) adalah benar harta bersama penggugat dan tergugat, namun diperoleh dengan kredit yang hingga sekarang sisa kredit yang belum terbayarkan adalah Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)

yang menjadi utang bersama yang juga harus

diperhitungkan dalam perkara ini. 4.

Objek sengketa nomor 21 gugatan rekonvensi penggugat berupa satu set kursi tamu (garuda) warna hijau yang terdapat di dalam rumah permanen type 45 di BTN Graha biru blok GB- No. 33 adalah benar harta bersama penggugat dan tergugat yang ditaksir senilai Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

5.

Objek sengketa Nomor 23 dan No. 24 gugatan rekonvensi penggugat masing-masing berupa 1 (satu) unit hand phon merk black berrry dan merk aipon adalah benar harta bersama penggugat dan tergugat; Menimbang, bahwa terhadap obyek 1,2,4,21,23 dan 24 tersebut

diatas, karena telah diakui sebagai harta bersama meskipun diantaranya ada pengakuan yang berklausula karena masih berkaitan dengan utang/kredit, dan pengakuan itu sendiri didepan sidang adalah sempurna/lengkap

merupakan bukti yang

sesuai ketentuan Pasal 311 RBG/174 HIR. Sehingga

obyek gugatan tersebut dianggap telah terbukti sebagai harta bersama , dan mengenai utang / kredit yang melekat/ terdapat

pada obyek atau harta

bersama tersebut adalah merupakan pula sebagai utang bersama ; Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan penggugat poin No. 3 berupa tanah dan bangunan ruko/butik sakinah, ternyata dibantah sebagai harta bersama oleh tergugat dengan alasan karena objek sengketa No. 3 tersebut

diperoleh

tergugat

rekonpensi

secara

kredit

sebesar

Rp 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) pada saat penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yakni pada bulan Juli 2012, bantahan tersebut dapat dibenarkan karena keberadaan obyek tersebut melalui utang /kredit tidak

melalui kesepakatan antara suami isteri karena sudah pisah


tempat/ tidak harmonis lagi dengan konsekwensi utang yang terkait dengan obyek tersebut adalah

utang pribadi/ bukan hutang keluarga, hal tersebut

sesuai Putusan MA.R.I. No. 32 K/AG/2009/ Tgl.20 Maret 2009 yang kaedah hukumnya menyatakan :

Hutang atas kesepakatan suami isteri adalah

hutang bersama, sedangkan hutang tanpa sepengetahuan pihak lainnya, seharusnya bukan menjadi hutang keluarga/ bersama tetapi hutang pribadi, oleh sebab itu gugatan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak mengenai nilai obyek tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebaiknya nilai obyek dimaksud diserahkan kepada harga pasaran pada saat obyek tersebut dibagi, sebab obyek dapat berubah

sewaktu-waktu nilai suatu barang/

karena adanya perkembangan

situasi dan kondisi

setempat serta keadaan moniter pada saat itu; Menimbang, bahwa obyek gugatan yang digugat melalui intervensi oleh pihak ketiga adalah obyek poin 5,6,8,9,10,14,15,16,17,22,dan poin 28, yang menyatakan bahwa obyek tersebut adalah milik pelawan dan bukan harta bersama antara penggugat dan tergugat ,dan telah mengajukan buktibukti

dipersidangan

baik

surat

maupun

saksi

sebagaimana

telah

dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, dan karena berkaitan dengan sengketa milik sebagai mana telah dipertimbangkan pula oleh hakim tingkat pertama dan pertimbangannya ternyata telah dipandang benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan putusan

tersebut

harus dikuatkan ; Adapun obyek gugatan rekonvensi yang dibantah sebagai harta bersama

oleh tergugat rekonvensi adalah

25,26,27,29,30,31,32, dan obyek

33

obyek 7,11,12,13,18,19,20,

dengan jenis obyek gugatan

sebagaimana pada pertimbangan berikut ini: Menimbang, bahwa

obyek sengketa poin

nomor 7 gugatan

rekonvensi berupa 1 unit pompa bensin terletak di Jl. Poros Bone-Sinjai, Kel. Tanete, Kec. Cina dengan nilai jual Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dibantah sebagai harta bersama oleh tergugat rekonvensi, namun harta milik orang tua tergugat rekonvensi bernama H. Hanapi, dan sudah terjual dengan harga Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), oleh karena obyek tersebut selain tidak jelas batas-batasnya sehingga kabur (obscuur libel ) dan lagi


pula obyek tersebut sudah dipihak ketiga sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima: Menimbang, bahwa

objek sengketa Nomor 11 gugatan rekonvensi

berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy No. Pol. DD 2365 WO yang dinyatakan harta bersama penggugat dan tergugat, namun oleh tergugat membantahnya, karena objek sengketa tersebut adalah harta milik Ningsih, dan oleh karena ternyata penggugat tidak dapat mengajukan bukti dalam persidangan yang dapat menguatkan dalil gugatannya sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan di tolak: Menimbang, bahwa

objek sengketa poin Nomor 12 gugatan

rekonvensi berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy No. Pol. DD 2957 WP

dinyatakan sebagai

harta bersama penggugat dan tergugat, dan

meskipun tergugat membantahnya karena objek sengketa tersebut adalah harta milik Rahmaniah; namun sesuai surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ( PR.11) tertera an. Hj.Nurlina, sehingga gugatan penggugat dianggap terbukti, olehnya gugatan tersebut dapat dikabulkan: Menimbang, bahwa

objek sengketa Nomor 13 gugatan rekonvensi

berupa 1 unit sepeda motor matic yamaha mio No. Pol. DD 3570 NW yang dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, dibantah oleh tergugat

bahwa bukan harta bersama tetapi

meskipun harta milik

H. Hanapi (ayah tergugat rekonvensi); namun sesuai bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya

(PR.12 dan 13), tertulis

an. Hj.Nurlina

(tergugat), sehingga dipandang bahwa gugatan penggugat terbukti, oleh sebab itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa

objek sengketa Nomor 18 gugatan penggugat

rekonvensi berupa barang peralatan rumah tangga, pakaian dan perhiasan yang terdapat di bangunan permanen type 45 BTN Graha biru blok GBNo. 58 Watampone adalah harta bersama penggugat dan tergugat, namun dibantah oleh tergugat rekonvensi bahwa obyek tersebut bukan harta bersama tetapi yang benar objek sengketa tersebut semuanya adalah harta milik H. Hanapi (ayah tergugat rekonvensi), dan karena obyek tersebut tidak jelas tanggal dan tahun pembeliannya serta pemilik

obyek tersebut

saat

tidak jelas atas nama siapa

dibeli, karena

hal tersebut

penting

dikemukakan oleh penggugat karena berkaitan dengan hak kepemilikan, apa keberadaan obyek tersebut dibeli/ atau pemberian saat setelah menjadi


pasangan suami isteri, dan juga apa benar milik bersama /harta bersama atau bukan, oleh sebab itu karena kabur (obscuur libel) maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa objek sengketa Nomor 19 gugatan penggugat rekonvensi berupa barang peralatan rumah dan perhiasan yang terdapat pada bangunan rumah (point 5) terletak di Desa Awo, Kec. Cina, Kab. Bone, dibantah sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, tetapi yang benar adalah milik CV. TADDAGAE, dan karena hal tersebut juga tidak jelas tanggal dan tahun pembelian obyek tersebut serta atas nama siapa saat obyek tersebut dibeli,

hal tersebut

penting diungkapkan oleh penggugat

karena berkaitan apa keberadaan obyek tersebut dibeli/ atau pemberian saat setelah menjadi pasangan suami isteri, atau ada sebelum menjadi suami isteri, dan juga apa benar milik bersama sesuai nama yang tertera pada surat bukti pembeliannya/pengadaannya, oleh sebab itu karena tidak jelas maka gugatan tersebut kabur (obscuur libel ) dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan penggugat Nomor 20 berupa barang-barang isi ruko/ toko /butik sakinah yang dianggap sebagai harta bersama pengggugat dan tergugat, namun dibantah oleh tergugat bahwa obyek tersebut bukan harta bersama karena objek sengketa tersebut diperoleh sekitar bulan Agustus 2012

pada saat mana penggugat dan

tergugat sudah pisah tempat tinggal, bantahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meskipun diperoleh / dibeli setelah berpisah tempat tinggal tetapi perolehannya tidak melalui utang/ kredit sehingga boleh jadi obyek tersebut dibeli dengan uang hasil usaha bersama, meskipun demikian karena obyek gugatan tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang jenis obyeknya secara rinci dan tahun perolehannya sehingga gugatan tersebut dipandang kabur (obscur Libel ), oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa

objek sengketa nomor 25 gugatan penggugat

rekonvensi berupa tabungan di Bank Danamon No. rekening : 92050178 an. Hj.Nurlina

(PR.16 ) sebesar Rp104.000.000’00 (seratus empat juta

rupiah) yang dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, dan oleh tergugat membantahnya sebagai harta bersama, meskipun diakui bahwa benar ada saldo pada buku rekening tergugat rekonpensi di Bank


Danamon sebesar Rp 90.000.000.(sembilan puluh juta rupiah) namun diperoleh pada saat penggugat rekonpensi dan tergugat rekonvensi setelah berpisah tempat tingggal, terhadap hal ini sesuai bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermetarai cukup (PR.16 ) ternyata rekening terakhir tanggal 20 Maret 2012, uang dimaksud gugatan cerai diajukan

sudah

ada sebelum

sejumlah Rp 104.179.579.77 (seratus empat juta

seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan demikian maka

majelis hakim tingkat banding

memandang bahwa obyek gugatan tersebut terbukti adanya, dan

harus

ditetapkan sebagai harta bersama karena diperoleh selama dalam status suami isteri sesuai jumlah yang telah tertera dalam rekening tersebut : Menimbang, bahwa tabungan

di

Bank

objek sengketa Nomor 26

BNI.

rekening

No.

berupa

0250579806

uang sebesar

Rp 311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) an. Hj.Nurlina, namun yang benar isi rekening tersebut sebesar

Rp 211.051.011 ( dua ratus

sebelas juta lima puluh satu ribu sebelas rupiah ) sesuai bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti PR.17 ), dan oleh karena terbukti dan meskipun terdapat perbedaan jumlah uang antara gugatan dan kenyataan sebagaimana tersebut pada bukti /rekening tersebut tetapi

karena ternyata tidak merugikan tergugat dan

justru lebih

menguntungkan karena jumlah uang yang ada lebih sedikit dari pada yang digugat,

sehingga

dengan

demikian

berpendapat bahwa karena terbukti harus dikabulkan dan dengan

majelis

maka

hakim

tingkat

banding

gugatan penggugat tersebut

menyatakan obyek tersebut sebagai harta

bersama antara kedua belah pihak; Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan pada poin

No. 27

berupa uang tabungan pada Bank Mega Rek.No. 0250579806, sedangkan Nomor rekening yang tertera

dalam rekening tersebut

adalah

Rek.

No. 022130029007491 dengan jumlah uang sebesar Rp 50.903.482.00 (lima puluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup

(PR.18 ) juga an. Hj. Nurlina, namun karena ternyata berbeda

Nomor

rekening dan tidak pernah gugatan tersebut diperbaiki oleh

penggugat, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan


tersebut

kabur (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat

diterima ; Menimbang, bahwa objek sengketa Nomor 29 gugatan penggugat rekonvensi berupa karung gabah sebanyak 3000 lbr. Yang

dinyatakan

sebagai

harta bersama, namun tergugat membantahnya karena obyek

tersebut

adalah milik CV. TADDAGAE, dan oleh karena obyek tersebut

dibantah sebagai harta bersama tetapi milik perusahaan (CV.TADDAGAE) sedangkan penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat memperkuat dalill-dalil gugatannya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa tentang objek sengketa Nomor 30 berupa karung dolog 1000 lembar dengan nilai harga sebesar Rp 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dinyatakan sebagai harta bersama, oleh tergugat membantahnya pula dan menyatakan hanya rekayasa dan mengada-ada pula karena barang yang didalilkan penggugat rekonvensi tersebut adalah tidak pernah ada, oleh karena obyek yang digugat tersebut tidak jelas keberadaannya disamping penggugat tidak mengajukan buktibukti yang dapat memperkuat dalil gugatannya serta keberadaan obyek tersebut, maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa rekonvensi sebagai

objek sengketa Nomor 31 gugatan penggugat

berupa besi tug pc 3 Heller di gudang H.Hanapi dinyatakan

harta bersama penggugat dan tergugat, namun oleh tergugat

membantahnya

karena

yang benar adalah milik orang tua tergugat

rekonvensi bernama H. Hanapi, dan karena hal tersebut oleh penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti dipersidangan yang dapat memperkuat dalil gugatannya maka

gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan

ditolak ; Menimbang, bahwa objek sengketa Nomor 32 dan No. 33 gugatan penggugat rekonvensi berupa gaji H.M Syarkawi (penggugat rekonvensi) oleh tergugat rekonvensi menyatakan mengadangada karena keberadaan nama penggugat rekonvensi pada CV. HANNAS bukan direktur, sedangkan posisi

penggugat

rekonvensi

sebagai

wakil

direktur

CV. TADDAGAE, hanya sekedar formalitas saja dan tidak ada perjanjian tentang gaji, melainkan penggugat rekonvensi diberikan modal dari orang tua tergugat rekonvensi sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun macet karena tergugat tidak becus mengelola usaha sehingga


kredit

macet tersebut ditalangi oleh ayah tergugat rekonvensi hingga

sekarang, hal mana menurut majelis hakim tingkat banding bahwa gugatan tersebut adalah berkenaan dengan gaji, sehingga dapat dikategorikan sebagai masalah lain yang diluar kewenangan pengadilan agama sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya; Menimbang, bahwa terhadap obyek lain yang dibantah tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut pada pertimbangan diatas, ternyata setelah mencermati alat-alat bukti yang ada sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

pengadilan tingkat pertama ditemukan fakta hukum

bahwa, obyek No. 12,13,25, dan 26

sebagaimana telah dipertimbangkan

diatas, dipandang telah terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama pula. Menimbang, bahwa atas

beberapa pertimbangan

tersebut diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan gugatan dalam rekonvensi tersebut, maka yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah sebagaimana pada obyek poin No. : 1,2,4,12,13,21,23,24,25, dan 26 dalam gugatan vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan harus dibagi sesuai bagiannya masing-masing yakni ½ bagian untuk penggugat rekonvensi dan ½ bagian untuk tergugat rekonvensi setelah lebih dahulu menyelesaikan utang-utangnya termasuk utang kredit yang terkait dengan pihak

Bank

tersebut (vide Pasal 93 KHI. dan Pasal 97 KHI); Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama diatas, maka dipandang bahwa apa yang menjadi keberatan tergugat/penggugat rekonvensi dalam memori bandingnyanya tersebut dianggap telah terjawab dalam putusan ini sesuai rasa keadilan dan kepatutan yang berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana

dikemukakan diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Watanpone tetap dapat dikuatkan dengan menambahkan dan memperbaiki putusannya, sehingga amar

amar

putusan selengkapnya akan berbunyi

sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-


Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi/terbanding, sedangkan biaya pada Tingkat Banding

dibebankan

pada

tergugat

konvensi/penggugat

rekonvensi/

pembanding ; Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima; DALAM KONVENSI : - Menguatkan

Putusan

574/Pdt.G/2012/PA Wtp.

Pengadilan

Agama

Watampone

Nomor

tanggal 29 Juli 2013 M., yang bertepatan

dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H. yang dimohonkan banding. DALAM REKONVENSI : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi tergugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan, bahwa

obyek gugatan sebagaimana tersebut dibawah ini

adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, yaitu : a. Obyek sengketa poin 1 (satu) berupa Tanah seluas ± 150 M² dan bangunan rumah permanen

type 45

di BTN Graha Biru, Blok GB.

No. 33 Watampone, dibeli tahun 2009 dengan batas- batas

sebagai

berikut : - Sebelah Utara dengan jalanan. - Sebelah Timur dengan tanah/rumah Sanneng. - Sebelah Selatan dengan sawah. - Sebelah Barat dengan tanah/rumah Rajab. b. Obyek sengketa

poin 2 (dua) berupa Tanah seluas ± 200 M² dan

bangunan rumah permanen type 45 telah direhab menjadi 2 lantai, di BTN Graha Biru, Blok GB. No.58 Watampone, dibeli tahun 2009 dengan batas- batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara dengan tanah/rumah H. Alimuddin. - Sebelah Timur dengan sawah. - Sebelah Selatan dengan Yusup. - Sebelah Barat dengan Jalanan. c. Obyek sengketa 4 (Empat) berupa 1 (Satu) unit kios/lods di Mall BTC (Bone Trade Center) Blok 81 Kab. Bone ; d. Obyek sengketa poin 12 berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih pink, Nomor Polisi DD 2957 WP.an.Hj.Nurlina. e. Obyek sengketa poin 13 berupa 1(satu) unit sepeda motor matic Yamaha mio, warna biru muda No.Polisi DD 3570 NW. an.Hj.Nurlina. f. Obyek sengketa

poin 21 gugatan, berupa

satu set kursi tamu

(garuda) warna hijau yang terdapat di dalam rumah permanen type 45 di BTN. Graha Biru, Blok GB No. 33 Kota Watampone. g. Obyek sengketa poin 23 berupa, satu unit Hand Phone merek Black Berry Bol Bellagio 1 type 9790, yang dikuasai tergugat. h. Obyek sengketa poin 24 gugatan berupa satu unit hand phone merek aipon yang dikuasai tergugat. i. Obyek sengketa poin 25 Uang berupa tabungan di Bank Danamon Nomor

Rekening:

92050178

an.

Hj.

Nurlina

sebesar

Rp 104.179.579.77. ( Seratus empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen ). Y. Obyek sengketa poin 26 berupa

uang tabungan di Bank BNI.

Rekening No.0250579806 an.Hj.Nurlina, sebesar Rp 211.051.011,00 ( dua ratus sebelas juta lima puluh satu ribu sebelas rupiah ) . 3. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) diatas yakni ½ bagian untuk penggugat dan ½

bagian

untuk tergugat setelah lebih dahulu menyelesaikan utang-

utang / kredit yang menjadi utang bersama, dan bila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang didepan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat: 4. Menetapkan, bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama tersebut diatas adalah sah dan berharga, dan memerintahkan mengangkat selainnya ; 5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.041.000,-(Dua juta empat puluh satu ribu rupiah). -

Membebankan pembanding

kepada

tergugat

konvensi/penggugat

rekonvensi/

untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat

Banding sebesar Rp 150.000;00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 08 Oktober 2013 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.

Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Ketua Majelis, ttd. Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd. Drs. M. Akmal.


Perincian Biaya : 1. Redaksi

: Rp

5.000,-

2. Meterai

: Rp

6.000,-

3. Biaya Proses Perkara

: Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.


PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents