PUTUSAN Nomor : 18 /Pdt.G/2010/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan
Tinggi Agama Makasssar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan , Kabupaten Bone, dalam
hal
ini
diwakili
oleh
Kuasa
Hukumnya
H.Jamaluddin Sabba,SH, Pegacara yang berkantor di Jalan
Goa
Mampu,
Polejiwa,
Desa
Pekkasalo,
Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, semula Tergugat sekarang Pembanding.
melawan TERBANDING, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Labembe, Desa Kabupaten
Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe,
Bone,
semula
Penggugat
sekarang
Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 10 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H, yang amarnya berbunyi : DALAM KONVENSI -
Mengabulkan gugatan penggugat.
-
Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat Fadli bin Baco Tang terhadap penggugat Nurhaeni binti Amir.
DALAM REKONVENSI Menolak gugatan penggugat rekonvensi. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
2
Membebankan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ). Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai Akta Permohonan banding tanggal 22 Desember 2009 . Bahwa permohonan banding a qua telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2009. Bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama
Watampone pada tanggal 14 Januari 2010 , dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Januari 2010, dan terbanding tidak mengajukan kontramemori banding. Bahwa baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk memeriksa Berkas Perkara Banding, masing - masing tanggal 4 Januari 2010. Bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor : 551 / Pdt.G / 2009 / PA Wtp tanggal 21 Januari 2010 kedua belah pihak ( Pembanding dan terbanding ) tidak datang memeriksa berkas perkara banding tersebut. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima. Dalam Konvensi Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari secara saksama putusan tingkat pertama, Berita Acara dan memori banding yang diajukan pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan dalam hal-hal sebagai berikut Menimbang, bahwa keberatan pertama pembanding mengenai tempat tinggal Pembanding yang tertera dalam gugatan adalah di Kampung Pattiro,
3
Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sedangkan yang tertera dalam putusan adalah di kampung Maralleng, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang menurut kuasa Pembanding dalil keputusan Yudex factie tersebut adalah salah dan keliru, karena dibuat oleh Yudex factie atas kehendaknya sendiri tanpa dasar hukum yang jelas, hal tersebut tidaklah benar adanya karena berdasarkan bukti P2 Terbanding telah meluruskan dan menjelaskan bahwa setelah menanyakan langsung kepada Pemerintah dan masyarakat disekitar itu ,maka sesungguhnya tempat tinggal Pembanding adalah di Kampung Maralleng, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, hal tersebut diakui terbanding keliru menuliskan alamat Pembanding dalam gugatan, karena Pattiro sangat dekat dan bersambung dengan Kampung Maralleng, selain dari pada itu, Fadli bin Baco Tang / Tergugat / Pembanding, pada saat ia menghadap Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 15 September 2009 untuk memberikan kuasa
kepada
H.jamaluddin Sabba,SH. mengaku bertempat tinggal di Maralleng, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan tidak menyangkali kalau dirinya yang digugat oleh Nurhaeni binti Amir / Penggugat / Terbanding. Menimbang, bahwa keberatan kedua bahwa Yudex factie tidak melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Madiasi secara benar, hal tersebut tidaklah benar adanya, karena berdasarkan Penetapan Ketua Majelis ( Drs.H.Muhammad Yanas,SH,MH.) tanggal 26 Agustus 2009 telah menunjuk Dra. Musabbihah, sebagai mediator, dan sesuai laporan hasil mediasi Nomor : 551/Pdt.G/2009/PA Wtp tanggal 9 September 2009 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 9 september 2009 dihadiri Penggugat dan Tergugat dimana mediasi dinyatakan gagal. Menimbang, bahwa keberatan ketiga,keempat,kelima dan keenam yang pada pokoknya mengemukakan yudex factie merekayasa berita Acara Sidang, juga tidak dapat dibenarkan, karena setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar meneliti satu persatu Berita Acara Sidang mulai sidang pertama tanggal 26 Agustus 2009, sidang kedua tanggal 9 September 2009, sidang ketiga tanggal 16 September 2009, sidang keempat 30 Agustus 2009, sidang kelima 7 Oktober 2009, sidang keenam 22 Oktober 2009, sidang ke tujuh 25 Nopember 2009, dan sidang ke delapan 10 Oktober 2009 ternyata tidak terdapat adanya rekayasa didalamnya. Menimbang,
bahwa
apa
yang
dikeberatankan
oleh
Tergugat
/ Pembanding melalui kuasanya dengan menyatakan Yudex factie merekayasa
4
Berita Acara Sidang karena adanya kejanggalan – kejanggalan dalam pelaksanaan mediasi pihak-pihak berperkara yaitu terdapat dua orang mediator, pertama mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone dan sekaligus Ketua Majelis dalam perkara ini, adalah Dra.Musabbiha, penunjukan tanggal 26 Agustus 2009 dan pelaksanaan mediasi tanggal 9 September 2009 yang dihadiri oleh kedua belah pihak Penggugat materil dan Tergugat materil dan hasilnya gagal ( tidak berhasil ) dan mediator yang kedua adalah Drs.Dasri Akil.S.H., yang mengakui dirinya sebagai mediator yang ditunjuk oleh sesama hakim mediator berdasarkan memo ( catatan ) dan juga telah melakukan mediasi tertanggal 16 September 2009, dengan hasilnya gagal dan laporan hasil mediasi dibuat satu bulan lebih awal dari pelaksanaan mediasi, dan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Watampone hanya mengakui satu mediator yaitu Dra.Musabbiha saja, dengan demikian mediasi yang dilakukan oleh Drs.Dasri Akil, S.H., tidak benar adanya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai putusan hakim pertama atas dasar - dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, dapatlah dipertahankan dan dikuatkan dengan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan memperhatikan pula surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:28/Tuada/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menghendaki agar amar yang demikian itu dicamtumkan dalam setiap Putusan Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam Putusan ini. Menimbang, bahwa dengan alasan - alasan dan pertimbangan tersebut dimuka, maka Putusan Hakim Tingkat pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan. Dalam Rekonvensi. Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonvensi, pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim
5
Tingkat Pertama, dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan - pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangannya pula. Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dikuatkan. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedang pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding. MENGADILI -
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima.
Dalam Konvensi Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Watampone
Nomor
551/Pdt.G/2009/PA Wtp tanggal 10 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugraa PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING. 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Watampone
untuk
mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dalam Rekonvensi. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Watampone
Nomor
551/Pdt.G/2009/PA Wtp. tanggal 10 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
6
Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000., ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian
putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama
Makassar dalam musyawarah majelis pada hari Jum’at tanggal 4 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh. Rasul.Lily.S.H.,M.H.
Ketua
Majelis,
dihadiri
oleh
Dra.Hj.Aisyah
Ismail,S.H.,M.H., dan Drs .H. A. Choiri.,S.H.,M.H., hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 1 April 2010, dibantu oleh Hj. Nursiah BA Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara. Hakim Anggota
Ketua Majelis.
ttd
ttd
Dra.Hj.Aisyah Ismail.,S.H.,M.H.
Drs.H.Muh.Rasil Lily.,S.H
ttd. Drs.H.A.Choiri.,S.M.,M.H.,
Panitera Pengganti ttd Hj.Nursiah.BA.
- Biaya Perkara : - Materai
Rp.
6.000,00.-
- Redaksi
Rp.
5.000.00.-
- Proses Penyelesaian Perkara
Rp. 139.000.00.-
Jumlah
Rp. 150.000.00.Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs.Agus Zainal Mutaqien,S.H.
