PUTUSAN Nomor 100/Pdt.G/2013/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING,
umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Semen Tonasa, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam perkara ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya di Jalan Hertasning VI No. 12 N. Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. AMIR
SALEH,
SH., MH. dan
HAMDANINGSIH, SH., MH. keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Hertasning VI Nomor 12 N, Makassar, Telp. (0411) 851234, 8213877,
berdasarkan
Surat
Fax. (0411) Kuasa
Khusus
tertanggal 31 Januari 2013 dan telah terdaftar dalam buku Register Pengadilan Agama Makassar pada
tanggal
26
Februari
2013,
sebagai
penggugat/pembanding; melawan TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam,
bertempat tinggal di Kota
Makassar, sebagai tergugat/ terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 15 Juli 2013 M.,
Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi -
Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak beralasan;
-
Menolak eksepsi tergugat;
Dalam pokok perkara : -
Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
-
Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Bahwa, terhadap putusan tersebut, penggugat/pembanding tidak puas
dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 29 Juli 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada tergugat/ terbanding pada tanggal 31 Juli 2013; Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 28 Agustus 2013 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 Agustus 2013 dan telah disampaikan kepada tergugat/terbanding pada tanggal 2 September 2013; Bahwa hingga berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tergugat / terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada penggugat/pembanding dan tergugat/ terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan Nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Mks. masing-masing tanggal 12 Agustus 2013 (untuk tergugat / terbanding) dan tanggal 15 Agustus 2013 (untuk penggugat/pembanding); Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 27 Agustus 2013
Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
(untuk
tergugat/terbanding)
dan
tanggal
30
Agustus
2013
(untuk
penggugat/pembanding), ternyata penggugat/pembanding maupun tergugat/ terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Makassar guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh penggugat/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut
cara-cara
yang
ditentukan
dalam
undang-undang,
maka
permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
tingkat
banding
setelah
mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap : -
Keberatan-keberatan yang disampaikan oleh penggugat/pembanding dalam memori bandingnya;
-
Berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
-
Salinan
resmi
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H.; maka
Majelis
Hakim
tingkat
banding
memberikan
pertimbangan
-
pertimbangan sebagai berikut :
A. DALAM EKSEPSI : Menimbang,
bahwa
berkenaan
dengan
apa
yang
telah
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus dalam eksepsi (vide putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H., halaman 24 dan 25) adalah kurang tepat, karena eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara. Seharusnya eksepsi yang menyangkut pokok perkara diputus bersama-sama dengan putusan
Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
tentang pokok perkara, dengan demikian putusan eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
B. DALAM POKOK PERKARA : Menimbang,
bahwa
berkenaan
dengan
apa
yang
telah
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam pokok perkara (vide putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H., halaman 25 s.d. halaman 29) adalah kurang lengkap dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem. sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut khususnya mulai halaman 26 alinea terakhir sampai dengan halaman 28 alinea ketiga (jadi ada sebanyak 9 alinea pertimbangan ditambah satu alinea berupa kesimpulan), Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1. Menimbang, bahwa pada putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Makassar Nomor 638/Pdt.G/2006/PA.Mks. tanggal 26 Maret 2007 (bukti P.3 dan T.4), menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya dan juga termuat pada amarnya menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama; 2. Menimbang pula, bahwa pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 70/Pdt.G/2007/PTA.Mks. tanggal 6
Desember
2007
(bukti
P.4
dan
T.5),
menjelaskan
dalam
pertimbangan hukumnya bahwa kedua obyek sengketa tersebut sebagai harta bawaan penggugat, namun tidak terungkap dalam amar putusan banding; 3. Menimbang pula, bahwa pada putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 473.K/AG/2008 tanggal 5 Nopember 2008 (bukti P.5 dan T.6), menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kedua obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bawaan penggugat sementara dalam amar putusannya tidak disebutkan, sehingga kedua obyek sengketa tersebut semakin tidak jelas;
Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
4. Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.1 , T.2 dan T.3 adalah putusan Peradilan Umum / Negeri dari tingkat pertama dan tingkat banding serta tingkat kasasi, akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut : 5. Menimbang, bahwa pada putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar Nomor 304/PDT.G/2009/PN.mks. tanggal 19 April 2010 (bukti T.1) dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan penggugat dan tergugat, kemudian penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut milik sepenuhnya dari penggugat, maka gugatan penggugat ditolak, selanjutnya dipertegas dalam amarnya yang menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya; 6. Menimbang pula, bahwa pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 358/Pdt/2010/PT.Mks. tanggal 31 Januari 2011
(bukti
T.2)
dalam
pertimbangan
hukum
dan
amarnya
menguatkan putusan tingkat pertama; 7. Menimbang pula, bahwa pada putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2051.K/Pdt/2011 tanggal 8 Desember 2011 (bukti T.3) dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa obyek sengketa terbukti diperoleh selama penggugat dan tergugat dalam status perkawinan, maka obyek sengketa merupakan harta bersama, dan yudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat harus ditolak, kemudian dipertegas pada amarnya yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari penggugat; 8. Menimbang, bahwa dengan adanya dua putusan yang saling bertentangan satu sama lain sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, yang dikeluarkan oleh satu lembaga peradilan tertinggi dalam hal ini Mahkamah Agung RI, maka tidak perlu lagi lembaga peradilan lain yang berada di bawahnya untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut yang kelak nanti akan mengeluarkan suatu putusan, karena dikhawatirkan saling bertentangan lagi; 9. Menimbang pula, bahwa secara hukum pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI tidak dapat merubah putusan-putusan
Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
Mahkamah Agung RI baik dari putusan lingkungan Peradilan Agama maupun dari lingkungan Peradilan Umum / Negeri sebagaimana dalam perkara ini; Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya sudah runtut, sistimatis dan sesuai fakta peristiwa dan fakta hukum, namun Majelis
Hakim
tingkat
pertama
kurang
satu
langkah
lagi
yaitu
mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA ) Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem dan ketentuan Pasal 67 huruf “e” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung, sehingga kesimpulan yang diambil dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan tidak tepat; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana tersebut
diatas,
Majelis
Hakim
tingkat
banding
merasa
perlu
menyempurnakan pertimbangan dan memperbaiki kesimpulan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagai berikut : 1. Menimbang,
bahwa
latar
belakang
dikeluarkan
Surat
Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 adalah karena seringnya terjadi pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung RI merasa perlu mengeluarkan SEMA tersebut yang menekankan perlunya menerapkan azas Nebis in Idem dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pencari keadilan
dengan
menghindari
adanya
putusan
yang
berbeda.
Selanjutnya Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung, menjelaskan tentang alasan-alasan dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali, antara lain adalah : e. “bahwa apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya” ;
Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalam perkara a-quo mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung, maka terhadap perkara tersebut harus diterapkan azas Nebis In Idem. Selanjutnya agar para pihak berperkara dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas dan tegas maka satu-satunya jalan adalah menempuh upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali ( PK ) ke Mahkamah Agung RI atas perkara tersebut; 3. Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo termasuk Nebis In Idem, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat / pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka eksepsi tergugat / terbanding dapat diterima, selanjutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H.) khusus mengenai pokok perkara harus dibatalkan. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut juga, maka keberatan-keberatan penggugat / pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa kebendaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. penggugat / pembanding selaku pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding; Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI
Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding dapat diterima;
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
342/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H.; Dan dengan mengadili sendiri : A. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi tergugat / terbanding dapat diterima; B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); 3. Menghukum penggugat / pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzul-Hijjah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 18 September 2013 dengan dibantu
oleh
Dra. Hj. Nirwanah, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota, ttd
Ketua Majelis,ttd. ttd
Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.
Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.
ttd
d
Drs. Tata Sutayuga, SH. Panitera Pengganti, ttd
ttd Dra. Hj. Nirwanah.
Perincian Biaya : Redaksi
: Rp.
5.000,-
Meterai
: Rp.
6.000,-
Biaya Proses Perkara
: Rp. 139.000,-
Jumlah
: Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs. Abd. Razak
Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 100 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
