PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding , umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian (samping

Gedung

BRC),

Kelurahan

Lagaligo,

Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon Konpensi

penggugat rekonpensi /

Pembanding melawan Terbanding , umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tambak, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Andi Tenriajeng No. 3, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan WaraTimur, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S. H. dan H. Rachman, S. H., Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 5 Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2013 yang terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Agama

Palopo dengan register nomor 63/ P/ SKH / 2013 /PA Plp., pada tanggal

22 Juli 2013,selanjutnya

disebut pemohon konpensi / tergugat rekonvensi /terbanding Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 241/Pdt.G /2013/PA.Plp.,

tanggal 19 Nopember

2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Dalam Konpensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raje’i

kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo. 3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak

kepada

Pegawai

Pencatat

Nikah

Kantor

Urusan

Agama

Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah ikrar talak diucapkan. Dalam Rekonpensi 1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebahagian. 2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada penggugat seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau selama lima bulan kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anak sejak terjadi perceraian sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam Konpensi dan Rekonpensi Membebankan pemohon konpensi /tergugat rekonpensi untuk membayar

biaya perkara

yang hingga kini diketahui berjumlah

Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Palopo sesuai akta permohonan banding Nomor

241/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 02 Desember 2013, dan

permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2013; Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 12 Desember 2013 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2013 dan Terbanding tidak

menyerahkan

kontra

memori

banding

sebagaimana

surat

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo tanggal 20 Desember 2013; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, tanggal 23 Desember 2013, namun berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo nomor; 241/pdt.G/2013/PA Plp, tanggal 31 Desember 2013, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan dalam undang - undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut, maka majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo mempertimbangkan sebagai berikut; DALAM KONPENSI Menimbang

bahwa

majelis

hakim

tingkat

pertama

telah

mempertimbangkan bahwa pada sidang tanggal 20 Agustus 2013 pemohon / Terbanding menyatakan secara lisan mencabut posita yang berkaitan dengan itsbat nikah dan petitium nomor 2 yang tercantum dalam surat permohonan pemohon/terbanding, oleh karena pemohon/terbanding telah mendapatkan kutipan akta nikah yang diserahkan oleh termohon /Pembanding, dan termohon/Pembanding tidak mempermasalahkan pencabutan posita dan petitum tersebut, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang bahwa oleh karena perobahan permohonan menjadi hak pemohon/terbanding (legal term), maka hukum memberikan hak kepada pemohon/erbanding untuk mencabut salah satu posita dan petitum dari permohonan, selama pencabutan tersebut pada sidang pertama,dan tidak mengobah materi pokok perkara, tidak menghambat acara

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

pemeriksaan dan tidak merugikan pihak termohon /Pembanding, maka pencabutan salah satu posita permohonan tentang itsbat nikah dan petitum yang menetapkan sah pernikahan pemohon dengan termohon untuk di drop out dari permohonan dapat dipertimbangkan ; Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap amar putusan dalam konvensi yang mengabulkan permohonan pemohon/terbanding,

yaitu memberi izin

kepada pemohon/terbanding untuk menjatuhkan talak satu raje’i kepada termohon/ Pembanding idepan sidang Pengadilan Agama Palopo. Pada pokoknya Pembanding menolak dengan tegas, dengan alasan termohon/ Pembanding dan pemohon/terbanding sampai saat ini faktanya masih saling memperlakukan layaknya suami isteri; Menimbang bahwa terhadap keberatan

termohon/Pembanding

tersebut, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dianggap sudah tepat dan benar, sekalipun demikian, namun majelis hakim tingkat banding

masih

memandang

perlu

untuk

meberikan

tambahan

pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilf, yakni dengan mencari pihak yang salah menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas breakdown of marriage, yaitu pecahnya suatu perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian dan lebih rasional, yakni apabila sendi - sendi perkawinan telah terurai dan tidak bisa disatukan kembali dan hukum Allah tidak bisa ditegakan,kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi bisa diharapkan dalam sebuah rumah tangga, maka perceraian adalah sebagai sebuah alternative yang harus diambil, sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534/ k/ Pdt /1996, yang menyatakan “ bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah retak dan sudah tidak ada harapan untuk bisa didamaikan lagi,sebagaimana yang diterangkan oleh dua orang saksi pemohon/ Terbanding yang bernama Rais bin Hammade dan saksi Aksar bin Hasan bahwa telah diupayakan

untuk

dirukunkan

antara

pemohon/terbanding

dengan

termohon/Pembanding, namun tidak berhasil, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga pemohon Terbanding dan termohon /Pembanding telah retak, dan tujuan perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan lagi, mempertahankannya

justru

akan

menimbulkan

beban

berat

dan

penderitaan lahir batin dan juga tidak adanya kepastian hukum, secara formal masih terikat oleh suatu perkawinan,tetapi secara materiil sendi sendi perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, maka oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak adalah perceraian; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun l989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun pemohon tidak meminta dalam petitum permohonannya, namun untuk tertibnya pencatatan perceraian maka majelis hakim tingkat banding secara ex opicio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, kecamatan Wara Timur dan kecamatan Wara, kota Palopo setelah ikrar talak diucapkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam konpensi Pengadilan Agama

Palopo nomor

241/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 19 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H dapat dikuatkan; DALAM REKONPENSI Menimbang bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam rekonpensi ini, majelis hakim tingkat banding berpendapat

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

dianggap sudah tepat dan benar, namun dipandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang bahwa penggugat rekonpensi/Pembanding didalam rekonpensinya menuntut kepada tergugat rekonpensi/terbanding untuk membayar ; 1. Hutang kepada orang tua penggugat rekonpensi/ waktu digunakan

modal usaha

mengelola

Pembanding pada empang

sebesar

Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah). 2. Menyerahkan sebidang tanah kebun jeruk

sebagai mahar (sompa)

kepada penggugat rekonpensi/ Pembanding atau melalui kepala desa setempat dengan

menerbitkan

surat bukti kepemilikan atas nama

penggugat rekonpensi/Pembanding; - Nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). - Nafkah iddah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -

Nafkah

anak

dan

biaya

pendidikan

anak

sampai

selesai

pendidikannya; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonpensi / Pembanding

tersebut,

tergugat

rekonpensi/terbanding

memberikan

jawaban yang menyangkut pinjaman uang dengan orang tua penggugat rekonpensi/Pembanding

tidak benar dan menyangkut tuntutan utang

piutang bukan menjadi ranah Pengadilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dan mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan uang

lampau sebesar Rp 5.000.000,00

nafkah

(lima juta rupiah) perbulan adalan

tuntutan mengada ada dan bersipat pemerasan apalagi tergugat rekonpensi /terbanding tidak punya penghasilan hanya sekedar membantu orang tua bekerja di empang, sedangkan masalah mahar (sompa) berupa kebun jeruk dan biaya pendidikan anak tergugat rekonpensi/ Terbanding tidak memberikan tanggapannya ; Menimbang bahwa terhadap hutang tergugat rekonpensi/terbanding kepada orang

tua penggugat

rekonpensi/

Pembanding

sebesar

Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagai modal usaha mengelola empang, telah dipertimbangkan

oleh majelis hakim tingkat

pertama, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

memberikan pertimbangan sebagai berikut, tuntutan

tersebut

menyangkut

hubungan

bahwa sesungguhnya hukum

antara

tergugat

rekonpensi/terbanding dan penggugat rekonpensi/Pembanding disatu pihak sedang orang tua penggugat rekonpensi/Pembanding dipihak lain sebab utang tersebut diperoleh atau dibuat sekitar

2008/2009

yang

berarti dalam masa perkawinan penggugat rekonpensi/Pembanding dengan tergugat/terbanding sehingga merupakan utang bersama maka penggugat rekonpensi/Pembanding tentu saja tidak punya kwalitas hukum untuk menuntut tergugat rekonpensi/terbanding sebab yang berhak untuk menagih utang tersebut adalah orang tua penggugat /Pembanding, lagi pula hal tersebut menyangkut aspek hutang piutang yang menjadi ranah hukum perdata yang tidak termasuk perkara yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan Pasal 49 Undang - Undang nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Maka oleh karena itu tuntutan penggugat rekonpensi/Pembanding tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa tuntutan penggugat rekonpensi/Pembanding terhadap mahar (sompa) berupa kebun jeruk yang dikuasai tergugat rekonpensi/terbanding, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, bahwa

objek mahar

(sompa) yang dituntut penggugat rekonpensi/Pembanding tidak jelas dimana letaknya,dan batas batasnya serta berapa luasnya,

sehingga

objek tersebut menjadi tidak jelas ( obscuur libel ), tidak memenuhi syarat materiil dan tidak sempurna.maka oleh karena itu tuntutan penggugat rekonpensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa tuntutan penggugat rekonpensi/Pembanding terhadap nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,00

(lima juta rupiah)

perbulan kepada tergugat rekonpensi /terbanding, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya namun demikian, majelis hakim tingkat

banding

memandang

perlu

untuk

memberikan

tambahan

pertimbangan sebagai berikut, bahwa tidak ada fakta yang menunjukan bahwa penggugat rekonpensi/Pembanding dalam keadaan nusyuz, bahkan penggugat rekonpensi/Pembanding masih mengharapkan agar rumah tangganya masih bisa rukun dengan demikian tidak terdapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

sesuatu yang menggugurkan haknya mendapatkan nafkah dari tergugat rekonpensi/terbanding

maka berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, tergugat rekonpensi/terbanding kemampuannya

selaku

untuk

suami

memberikan

tetap

berkewajiban

nafkah

kepada

sesuai

penggugat

rekonpensi/Pembanding . Menimbang bahwa, karena tidak terdapat cukup bukti berapa penghasilan tergugat rekonpensi/terbanding dalam setiap bulannya, maka tuntutan penggugat rekonpensi/ Pembanding sebanyak Rp 5.000.000,00

(lima juta rupiah) perbulannya dianggap berlebihan

sehingga tidak dapat dipertimbangkan maka oleh majelis hakim tingkat banding

menentukan

memberikan

kewajiban

nafkah

lampau

tergugat kepada

rekonpensi

Terbanding

penggugat

rekonpensi

/Pembanding selama lima bulan dalam perkara mempertimbangkan

asas

kepatutan

dan

a quo

kelayakan

dengan dengan

memperhatikan kebutuhan hidup layak pada saat ini, adapun jumlah yang dianggap layak adalah

sebesar

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

perbulan selama 5 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah) dengan demikian gugatan penggugat rekonpensi/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagiannya. Menimbang bahwa penggugat rekonpensi/Pembanding menuntut kepada tergugat rekonpensi/terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tergugat rekonpensi/terbanding didalam jawabannya menyatakan tidak sanggup, dan tututan tersebut dianggap mengada ada dan berlebihan, dan majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya,namun demikan

majelis

hakim

tingkat banding memandang perlu untuk

menambah pertimbangan sebagai berikut; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan secara ex afficio, berwenang untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban

bagi bekas isteri,

dan berkaitan

dengan perkara a quo adalah suatu keadilan apabila tergugat rekonpensi/ Terbanding dibebani nafkah

kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan

anak kepada penggugat rekonpensi Pembanding

sesuai

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

dengan hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an surah Al Ahzab ayat 49.

zvp¸ °º¯R sáuºRÂä sáuÎFpÕ artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik”. Dan dari kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176:

PÎÛ¯ æÕ EjhrÛ¯ä ærlTÛãÛ D¸ä °vθÀ °×zb Üu¼PÛ¯ PÎ t´§RÝ knb artinya : “Apabila suami mencerai isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”. Menimbang bahwa tuntutan penggugat rekonpensi/Pembanding kepada tergugat rekonpensi/terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dianggap berlebihan, diluar

dari

batas

kewajaran

dan

mengingat

tergugat

rekonpensi/terbanding hanya berkerja dengan orang tuanya di empang sudah barang tentu tidak mempunyai penghasilan yang cukup, sekalipun demikian tergugat

rekonpensi/terbanding tetap tidak bisa melepaskan

kewajibanya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah iddah, mengingat penggugat rekonpensi/ Pembanding sudah cukup lama mendampingi tergugat rekonpensi/ Terbanding dalam membina rumah tangga yaitu kurang lebih 11 tahun hidup bersama. Maka oleh karena itu sangat adil kalau penggugat

rekonpensi/Pembanding untuk diberi

nafkah iddah oleh tergugat rekonpensi/terbanding ; Menimbang bahwa pembebanan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah haruslah mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tergugat berkerja di empang milik orang tuannya sudah barang tentu tergugat rekonpensi/terbanding punya penghasilan, namun tidak jelas berapa penghasilan tergugat rekonpensi/terbanding. Maka oleh karena

itu

jumlah

nafkah

iddah

yang

harus

diberikan

tergugat

rekonpensi/terbanding dengan memperhatikan biaya hidup layak selama tiga bulan dalam masa iddah tersebut. Maka besarnya nafkah iddah yang dianggap

adil oleh majelis

hakim tingkat

banding adalah sebesar

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

perbulan selama tiga bulan sebesar

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Menimbang bahwa

ternyata didalam perkawinan penggugat

rekonpensi/Pembanding dan tergugat rekonpensi/terbanding telah lahir dua orang anak , umur 10 tahun dan umur 7 bulan, dan kedua anak tersebut sekarang di pelihara oleh penggugat rekonpensi/Pembanding selaku

ibunya,dan

penggugat

rekonpensi/Pembanding

menuntut

kepada tergugat rekonpensi/terbanding untuk memberikan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut , atas tuntutan penggugat rekonpensi /Pembanding tersebut tergugat rekonpensi /terbanding tidak memberikan tanggapannya. Maka berdasarkan

Pasal

41 huruf b dan c Undang - Undang Nomor 1 Tahun l974 jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, tergugat rekonpensi /terbanding selaku ayah dari kedua anak tersebut berkewajiban memberikan nafkah anak kepada penggugat kandungnya

rekonpensi/

sekuran-kurangnya

(satu juta rupiah)

Pembanding sebesar

selaku ibu Rp1.000.000,00

setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa

atau bisa mandiri; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palopo dalam 241/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal

19 Nopember

rekonpensi nomor 2013 M, bertepatan

dengan tanggal 15 Muharram 1435 H., tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang berkaitan dengan pembebanan sejumlah kewajiban atas gugatan penggugat rekonpensi/Pembanding kepada tergugat rekonpensi/terbanding sehingga

amar putusan Pengadilan Agama

dalam rekonpensi berbunyi seperti disebutkan nanti. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang

Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara a quo di Pengadilan Agama tingkat pertama dibebankan kepada pemohon /terbanding,

dan

biaya

ditingkat

banding

dibebankan

kepada

termohon/Pembanding;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Mengingat ketentuan undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah keduakalinya dengan undang - undang nomor 50 tahun 2009, dan R.Bg. serta memperhatikan peraturan dan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI - Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh termohon /penggugat rekonpensi/Pembanding dapat diterima; DALAM KONPENSI - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Konpensi Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 19 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H. yang dimohonkan banding. DALAM REKONPENSI - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 241/ Pdt.G / 2013/PA.Plp. tanggal 19 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H. dengan memperbaiki

amarnya

sehingga

seluruhnya menjadi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan pengugat rekonpensi untuk sebahagian. 2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada penggugat

rekonpensi seluruhnya sebesar

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama

lima bulan

kepada

penggugat

rekonpensi

sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut melalui penggugat rekonpensi sejak terjadi perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. 5. Menolak gugatan penggugat rekonpensi mengenai pengembalian uang pinjaman sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) 6.Tidak menerima gugatan penggugat rekonpensi

selain dan

selebihnuya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

- Membebankan kepada pemohon/terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) - Membebankan kepada termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh

ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis 2014 M., bertepatan dengan tanggal

tanggal 13 Maret

11 Jumadil Awal 1435 H. yang

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Sukiman BP., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. dan H. Helminizami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Januari 2014 dengan dibantu oleh Hj. Nahirah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H

ttd H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ttd Hj. Nahirah, S.H.

Perincian Biaya : Redaksi

: Rp

5.000,00

Meterai

: Rp

6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00 Jumlah

: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Drs. Abd. Razak.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PTA.Mks