PTA.Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2012/PTA.Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding. melawan : TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PT. Bank BRI Tbk. Cabang Sinjai, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALAMSYAH, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang berkantor di Jl. KH. Agus Salim No. 32 Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ; Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan

oleh

Majelis

Hakim

Pengadilan

Agama

Sinjai

Nomor

60/Pdt.G/2011/PA.Sj. tanggal 27 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul-qa’dah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi : A. Eksepsi : 1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh termohon tidak beralasan;

Hal 1 dari 19 Hal .Put.No.02/Pdt.G/2012/PTA.Mks

2. Menolak Eksepsi Termohon ; B. Pokok Perkara : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMBANDING, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, TERBANDING, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemohon mengucapkan Ikrar Talak; Dalam Rekonvensi : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

3.

Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

nafkah

lampau

sejumlah

Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat; 4.

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (duapuluh satu) tahun;

5.

Menghukum Tergugat untuk memberikan mut’ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

6.

Menyatakan harta berupa : 6.1. 50 % (setengah) dari rumah batu permanen yang terletak di BTN Gojeng Permai Blok D nomor 21, Lingkungan Batupake, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

-

Sebelah Utara

: Rumah Abd. Malik;

-

Sebelah Timur

: Jalanan;

-

Sebelah Selatan

: Rumah A. Amran;

-

Sebelah Barat

: Sawah;


6.2. Sebuah sepeda motor merk Honda Tiger dengan nomor polisi DD 3438 GA,

nomor

mesin

MC21E-1021261,

nomor

rangka

MH

1

MC21107K020611; adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua), ½ (setengah) untuk Penggugat dan ½ (setengah) lainnya untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (setengah) kepada Penggugat dan ½ (setengah) lainnya kepada Tergugat; 7.

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca berita acara persidangan terakhir perkara ini di Pengadilan Agama Sinjai tanggal 27 Oktober 2011, bahwa pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon prinsipal ; Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap dan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ( Terbanding ) pada tanggal 1 Desember 2011 ; Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 5 Nopember 2011, surat mana menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding ; Telah membaca dan memperhatikan pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 22 Desember 2011, surat mana menyatakan bahwa pihak Pembanding dan pihak Terbanding / Kuasanya tidak datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ( dahulu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ) telah diajukan


dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang dipandu oleh Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. MA. Selaku mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi tidak berhasil (gagal) dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan, dan oleh

sebab

itu,

Pengadilan

Tinggi

Agama

Makassar

akan

memeriksa,

mempertimbangkan dan memutus ulang perkara ini pada tingkat banding atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam hal penemuan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, antara lain tentang sistematika, sebagian pertimbangan hukum dan sebagian amar putusan, yang secara lengkap sebagai berikut :

I.

Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding ( dahulu Termohon

Konvensi / Penggugat Rekonvensi ) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut : “Bahwa eksepsi termohon pada poin 2 dan 3, pada dasarnya mempersoalkan atau menjawab alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak” ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan dan perbaikan pertimbangan sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Menimbang, bahwa eksepsi Termohon / Penggugat Rekonvensi

( sekarang

Pembanding ) secara keseluruhan tidak menyangkut masalah kewenangan ( kompetensi ) pengadilan, sehingga oleh karenanya harus diperiksa dan diputus bersama sama pokok perkara di putusan akhir ;


2. Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Termohon / Penggugat Rekonvensi semuanya berkaitan dengan pokok perkara, berkenaan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut secara tersendiri dan mencukupkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan dalam pokok perkara ; 3.

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ( sekarang Pembanding ) harus dinyatakan ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara : A. Dalam Konvensi : Menimbang, bahwa dari jawab - menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Ari Ramadhan dan Alif Januar; 2. Bahwa sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun; 3. Bahwa gaji Pemohon Konvensi tiap bulannya berkisar antara Rp 1.692.220,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) sampai dengan Rp 2.426.487,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah); 4. Bahwa Pemohon Konvensi memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi tiap bulan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); 5. Bahwa Termohon Konvensi meminjam uang atau berutang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan termohon berutang atas persetujuan pemohon; 6. Bahwa Pemohon Konvensi meninggalkan rumah karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ati; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menggali fakta hukum angka 2 tersebut diatas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ( baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon ) telah diperoleh fakta bahwa


antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2010, dengan demikian lama ( jangka waktu ) pisah rumah yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon bila dihitung sejak bulan Januari 2010 hingga saat dibacakannya putusan ini adalah + 20 (dua puluh) bulan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pendapatnya sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya ; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan adanya tambahan dan penyempurnaan ; Menimbang, bahwa tambahan dan penyempurnaan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini adalah sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi:

-

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa itu (sudah pecah) apabila dipertahankan justru akan mendatangkan ketidak nyamanan atau ketersiksaan bathin bagi keduanya atau salah satunya, maka perceraian dianggap sebagai jalan keluar untuk menghidarkan ketidak nyamanan atau ketersiksaan bathin tersebut, hal ini sesuai dengan qoidah fiqh yang termuat dalam kitab “Al-Asybah wan-Nadhoir” halaman 60 yang berbunyi :

.‫ﺢ‬ ِ ‫ﺐ ا ْﻟ َﻤﺼَﺎِﻟ‬ ِ ‫ﺟ ْﻠ‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ‬ َ ‫ﺳ ِﺪ ُﻣ َﻘ ﱠﺪ ٌم‬ ِ ‫دَﻓﻊ ا ْﻟ َﻤﻔَﺎ‬ Artinya :

”menolak kemafsadatan ( sesuatu yang bersifat merusak ) harus didahulukan dari pada mengharapkan kemaslahatan (sesuatu yang mengandung manfaat dan kebaikan )” ;

Menimbnag, bahwa dengan adanya tambahan dan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus dalam hal konvensi ( permohonan Pemohon ) dapat dikuatkan ; B. Dalam Rekonvensi :


Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan fakta-fakta hukum dan kemudian memberikan pertimbanganpertimbangan yang cukup terperinci disertai dasar-dasar hukum yang terkait ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari uraian tentang fakta hukum beserta pertimbangan hukumnya yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan ada beberapa fakta hukum yang perlu digali lebih dalam, kemudian dipertimbangkan secara seksama dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan sebagai penyempurnaan atas amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelaahan terhadap jawab-menjawab kedua belah pihak, alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa kehendak perceraian datangnya dari pihak Tergugat selaku suami, bukan dari pihak Penggugat ; 2. Bahwa sebelum mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Sinjai, pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2010, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan saat putusan atas perkara ini dijatuhkan dan dibacakan di persidangan, maka jangka waktu pisah rumah adalah selama + 20 bulan ; 3. Bahwa selama pisah rumah + 20 bulan tersebut Penggugat masih menempati rumah bersama dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dengan mengasuh dan memelihara kedua anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat termasuk istri yang taat dan baik serta tidak dapat disebut sebagai istri yang nusyuz ; 4. Bahwa penghasilan bersih ( take home pay ) Tergugat sebagai pegawai PT. Bank BRI Tbk. Cabang Sinjai setiap bulannya adalah antara Rp 1.692.220,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) sampai dengan Rp 2.426.487,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;


5. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama (1) ARI RAMADHAN berusia 10 tahun; dan (2) ALIF JANUAR berusia 9 tahun ; 6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama + 20 bulan, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya; 7. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa : a. Setengah ( 50 % ) dari sebidang tanah beserta bangunan permanen yang ada diatasnya, dengan luas tanah 140 meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 450 / Kelurahan Biringere, atas nama Muchtar Qamal ( Tergugat / Pemohon Konvensi ), dengan batas-batas sebagai berikut : •

Sebelah Utara

: Rumah Abd. Malik;

•

Sebelah Timur

: Jalanan;

•

Sebelah Selatan

: Rumah A. Amran;

•

Sebelah Barat

: Sawah;

b. Satu unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Polisi DD 3438 GA,

Honda, jenis Tiger, Nomor

Nomor Mesin : MC21E-1021261, dan Nomor rangka

: MH 1 MC21107K020611; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dan atas dasar tuntutan ( petitum ) Penggugat dalam gugat rekonvensinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut sesuai dengan urutan tuntutan ( petitum ) yang diajukan oleh Penggugat, yaitu : 1. Tuntutan Nafkah Iddah ; 2. Tuntutan Nafkah Lampau ; 3. Tuntutan Jaminan ( nafkah ) anak sampai dewasa ; 4. Tuntutan Mut’ah ; 5. Tuntutan agar Tergugat membayar semua hutang-hutang Penggugat ; 6. Tuntutan berupa Bonus, Insentif, Uang cuti, Penghargaan Masa lampau dan THR yang pernah diterima oleh Tergugat ; 7. Tuntutan atas Harta Bersama ;


Menimbang, bahwa mengenai tuntutan / petitum Penggugat berupa uang iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan beberapa perbaikan redaksional sehingga berbunyi sebagai berikut : •

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti bahwa kehendak perceraian adalah datang dari pihak Tergugat, selanjutnya Penggugat juga telah terbukti bahwa ia selaku istri yang taat dan baik serta tidak nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian atau Tergugat menceraikan Penggugat, maka Tergugat wajib memberi nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan ;

•

Menimbang, bahwa besarnya pembayaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kondisi keuangan yang bersangkutan sebagai seorang PNS atau yang dipersamakan dengan status PNS;

•

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti bahwa penghasilan bersih ( take home pay ) Tergugat setiap bulannya adalah berkisar antara Rp 1.692.220,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) sampai dengan Rp 2.426.487,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

•

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim menganggap layak dan patut jika tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan, sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; Menimbang, bahwa bahwa mengenai petitum ( tuntutan ) Penggugat berupa

nafkah lampau ( nafkah madliyyah ), Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut : •

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa Tergugat telah nyata-nyata melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama + 20 bulan ;

•

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sama dengan besarnya kewajiban nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada penggugat yaitu Rp.1.000.000,-


(satu juta rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah 20 bulan kali Rp.1.000.000, berjumlah Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ); Menimbang, bahwa mengenai petitum (tuntutan) Penggugat berupa nafkah anak, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan beberapa perbaiktan redaksional sehingga berbunyi sebagai berikut : •

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak dan orangtua mempunyai hubungan hukum yang secara otomatis mempunyai konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik, dalam arti anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orangtuanya sebagai kewajiban orang tua dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi anaknya sebagai kewajiban anak;

•

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam hal ini antara lain dalam kedudukannya sebagai ayah adalah menanggung nafkah anak, biaya perawatan, biaya

pengobatan,

dan

biaya

pendidikan

bagi

anak

menurut

kadar

kemampuannya (vide Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam); •

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka semua biaya pemeliharaan untuk anak-anak mereka ditanggung oleh ayahnya (vide Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ) ;

•

Menimbang, bahwa nafkah anak dan biaya hadhanah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

•

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini pendapat ahli fikih dalam kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻب ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻮﻟﺪ‬ Artinya: “Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya”;


•

Menimbang, bahwa mengenai berapa besar nafkah anak yang patut dan wajar dibebankan kepada tergugat, serta demi terjadinya kepastian hukum, maka majelis hakim mempertimbangkan atas dasar kedudukan / status tergugat sebagai pegawai negeri sipil / yang dipersamakan dengan PNS dalam hal ini sebagai karyawan di BRI yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya berkisar antara Rp 1.692.220,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) sampai dengan Rp 2.426.487,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). Juga memperhatikan bunyi ayat yang terdapat dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

‫ﻻ َﻣ ْﻮُﻟﻮ ٌد ﻟﱠ ُﻪ ِﺑ َﻮَﻟ ِﺪ ِﻩ‬ َ ‫ﻻ ُﺗﻀَﺂ ﱠر وَاِﻟ َﺪ ٌة ِﺑ َﻮَﻟ ِﺪهَﺎ َو‬ َ ‫ﺳ َﻌﻬَﺎ‬ ْ ‫ﻻ ُو‬ ‫ﺲ ِإ ﱠ‬ ٌ ‫ﻒ َﻧ ْﻔ‬ ُ ‫ﻻ ُﺗ َﻜﻠﱠ‬ َ Artinya:

”Seorang

tidak

kemampuannya,

dibebani,

melainkan

janganlah

seorang

menurut ibu

kadar

menderita

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita karena anaknya”; •

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menentukan besarnya biaya nafkah anak untuk kedua orang anakhasil perkawinan Penggugat dan tergugat yang harus dibebankan kepada tergugat adalah minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mencapai usia dewasa atau berumur 21 (duapuluh satu) tahun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

•

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak yang telah ditentukan diatas, adalah merupakan batas minimal dalam arti jika sekiranya pada waktu yang akan datang kedua anak tersebut memerlukan biaya lebih dari yang ditetapkan dan kondisi keuangan tergugat memungkinkan, maka tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan ( lebih dari nominal Rp.1.000.000,- ) perbulan ;

•

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat nomor 4 ( tentang nafkah anak ) dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya ;


Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa mut’ah, Majelis hakim Tingkat Banding Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : •

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa pemberian mut’ah kepada penggugat harus didasarkan pada kemauan dan keikhlasan tergugat, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian itu atas kehendak suami ;

•

Menimbang, bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan (Pasal 160 KHI), juga dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

‫وﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺖ ﻣﺘﺎ ع ﺑﺎ ﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻲ ا ﻟﻤﺘﻘﻴﻦ‬ Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah) menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa. •

Menimbang, bahwa Penggugat selaku istri dan sekaligus selaku ibu dari dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dengan susah payah dan penuh perjuangan menjaga rumah tangga dan membesarkan kedua anaknya tersebut, sementara Tergugat justru bersenang-senang dengan mencari kepuasan di luar rumah. Atas dasar kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa muth’ah adalah sangat manusiawi dan sesuai dengan nilai keadilan ;

•

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jerih payah, perjuangan dan pengorbanan Penggugat dalam membina rumah tangga, dan pernyataan Penggugat yang menyerahkan ketentuan tentang muth’ah tersebut kepada majelis Hakim, maka Majelis hakim berpendapat bahwa besarnya muth’ah yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebanding dengan besarnya jerih payah, perjuangan dan pengorbanan Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat ;


•

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim menetapkan bahwa muth’ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ); Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat membayarkan hutangnya,

ternyata penggugat tidak menjelaskan secara terperinci seperti dimana penggugat berhutang, berapa besar hutangnya dan untuk apa uang hasil hutang tersebut digunakan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obscur lebel). Dengan demikian petitum ( tuntutan ) Penggugat nomor 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar tergugat memberikan kepada penggugat 50 % (lima puluh persen) dari bonus, insentif, uang cuti kecil/besar, penghargaan masa lampau dan THR dari tergugat; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, pihak tergugat menyangkal dan menyatakan bahwa Penggugat mengada-ada karena penggugat telah ikut menikmati dan membelanjakannya, lagi pula pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat berupa pembagian harta bersama, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat Petama dengan memberikan penambahan dan penyempurnaan, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya hanya menyebut “rumah permanen yang terletak di BTN Gojeng Permai Blok D No. 21” namun ternyata dalam pembuktiannya Penggugat menyerahkan alat

bukti

PR.25

berupa Sertpikat Hak Milik Nomor 450 / Kelurahan Biringere atas nama Tergugat. Dengan demikian sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang ada diatasnya, yang dibeli oleh tergugat pada tanggal 3 Agustus 1997 dengan cara dicicil dengan uang muka sejumlah Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) dan tergugat yang membayar angsuran cicilannya sejak Agustus 1997 s.d. Maret 2001, kemudian penggugat dengan tergugat yang melanjutkan membayar angsuran cicilannya sejak dari awal perkawinannya yaitu pada bulan April sampai lunas pada tahun 2007. Dengan demikian harga dari rumah tersebut sebagian dibayar oleh tergugat yaitu uang muka sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan angsuran cicilan sejak Agustus 1997 s.d. Maret 2001 dan


sebagiannya lagi dibayar oleh penggugat dan tergugat yaitu angsuran cicilannya sejak April 2001 s.d. lunas pada tahun 2007. 2. Menimbang, bahwa karena tergugat yang membayar uang muka sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan angsuran cicilan sejak Agustus 1997 s.d. Maret 2001, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sebagian dari harga tanah dan rumah tersebut adalah harta bawaan tergugat dan sebagian lainnya merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat karena penggugat dan tergugat yang melanjutkan cicilannya dari bulan April 2001 sampai lunas pada tahun 2007; 3. Menimbang, bahwa harga dari tanah dan rumah tersebut jika dibandingkan antara yang dibayarkan oleh tergugat yaitu uang muka sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah angsuran cicilan dari Agustus 1997 s.d. Maret 2001 dengan yang dibayarkan oleh penggugat dengan tergugat yaitu angsuran cicilan sejak April 2001 s.d. lunas pada tahun 2007, maka masing-masing membayar 50% dari harga rumah tersebut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa 50 % (setengah) dari tanah dan rumah tersebut adalah harta bawaan tergugat dan 50 % (setengah) lainnya adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat; 4. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan masalah kedua yaitu apakah betul sepeda motor merk Honda Tiger dengan nomor polisi 3438

GA,

nomor

mesin

MC21E-1021261,

nomor

rangka

MH

1

MC21107K020611 dibeli dari harta bawaan tergugat yaitu dari harga motor lamanya tergugat? 5. Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyatakan bahwa motor Honda Tiger tersebut dibeli oleh tergugat dari harta bawaan tergugat, sehingga tergugatlah yang harus membuktikan dalilnya itu; 6. Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, maka tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Arifin bin Kasim dan Sandi Hikmawan bin Muhtar Qamal; 7. Menimbang, bahwa hanya satu saksi tergugat yang mengetahui jika motor Honda Tiger tergugat dibeli dari harga motor Honda GL Pro tergugat, itupun saksi tidak mengetahui berapa harga Motor Honda Tiger, apakah dibeli tunai atau dicicil, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti kesaksian, disamping pengetahuan saksi tidak terlalu rinci juga hanya satu saksi (unus testis nullus testis). Dengan demikian tergugat tidak dapat


membuktikan bahwa yang dipakai oleh tergugat untuk membeli sepeda motor Honda Tiger dengan nomor polisi 3438 GA, nomor mesin MC21E-1021261, nomor rangka MH 1 MC21107K020611 dari harta bawaan tergugat; 8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka yang terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah : a. Setengah ( 50 % ) dari sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, dengan luas tanah 140 meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 450 / Kelurahan Biringere, atas nama Muchtar Qamal ( Tergugat / Pemohon Konvensi ), dengan batas-batas sebagai berikut : •

Sebelah Utara

: Rumah Abd. Malik;

•

Sebelah Timur

: Jalanan;

•

Sebelah Selatan

: Rumah A. Amran;

•

Sebelah Barat

: Sawah;

b. Satu unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Honda, jenis Tiger, Nomor Polisi DD 3438 GA, Nomor Mesin : MC21E-1021261, dan Nomor rangka :

MH 1

MC21107K020611;

Menimbang, bahwa karena terbukti sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat, yaitu ½ (setengah) untuk penggugat dan ½ (setengah) lainnya untuk tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (setengah) kepada penggugat dan ½ (setengah) lainnya kepada tergugat. Dengan demikian petitum nomor 8 penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 60/Pdt.G/2011/PA.Sj tanggal 27 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzuqaidah 1432H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sesuai yang tercantum pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut. III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon Rekonvensi / Pembanding; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding atas perkara ini dapat diterima ; C.

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 60/Pdt.G/2011/PA.Sj. tanggal 27 Oktober 2011 M., berteptan dengan tanggal 02 Dzul-Qo’dah 1432 H. Dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Termohon II. Dalam Pokok Perkara : A. Dalam konvensi : 1. Mengabulkan permohonan pemohon ; 2. Memberi izin kepada pemohon ( MUHTAR QAMAL BIN MUSTAFA KAMAL ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon (JASMANI SYAHRUL BINTI SYAHRUL )

di depan

sidang Pengadilan Agama Sinjai ; 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Sinjai

untuk

menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemohon mengucapkan Ikrar Talak; B. Dalam Rekonvensi :


1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) kepada penggugat; 3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat; 4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah

Rp 1.000.000,00 (satu

juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (duapuluh satu) tahun; 5. Menghukum

tergugat

untuk

memberikan

mut’ah

sejumlah

Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat, segera setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai ; 6. Menyatakan harta berupa : 6.1

Setengah ( 50 % ) dari sebidang tanah beserta bangunan permanen yang ada diatasnya, dengan luas tanah 140 meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 450 / Kelurahan Biringere, atas nama Muchtar Qamal ( Tergugat / Pemohon Konvensi ), dengan batasbatas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Rumah Abd. Malik; - Sebelah Timur : Jalanan; - Sebelah Selatan : Rumah A. Amran; - Sebelah Barat : Sawah;

6.2. Satu unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Honda, jenis Tiger, Nomor Polisi DD 3438 GA, Nomor Mesin : MC21E1021261, dan Nomorrangka :MH1 MC21107K020611;


adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi 2 (dua), ½ (setengah) untuk penggugat dan ½ (setengah) lainnya untuk tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (setengah) kepada penggugat dan ½ (setengah) lainnya kepada tergugat; 7. Menolak sebagian gugatan Penggugat, dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama yang diperhitungkan sejumlah Rp 341.000.00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

-

Membebankan kepada Pembanding / Penggugat rekonvensi / Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012.M. bertepatan dengan tanggal 13 RabiulAwal 1433.H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj Atirah Mustafa, M.H. ketua majelis, didampingi oleh Drs. H. Anwar R, M.H. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tanggal 13 Januari 2012, dibantu oleh Staramin, S Ag panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


ttd

ttd

Drs. H. Anwar R, M.H

Dra. Hj Atirah Mustafa, M.H.

ttd Drs.H.Ahsin Abdul Hamid,S.H.

Panitera Pengganti, ttd Staramin, S Ag

Perincian Biaya : - Biaya Materai

:

6.000,00,-

- Biaya Redaksi

:

5.000.00,-

- Biaya proses

: 139.000.00.-

Jumlah

: 150.000,00,-

Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Nurdin D.


PTA.Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents