PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding
dalam persidangan
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Majelis
“Cerai Talak”
antara: PEMBANDING, beralamat di KABUPATEN TANGERANG. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013 yang telah di daftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 254/Kuasa/1260/2013/PA.Tgrs. memberikan kuasa kepada H.M. Nugroho Yuris, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kantor “Pengacara dan Konsultan Hukum pada Nugroho Yuris S,H. & Partner” beralamat di Komplek Tataka Puri Blok J 14/12 Kadu Curug, Tangerang, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding; Melawan TERBANDING,
Warga
Negara
Indonesia,
beralamat
di
KABUPATEN
TANGERANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013, telah di daftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
174/Kuasa/1260/2013/PA.Tgrs. telah memberikan Kuasa Khusus kepada M. Iqbal Kusuma Farizan, S.H. M.H., Advokat yang berkantor pada Farizan & Festia Law Firm, berkedudukan di Ariobimo Sentral Tower 4 floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta 12950, semula Pemohon, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan
semua surat yang
berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip
segala
uraian
sebagaimana
termuat
dalam
putusan
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 18
Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Termohon Konvensi; Dalam Pokok Pekara Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak
satu
raj’i
terhadap
Termohon
Konvensi
(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur, Kabupaten/Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk
membayar
kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera setelah ikrar talak diucapkan berupa: 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah); 2.2
Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2.3. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 2.4. Biaya kuliah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 3. Menolak untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 18 Desember 2013 M,. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H., Akta Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 6 Januari 2014; Membaca
dan memperhatikan memori banding
Pembanding, yang
diterima oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014; Bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten,Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya
sesuai
dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 April 2014 bahkan sampai perkara ini diputus Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding; Bahwa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage), sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 April 2014; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara
sebagaimana
ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal harus dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, setelah membaca dan mempelajari secara seksama Agama
Putusan Pengadilan
Tigaraksa, Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 18 Desember
2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H., berkas perkara serta Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi dan
memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon/ Terbanding dalam perkara a quo sebagaimana terurai dalam posita surat permohonan Pemohon poin nomor 4, 5 dan 6 yang pada intinya sebagai berikut: - Poin nomor 4; Bahwa sejak bulan Juli 2012 mulai terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sudah tidak bisa disatukan lagi; - Poin nomor 5; Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah: Termohon
tidak
bertanggung
jawab
sebagai
isteri
dalam
mengurus rumah tangga; Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga; Termohon Pemohon
tidak
mematuhi
dan
tidak mendengar
nasehat
sebagai kepala rumah tangga, sehingga Pemohon
sudah tidak bisa membina rumah tangga lagi dengan Termohon; Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon; - Poin nomor 6 : Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut Pemohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang atau tidak lagi berhubungan suami isteri dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2012, bahkan sekarang Pemohon Konvensi sudah nikah lagi dengan seorang wanita menurut ketentuan syari’at agama Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan yang tertuang dalam posita nomor 4, 5 dan 6 tersebut, Termohon dalam jawabannya menyampaikan yang pada intinya: Dalam Eksepsi: Bahwa Termohon dalam penyampaian eksepsi yang pada intinya, bahwa Pemohon adalah Pegawai Telkom dan menjabat sebagai Kepala Wilayah Telkom Bandar Lampung, karena itu Pemohon tunduk pada Peraturan Kepegawaian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1)
menyebutkan: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat; Dalam Konvensi: Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang diuraikan dalam surat permohonannya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon; Bahwa pada posita 4 pada permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena Pemohon setiap hari/sepulang kantor selalu marah-marah tanpa ada sebab musabab yang jelas dan itupun didiamkan oleh Termohon, karena Termohon sebagai isteri tidak mau ribut dengan Pemohon dan ingin menjaga keutuhan rumah tangga; Bahwa pada posita 5, pada permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena Termohon sebagai isteri sudah menyiapkan makan, mengurus keperluan sehari-hari Pemohon, bahkan Termohon membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; Bahwa pada posita 6, adalah tidak benar, dan hanya rekaan saja, karena pada tanggal 26 Juli 2013 Termohon datang ke Bandar Lampung bersama anak, untuk minta bukti
dan klarifikasi Pemohon tentang nikah siri yang
dilakukan oleh Pemohon dengan perempuan lain, akan tetapi Pemohon tidak mau memberikan klarifikasi dan bukti, tetapi malah marah-marah serta sempat tidak mau menerima dan menemui Termohon; Dalam Rekonvensi Bahwa Termohon dalam menyampaikan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon yang pada intinya sebagai berikut: 1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun
2013
=
10
tahun
x
12
bulan
x
Rp.
50.000.000,-
=
Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah); 2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan 100 hari x Rp. 2.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 3. Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); 4. Biaya Kuliah anak yang bernama Anugrah Pratama sampai lulus sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) perbulan; 5. Melunasi sisa hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut yang terformulasi berupa Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah memperhatikan dan meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Eksepsi Termohon, dimana judex factie telah menolak eksepsi Termohon. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sudah tepat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, karena itu putusan judex factie menolak eksepsi Termohon patut untuk dikuatkan; Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa dalam hal perkara pokok cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam posita surat permohonan Pemohon dan didukung oleh bukti-bukti surat dan para saksi, Pemohon tetap bersikap kukuh untuk menceraikan Termohon; Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dalam dupliknya membantah alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam posita surat permohonan Pemohon bahkan Termohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi dan Termohon di muka sidang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon; Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak oleh Majelis Hakim, begitupun melalui lembaga mediasi ternyata tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang terurai di atas dapat di duga bahwa rasa saling cinta diantara mereka sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, Pemohon tidak lagi menampakkan keinginan untuk rukun kembali; Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Oktober 1994 Nomor 38/K/AG/1990 yang menyatakan :
“Menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa perkawinan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”; Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas, apabila dibiarkan, bahkan akan membawa madharat kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon; Dalam kontek ini Sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi sebagai berikut :
اﻟﺠﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺟﺰ/ ﻻ ﺿﺮ ر و ﻻﺿﺮار } رواه اﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ ه واﺑﻦ ﻣﺎ ﺟﮫ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس { ٢٠٣ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ Artinya : “Tidak boleh berbuat madharat dan tidak boleh dibuat madharat (H.R.Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas / Al-Jami’u As-Shaghir Juz II halaman 203)”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang di pertimbangkan didalamnya yang berkaitan dengan perkara pokok cerai talak adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat
dan
mengambil
alih
pertimbangan
tersebut
menjadikan
pertimbangan sendiri, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara cerai talak yang mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dipertahankan dan dikuatkan, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi
dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan tentang gugatan rekonvensi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan tersebut namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut: Tuntutan Rekonvensi: 1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 = 10 tahun x 12 bulan x Rp. 50.000.000,-
= Rp. 6.000.000.000,-
(enam milyar rupiah); Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan nafkah lampau tersebut,
Majelis
Hakim
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
telah
mempertimbangkannya dan mengabulkan tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya selama 1 (satu) tahun, dengan besaran natura sebesar Rp.300.000,- / perhari = Rp. 300.000.- x 30 hari x 12 bulan =Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah); Menimbang, sesuai dengan maksud
Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai Kepala Wilayah Telkom Bandar Lampung, yang mempunyai penghasilan yang cukup memadai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan besaran natura nafkah lampau yang diputuskan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut sebesar Rp. 108.000.000,(seratus delapan juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; 2. Tuntutan Rekonvensi nafkah iddah yang diperhitungkan 100 hari x Rp. 2.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Rekonvensi nafkah iddah
tersebut,
mempertimbangkan
Majelis dan
Hakim
mengabulkan
Pengadilan tuntutan
Agama
nafkah
iddah
Tigaraksa sebesar
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal bekas suami memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri dan juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Kantor Wilayah Telkom Bandar Lampung, yang mempunyai gaji yang memadai serta
ditambah dengan penghasilan lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan besaran natura yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memutuskan besaran natura nafkah iddah adalah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; 3. Tuntutan Rekonvensi tentang Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000.000,(dua puluh lima milyar rupiah); Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan mut’ah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah mempertimbangkan tuntutan tersebut
dan
memutuskan
besaran
natura
nafkah
mut’ah
sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana di maksud Pasal 149 huruf (a) KHI, dalam hal bekas suami memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan putusan besaran natura uang mut’ah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukan sebagai isteri yang baik yang dibuktikan dengan cara membiayai kuliah Tergugat Rekonvensi dan juga biaya rumah tangga, sampai Tergugat Rekonvensi bekerja pada PT. Telkom yang kemudian Penggugat Rekonvensi bersedia berhenti bekerja sebagai PNS pada TNI-AD, karena kesetiaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang bekerja berpindah-pindah, namun setelah Tergugat Rekonvensi berhasil dan menduduki jabatan tertinggi pada PT Telkom yaitu sebagai Kepala PT Telkom Wilayah Bandar Lampung, Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi dan kawin dengan wanita lain tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi dan juga telah tidak memperdulikan Penggugat rekonvensi lagi; Menimbang, berdasarkan apa yang di kemukakan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah, pantas untuk dikabulkan yang besaran natura uang mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi/Pembanding adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; 4. Tuntutan Rekonvensi tentang biaya kuliah anak yang bernama Anugrah Pratama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulannya; Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Rekonvensi tentang biaya kuliah anak yang bernama Anugrah Pratama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah mempertimbangkan dan memutuskan besaran natura biaya kuliah anak tersebut sebesar Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya; Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana di maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal tuntutan biaya kuliah anak yang bernama Anugrah Pratama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan putusan besaran natura biaya kuliah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut karena disamping biaya kuliah juga perlu biaya hidup dan keperluan-keperluan lainnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memutuskan besaran natura biaya kuliah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sampai lulus di Sekolah Tinggi Bina Nusantara sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tiap bulan, terhitung bulan Juli 2014, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; 5. Tuntutan Rekonvensi tentang membayar uang pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Rekonvensi tentang membayar pinjaman uang tersebut, Majelis Hakim
Pengadilan Agama
Tigaraksa telah mempertimbangkannya dan memutuskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili hutang piutang yang diatur dalam hukum perdata murni yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan umum, karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam hal tuntutan Rekonvensi membayar pinjaman uang tersebut, Majelis Hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama
Banten
sependapat
dan
mengambil
alih
pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus tentang tuntutan Rekonvensi tersebut, yang akan di tuangkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
tentang
gugatan
Rekonvensi
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; Menimbang,
bahwa
keberatan-keberatan
Termohon/Pembanding
dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan pada
waktu mengajukan jawaban dan duplik pada
persidangan di tingkat pertama, sehingga patut untuk dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/ PA.Tgrs. tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H. patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon patut dibebankan untuk membayar biaya
perkara ini pada tingkat pertama dan kepada Termohon/
Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan sebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat
segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan
dengan tanggal 15 Shafar 1435 H. dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya adalah sebagai berkut: Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Termohon Konvensi
Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak
ke
satu
raj’i
kepada
Termohon
Konvensi
(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kabupaten/Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon
Konvensi
untuk
membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera setelah ikrar talak di ucapkan berupa : 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah); 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 2.3. Mut’ah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); 2.4. Biaya Kuliah
anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN
TERMOHON sampai lulus di Sekolah Tinggi Bina Nusantara sebesar Rp,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Juli 2014; 3. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima; Dalam Konvensi dan Rekonvensi
-
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pertama sebesar
Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Banten dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Usman MS, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; KETUA MAJELIS ttd Drs. Darisman HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
Ttd
Ttd
Drs.H.Maftuh Abu Bakar,S.H.,M.H.
Drs.H.Trubus Wahyudi,S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI ttd Drs. Usman MS, S.H.
Rincian Biaya: 1. Proses
Rp. 139.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Materai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
