PUTUSAN SELA Nomor 18/Pdt.G/2009/PTA.Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela, dalam perkara antara : 1. Pelawan Konvensi I/Terlawan Rekonvensi I/Pembanding I 2. Pelawan Konvensi II/Terlawan Rekonvensi II/Pembanding II 3. Pelawan Konvensi III/Terlawan Rekonvensi III/Pembanding III. 4. Pelawan Konvensi IV/Terlawan Rekonvensi IV/Pembanding IV 5. Pelawan Konvensi V/Terlawan Rekonvensi V/Pembanding V Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2009 telah memberikan kuasa kepada Muhadji, S.H. Advokat - Pengacara, berkantor (di Banten), selanjutnya disebut sebagai Pembanding. Melawan : 1. Terlawan I Konvensi/Pelawan Rekonvensi/Terbanding I 2.Terlawan II Konvensi/Turut Terlawan Rekonvensi/ Terbanding II. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding : TENTANG KEDUDUKAN PERKARA Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama tanggal 3 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabi’ul awal 1430 H Nomor 286/Pdt.G/2008/PA yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi -
Menolak Eksepsi Terlawan I
Dalam Pokok Perkara
1
1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar; 2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya; DALAM REKONPENSI -
Menolak gugatan Pelawan rekonpensi;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 para Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya. Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; Telah membaca berita acara memeriksa berkas hari Rabu tanggal 8 April 2009 yang ditanda tangani kuasa Pembanding, Terbanding dan Panitera Pengadilan Agama. Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 8 April 2009 menerangkan bahwa turut Terbanding tidak memeriksa berkas. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding
dalam memori bandingnya, Pengadilan
Tinggi Agama beranggapan bahwa Pengadilan Agama belum melakukan pemeriksaan setempat karena
kurang memperhatikan tentang pentingnya
pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam pasal 153 HIR sehingga ada kejelasan dan kepastian tentang lokasi, luas dan batas-batas obyek sengketa yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding dalam perkara a quo;
2
Menimbang bahwa oleh memperoleh
karena
itu Pengadilan Tinggi Agama
alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama untuk membuka
kembali perkara yang dimohonkan banding, agar memanggil kedua belah pihak berperkara, dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama agar melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sehingga diketahui dengan pasti mengenai lokasi, luas dan batas batasnya ; Menimbang bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan untuk menunda segala biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -
MENGADILI
Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding dapat diterima;
-
Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;
-
Memerintahkan Pengadilan Agama untuk memeriksa ulang perkara ini dalam persidangan Pengadilan Agama untuk memenuhi maksud dalam putus putusan sela ini;
-
Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 8 jumadil ula 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus S.H, M.H, ketua majelis dihadiri oleh Drs. H. Maftuh Abubakar S.H, M.H, dan H. Empud Mahpudin S.H, M.H, masing-masing hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, didampingi oleh Rifki S.H, M. Hum Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Hakim anggota, ttd. Drs. H. Maftuh Abubakar S.H, M.H Hakim anggota, ttd. H. Empud Mahpudin S.H, M.H
Ketua majelis, ttd. Drs. H. Bahrussam Yunus S.H, M.H Panitera pengganti, ttd. Rifki S.H. M.Hum
3
Untuk salinan yang sah sesuai aslinya oleh : Panitera, ttd Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.
P U T U S A N (akhir) Nomor 18/Pdt.G/2009/PTA.Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara : 1. Pelawan Konvensi I/Terlawan Rekonvensi I/Pembanding I 2. Pelawan Konvensi II/Terlawan Rekonvensi II/Pembanding II 3. Pelawan Konvensi III/Terlawan Rekonvensi III/Pembanding III. 4. Pelawan Konvensi IV/Terlawan Rekonvensi IV/Pembanding IV 5. Pelawan Konvensi V/Terlawan Rekonvensi V/Pembanding V Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2009 telah memberikan kuasa kepada Muhadji, S.H. Advokat - Pengacara (di Banten). selanjutnya disebut sebagai Pembanding. Melawan: 1. Terlawan I Konvensi/Pelawan Rekonvensi/Terbanding I 2. Terlawan II Konvensi/Turut Terlawan Rekonvensi/ Terbanding II. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding : TENTANG KEDUDUKAN PERKARA Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 4 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil ula 1430 H. Nomor 18/Pdt.G/2009/PTA.Btn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI
4
-
Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding dapat diterima; Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ; -
Memerintahkan Pengadilan Agama untuk memeriksa ulang perkara ini dalam persidangan Pengadilan Agama untuk memenuhi maksud dalam Putusan Sela ini;
-
Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan maksud Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut, Pengadilan Agama telah membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini sebanyak dua kali yakni pada tanggal 14 dan 25 Mei 2009; Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Kuasa Pelawan/Kuasa Pembanding hadir di persidangan, sedangkan Terlawan/Terbanding tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan Turut Terlawan/Terbanding II hadir sendiri di persidangan; Bahwa pada persidangan kedua tanggal 25 Mei 2009 Pelawan II/ Pembanding
II
hadir
di
persidangan,
Terlawan
/
Terbanding
I
dan
Terlawan/Terbanding II serta Lurah dan Sekretaris Lurah hadir dipersidangan sekaligus di lokasi tempat pemeriksaan setempat; Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela tentang pemeriksaan setempat, Terbanding/Terlawan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya obyek sengketa seluas 5560 m2 tersebut merupakan harta bawaan milik (Terlawan I) sebagaimana putusan Nomor 186/Pdt.G/2006/PA tertanggal 4 Desember 2007. yang sudah berkekuatan hukum tetap. Disamping itu telah terjadi duplikasi pelaksanaan pemeriksaan setempat sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU N0.4 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan; Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut didapati fakta sebagai berikut : 1. Objek seluas 3240 m2 sebagaimana dimaksud dalam point 3.a gugatan (derden verzet) terletak di (Propinsi Banten) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: Tanah milik Jhonson;
Sebelah Timur
: Jalan Bojonegara;
5
Sebelah Selatan
: Tanah milik H. Syihabudin;
Sebelah Barat
: Tanah milik Jhonson;
2. Objek seluas 2320 m2 sebagaimana dimaksud pada point 3.b.gugatan (derden verzet) terletak (di Propinsi Banten) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: Tanah milik Jhonson;
Sebelah Timur
: Tanah milik Jhonson;
Sebelah Selatan
: Tanah milik H. Syihabudin;
Sebelah Barat
: Tanah milik Muti’ah;
Menimbang bahwa disamping batas-batas tersebut didapati fakta di lapangan bahwa di setiap sudut terdapat tanda patok merah sebagai pembatas, dan diatas tanah tersebut terdapat warung makan, bangunan serta bahan-bahan bangunan berupa genteng. Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Jhonson karena tanah tersebut disewakan oleh (Terlawan II) kepada Jhonson. Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Terbanding, dan sekretaris lurah yang hadir di lokasi. Bahwa sekarang kontraknya sudah habis sehingga Jhonson akan menyewa kepada Terbanding, dan tinggal menyelesaikan draf perjanjiannya pada Notaris. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan setempat dan keterangan tambahan lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama tertanggal 14 dan 25 Mei 2009 yang selanjutnya Pengadilan Agama telah mengirimkan kembali berkas perkara Nomor 286/Pdt.G/2008/PA beserta berita acara pemeriksaan tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan surat Pengantar Nomor : W27-A6/670/Hk/05/V/2009. Tanggal 27 Mei 2009. TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama dan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, maka Hakim banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Dalam Konvensi Menimbang bahwa karena Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai peradilan tingkat banding juga sebagai pengadilan judex factie, maka hakim banding juga berwewenang memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan ;
6
Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada tanggal 14 dan 25 Mei 2009 kedua belah pihak telah menghadiri sidang pemeriksaan setempat sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 18/Pdt.G/2009/PTA Btn. tertanggal 4 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1430 H sebagai tambahan dari hasil pemeriksaan sebelumnya; Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tentang luas, letak dan batas objek sengketa yang dimaksud Pelawan dalam gugatan perlawanannya ternyata sama dengan kondisi objek sengketa di tempat barang itu berada dengan tambahan barang yang berada di atasnya berupa warung makan, bangunan dan bahan-bahan bangunan berupa genteng yang dibenarkan oleh kedua pihak sebagai barang milik Jhonson selaku penyewa tanah objek sengketa tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama tanggal 3 Pebruari 2009 didapati keterangan bahwa Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti surat dan tiga orang saksi, dua alat bukti surat masingmasing P.16 tentang serah terima objek sengketa dari Jhonson sebagai penyewa kepada (Terlawan II) sebagai pihak yang menyewakan dan P.17 foto copy surat serah terima dari (Terlawan II) sebagai orang yang telah meminjamkan uang dengan Suwari bin Wakidi sebagai ahli waris yang mengembalikan pinjaman Wakidi almarhum. Mengenai bukti ini dikaitkan dengan bukti P.7 berupa kuitansi pengembalian pinjaman almarhum Wakidi bin Rawi kepada M. Suwari bin Wakidi selaku ahli waris almarhum Wakidi bin Rawi. Demikian juga P.8 sampai dengan P.11 berupa girik dan buku letter C, nampak jelas tentang asal usul dan status pemilikan objek sengketa tersebut; Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan pendirian Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang bahwa mengenai kesaksian yang dinilai sebagai kesaksian de auditu adalah tidak tepat, karena para saksi mendengar langsung dari pelaku bahwa ia telah mempunyai utang kepada (Terlawan II) karena menyewakan tanah garapannya, yang belum bisa dibayar. Bahwa kesaksian ini memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud ketetentuan pasal 171 HIR Jo Pasal 1907 KUH Perdata, dimana keterangan yang diberikan bersumber dari pendengaran yang bersifat langsung dari orang pertama dan bukan dari orang lain yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;
7
Menimbang
bahwa
meskipun
kesaksian
tersebut
dinilai
sebagai
Testimonium de auditu, tapi berdasakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 – 11 – 1959 dapat digunakan sebagai bukti awal adanya persangkaan yang menjadi kuat bila dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain, yang dalam perkara a quo berupa letter C dan kuitansi penerimaan pengembalian uang pinjaman dari (Terlawan II) kepada M. Suwari bin Wakidi sebagai salah satu ahli waris Wakidi bin Rawi. Oleh karenanya kesaksian de auditu tersebut dapat diterima karena didukung alat bukti lain; Menimbang bahwa bila kesaksian ini dikaitkan dengan bukti P7, maka ada korelasi yang erat dan indikasi yang kuat bahwa bukti kuitansi sebagai bukti surat dibawah tangan yang diakui tanda tangannya oleh penerima uang yakni (Terlawan II) dapat meningkat menjadi bukti otentik. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971 Jo Pasal 1875 KUH Perdata, bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum Wakidi bin Rawi dan penguasaan oleh (Terlawan II) sebatas pinjam meminjam uang yang apabila dikembalikan uang pinjamannya maka tanah jaminan tersebut kembali kepada peminjam uang yakni Wakidi bin Rawi; Menimbang bahwa mengenai bukti P.8 sampai dengan P.11 berupa girik dan letter C yang dihubungkan dengan bukti lain berupa P.7, P.17 serta keterangan 3 orang saksi, maka bukti buku C tersebut dapat diterima sebagai bukti hak milik. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1973 No.84 K/Sip/1973 bahwa catatan dari buku desa (buku C) tidak dapat dipakai sebagai bukti milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain . Bahwa dalam perkara a quo keberadaan buku C ini didukung oleh alat bukti lain maka buku C tersebut dapat dikualifisir sebagai bukti hak milik, sekaligus membuktikan bahwa tanah persil 49 buku C No. 282 sejak tahun 1960 tercatat atas nama Wakidi sebagai pemiliknya; Menimbang bahwa bantahan (Terlawan I) sebagaimana diuraikan pada halaman 31 Putusan Pengadilan Agama, tidak didukung bukti adanya akta jual beli objek sengketa antara Wakidi dengan (Terlawan II). Tentang kesaksian Pelawan IV dalam putusan perkara No.186/Pdt.G/2006/PA. Yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini dimana saksi pernah menyaksikan bahkan menerima uang jual beli tanah antara Wakidi dengan (Terlawan II), ternyata tanah yang dijual tersebut mengenai luas dan batasnya tidak sama dengan objek sengketa dalam perkara a quo. Demikian juga pada halaman 40 putusan tersebut ditegaskan, sebagaimana hasil pemeriksaan di tempat, bahwa objek tanah seluas
8
11.437 m2 yang terletak di (Propinsi Banten) ternyata luas dan batasnya tidak sama dengan perkara a quo. Dengan demikian maka tanah yang telah dijual oleh Wakidi kepada (Terlawan II) yang pembayarannya diterima saksi Sanadi bin Wakidi dipastikan bukan tanah objek sengketa dalam perkara a quo; Menimbang bahwa segala pertimbangan hakim tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri; Menimbang bahwa petitum angka 5 dalam perkara a quo mengenai tuntutan agar Pengadilan Tinggi Agama Banten memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nomor 186/Pdt.G/2006/PA. tanggal 4 April 2007 M dapat dipertimbangkan sepanjang mengenai objek sengketa seluas 5560 m2 yang terletak di (Propinsi Banten) lingkungan Seruni yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Namun demikian pengadilan tingkat banding mempertimbangkan permohonan Pelawan pada bagian subsidernya yakni jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya; Menimbang bahwa dikarenakan hal ini masih ada kaitannya dengan eksekusi maka guna memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum meskipun Pelawan tidak dengan tegas meminta agar eksekusi dinyatakan tidak sah karena diajukan sebelum eksekusi dilakukan dan oleh karenanya, pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan tentang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan eksekusi tertanggal 12 Maret 2009 padahal Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 1 Desember 2008 dan diputuskan oleh Pengadilan Agama tanggal 3 Maret 2009 yang amarnya menolak perlawanan Pelawan. Bahwa terhadap perkara tersebut diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai Akta Banding tertanggal 12 Maret 2009 sekaligus diajukan permohonan penundaan eksekusi terhadap perkara Nomor 186/Pdt.G/2006/PA.. Bahwa Pengadilan Agama membalas surat permohonan penundaan tersebut tertanggal 19 Maret 2009 yang isi suratnya menyatakan bahwa oleh karena perkara tersebut sudah incracht van gewijde atau berkekuatan hukum tetap maka terhadap putusan tersebut pada dasarnya pelaksanaan putusannya tidak boleh ditunda dan dengan adanya banding tidak otomatis harus ditunda serta permohonan penundaan tersebut sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan karena putusan tersebut eksekusinya telah selesai dilaksanakan.
9
Menimbang bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendirian hakim tingkat pertama yang telah mengeksekusi objek sengketa yang nyata-nyata sebelum eksekusi dilakukan telah diajukan perlawanan (derden verzet) tertanggal 1 Desember 2008, dan diajukan pula permohonan penundaan eksekusi tanggai 12 Maret 2009 bersamaan dengan pelaksanaan eksekusi. Bahwa Pengadilan Agama Cilegon tetap melaksanakan eksekusi tertanggal 12 Maret 2009 dengan alasan sebagaimana dijelaskan diatas. Menimbang bahwa Pengadilan Agama yang berpendirian bahwa pada dasarnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaan putusannya adalah benar, akan tetapi dalam keadaan tertentu yakni manakala ada upaya hukum yang dibolehkan oleh hukum acara yakni derden verzet bahkan upaya hukum tersebut sementara masih dalam proses pemeriksaan hakim tingkat banding maka sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 harus di angkat dan tindakan eksekusinya sendiri harus dinyatakan tidak sah dan karena itu harus dilakukan eksekusi pemulihan dengan dasar penetapan eksekusi yang baru; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim banding menyatakan tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Agama Nomor 286/Pdt.G/2008/PA. tanggal 3 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H tidak dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini; Dalam Rekonvensi Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, karena perkara ini menyangkut bidang di luar sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Terbanding sebagai pihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding; Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;
10
MENGADILI -
Menyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pelawan/Pembanding dapat diterima ; -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Cilegon
Nomor
:
286/Pdt.G/2008/PA Clg. tanggal 3 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H; MENGADILI SENDIRI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan gugatan (derden verzet) yang dajukan Pelawan sebagian; 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar; 3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di (propinsi Banten), masing-masing : 3.1.
Seluas 3240 M2 dengan batas-batas : Sebelah Utara
: Tanah milik Jhonson
Sebelah Timur
: Jalan Bojonegara
Sebelah Selatan : Tanah milik H Syihabudin Sebelah Barat 3.2.
: Tanah milik Jhonson
Seluas 2320 M2 dengan batas-batas Sebelah Utara
: Tanah milik Jhonson;
Sebelah Timur
: Tanah milik Jhonson;
Sebelah Selatan : Tanah milik Syihabudin; Sebelah Barat
: Tanah milik Muti’ah.
Adalah tanah milik Wakidi bin Rawi yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu: 3.1.
Pelawan I;
3.2.
Pelawan II;
3.3.
Pelawan III;
3.4.
Pelawan IV;
3.5.
Pelawan V.
4. Memerintahkan kepada Terlawan I Konvensi/Pelawan Rekonvensi/Terbanding I dan Terlawan II Konvensi/Turut Terlawan Rekonvensi/Terbanding II untuk menyerahkan objek sengketa tersebut angka 3 (tiga) di atas kepada Pelawan I sampai dengan Pelawan V sebagai ahli waris Wakidi bin Rawi; 5. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nomor 186/Pdt.G/2006/PA. tanggal 04 Desember 2007 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1428 H dengan mengeluarkan objek sengketa yang tertuang dalam angka 3 (tiga) putusan ini ;
11
6. Memerintahkan Juru sita Pengadilan Agama untuk mengangkat sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 186/Pdt.G/2006/PA. tanggal 28 Maret 2007 7. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap perkara Nomor 186/Pdt.G/2006/PA. tertanggal 12 Maret 2009 tidak sah dan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi pemulihan terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas; 8. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Pelawan Rekonvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Terlawan Konvensi I/Pelawan Rekonvensi I/Terbanding I dan Terlawan Konvensi II/Turut Terlawan Rekonvensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 51.000,- ( lima puluh satu ribu rupiah ); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus S.H., M.H, Ketua majelis dihadiri oleh Drs. H. Maftuh Abubakar S.H., M.H., dan H. Empud Mahpudin S.H., M.H., masingmasing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, didampingi oleh Rifki S.H, M. Hum. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Hakim anggota,
Ketua majelis,
ttd
ttd
Drs. H. Maftuh Abubakar S.H., M.H. Hakim anggota,
Drs. H. Bahrussam Yunus S.H., M.H Panitera pengganti,
ttd Ttd H. Empud Mahpudin S.H., M.H Rifki S.H., M.Hum Rincian biaya perkara : 1. Biaya Redaksi ..................................... : Rp. 5.000,00 2. Biaya Meterai ...................................... : Rp. 6.000,00 3. Biaya Kirim .......................................... : Rp. 40.000,00
12
J u m l a h............................................ : Rp. 51.000,00 Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten Ttd. Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.
13
