Salinan
P
U
T
U
S
A
N
NOMOR: 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut: 1. H ERLINA SUDIARTA Binti SUDIARTA, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 169, Pabrik Gelas Nasional Bogor, semula Tergugat I sekarang Pembanding I; 2. HERU SUDIARTA Bin SUDIARTA, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 169 Pabrik Gelas Nasional Bogor, semula Tergugan II sekarang Pembanding II; 3. LANNY SUDIARTA Binti SUDIARTA, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 169 Pabrik Gelas Nasional Bogor, semula Tergugat III sekarang Pembanding III; 4. HERPET SUDIARTA Bin SUDIARTA, agama Budha bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 169 Pabrik Gelas Nasional Bogor, semula Tergugat IV sekarang Pembanding IV; 5. SENIWATI SUDIARTA Binti SUDIARTA, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 169 Pabrik Gelas Nasional Bogor, semula Tergugat V sekarang Pembanding V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2010 Tergugat I/Pembanding I sampai dengan Tergugat V/Pembanding V diwakili oleh Kuasa Hukumnya: RUSMIN WIDJAYA, S.H., BREGAS ANTARIKSA, S.H., WAHYU MULYANA, S.H., Dan TRI WIDYASTUTI, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Siliwangi No. 152 Bogor, selanjutnya disebut Para Pembanding/Para Tergugat; MELAWAN: 1. HALIMAH Binti ANANG, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Cipaku Indah I RT. 01 RW. 011, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, semula Penggugat I sekarang Terbanding I; 2. JIMAT JOJIYON SUHARA Bin SUDIARTA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di BTN Cipaku Indah I RT.01 Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
RW.011, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, semula Penggugat II sekarang Terbanding II; 3. JUWITA LIANA Binti SUDIARTA, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Cipaku Indah I RT. 01 RW. 011, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, semula Penggugat III sekarang Terbanding III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2010 Penggugat I/Terbanding I sampai dengan Penggugat III/Terbanding III diwakili oleh kuasa hukumnya: SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., J. FELIX LUMBANGAUL, S.H., NURCAHYA FARIDA, S.H., dan JAKSON RENOLD, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Keselamatan Raya I No. 146 Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut Para Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah
membaca
berkas
perkara
dan
semua
surat-surat
yang
berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 3 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 Hijriyah Nomor: 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding. Dalam Pokok Perkara: Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1.
Memerintahkan
Pengadilan
Agama
Bogor
agar
membuka
kembali
persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, guna melaksanakan pemeriksaan tambahan dengan memberi kesempatan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maupun kepada Para Tergugat/Para Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil bantahannya, ataupun menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh lawannya;
Hal 2 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
2.
Memerintahkan keperluan
Panitera
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung
untuk
pemeriksaan dimaksud, agar mengirimkan bundel A berkas
perkara ini kepada Pengadilan Agama Bogor; 3.
Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor agar setelah melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, segera mengirimkan kembali berita acara persidangan beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4.
Menangguhkan semua biaya perkara ini sampai putusan akhir; Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Persidangan Pengadilan
Agama Bogor Nomor: 525/Pdt.G/2010/PA.Bgr. tanggal 2 Pebruari 2011 dan tanggal 2 Maret 2011, perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan telah dipenuhi, yang isinya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada halhal sebagaimana tertera dalam berita acara tersebut;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengenai hal ini berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini; Menimbang,
bahwa
keberatan-keberatan
Para
Pembanding/Para
Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut: 1.
Eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi obscuur libel, yaitu bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak menjelaskan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan dan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai obyek gugatan;
2.
Para Penggugat/Para Terbanding tidak mempunyai legal standing in judicio karena perkawinan antara Penggugat I dengan Sudiarta berdasarkan bukti P.1 setelah diperiksa dan diteliti ternyata tidak tercatat/tidak terdaftar dalam register Akta Nikah pada Kantor urusan Agama Jatinegara;
3.
Yudex factie Pengadilan Agama Bogor tanpa memeriksa terlebih dahulu jawaban pihak Para Pembanding langsung memutus perkara dengan putusan akhir dan tidak pernah memeriksa dan mengagendakan acara pembuktian dari para pihak dalam perkara aquo; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim
Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:
Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
Keberatan butir 1, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela. Sedangkan eksepsi obscuur libel (gugatan tidak jelas dan kabur), yang baru diajukan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv. seharusnya eksepsi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama. Karena eksepsi tersebut baru diajukan pada tingkat banding, maka waktu pengajuannya sudah terlampaui sehingga tidak perlu dipertimbangkan; Keberatan butir 2, bahwa mengenai pembuktian tentang ada atau tidaknya perkawinan antara Penggugat I/Terbanding I dengan Sudiarta akan dipertimbangkan tersendiri di bawah nanti; Keberatan butir 3, bahwa mengenai tidak diberikannya kesempatan untuk menjawab gugatan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 3 Agustus 2010, 9 Agustus 2010, 16 Agustus 2010, dan 18 Agustus 2010, Para Tergugat/Para Pembanding telah diberi kesempatan sampai tiga kali untuk menyampaikan jawabannya, tetapi ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Adapun keberatan mengenai pembuktian, dari Berita Acara persidangan tanggal 23 Agustus 2010, ternyata setelah pembuktian dari pihak Para Penggugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung menjatuhkan putusan, sedangkan Para Tergugat/Para Pembanding belum diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti. Oleh karena itu keberatan tersebut beralasan dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Sela Nomor: 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tanggal 3 Januari
2011
telah
memberi
kesempatan
kepada
Para
Tergugat/Para
Pembanding maupun Para Penggugat/Para Terbanding untuk mengajukan alat bukti/tambahan alat bukti masing-masing; Menimbang.
bahwa
Pembanding pada butir 2,
mengenai
keberatan
Para
Tergugat/Para
sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding
mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat/Para Terbanding -- yang mendasarkan adanya hubungan hukum dengan almarhum Sudiarta karena adanya perkawinan sebagaimana bukti P.1-- benar mempunyai legal standing (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo atau tidak. Menimbang, bahwa
dalil Para Penggugat/Para Terbanding yang
menyatakan bahwa perkawinan Penggugat I/Terbanding I dengan almarhum
Hal 4 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
Sudiarta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana
bukti P.1 ternyata telah dibantah oleh Para Tergugat/Para
Pembanding dengan bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5 berupa foto copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara tanggal 12 Juli 1980, serta bukti P/T.6 yang berupa foto copy dari bukti T.1 yang berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara yang
pada pokoknya
menerangkan bahwa perkawinan Sudiarta Bin Sena dengan Halimah Binti Anang tidak terdaftar dalam register (Akta Nikah) pada Kantor tersebut. Foto copy surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan. Menimbang,
bahwa
di
samping
surat-surat
bukti
tersebut,
Para
Tergugat/Para Pembanding juga mengajukan saksi bernama Ali Pendi Bin Eman Sudirman yang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Jatinegara sejak tahun 1992;
-
Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara pada tanggal 12 Juli 1980 tidak mengeluarkan Akta Nikah atas nama Sudiarta bin Sena dengan Halimah Binti Anang;
-
Bahwa pada tahun 1980 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara dijabat oleh H. Rohmat Muzakir, bukan M. Soleh sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/323/VII/1980 tanggal 12 Juli 1980;
-
Bahwa saksi memperlihatkan Akta Nikah asli dari bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5; Menimbang, bahwa bukti P.1 dari Para Penggugat/Para Terbanding
adalah foto copy Kutipan Akta Nikah, meskipun bukti tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang asli, tetapi menurut Pasal 1888 dan 1890 KUH Perdata kekuatan pembuktian suatu akta itu terletak pada akta aslinya. Karena itu, Kutipan Akta Nikah tersebut harus dicocokkan dengan asli yang disimpan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara. Menimbang, bahwa dari bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5 yang seluruhnya berupa Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara pada tanggal
12 Juli 1980, ternyata tidak terdapat Akta Nikah
28/323/VII/1980 tanggal 12 Juli 1980 yang ditandatangani oleh M. Soleh (bukti P.1). Keterangan saksi Para Pembanding/Para Tergugat yang bernama Ali Pendi
Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
Bin Eman Sudirman juga menerangkan bahwa di dalam Register Akta Nikah tanggal 12 Juli 1980 tidak tercatat/terdaftar perkawinan antara Sudiarta Bin Sena dengan Halimah Binti Anang. Dan saat itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara dijabat oleh H. Rohmat Muzakir, bukan M. Soleh. Demikian pula dari Bukti T.1 dan P/T.6 berupa Surat Keterangan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Jatinegara Nomor: Kk.09.02/4/PW.01/609/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 juga menerangkan bahwa perkawinan Sudiarta Bin Sena dengan Halimah binti Anang juga tidak terdaftar pada Register (Akta Nikah) di kantornya. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 sampai P/T.6 dan diperkuat dengan keterangan seorang saksi tersebut, maka dalil bantahan Para Pembanding/Para Penggugat/Para
Tergugat
harus
Terbanding
dinyatakan
ternyata
tidak
terbukti, mampu
sedangkan
Para
membuktikan
dalil
gugatannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. Dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti bahwa perkawinan Penggugat I/Terbanding I tercatat di Kantor Urusan Aghama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur; Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2).
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena secara formal tidak ternyata
adanya hubungan hukum antara Para Penggugat/Para
Terbanding dengan Sudiarta bin Sena, maka Para Penggugat/Para Terbanding tidak mempunyai legal standing (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena itu gugatan Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
gugatan
Para
Penggugat/Para
Terbanding tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa dan
Hal 6 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
alat-alat bukti yang diajukan berkenaan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut beralasan hukum sehingga keberatannya dapat dibenarkan. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Bogor a quo harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR. karena Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding; Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding; Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Bogor
Nomor:
525/Pdt.G/2010/PA.Bgr tanggal 23 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 Hijriyah.
MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding. DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 19 bulan Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadi Tsani 1432 Hijriyah dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H. dan Drs. H.NIKMAT HADI, S.H., masing-masing sebagai Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang beperkara.
KETUA MAJELIS
ttd
Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
Ttd
ttd
Drs. H. MUHTADIN, S.H.
Drs. H. NIKMAT HADI, S.H
PANITERA PENGGANTI, tt ttd
Drs. D E D E N G Perincian biaya perkara: 1. ATK, Pemberkasan dll
Rp. 139.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Meterai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
TTD. H. TRI HARYONO, SH.
Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 241/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
