SALINAN PUTUSAN Nomor : 07/Pdt.G/2010/PTA.AB.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan GURU, bertempat tinggal di MALUKU TENGGARA, dahulu sebagai TERMOHON, sekarang disebut TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING ; Melawan TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan GURU, bertempat tinggal di MALUKU TENGGARA, dahulu sebagai PEMOHON, sekarang disebut
PEMOHON
KONPENSI
/
TERGUGAT
REKONPENSI
/
TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Tual tanggal 10 Agustus 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1431 H. nomor : 19/Pdt.G/2009/PA.Tl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terjadi perceraian; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); DALAM REKONPENSI -
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Tual yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustusi 2010, Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana pada tanggal 20 Agustus 2010 telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2010 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding pada tanggal 15 September 2010, memori banding dan kontra memori banding mana, masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama di Dalam Konpensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Termohon / Pembanding telah mengajukan keberatan atas dilakukannya mediasi yang dilakukan hanya 1 kali sehingga bersifat formalistis. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama ternyata telah memenuhi Tahap-tahap Proses Mediasi sebagaimana ketentuan Bab III Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal mana tidak terdapat batasan minimal berapa kali mediasi dilakukan. Yang terpenting bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 4 Mei 2010 dari Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, mediasi telah gagal dilakukan karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, tidak mau damai dan tetap melanjutkan perkara ini. Apalagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, juga tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan, namun sampai dengan persidangan yang terakhir pada tanggal 10 Agustus 2010, upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu keberatan Termohon / Pembanding harus dikesampingkan;
Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon / Pembanding terhadap pertimbangan Pengadilan Agama tentang permohonan izin cerai talak dari Pemohon / Terbanding yang bermuara pada putusan mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding dan memberi izin kepada Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i kepada Termohon / Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan berkekuatan hukum tetap (terhadap putusan mana Termohon / Pembanding menyatakan tidak berkeberatan atas diajukannya permohonan cerai talak, namun bukan berarti menyetujuinya), pertimbangan tersebut tidaklah salah. Dengan memperhatikan kepada keadaan dan kondisi rumah tangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding, sebagaimana yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak dalam surat permohonan, jawaban, replik dan duplik secara tertulis dan kesimpulan masing-masing yang diajukan secara lisan, maupun dalam memori banding dan kontra memori banding, menunjukkan bahwa keluarga mereka benar-benar telah pecah, dengan indikasi kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain dan tidak mau mengalah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI No. 38 K/AG/1990, tgl 5 Oktober 1991 yang menyatakan, “Jika pengadilan telah yakin ( dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, berarti telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975”. Sementara itu upaya untuk mendamaikan mereka dengan melalui mediasi dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan juga telah ditempuh, namun sampai saat persidangan terakhir tidak berhasil. Meneruskan perkawinan bagi mereka justru akan menjadikan seolah-olah berada dalam penjara yang berkepanjangan dan tidak akan mendatangkan manfaat. Hal itu sesuai dengan ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :
وقد اختار اإلسالم نظام الطالق حني تضطرب احلياة الزوجني ومل يعد ينفع فيها نصائح وال صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غري روح ألن اإلستمرار معناه أن حيكم على أحد الزوجني بالسجن املؤبد وىذا ظلم تأباه روح العدالة Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.
Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
Oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Termohon / Pembanding harus ditolak, dan putusan Pengadilan Agama tentang permohonan izin cerai talak dari Pemohon / Terbanding dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama menghukum Pemohon / Terbanding membayar nafkah iddah dan mut’ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan pernyataan, judex factie secara explisit telah menjustifikasi suatu bentuk “perkawinan kontrak atau dalam kurun waktu tertentu” Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pernyataan tersebut tidak benar. Sebab nafkah iddah maupun mut’ah itu bukanlah sebagai pembayaran harga perkawinan kontrak, melainkan sebuah kewajiban syar’i yang harus dilaksanakan oleh seorang suami ketika ia menceraikan isterinya. Hal itu sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :
إذا طلق إمرأتو بعد الدخول طالقا رجعيا وجب هلا السكىن والنفقة يف العدة Artinya : Apabila suami mencerai isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah. Dan firman Allah dalam Al Qur’an : -
Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :
وللمطلقات متاع باملعروف Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf. -
Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :
فمتعوىن وسرحوىن سراحا مجيال Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah dan mut’ah yang menunjuk kepada ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak tepat, karena pasal-pasal a quo adalah mengatur tentang penentuan bahwa “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan beberapa ketentuan yang dibebankan kepada suami”. Padahal dalam perkara a quo tidak ada permohonan dimaksud yang diajukan oleh Pemohon atau Termohon. Yang lebih tepat adalah berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa secara ex officio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami (dalam hal ini Pemohon / Terbanding) untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (dalam hal ini Termohon / Pembanding) ;
Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
Menimbang bahwa perihal nafkah iddah dan mut’ah tersebut, memang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama dengan cara menyesuaikan dengan kesanggupan Pemohon / Terbanding, yaitu : menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar 3 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, dan menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar mut’ah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam menentukan kewajiban tersebut, tidaklah sekedar menyesuaikan dengan kesanggupan Pemohon / Terbanding saja, melainkan harus pula memandang kepada kenyataan kedudukan Pemohon / Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan/Ruang III/d dalam Jabatan KEPALA SEKOLAH. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri dengan mempertimbangkan kepada lamanya masa perkawinan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, kenyataan kedudukan Pemohon / Terbanding tersebut dan kelayakan serta kepatutan, dengan membebankan kewajiban atas Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar 3 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan membayar mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama harus dikuat batalkan, dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tentang Rekonpensi, Pemohon / Terbanding akan disebut sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, sedangkan Termohon / Pembanding akan disebut sebagai Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam Rekonpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan gugatan rekonpensi tentang pemakaian uang pribadi oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan pengembalian akta dan sertifikat tanah kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi /
Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
Pembanding, gugatan mana ternyata tidak diajukan pada pengadilan tingkat pertama, melainkan baru diajukan pada tingkat banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) RBg, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Perubahan Kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, terhadap Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
-
MENGADILI Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
DALAM KONPENSI -
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tual tanggal 10 Agustus 2010 M., bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1431 H. nomor : 19/Pdt.G/2009/PA.Tl., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi seperti berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding ; 2. Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan
Talak
Satu
Raj’i
kepada
Termohon
/
Pembanding
(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; 3. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terjadi perceraian; 4. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar mut’ah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
DALAM REKONPENSI -
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tual tanggal 10 Agustus 2010 M., bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1431 H. nomor : 19/Pdt.G/2009/PA.Tl., yang dimohonkan banding ; Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
-
Membebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Ambon pada hari Rabu tanggal 1 Desember
2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon oleh kami Drs. H. ABU AMAR, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, H. BAHAR MAKKA, SH., SAg., dan Drs. H. AHMAD SHIDDIQ, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu ABD. MALIK SALAMPESSY, SAg., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;
HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
ttd.
ttd.
H. BAHAR MAKKA, SH., SAg.
Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,
PANITERA PENGGANTI
ttd.
ttd.
Drs. H. AHMAD SHIDDIQ ABD. MALIK SALAMPESSY, SAg.
Perincian biaya perkara 1. Biaya Meterai …............... Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi ……….…. Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan …… Rp. 139.000,Jum1ah Rp. l50.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Disalin sesuai aslinya Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon TTD
Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
B A S R I, SH., MH.
Halaman 8 dari 7 halaman Putusan No.07/Pdt.G/2010/PTA.`Ab.
