SALINAN PUTUSAN Nomor : Pdt.G/2011/PTA.AB BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi
Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu
di tingkat Banding dalam
persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :
PEMBANDING, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA AMBON, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SAID, SH Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Komplek BTN Manusela Blok J Nomor 1 Rt. 004/Rw. 021 Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2010, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ambon Nomor : 59/SKK/2010, tanggal 14 September 2010 dengan mengambil alamat kuasa tersebut sebagai domisili menurut hukum, semula disebut sebagai PEMOHON dan sekarang sebagai PEMBANDING ; MELAWAN TERBANDING, Umur 30 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di KOTA AMBON, dalam hal ini memberi kuasa kepada HASAN SLAMET, SH. MH Advokat yang beralamat di Jalan Baru Masawoy, Rt. 003/17 IAIN Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2010, yang terdaftar di Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Ambon Nomor : 84/SKK/2010, tanggal 2
Desember 2010 dengan
mengambil alamat kuasa tersebut sebagai domisili
menurut hukum, semula disebut sebagai TERMOHON dan sekarang sebagai TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Agama Ambon tersebut ; Telah membaca putusan dan berkas perkara tersebut; Hal.1 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Agama Ambon tanggal 30 Desember 2010 Nomor: 202/Pdt.G/2010/PA.AB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2.
Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjtuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3.
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 3.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3.3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
4.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5.
Tidak menerima selain dan selebihnya ;
6.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam riibu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, pihak Pemohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, Hal.2 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan; Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tanggal 17 Januari 2011 yang telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, namun pihak lawannya tidak mengajukan kontra memori bandingnya ; Menimbang,
bahwa
Pembanding
dalam
memori
bandingnya
mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya tersebut pada angkaangka sebagai berikut ; 2. Bahwa Pemohon/Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusan perkara a quo dimana Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut, hakim tidak bersifat pasif akan tetapi hakim bersifat aktif. Sedanngkan perkara perceraian adalah termasuk dalam bidang perkara perdata dan bukan perkara pidana, sehingga hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim harus bersifat pasif.
Selain itu juga hakim dalam tingkat pertama dalam mengambil
putusan pertimbangan hukum atas putusan Nomor : 202/Pdt.G/PA.AB sudah diluar pokok perkara sehingga hakim tingkat pertama tersebut telah melampui kewenangannya dalam mempertimbangkan serta memutus perkara a quo ; 3. Bahwa hakim tingkat pertama melampui kewenangannya dalam pertimbangan hukum untuk memeriksa perkara a quo, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding telah disampaikan dalam persidangan dan kemudian Termohon dapat memohon kepada majelis hakim untuk diberi waktu kepada Termohon/Terbanding
menyampaikan
jawaban
atau
keberatan
atas
permohonan Pemohon, maka majelis hakim memberikan waktu kepada Termohon/Terbanding yaitu sidang pada tanggal 19 Oktober 2010 dan tanggal 02 Nopember 2010, serta tanggal 23 Nopember 2010, namun Termohon/Terbanding maupun kuasanya tidak menyampaikan jawabannya baik secara tertulis mauupun lisan. Untuk itu berdasarkan hukum Termohon Hal.3 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
secara diam-diam telah mengakui alasan permohonan Pemohon yang telah diajukan dalam persidangan, sehingga pengakuan Termohon tersebut berdasarkan pasal 174 HIR/pasal 311 RBg Jo pasal 1925 KUHPerdata, adalah merupakan sebagai bukti yang paling sempurna dan mengikat kepada Termohon/Terbanding, dan kemudian juga seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon//Pembanding dapat dibuktikan
secara fakta hukum dalam
persidangan baik dengan bukti surat (bukti tertulis) maupun bukti para saksi yang menerangkan keterangannya didepan persidangan serta di bawah sumpah, maka dengan demikian seharusnya secara hukum permohonan Pemohon/Pembanding haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; 4.a. Bahwa selain itu juga hakim tingkat pertama memutuskan seperti yang terdapat pada petitum dalam perkara a quo untuk Pemohon/Pembanding membayar nafkah kepada Termohon berupa : - Nafkah madliyah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); - Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); - Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); Bahwa namun dari sekian nafkah yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam perkara
a quo tersebut, Termohon tidak melakukan
penuntutan terhadap apa yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama baik nafkah maupun pemeliharaan kedua orang anak tersebut dengan mengajukan gugatan rekonvensi baik secara tertulis maupun lisan, sehingga seharusnya hakim tingkat pertama
tidak diperbolehkan memutuskan hal
tersebut karena tidak termasuk dalam pokok perkara maupun tidak dimintakan oleh Termohon/Terbanding; 4. b. Bahwa kemudian juga pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut pada halaman 17 alinea 24 yang mana majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon terhadap pemeliharaan anak ditolak dan menetapkan pemeliharaan terhadap kedua anak Pemohon/Pembanding dan Hal.4 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
Termohon/Terbanding berada dalam asuhan Termohon/Terbanding, hal ini juga Termohon/Terbanding tidak membantah dalil permohonan Pemohon yang
menyangkut
pemeliharaan
kedua
anak
tersebut
dan
juga
Termohon/Terbanding tidak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut. Sehingga dengan demikian hakim tingkat pertama memberi pertimbangan dalam putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut oleh para pihak dalam hal ini Termohon/Terbanding atau hakim telah memberi putusan yang melebihi dari apa yang tidak dituntut oleh Termohon/Terbanding, hal ini adalah suatu larangan yang telah diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg. (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 689 K/Sip/1874 tertanggal 2 November 1976 Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung – Hukum Acara Perdata M. Ali Boediarto, SH. 4. c. Bahwa namun sehingga Termohon tidak menuntut agar pemeliharaan kedua anak tersebut berada pada Termohon, dapat dikarenakan bahwa Termohon sendiri juga masih memelihara kedua anaknnya dengan suami pertamanya, Bahwa apabila menambah lagi untuk kedua anak Pemohon dan Termohon, maka beban untuk memelihara anak oleh Termohon sendiri adalah sebanyak 4 (empat) orang, maka dengan demikian tanggung jawab ini adalah suatu hal yang sangat berat bagi Terbanding/Termohon sendiri. Selain itu juga Termohon sendiri tidak mempunyai pekerjaan yang tetap/layak, sedangkan saksi
dari
Termohon
yang
bernama
SAKSI
TERMOHON
menerangkan bahwa Termohon statusnya sebagai ibu rumah tangga, Termohon juga membuka usaha dirumahnya di Waiheru yang menjual sembilan bahan kebutuhan pokok dan penghasilannya bisa setiap bulan ratarata kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari keterangan saksi ini Termohon tanpa membuktikan secara tertulis pendapatan atau penghasilannya tersebut dari hasil pembukuan atau nota belanjaan dari barang yang dijual tersebut, sehingga keterangan ini tidak Hal.5 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
dapat dijadikan sebagai bukti dimana apakah Termohon mampu memelihara 4 orang anak dari bekas suaminya yang telah cerai.
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum yang menjadikan dasar pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk memberi nafkah madliyah kepada Termohon, karena pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, hanya menyangkut nafkah yang menjadi kewajiban bekas suami kepada bekas isteri (setelah terjadi perceraian) berupa mut’ah, nafkah iddah, pelunasan mahar yang terutang dan biaya hadlanah, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut adalah keliru karena memberikan nafkah madliyah kepada Termohon tanpa ada tuntutan, sedangkan untuk mendapatkan nafkah madliyah harus melalui gugatan berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang
bahwa
majelis
hakim
tingkat
banding
perlu
mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut : -
Keberatan
pada angka 2 dan angka 3 tidak dapat diterima karena
pertimbangan hakim tingkat pertama telah benar oleh karenanya harus dikuatkan ; -
Keberatan pada angka 4.a majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon/Pembanding Hal.6 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
membayar
nafkah
madliyah
tanpa
ada
tuntutan/gugatan
dari
Termohon/Terbanding adalah keliru dan bertentangan dengan pasal 189 ayat (3)
RBg,
oleh
karenanya
harus
dibatalkan,
sedangkan
keberatan
Pemohon/Pembanding atas putusan hakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon/Pembanding membayar muth’ah dan nafkah iddah
kepada
Termohon/Terbanding tidak dapat dipertimbangkan karena masalah mut’ah dan nafkah iddah hakim mempunyai hak ex oficio mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (vide pasal 41 huruf c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu harus dikuatkan; -
Keberatan pada angka 4 huruf b, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat hakim tingkat pertama sepanjang alasan penolakan atas permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjadi pemegang hadhanah terhadap kedua anaknya tersebut, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding dan harus dikuatkan. Sedangkan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menetapkan hak hadhanah kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan
Termohon majelis hakim tingkat banding tidak
sependapat karena Termohon/Terbanding tidak pernah mengajukan gugatan untuk menjadi pemegang hak hadhanah sebagaimana maksud pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, lagi pula karena penetapan Termohon/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak dicantumkan dalam amar putusan, maka kedudukan anakanak tersebut tetap berada pada posisi semula menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dengan berdasar pada pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam; -
Keberatan angka 4.c mejelis hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu Hal.7 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
dipertimbangkan
lagi
secara
tersendiri
karena
telah
inklud
dalam
pertimbangan angka 4. b diatas. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan
sebagai pendapat
Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya selain masalah nafkah madliyah dan hak hadhanah yang diberikan kepada Termohon/Terbanding, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan tingkat banding, oleh karenannya putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pemohon/Pembanding dapat diterima; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Nomor: 202/Pdt.G/2010/
PA.AB
tanggal
30
Desember
2010,
dengan
memperbaiki amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut ; 2.1.Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon/Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon Kelas IA; 2.2. Menghukum
Pemohon/Pembanding
untuk
membayar
kepada
Hal.8 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
Termohon/Terbanding berupa ; 2.2.1
Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
2.2.2
Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menolak permohonan Pemohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya ; 4. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H , oleh kami Drs. Jaharuddin S, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Roehan El Ghani, SH. dan Drs. Tarmizi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh Abdul Rochman, SHI, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding ;
Ketua Majelis TTD Drs. JAHARUDDIN S, SH Hakim Anggota
Hakim Anggota
TTD
TTD
Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH
Drs. TARMIZI
Panitera Pengganti TTD ABDUL ROCHMAN, SHI
Rincian biaya perkara
:
1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,2. Biaya Redaksi
: Rp.
5.000,Hal.9 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,_______________________________ Jumlah
: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Disalin sesuai aslinya Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon TTD B A S R I, SH., MH.
Hal.10 dari 10 hal.Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.
