Salinan
PUTUSAN Nomor : 02/Pdt.G/2010/PTA.AB
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi
Agama Ambon, dalam persidangan Majelis yang
mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan , dalam perkara antara : PEMBANDING, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSTAM, E. MARUAPEY, SH. ,SARMIN SAHMAD, SH. dan EDY TUHAREA, SH kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat dan berkantor di Jln. Sudirman RT.003/05 No. 1 Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 41 AdvRr/Ks/2009, tanggal 01 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor Register : 63/SKK/2009, tanggal : 8 Desember 2009, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon / Pembanding ; LAWAN TERBANDING, Umur 39 tahun,
Agama Islam, tidak berpekerjaan , bertempat
tinggal di keluarga Mochtar Tuhuteru Jalan Sultan Babullah RT.004/04 Lorong Taman Ria Remaja Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Termohon/ Terbanding ;-------------------Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; --------------------------------------------------------------Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ; ---------------------Telah membaca
dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Mengutip semua uraian, sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon Nomor : 268/Pdt.G/2009/PA.AB tanggal 3 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi’ul Awwal 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Termohon beralasan; ;------------------------------2.Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 268/Pdt.G/2009/PA.AB;----------------------------------------------------3. Menghukum
Pemohon
untuk
membayar
biaya
perkara sebesar
Rp. 241.000,- ( Dua ratus Empat puluh Satu Ribu Rupiah ); -------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, Pemohon/Pembanding
merasa
tidak
puas
dan
selanjutnya
mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon, melalui Pengadilan Agama Ambon, sesuai surat Akta Permohonan Banding tanggal : 15 Maret 2010 Nomor: 268/Pdt.G/2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Termohon/ Terbanding pada tanggal 18 Maret 2010, dan Pemohon/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan banding dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 1 April 2010 dan pada hari itu juga memori banding disampaikan kepada Termohon/Terbanding, yang selanjutnya Termohon/Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 9 April 2010 dan pada hari itu juga kontra memori banding disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan kepada pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( INZAGE ) yang dimohonkan banding;----------------------Menimbang, bahwa memori
banding
yang
diajukan
oleh
Pemohon/Pembanding berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Pertimbangan hukum alinea ke-tiga halaman 17 ( tujuh belas ) Putusan Pengadilan Agama a Quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon , telah
salah dalam menerapkan hukum, karena mendasarkan pertimbanganya kepada Kartu Tanda Penduduk Termohon/Terbanding
dan penyebutan alamat
Termohon/Terbanding dalam surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, sebagai alasan untuk menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang mengadili perkara a Quo, dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang berkembang dalam persidangan tentang adanya pengakuan Termohon /Terbanding mengenai Domisili Hukumnya yang disampaikan dalam sidang yaitu Termohon/Terbanding menyatakan dan mengakui Berdomisili pada alamat KELUARGA KOTA AMBON;----2. Tentang Pertimbangan Hukum Alinea pertama Halaman 18 ( delapan belas ) Putusan Pengadilan Agama a Quo. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat: “ Pada saat Termohon pergi
dan bertempat tinggal di Ambon adalah atas izin Pemohon karena
Pemohon yang mengontrak rumah dan ketika Termohon berangkat dari Ambon ke Jailolo pada bulan Januari 2007, karena tidak ada lagi biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon karena Pemohon sudah mempunyai isteri simpanan yang bernama WANITA LAIN , Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon
tersebut,
adalah
semata-mata
didasarkan
pada
pendapat
Termohon/Terbanding saja, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang disampaikan oleh Pemohon/Pembanding , sehingga pendirian Pengadilan Agama dimaksud
sangat
tidak
berimbang,
dengan
demikian,
seharusnya
Termohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk lebih dahulu membuktikan dalilnya tentang
keberangkatannya
dari
Ambon ke
Jailolo pada bulan
Januari 2007 untuk tinggal bersama orang tuanya dengan alasan tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon/Pembanding selaku suaminya;----------------------------------------3. Tentang pertimbangan Hukum Alinea ke dua halaman 18 ( delapan belas ), Putusan Pengadilan Agama a Quo. Majelis Hakim yang memeriksa
dan
mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya sangat bertentangan dengan fakta hukum, karena dalam faktanya, bahwa Termohon/Terbanding
telah meninggalkan Pemohon/Pembanding dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka Pemohon/Pembanding berpendapat bahwa Termohon/Terbanding
telah Nusyuz, sehingga Pemohon/Pembanding tidak
perlu menjemputnya, dan pada waktu itu nafkah untuk Termohon/Terbanding masih Pemohon/Pembanding penuhi.------------------------------------------------------Berdasarkan seluruh uraian alasan memori banding tersebut diatas, patutlah menurut hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 268/Pdt.G/2009/PA.AB dan selanjutnya berkenan Mengadili sendiri yang amarnya berbunyi: “ Menyatakan Pengadilan Agama Ambon berwenang mengadili perkara Nomor: 268/Pdt.G/2009/PA.AB “.----------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
pemohon/Pembanding,
atas
memori
banding
Termohon/Terbanding
yang
mengajukan
diajukan Kontra
oleh
memori
banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Menanggapi uraian Pemohon/ Pembanding dalam memori banding tentang pertimbangan Hukum alinea ketiga halaman 17 ( Tujuh belas ) Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 268/Pdt.G/2009/PA.AB. Maka menurut Termohon/Tebanding,
bahwa
Majelis
Hakim
sudah
tepat
dan
telah
memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, dan
telah benar-benar menerapkan Hukum sesuai dengan
Perundang-undangan yang berlaku, karena memang Termohon/Terbanding beralamat
dan bertempat
tinggal di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
sesuai Kartu Tanda Penduduk yang Termohon/Terbanding miliki, sedangkan kehadiran
Termohon/Terbanding
pemanggilan
Pengadilan
Agama
di
Ambon
untuk
adalah
sidang
untuk
atas
memenuhi
gugatan
cerai
Pemohon/Pembanding di Pengadilan Agama Ambon dan selama dalam proses persidangan perkara ini, Termohon/Terbanding untuk sementara waktu beralamat dan bertempat tinggal di keluarga Mochtar Tuhuteru di Jl. Sultan Babullah RT.004/04 Lorong Taman Ria Remaja Kelurahan Waihaong Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon. Dan tentang jawaban eksepsi yang dikemukakan Pemohon/Pembanding, maka Termohon/Terbanding dengan tegas menolaknya, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ambon telah benar.Dan apabila melihat, mendengar pernyataan Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding, bahwa Pemohon/Pembanding bersiteguh mau
menceraikan Termohon/Terbanding,
maka dengan berat hati Termohon/Terbanding menerima perceraian, tapi dengan syarat: a. Pemohon/Pembanding sebagai suami harus bersedia membayar semua yang menjadi hak Termohon/Terbanding sebagai isteri, yang tidak diberikan kepada Termohon/Terbanding sejak bulan Januari 2007 hingga putusan cerai berkekuatan Hukum yang tetap;----------------------------------------------------------b. Harta dalam perkawinan berupa sebuah rumah permanen
beserta isinya
dilimpahkan kepemilikannya atas nama Termohon/Terbanding, mengingat perceraian ini atas kemauan Pemohon/Pembanding;-------------------------------2. Menanggapi uraian Pemohon/Pembanding dalam memori banding kaitannya dengan pertimbangan Hukum alinea pertama halaman 18 ( delapan belas ) Putusan Pengadilan Agama Ambon , bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum, karena pernyataan yang disampaikan oleh Termohon/Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama mempunyai dasar hukum yang kuat,--------------------------------3. Menanggapi uraian Pemohon/Pembanding kaitannya dengan pertimbangan Hukum alinea ke dua halaman 18 ( Delapan belas ) Putusan Pengadilan Agama, Bahwa
Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
jujur dan adil sesuai fakta hukum selama dalam persidangan;------------------------Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon/Terbanding menolaknya dengan tegas, karena tidak mempunyai fakta hukum yang mendasar dan patut untuk tidak diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon;---------------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pemohon/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; --------------------Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa keberatan pada point 1 yang berkaitan dengan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Majelis Hakim tingkat banding
berpendapat, bahwa alasan-alasan yang
dikemukakan oleh Pemohon/Pembanding ini tidak dapat dibenarkan,
karena
Hakim tingkat pertama ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, karena : a. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, diajukan oleh Termohon/Terbanding pada pemeriksaan tahap awal ( belum masuk tahap pemeriksaan pokok perkara ),-----b. Hakim tingkat pertama yang menerima Eksepsi tentang Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Termohon /Terbanding kaitannya dengan
Pasal 66 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah pertama dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, adalah telah tepat, karena
alamat
dan tempat tinggal Termohon/Terbanding adalah di tempat yang dijadikan pusat kediamannya, hal ini sesuai Pasal 17 KUH Perdata dan Kamus Hukum Edisi Lengkap oleh Yan Pramadya PUSPA halaman 324-325 , alamat dimaksud tertera dalam Kartu tanda Penduduk Nomor: KTP tanggal 7 Agustus 2007 atas nama TERBANDING sebagai Termohon/Terbanding dalam perkara a quo ( KTP masih berlaku hingga tanggal 19-01-2012 ) ,dan juga sesuai dengan alamat dalam Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : SK BUPATI tanggal 28 Januari 2010. Pendapat Hakim tingkat pertama ini diperkuat juga oleh
jawaban
Termohon atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa Pemohon tinggal di Gorom, sedangkan Termohon tinggal di Jailolo sejak tahun 2007 ( B.A.P. Halaman 13 ) dan diperkuat pula oleh pernyataan Termohon/Terbanding
dalam kontra memori bandingnya, bahwa Termohon beralamat dan bertempat tinggal di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan ke Ambon itu guna memenuhi panggilan Pengadilan Agama Ambon untuk menghadiri persidangan perkara a quo, dan untuk sementara tinggal
KELUARGA KOTA AMBON.
Pendapat Hakim pertama ini sesuai Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: Artinya:
Kami memutus perkara berdasarkan bukti yang tampak, sedangkan Allah menguasai yang tersembunyi.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding. Maka oleh itu
Putusan
Pengadilan tingkat pertama
karena
tersebut, dapat dipertahankan
dan harus di kuatkan, hal ini sejalan dengan pendapat ahli
Hukum Islam dalam
Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya :
Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau Fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang Muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.
Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tentang Kompetensi Relatif tidak dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, maka keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding pada point 2 dan 3 yang berkenaan dengan
pokok perkara,
Hakim Tingkat
Banding tidak perlu mempertimbangkannya; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundangundangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -------------------------MENGADILI
1. Menyatakan, bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pemohon/Pembanding, dapat diterima ; --------------------------------------------------2. Menguatkan 2009/ PA.AB
Putusan Pengadilan Agama Ambon tanggal 3 Maret
Nomor :
2010 M, bertepatan
268/Pdt.G/
dengan
tanggal
18 Rabiul Awwal 1431 H, yang dimohonkan banding ; -------------------------------3. Menghukum
kepada
Pemohon /Pembanding untuk
membayar
biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1431 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami, Drs.Lutfi, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, H. Bahar Makka, SH. S.Ag dan Drs. Jaharuddin S., SH masing-masing sebagai Hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan surat penetapan Nomor : 02/Pdt.G/2010/PTA.AB tanggal 20 April
2010, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding,
dibantu oleh Drs. La Suriadi , sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----------------------------------------------------------
Hakim Anggota
ttd
H. Bahar Makka, SH.S.Ag
ttd
Drs. Jaharuddin S., SH
Hakim Ketua
ttd
Drs. Lutfi, SH. MH.
ttd
Panitera Pengganti
ttd Drs. La Suriadi Perincian biaya perkara :
1. Meterai -------------- Rp. 6.000,2. Redaksi -------------- Rp. 5.000,3. Pemberkasan ------ Rp. 139.000,J u m l a h ----------- Rp 150.000,( Seratus lima puluh ribu rupiah )
Di Salin Sesuai dengan Aslinya WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON ttd Drs.HUSEIN MARASABESSY, SH
