PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA. Plk. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai Tergugat/Pembanding; melawan Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah
tangga,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Kotawaringin Barat, sebagai Penggugat/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA
Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
Mengutip
segala
uraian
sebagaimana
termuat
dalam
putusan
Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 303/Pdt.G/2013/PA. P. Bun. tanggal 31 Juli 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding); 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap
Putusan
Pengadilan
Agama
Pangkala
Bun
Nomor
303/Pdt.G/2013/PA. P.Bun tanggal 31 Juli 2013 Masehi bersamaan dengan Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Agustus 2013; Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada
pihak
lawannya
tanggal
23
Agustus
2013,
sedangkan
Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 12 September 2013; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
tingkat
banding
setelah
memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang dimohonkan banding tersebut, baik pertimbangan hukumnya maupun berita acara sidangnya serta bukti-bukti dipersidangan, maka Pengadilan tingkat banding yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;
Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tetapi mengenai apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama bagi hakim tingkat banding sangat dirasakan kurang, sehingga perlu diperbaiki dengan menambah pertimbangan hukumnya; Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara a quo yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pihak Penggugat/Terbanding telah hadir menghadap sendiri di persidangan kecuali persidangan tanggal 10 Juli 2013, sedangkan Tergugat/Pembanding hanya hadir pada hari sidang tanggal 10 Juli 2013 tersebut, untuk sidang berikutnya ternyata Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah diperintah untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat/Pembanding tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, dan Tergugat/Pembanding dianggap
melepas hak jawabnya
dan
dianggap Tergugat/Pembanding
membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menilai penerapan hukum acara oleh Majelis Hakim
Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
tingkat pertama sudah benar, namun sebaiknya tindakan tersebut harus dengan hasil musyawarah majelis yang dituangkan dalam berita acara sidang; Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang ketiga halaman 5 terkesan pemeriksaan perkara terlalu sumir dari awal pemeriksaan perkara ini setelah membaca surat gugatan Penggugat/Terbanding, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memeriksa perkara harus meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat/Terbanding, apakah sudah memenuhi syarat formil atau cacat hukum atau tidak, namun Majelis Hakim tingkat pertama tanpa menanya pihak Penggugat/Terbanding tentang apakah surat gugatan ada perubahan atau tidak, Majelis Hakim langsung memeriksa alat bukti dan saksi-saksi, padahal ternyata isi surat gugatan Penggugat/Terbanding mengandung cacat formil, posita tidak relevan dan tidak mendukung petitum, karena pada posita gugatan terlihat rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding
mengalami
ketidakhamonisan,
sering
cekcok
disebabkan Tergugat/Pembanding sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering main perempuan, sedangkan di petitum gugatan meminta agar hakim menyatakan taklik talak Tergugat/Pembanding telah terpenuhi dan dilanjutkan dengan menjatuhkan talak satu khul’iy Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding. Gugatan seperti inilah yang dikatakan posita
Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
tidak mendukung petitum yang menyebabkan gugatan Penggugat/Terbanding obscuur libel dan seharusnya berakibat gugatan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan memeriksa alat bukti saksi pertama dan saksi kedua yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi yang mengetahui
penyebab
Penggugat/Terbanding
perselisihan
dan
rumah
Tergugat/Pembanding,
tangga maka
atas
antara dasar
keterangan saksi-saksi tersebut ternyata dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat/Terbanding untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya ada dua bentuk tuntutan agar diputus oleh hakim yang tercantum pada petitum gugatan, pertama Primer (tuntutan pokok), kedua adalah Subsider (Tuntutan arternatif atau tambahan) bahwa Penggugat/Terbanding memohon bila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan sendirinya berarti Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan tuntutan Primer tidak dapat diterima dan mengabulkan
Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
tuntutan
Subsider
Penggugat/Terbanding.
Hal
ini
juga
dengan
hasil
musyawarah majelis yang dituangkan dalam berita acara sidang; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan Subsider Penggugat/Terbanding
dan
tidak
memerima
tuntutan
Primer
Penggugat/Terbanding karena Majelis Hakim tingkat banding menilai hal tersebut sebagai berikut : 1. Bahwa, dalam pemeriksaan di persidangan ternyata dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat/Terbanding melakukan perceraian ini merujuk kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Terbanding, bukan pelanggaran shigat taklik talak; 2. Bahwa, tindakan ini tidak merugikan pihak Tergugat/Pembanding karena kedua bentuk tuntutan ini adalah dengan tujuan agar Pengadilan menceraikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding; 3. Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding utamanya saksi-saksi yang bernama saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi
Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
syarat formil dan meteriel sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa, dalam petitum subsider Penggugat/Terbanding memohon putusan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila tuntutan Primer
tidak terpenuhi, hakim sesuai dengan jabatannya
bebas menentukan pilihannya dengan mengabulkan tuntutan Subsider guna mencegah tuntutan Penggugat/Terbanding tidak hampa dan sia-sia; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan hanya melalui memori banding dan tidak disampaikan di persidangan serta maksud keberatan atau bantahan Tergugat/Pembanding tersebut tidak jelas, maka memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding haruslah dikesampingkan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
penambahan
pertimbangan-
pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dapat dikuatkan sepenuhnya;
Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya
perkara
pada
tingkat
banding
dibebankan
kepada
Tergugat/Pembanding; Mengingat, segala ketentuan perundangan-undangan dan peraturanperaturan yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
Tergugat/Pembanding dapat diterima; 2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Pangkalan
Bun
Nomor
303/Pdt.G/2013/ PA. P. Bun. tanggal 31 Juli 2013; 3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 Masehi. bersamaan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 Hijriyah. oleh kami
Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
Drs. H. Saidi
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya tanggal 26 September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA. Plk., ditunjuk sebagai Hakim Ketua,
Drs. H. Risman SDS, M. HI.
Dan
H. Supangkat, SH., M. Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis
tanggal
31 Oktober 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota
serta
H. Abd. Wahid Hasyimi, S. Pd. I., SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak berperkara; Hakim Ketua Meterai Rp. 6000,- Ttd. Drs. H. SAIDI
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
H. SUPANGKAT, SH., M. Hum.
Drs. H. RISMAN SDS, M. HI.
Panitera Pengganti,
Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
Ttd. H. ABD. WAHID HASYIMI, S.Pd.I., SH. Perincian Biaya : 1. Redaksi
: Rp.
5.000,-
2. Materai
: Rp.
6.000,-
3. Biaya Proses
: Rp. 139.000,-
Jumlah
: Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Disalin sesuai dengan aslinya Panitera
Drs. Darmadi
Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PTA.Plk
