SALINAN PUTUSAN Nomor :57/Pdt.G/2010/PTA. Smd. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, semula sebagai Termohon/Penggugat rekonpensi; Selanjutnya disebut sebagai ”Termohon/Penggugat rekonpensi/Pembanding”. Melawan TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, yang dalam hal ini diwakili oleh SURASMAN, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Perumnas Bengkuring, Jalan Pakis Aji 3, Blok D, Rt. 87 Nomor 436, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Mei 2010, semula sebagai Pemohon /Tergugat rekonpensi; Selanjutnya disebut sebagai ”Pemohon/Tergugat rekonpensi/ Terbanding”; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor. 57/Pdt.G/2010/PTA. Smd. tanggal 29 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima ;
SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR -
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Samarinda agar membuka kembali persidangan untuk perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan Sela ini sebagai berikut : 1. Melakukan Mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara dengan memanggil kembali prinsipal atau apabila pihak-pihak prinsipal tidak bisa hadir dalam mediasi dapat diwakili oleh Kuasa hukumnya yang telah mendapatkan kuasa khusus untuk mediasi ; 2.Memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding atau orang-orang yang dekat dengan Termohon/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk olehnya agar mengirim kembali berkas perkara yang dimohonkan banding ini kepada Pengadilan Agama Samarinda beserta salinan Putusan Sela ini; - Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan maksud putusan Sela tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 2 dan 16 Pebruari 2011 M, yang untuk singkatnya dianggap telah masuk dalam putusan ini ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa Putusan akhir ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan Sela Nomor: 57/Pdt.G/2010/PTA. Smd. tangal 22 Desember 2010, maka pertimbangan hukum mengenai syarat formil permohonan banding untuk perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Sela dinyatakan diulang kembali dalam putusan ini ; Dalam Konpensi : Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Persidangan tanggal 2 Pebruari 2011 dan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Pebruari 2011 ternyata telah dilakukan Mediasi terhadap kedua pihak berperkara, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan ; Menimbang, bahwa sebagaimana amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda point Nomor. 2 yang telah ditindak lanjuti dengan pemeriksaan tambahan oleh
Pengadilan Agama Samarinda, telah diupayakan untuk pemeriksaan saksi keluarga Termohon/Penggugat rekonpensi/Pembanding, akan tetapi ternyata Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sendiri tidak mampu menghadirkan keluarganya kepersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini secara formal telah diupayakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding Termohon/Penggugat rekonpensi/ Pembanding bertanggal 11 Oktober 2010 ternyata ia tidak mengajukan keberatannya dalam Konpensi dan bahkan dalam pemeriksaan tambahan secara tegas menyatakan ia sendiri sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, dan ternyata pula Hakim pertama dalam pertimbangannya tidak salah menerapkan hukum baik formil maupun matriel, maka oleh karena itu apa yang telah menjadi putusan Hakim pertama dalam Konpensi tersebut beserta segala pertimbangannya dinyatakan telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga apa yang menjadi pertimbangan Hakim pertama diambil alih sebagai pertimbangan Hakim banding ; Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim pertama atas pencantuman amar ”Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”, seharusnya amar sebagaimana tersebut dicantumkan pada amar Penetapan Ikar Talak (ex pasal 71 ayat (2) UU Nomor. 7 Tahun 1989) bukan pada amar Putusan izin cerai (ex pasal 70 ayat (1) UU Nomor. 7 Tahun 1989), oleh karena itu hakim banding berpendapat pencantuman perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 84 ayat (1) jo pasal 72 UU Nomor. 7 Tahun 1989 pada putusan tersebut masih prematur sebab Penetapan Ikrar talaknya itu sendiri belum dibuat, sehingga oleh karena itu amar putusan Hakim pertama dalam Konpensi perlu diperbaiki dengan menghilangkan bunyi amar tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam Konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; Dalam Rekonpensi : Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 11 Oktober 2010 mengajukan keberatan-keberatan terhadap beberapa amar putusan dalam rekonpensi, maka untuk itu Hakim banding akan mempertimbangankan masing-masing sebagai berikut : Menimbang, bahwa untuk keberatan Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding terurai pada point 1 tentang ”Tidak dikabulkannya gugatan Mut’ah”, Hakim banding tidak
sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama, karena
keliru dalam menerapkan
hukumnya, yang mana Hakim pertama menyatakan tidak menerima gugatan mut’ah hanya didasarkan pada alasan Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak seutuhnya mencintai Pemohon/Tergugat Rekonpensi (suami), alasan mana tidak sejalan dengan maksud pasal 149 sub (a)
Kompilasi Hukum Islam, yaitu
ketentuan hukum dalam pasal tersebut harus
ditafsirkan bahwa alasan hukum yang dapat menggugurkan hak mut’ah tidak ada lain kecuali apabila bekas istri dalam keadaan qabladdukhul , maka oleh karena telah terbukti dengan jelas keadaan istri in casu Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam keadaan ba’daddukhul dan tidak ada hal-hal lain yang dapat menggugurkan haknya terhadap mut’ah, sehingga
menurut
hukum
Pemohon/Tergugat
Rekonpensi/Terbanding
berkewajiban
memberikan mut’ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab ”Bughyatul Mustarsyidin” halaman 12 yang selanjutnya diambil alih oleh hakim banding sebagai pendapatnya sendiri yang teks Arabnya berbunyi sebagai berikut :
و ا ءة ء او ر وا Artinya: “Wajib mut’ah atas suami terhadap istrinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba’in atau raj’iy dan sudah habis masa iddahnya” Yang ternyata juga bahwa kewajiban memberi mut’ah bagi seorang suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan ba’daddukhul (telah disetubuhi) tidak ada persyaratan istrinya itu harus mencintai suami dengan seutuhnya; Menimbang, bahwa untuk nominal besaran mut’ah didasarkan pada ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa ”Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” maka dengan mengukur kemampuan ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim pertama berdasarkan bukti T.3, T.4 dan P.2 Hakim banding berpendapat adalah dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kepatutan oleh karenanya menetapkan mut’ ah untuk Termohon/Penggugat rekonpensi/Pembanding sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); Menimbang, bahwa untuk keberatan Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding point Nomor. 2 dan 3 Hakim banding berpendapat bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan dan putusan Hakim pertama mengenai biaya selama masa iddah dan biaya nafkah untuk ke 3 (tiga) orang anak-anaknya sebagaimana amar putusan Nomor. 2 dan 3 adalah sudah tepat dan benar dan sudah memenuhi keadilan dan kepatutan, oleh karena telah sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor .1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengandung ketentuan hukum bahwa besarnya nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya adalah harus sesuai dengan kemampuan ekonomi/penghasilan suami tidak semata-mata didasarkan pada keinginan istri, maka oleh karenanya keberatan Termohon/Penggugat Rekonpensi /Pembanding tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;
Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut’ah dan nafkah untuk ketiga orang anak, ternyata Hakim pertama tidak menetapkan kapan pembayaran itu harus dilaksanakan oleh Tergugat rekonpensi, maka berdasarkan keadilan dan agar diperoleh kepastian hukum waktu pembayarannya perlu ditetapkan, yaitu untuk nafkah iddah dan mut’ah
pembayarannya adalah setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sedang
pembayaran nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa atas keberatan point Nomor. 4 Hakim banding menyetujui terhadap bunyi amar putusan Hakim pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Rekonpensi petitum Nomor. 7 dan 8, namun Hakim pertama telah keliru menerapkan hukum dengan alasan prematur, oleh karena walaupun Sertifikat Hak Milik Nomor. 100 Kelurahan Sempaja masih sebagai agunan hutang di Bank, namun hal tersebut tidak menjadi halangan apabila hutang tersebut akan dilunasi walaupun belum jatuh tempo, maka oleh karena itu Hakim banding perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ; Menimbang, bahwa menurut Hakim banding gugatan rekonpensi petitum Nomor.7 dinyatakan tidak dapat diterima adalah karena dua hal sebagai berikut : Pertama : Dalil posita gugatan tidak jelas oleh karena tidak disebutkan berapa besarnya hutang yang menjadi obyek sengketa yang harus dibayar Pemohon/Tergugat rekonpensi/Terbanding ; Kedua : Hutang yang menjadi obyek gugatan ternyata hutang bersama dalam perkawinan, yang secara hukum menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dalam pelunasannya, dan ternyata pula menurut bukti T.2 point Nomor .4 dinyatakan bahwa hutang pada PT.Bank Niaga Tbk. dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor.100 Kelurahan Sempaja akan dilunasi berdua sebagaimana tertulis pada baris ke 3 ”dan oleh karena itu kami (suami istri) akan
melakukan
pelunasan
secepatnya”,
maka
gugatan
Termohon/Penggugat
rekonpensi/Pembanding agar pelunasan hutang hanya dibebankan kepada salah satu pihak in casu Pemohon/Tergugat rekonpensi/Terbanding tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan isi bukti T.2 ; Menimbang, bahwa keberatan Penggugat rekonpensi terhadap tidak diterimanya gugatan petitum point 8, walaupun Surat pernyataan (bukti T.2) itu
secara formal sah
menurut hukum dan telah dilegalisasi oleh Notaris, namun ternyata isinya kontradiksi dengan petitum gugat rekonpensi Nomor .7, yaitu disatu hal pada petitum Nomor. 7 menuntut agar Pemohon/Tergugat rekonpensi/Terbanding melunasi hutang sendiri, sedang dihal lain apabila petitum Nomor. 8 dikabulkan maka konsekwensinya kedua belah pihak punya kewajiban yang sama untuk melunasinya , maka oleh karenanya gugatan dalam rekonpensi petitum Nomor. 7 dan 8 dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam Rekonpensi dapat
dikuatkan namun dengan perbaikan dalam amar putusannya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasar penjelasan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pengugat Rekonpensi/ Pembanding ; Memperhatikan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 619/Pdt.G/2010/PA.Smd. tanggal 25 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H. dalam konpensi dan rekonpensi dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Konpensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda ; Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut’ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ; 1. Menetapkan anak bernama : a) ANAK I PEMBANDING/TERBANDING, lahir tanggal 11 Februari 1994 ; b) ANAK II PEMBANDING/TERBANDING, lahir tanggal 14 Nopember 1995 ; c) ANAK III PEMBANDING/TERBANDING, lahir tanggal 15 Nopember 2002 ; berada dibawah hadhanah Nahliani (Penggugat) ; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi ketiga orang anak-anaknya dalam diktum No.4 (empat) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dengan menyerahkannya melalui Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulan ; 3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya ;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ; Membebankan kepada Termohon/Penggugat rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan H.M.Luthfi Helmy, S.HI., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs.H.Sumitra, SH.,MH. dan Drs.H.Misbachul Munir, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 57/Pdt.G/2010/ PTA Smd. tanggal 02 Nopember 2010 M, dibantu oleh Hj. Marlianah, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ketua Majelis,
ttd.
H.M. Luthfi Helmy, S.HI.
Hakim-hakim Anggota, ttd.
Drs.H. Sumitra, S.H.,M.H. ttd.
Drs. H. Misbachul Munir, S.H. Panitera Pengganti, ttd.
Hj. Marlianah, S.H.
Rincian biaya : - Proses..........Rp. 139. 000,- Redaksi .......Rp. 6. 000,- Materai.........Rp. 5. 000,_________________________ J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Samarinda, 18 April 2011. Disalin Sesuai Aslinya Panitera,
Drs.M.Darman Rasyid. S.H.,M.H.
