PUTUSAN Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Permohonan Cerai Talak antara: Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Samarinda, yang didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Aidiansyah, SH., M.H., dan Sayyidatul Mu’minah, S.HI, beralamat di Jalan Monas, Blok C, RT. 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-AI/173/HK.05/VIII/2016, tanggal 2 Agustus 2016, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding; melawan Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya “M. Yasir. A. SH. M.Hum, Adi Wijaya, SH. M.H, Gusti Heliana Safitri, SH., dan Adi Surahman, SH.” Advokat dan Legal Consultans pada kantor M. YASIR. A. SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Bukit Alaya, Blok L-50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 yang dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya tersebut di atas, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….….. 1
Agama
Kelas
I-A
Samarinda
dengan
Nomor:
W.17-
AI/103/HK.05/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan
Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 28
September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi; 2. Menetapkan anak bernama: a. Xxxx, umur 10 tahun; b. Xxxx, umur 9 tahun; c. Xxxx, umur 7 tahun; d. Xxxx, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 4 orang anak yang bernama: Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
2
a. Xxxx, umur 10 tahun; b. Xxxx, umur 9 tahun; c. Xxxx, umur 7 tahun; d. Xxxx, umur 6 tahun, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai keempat orang anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri melalui Penggugat rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada
Penggugat
Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan
biaya
perkara
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, yang menyatakan bahwa pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda, dan permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan
kepada
Kuasa
Termohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016; Membaca
Surat
Tanda
Terima
Memori
Banding
Nomor
0766/Pdt.G/2016/PA Smd. bahwa Pemohon /Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2016; Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Termohon/Terbanding Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd.
pada hari
Senin tanggal 24 Oktober 2016;
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
3
Membaca Surat Keterangan Termohon/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016; Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Kuasa Pembanding Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016; Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 2016; Membaca Surat Keterangan Pembanding tidak
memeriksa berkas
perkara (INZAGE) Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. pada tanggal 18 Oktober 2016; Membaca Surat Keterangan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (INZAGE) Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. pada tanggal 24 Oktober 2016; Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd. pada tanggal 17 Nopember 2016, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1541.b/HK.05/X/2016 tanggal 17 Nopember 2016; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan banding; Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 September 2016 dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
4
tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah Pemohon/Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R. Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini: DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan Peradilan Ulangan, maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a
quo,
terlebih
dahulu
akan
mengadili
pokok
dari
permohonan
Pemohon/Pembanding adalah Cerai Talak; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding adalah sejak
Oktober
tahun
2010
Pemohon/Pembanding
dengan
Termohon/
Terbanding sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon/Terbanding sering
berkomunikasi
dengan laki-laki
lain via
telpon
ataupun sms,
Termohon/Terbanding tidak menghargai Pemohon/Pembanding sebagai suami yang sepatutnya dihormati, ditaati dan dilaksanakan perintahnya oleh Termohon/Terbanding sebagai seorang istri. Pada tanggal 12 Pebruari 2016 Pemohon/Pembanding membuat surat pernyataan dengan Xxxx dan pada tanggal 11 Maret 2016 Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding membuat
surat perjanjian (saat nikah ulang) tidak akan mengulangi
perbuatannya.
Puncak
perselisihan
dan
pertengkaran
diantara
Pemohon/Pembanding terjadi akhir bulan April 2016, dimana Termohon/ Terbanding menyuruh Pemohon/Pembanding mencari istri yang baru selain Termohon/Terbanding, selanjutnya Pemohon/Pembanding pisah ranjang, dan kehidupan rumah tangga dijalani sendiri-sendiri tanpa saling peduli. Atas sikap Termohon/Terbanding tersebut sulit rasanya untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga
yang
rukun,
damai
dan
bahagia.
Oleh
karena
itu
Pemohon/Pembanding mengajukan gugatan ini;
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
5
Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
menyetujui untuk dijadikan sebagai
pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun
demikian
Majelis Hakim
Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukumnya; Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim
Tingkat
Pertama,
alasan
perceraian
yang
didalilkan
oleh
Pemohon/Pembanding dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa dua orang saksi (Xxxx dan Xxxx) dari keluarga Pemohon/Pembanding dan dua orang saksi (Xxxx dan Xxxx) dari keluarga Termohon/Terbanding
telah
mendukung
dalil
permohonan
Pemohon/Pembanding, dimana para saksi tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak harmonis sejak
tahun
2010,
penyebab
ketidak
harmonisan
tersebut
karena
Termohon/Terbanding menjalin hubungan asmara dengan pria lain lewat handphone. Saat ini antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pisah tempat tinggal dan para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di atas antara Pemohon /Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
perlu
mengemukakan pendapat Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah” oleh karena itu telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….….. 6
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa diktum ke 3 dari amar putusan tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaikinya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut di bawah ini; DALAM REKONVENSI Menimbang
bahwa
dalam
jawabannya
Penggugat
Rekonpensi
menyatakan bahwa kalau terpaksa terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut : - Uang Iddah selama 3 bulan, untuk satu bulannya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah ), 3 x Rp. 400.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). - Uang Mut’ah sebesar Rp . 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda; - Bahwa didalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan tentunya masih memerlukan bimbingan dan belaian kasih sayang dari seorang ibu sebagai ibu kandungnya oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya. - Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja yang berpenghasilan/gaji Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) perbulan atau Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) perhari, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
7
biaya pemeliharaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak x 4 (empat) orang anak maka jumlah seluruhnya untuk ke 4 (empat) orang anak tersebut adalah Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak terlebih dahulu perlu dipertimbangkan gugatan atas hak pengasuhan dan perawatan anak. Menimbang, bahwa terhadap gugatan atas hak pengasuhan dan perawatan 4 (empat) orang anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan, karena anakanak tersebut masih berada di bawah umur dan lebih patut jika diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya. Namun Tergugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi jika ingin bertemu dengan anak-anak tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 dan 156 huruf (a dan b) KHI, dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Oleh karena itu majelis hakim banding menetapkan memberikan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama : a. Xxxx, umur 10 tahun; b. Xxxx, umur 9 tahun; c. Xxxx, umur 7 tahun; d. Xxxx, umur 6 tahun; kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut berusia 12 tahun;
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
8
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabladdukhul, d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; Menimbang,
bahwa
berdasarkan pasal tersebut maka
sebelum
menetapkan nafkah iddah terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang adanya perbuatan nusyuz atau tidak dari Penggugat Rekonvensi. Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah Iddah dan Nafkah mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi, karena menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah berbuat nusyuz (durhaka) kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagai kepala rumah tangga dengan alasan perbuatan nusyuz (durhaka) Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut adalah 1. Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Xxxx (ada bukti Surat Tertulis) 2. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah ulang akibat perbuatan Penggugat mencintai laki–laki lain (ada bukti Surat Tertulis) 3. Dalam proses Perceraian Penggugat Rekonvensi pada Hari Minggu malam Senin tanggal 19 Juni 2016 menerima tamu laki – laki lain sampai pagi ditempat kediaman bersama di Jalan Xxxx diketahui karyawan Toko,Tergugat Rekonvensi dan Ketua RT dan ada bukti berupa sebuah kendaraan bermotor Roda 2 KT.xxxx: Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
9
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) KHI isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Salah satu bentuk perbuatan nusyuz menurut fiqh, apabila isteri keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz. (Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi’i, Kifayat alAkhyar, ( Dar al-Fikr, t.t.), II: 148). Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Xxxx. Bentuk perselingkuhannya adalah ngobrol bersama dirumah Penggugat Rekonvensi disaat Tergugat Rekonvensi tidak berada dirumah, saling mengirim sms dengan kata-kata mesra, dan keluar dari rumah berdua dengan alasan menjenguk anak temannya yang sedang sakit. Kesemuanya itu dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Tergugat Rekonvensi sebagai
suaminya.
Dengan demikian
perbuatan-perbuatan
Penggugat Rekonvensi tersebut adalah termasuk perbuatan nusyuz; Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena pada tanggal 11 Maret 2016 telah dilaksanakan nikah ulang (tajdidun nikah), setelah itu mereka berdua masih hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, maka berarti perbuatan nusyuz itu sudah tidak ada lagi dan tidak dapat menggugurkan hakhak isteri atas nafkahnya. Dengan demikian gugatan isteri terhadap nafkah iddah dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa talak
yang akan dijatuhkan oleh Tergugat
Rekonvensi bukan talak bain, dan setelah adanya tajdidun nikah Penggugat Rekonvensi tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menerima Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
10
nafkah selama iddah; Menimbang, bahwa nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ath-Thalaq ayat
7
artinya,
menurut
hendaklah
orang
yang
mampu
memberi
nafkah
yang
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Menimbang,
bahwa
Penggugat
Rekonvensi
dalam
jawabannya
mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang, memiliki usaha Toko Xxxx di Jalan Xxxx yang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kelola bersama-sama dengan penghasilan Rp. 450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) perbulan atau Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) perhari. Hanya saja Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan apakah penghasilan tersebut merupakan penghasilan bersih atau penghasilan kotor? Apakah penghasilan tersebut seluruhnya merupakan laba bersih atau masih bercampur dengan uang modal? Apakah setiap bulan penghasilan tersebut jumlahnya tetap atau tidak pasti? Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tetapi dalam memori bandingnya poin ke 16 Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pengadilan Agama Samarinda tidak mempertimbangkan secara cermat perihal besarnya penentuan uang nafkah anak dan uang mut’ah yang harus ditanggung Pembanding, karena Pembanding bukanlah seorang pegawai tetap yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Sehingga jumlah nafkah iddah seluruhnya selama 3 (tiga) bulan adalah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). Menimbang, bahwa demikian pula mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap uang mut’ah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….….. 11
tersebut diatas maka dalam menentukan besarnya mut’ah juga harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang tidak tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah); Menimbang,
bahwa
mengenai
gugatan
terhadap
nafkah
anak
berdasarkan pasal 156 huruf (d) KHI semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun). Dengan demikian besarnya nafkah anak juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang tidak tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak. Dengan demikian jumlah seluruhnya untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan; Menimbang, bahwa hak asuh anak pada Penggugat Rekonvensi hanya sampai anak-anak tersebut berusia 12 tahun, setelah berusia lebih dari 12 tahun mereka berhak memilih untuk ikut ayah atau ibunya. Dengan demikian seharusnya nafkah anak yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi juga hanya sampai
anak-anak tersebut berusia 12 tahun. Setelah anak-anak
berusia lebih dari 12 tahun nafkah anak tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi dan diberikan kepada siapa yang menjadi pengasuh anak-anak tersebut saat itu. Apabila anak-anak tersebut tetap diasuh oleh ibunya maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa (umur 21 tahun).
Oleh
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
membayar
nafkah
4
(empat)
orang
anak
tersebut
sejumlah
Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa, selama anak-anak tersebut Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….….. 12
tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA Smd. yang dijatuhkan pada tanggal 28 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di pengadilan
tingkat
pertama
Rekonvensi/Pembanding
dibebankan
sedangkan
biaya
kepada
Pemohon/Tergugat
perkara
ditingkat
banding
dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI - Menyatakan
permohonan banding
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/
Pembanding dapat diterima; DALAM KONVENSI -
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Samarinda
0766/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 28 September bertepatan dengan tanggal 26
Dzulhijjah
Nomor
2016 Masehi,
1437 Hijriah yang
dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
13
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, dan kepada Pegawai
Pencatat
Nikah
Kantor
Urusan
Agama
Kecamatan
Samarinda Kota, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Samarinda
0766/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 28 September bertepatan dengan tanggal 26
Dzulhijjah
Nomor
2016 Masehi,
1437 Hijriah yang
dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menetapkan, memberikan hak asuh anak yang bernama: a.
Xxxx, umur 10 tahun;
b.
Xxxx, umur 9 tahun;
c.
Xxxx, umur 7 tahun;
d.
Xxxx, umur 6 tahun;
kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun; 3. Menghukum
Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar
kepada
Penggugat Rekonvensi : a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh rupiah); b. Uang mut’ah sejumlah Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). c. Nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Xxxx, umur 10 tahun; 2. Xxxx, umur 9 tahun; 3. Xxxx, umur 7 tahun; 4. Xxxx, umur 6 tahun;
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
14
sejumlah Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak dewasa, selama anak-anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Membebankan biaya perkara pada tingkat peradilan tingkat pertama kepada Permohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); - Membebankan
biaya
perkara
pada
tingkat
banding
kepada
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh
kami
Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Solihun, S.H. dan Dra. Hj. Masunah, M. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Aderi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Ketua Majelis Ttd. Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H.
Hakim Anggota
Drs. H. Solihun, S.H.
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
15
Hakim Anggota
Dra. Hj. Masunah, M.HI. .
Panitera Pengganti
Drs. H. Aderi, M.H.
Perincian biaya perkara banding: Biaya proses
: Rp. 139.000,00
Redaksi
: Rp.
5.000,00
Meterai
: Rp
6.000,00
Jumlah
: Rp. 150.000,00
Samarinda, 27 Desember 2016 Disalin sesuai aslinya, Panitera, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
16
Muchammad Jusuf, S.H.
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA Smd.,……………………………………………………………….…..
17
