PUTUSAN Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA. Smd BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur swasta,
55
tahun,
Agama
Islam,
pekerjaan
bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA yang Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada John Pricles Silalahi, SH dan Muhammad Rifani. FD, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan P. Suryanata Prum. Bukit Pinang Blok F No.2 Samarinda, berdasar Surat Kuasa
Khusus
tanggal
15
Nopember
2008,
selanjutnya
disebut
Tergugat/Pembanding ; Melawan TERBANDING, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hermanto, SH., Akram Zaini, SH. Dan Ali Hufron ,SH., Advokat Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan A. Wahab Syahrani, No.3, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2008, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip Pengadilan
Sela
semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Tinggi
Agama
Samarinda
Nomor
34/Pdt.G/2009/PTA Smd, tanggal 26 Agustus 2009 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 5 Ramadhan 1430
Hijriah. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : MENGADILI - Menyatakan, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dapat diterima; SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR - Memerintahkan persidangan
Pengadilan Agama Samarinda
dalam
membuka kembali
perkara yang dimohonkan Banding ini untuk
pemeriksaan setempat dengan pengukuran bantuan dari BPN guna memenuhi maksud Putusan Sela ini; - Menjelaskan mengapa terjadi perbedaan luas tanah tersebut dengan pemeriksaan setempat; - Menangguhkan biaya yang
timbul dalam perkara ini sampai pada
putusan akhir; Telah membaca Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 26 Januari 2010 untuk pemeriksaan objek sengketa di KOTA SAMARINDA, sebagaimana yang diperintahkan dalam Amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut di atas, adapun pemeriksaan objek sengketa untuk pengukuran kembali tidak dapat terlaksana
disebabkan
Tergugat/Pembanding
tidak
bersedia
untuk
diadakan pengukuran kembali dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut formalitas perkara a quo sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Banding pada putusan sela Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA. Smd, tanggal 26 Agustus 2009 Masehi, bertepatan tanggal 5 Ramadhan 1430 Hijriah, oleh karenanya tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara termasuk memori Banding dan Kontra memori Banding tersebut; Menimbag, bahwa dalam memori Banding Tergugat/pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat / Terbanding tidak sempurna karena tidak menyertakan pihak ketiga H. D yang telah meminjamkan uangnya kepada Penggugat/ Tergugat untuk melunasi utang di BRI dari Pembanding/Tergugat karena sudah jatuh tempo. 2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding ternyata kabur ( obscor lebel ) dimana segi ukuran / luas tanah termasuk batas tanah dimaksud adalah keliru; 3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pemeriksaan setempat objek sengketa
tersebut
dianggap
sebagai cukup bukti untuk
menyatakan tanah terperkara sebagai harta bersama para pihak; 4. Bahwa Pembanding menganggap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak cukup beralasan menurut hukum; 5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menilai alat bukti T. 5 s/d T. 8 ; 6. Bahwa
Pembanding
sangat
keberatan akan kesaksian SAKSI I
karena kesaksiannya tidak sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pembanding T. 2 ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang selain tersebut di atas adalah mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan bersama-sama dengan keseluruhan proses pemeriksaan perkara sesuai kedudukannya sebagai Yudec Faktie; Menimbang, bahwa menurut pembanding gugatan Penggugat / Terbanding tidak sempurna, karena tidak menyertakan pihak ketiga H. DAMANHURI yang telah meminjamkan uangnya kepada Pembanding/ Tergugat untuk melunasi utang Pembanding/Tergugat di BRI karena sudah jatuh tempo, bukan berarti pihak ketiga itu dapat diikutkan sebagai para pihak, karena pihak ketiga itu hanya terkait dengan Pembanding/ Tergugat dalam urusan utang piutang, sehingga alasan gugatan
tidak
sempurna tidak bisa diterima; Menimbang, bahwa menurut Pembanding gugatan Penggugat / terbanding adalah kabur ( Obscur lebal ) dimana segi ukuran dan luas tanah dan batas tanah adalah keliru, karena tidak sama dengan ukuran ketika penyitaan dan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim Tingkat
Banding telah memerintahkan kepada Majelis Hakim Pertama untuk mengukur kembali tanah objek sengketa dengan bantuan pihak Badan Pertanahan Nasional, namun Tergugat / Pembanding tidak bersedia untuk diadakan pengukuran kembali, sehingga tidak dapat dilaksanakan pengukuran kembali objek sengketa tersebut. Seharusnya Hakim tingkat Pertama harus adil, tidak boleh tunduk pada kehendak para pihak, kalau perlu dengan
bantuan pihak keamanan setempat untuk melaksanakan
perintah hukum dalam Putusan Sela tersebut. Oleh karena dalam pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Banding tidak dapat dilaksanakan pengukuran kembali objek sengketa, maka untuk menentukan ukuran dan batas tanah objek sengketa tersebut kembali pada surat-surat P.2 dan P.3 / T.3 dan T.4, dan ukuran tersebut sama dengan ukuran yang tertulis dalam surat gugatan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, karenanya keberatan Pembanding / Tergugat tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Pembanding
sangat
keberatan
dengan
pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dianggap sebagai cukup bukti untuk menyatakan tanah terperkara sebagai harta bersama para pihak, Hakim Banding juga sependapat bahwa pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti, tetapi hanya
mencocokkan
kebenaran
objek
sengketa
tersebut,
karena
pemeriksaan setempat luas ukurannya beda dengan luas ukuran yang ada pada Sertifikat dan surat pelepasan hak ( bukti P.2 dan P.3 / T. 3 dan T.4 ) maka Hakim Banding meragukan kebenaran ukuran tanah yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, karena bukan dari pihak Badan Pertanahan
Nasional
yang
melakukan
pengukurannya
sehingga
pemeriksaan setempat tersebut dikesampingkan; Menimbang, bahwa alat-alat bukti T. 5 S/d T. 8 adalah kwitansi pembayaran utang / kridet yang mana tanah tersebut telah dibeli sesuai dengan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 18 September 2001 ( P.3
/ T. 3 ) sebelum terjadinya perceraian dengan
Tergugat tahun 2006 hanya pembayarannya yang tertunda sampai selesai Tanggal 3 Juli 2006 karena kredit, karenanya keberatan Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam berita acara tanggal 23 Februari 2009 dalam acara pemeriksaan saksi Penggugat, dimana Tergugat/Pembanding
mengakui tanah tersebut dibeli dari SAKSI I dengan cara tunai, maka keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
alat-alat
bukti
yang
diajukan
oleh
Tergugat/Pembanding tersebut tidaklah dapat memperkuat dalil bantahan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Banding berpendapat surat bukti P.2 dan P.3 yang dikuatkan
oleh dua orang saksi cukup dapat
membuktikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0983/Pd.G/2008/PA. Smd, tanggal 20 April 2009 Masehi bertepatan tanggal 24 Rabiulakhir 1430 Hijriah dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat
dan
memperhatikan
segala
ketentuan
peraturan
Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0983/Pdt.G/ 2008/ PA. Smd tanggal 20 April 2009 Masehi bertepatan tanggal 24 Rabiulakhir 1430 Hijriah; - Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1431 Hijriah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Tajuddin Noor, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh H. M. Luthfi Helmy, S.HI. dan Drs. H. Zubair Masruri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding
dengan Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2010/PTA. Smd, 22 Februari 2010, dengan dibantu oleh H. Musthapa, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ketua Majelis, ttd Drs. H. Tajuddin Noor, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota ; ttd H.M. Luthfi Helmy, S.HI. ttd Drs. H. Zubair Masruri, S.H. Panitera Pengganti, ttd H. Musthapa, S.H. Perincian biaya perkara : Biaya proses
Rp 139.000,-
Redaksi
Rp
5.000,-
Meterai
Rp
6.000,-
--------------------------------------------------------Jumlah
Rp 150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah ) Samarinda, 18 Maret 2010 Disalin sesuai aslinya. Panitera,
Drs.H. Sugian Noor, S.H.
