PUTUSAN Nomor : 40/Pdt.G/2010/PTA. Smd. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 39
tahun,
pendidikan
SMA,
agama Islam, bertempat
pekerjaan Karyawan, tinggal
di
KOTA
BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMEA,
bertempat
tinggal
di
KOTA
BALIKPAPAN,
mengambil domisili ditempat kuasa hukumnya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ismail, SH, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL, SH & REKAN, berkantor di Jl. P. Antasari No. 07 RT 16 Kelurahan Sumber Rejo – Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Februari 2010, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat serta hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; Membaca surat pernyataan banding/Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna; Membaca
pula
Relas
pemberitahuan
untuk
memeriksa
berkas
perkara
banding/inzage (PBT,B4) Nomor 1109/Pdt.G/2009/PA Bpp telah disampaikan kepada kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 8 Juli 2010 dan kepada Pembanding/Tergugat tanggal 9 Juli 2010, yang oleh Pembanding /Tergugat datang memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 23 Juli 2010, sedang Terbanding/Penggugat tidak datang memeriksa berkas perkara banding berdasarkan berita acara kuasa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding Nomor 1109/Pdt.G/2009/PA.Bpp pada tanggal 23 Juli 2010; Setelah membaca dan mempelajari pula hasil sidang tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang termuat dalam Berita Acara persidangan Nomor
1109/Pdt.G/2009/PA. Bpp, yang persidangannya dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2010; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip
semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Balikpapan Nomor 1109/Pdt.G/2009/PA. Bpp. tanggal 17 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1431 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu : 2.1. 1 (satu) unit rumah type 6 di atas tanah berukuran lebih kurang 120 m2 terletak di KOTA BALIKPAPAN dengan batas-batas : - Sebelah Utara
: Rumah WARGA
- Sebelah Selatan
: Rumah WARGA
- Sebelah Barat
: Jalan Perumahan
- Sebelah Timur
: Tanah milik WARGA
2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tahun 2000 dengan STNK dan BPKB atas nama Penggugat; 2.3. Peralatan rumah tangga berupa: - 1 (satu) buah televisi merek Toshiba ukuran 21 (dua puluh satu) inch; - 1 (satu) buah televisi merek Sharp ukuran 21 (dua puluh satu) inch; - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp; - 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanken; - Seperangkat meja makan; 3. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat; 4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagaian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; 5. Tidak dapat menerima gugatan penggugat selebihnya; 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar
biaya perkara ini
sebesar
Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
Permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Tergugat/Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna
diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah kembali berkas perkara ini dan mempelajari Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pertama tanggal 18 Oktober 2010, maka majelis Hakim Banding tidak sependapat seluruhnya
dengan
pendapat
majelis
Hakim
tingkat
pertama
dan
akan
mempertimbangkan sendiri terhadap obyek sengketa a quo perkara ini; Menimbang, bahwa dalam surat perbaikan gugatan tanggal 25 Januari 2010 butir 3.1 sebuah bangunan rumah type 36 di atas tanah berukuran lebih kurang 120 m2 yang terletak dikomplek KOTA BALIKPAPAN, diperoleh secara kredit pada tahun 2004 dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut Hakim Banding berpendapat
bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan karena
kekhawatiran/dugaan bahwa Tergugat/Pembanding akan menjual/memindah tangankan obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam surat perbaikan gugatan Penggugat tanggal 25 Januari 2010 butir 3.1, 3.2 dan 3.3 tidak terbukti ditambah dengan status obyek sengketa berupa satu unit rumah type 36 sebagaimana tercantum dalam surat gugatan butir 3.1 dibeli dengan cara kredit dan masih belum lunas pembayarannya serta sertifikat tanda bukti hak guna bangunan juga sedang dijaminkan di PT Bank Mandiri, oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa khusus terhadap obyek sengketa yang tercantum dalam surat perbaikan gugatan tanggal 25 Januari 2010 butir 3.1 berupa sebuah rumah type 36 diatas tanah berukuran kurang lebih 120 m2 yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, maka setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dan pengakuan Tergugat/Pembanding, Hakim Banding mendapatkan faktafakta sebagai berikut : -
Bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah terikat dalam perkawinan yang sah ;
-
Bahwa pembelian terhadap rumah dan tanah tersebut dilakukan secara angsuran melalui
Bank
Mandiri
dan
sampai
terjadinya
perceraian
antara
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pembayarannya belum lunas ; -
Bahwa
sertifikat
tanda
bukti
hak
atas
obyek
tersebut
atas
nama
(Tergugat/Pembanding) ; Menimbang, bahwa
mengenai pembayaran uang muka dan pembayaran
kelebihan tanah/penambahan luas tanah ternyata antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hanya ada perbedaan angka yang tidak signifikan, terhadap uang muka Penggugat/Terbanding hanya mengklaim sebesar Rp. 7.000.000,sedangkan Tergugat/Pembanding menyebutkan jumlah sebesar Rp. 7.500.000,-, sedangkan untuk pembayaran kelebihan tanah Penggugat/Terbanding menyebutkan
jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- dan Tergugat/Pembanding menyebutkan jumlah sebesar Rp. 6.250.000,- ; Menimbang, bahwa ternyata ada perbedaan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam menghitung nilai harta bersama berupa rumah dan tanah tersebut pada surat gugat butir 3.1, dimana menurut penghitungan Penggugat/Terbanding nilai harta bersama dari obyek sengketa butir 3.1 adalah sebesar Rp. 37.125.560,- sedangkan menurut Tergugat/Pembanding nilainya adalah sebesar Rp. 32.454.810,-, ada selisih/perbedaan nilai sebesar Rp. 4.670.750,- ; Menimbang, bahwa dari cara penghitungan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ternyata ada persamaan disamping adanya perbedaan, adapun yang sama adalah nilai angsuran bulanan sebanyak 24 x Rp. 638.565,- = Rp. 15.325.560,- dan pasang siring sebesar Rp. 7.000.000,-, sedangkan perbedaannya ada didalam uang muka, pembayaran kelebihan tanah/penambahan luas tanah dan pendapatan sewa rumah ; Menimbang, bahwa penghitungan Penggugat yang memasukkan pendapatan sewa rumah sebesar Rp. 1.800.000,- menurut Hakim banding adalah tidak tepat karena andaikata benar ada pendapatan sewa sejumlah itu tidak dapat dimasukkan untuk menambah nilai harta bersama berupa rumah dan tanah tersebut, kecuali kalau dapat dibuktikan bahwa uang sejumlah Rp.1.800.000,- telah digunakan/dialokasikan untuk keperluan renovasi rumah, oleh karena tidak terbukti uang tersebut dipergunakan untuk renovasi rumah maka uang sewa sebesar Rp. 1.800.000,- harus dikeluarkan dari nilai harta bersama berupa rumah dan tanahnya tersebut diatas ; Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan jumlah tersebut maka perlu dipastikan jumlah manakah yang akan ditetapkan dalam menentukan nilai harga harta bersama dari rumah dan tanahnya tersebut diatas ; Menimbang, bahwa dengan demikian nilai harta bersama yang harus dibagi dua dari harta yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan butir 3.1 adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa bangunan rumah type 36 tersebut di atas beserta tanahnya setelah dibayar kelebihan tanah dan renovasi pasang siring sampai terjadinya perceraian pada tanggal 18 Desember 2006 menurut Penggugat dalam surat perbaikan gugatan tanggal 25 Januari 2010 setelah dikeluarkan uang sewa rumah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya berjumlah Rp 35.325.560,- ( tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah ), sedang menurut Tergugat dalam surat jawaban tertulisnya tanggal 5 Februari 2010 berjumlah Rp 32.454.810,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).Hal tersebut terjadi selisih penilaian karena perhitungan DP. (uang muka) dan biaya penambahan luas tanah;
Menimbang,
bahwa
walaupun
antara
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding terjadi selisih perhitungan dalam memberikan nilai terhadap pembayaran rumah kredit yang dimaksud di atas, namun Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah menunjukkan bahwa biaya pembayaran rumah kredit tersebut sampai terjadinya perceraian pada tanggal 18 Desember 2006, dan kedua belah pihak ingin membagi masing-masing pihak separuh-separuh, hal itu menjadi petunjuk bahwa biaya pembayaran kredit rumah tersebut adalah merupakan harta bersama, karena itu pembayaran rumah kredit tersebut sampai terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebesar : 1. DP (uang muka)
Rp. 7.000.000,-
2. Angsuran perbulan a.Rp. 638.565,- dihitung sejak perolehan hingga putusan tertanggal 8 Oktober 2006, 24 bulan x Rp.638.565,-
Rp. 15.325.560,-
3. Kelebihan harga tanah yang dibayar oleh Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri
Rp.
6.000.000,-
4. Renovasi Pasang siring dibayar pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri Jumlah
Rp. 7.000.000,Rp. 35.325.560,-
adalah merupakan harta bersama sebesar Rp 35.325.560,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang harus dibagi dua, separuh bagian Penggugat/Terbanding dan separuh lainnya adalah bagian Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa sesuai bukti T.11 Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2293 yang diterbitkan pada tanggal 2-9-2004 yang walaupun tidak di Nazegelen dan belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, akan tetapi
didukung
oleh
pengakuan
dari
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding, maka sudah sepantasnya Tergugat/Pembanding yang atas namanya memiliki rumah kredit tersebut dan sewajarnyalah Tergugat/Pembanding yang menanggulangi dan memberikan separuh nilai dari pembayaran kredit rumah tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding; Menimbang, bahwa perihal klaim Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa uang muka sebesar Rp. 7.500.000,- diperoleh dari pinjaman uang muka KPR bagi peserta Jamsostek dan dana penambahan luas tanah sebesar Rp. 6.250.000,diperoleh dari pinjaman pihak ketiga, maka Hakim banding berpendapat bahwa hutang tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi nilai uang yang telah dikeluarkan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran sampai terjadi perceraian dan lain-lain yang jumlahnya telah ditetapkan diatas, karena setelah dibagi dua maka Tergugat/Pembanding yang melanjutkan pembayaran angsuran dan selanjutnya akan memiliki rumah dan tanah tersebut diatas yang nilai dan harganya
tentu
akan
mengalami
kenaikan,
maka
sebagai
konpensasi
karena
Penggugat/Terbanding tidak ikut menikmati kenaikan harga /nilai rumah dan tanah tersebut, Hakim banding berpendapat adalah wajar apabila hutang-hutang ke pihak ketiga sebagaimana didalilkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidak dibebankan kepada Penggugat/Terbanding tetapi dibebankan kepada Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa perihal harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam surat perbaikan gugatan tanggal 25 Januari 2010 butir 3.2 dan 3.3 berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tahun 2000 dan peralatan rumah tangga sebanyak 6 item Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa akan tetapi dalam amar putusan poin 2.3.ternyata Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan seluruh item harta bersama yang berupa peralatan rumah tangga yang berjumlah 6 item sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat/Pembanding, karena dalam diktum putusan poin 2.3 tersebut ada satu item yang tidak dicantumkan yaitu seperangkat kursi tamu ; Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding yang menuntut Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat-syarat hukum perlu dilengkapi dengan pertimbangan hukum yang lebih jelas, oleh karenanya Hakim banding akan menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri seperti berikut ini ; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam perkara ini berisi tuntutan agar Tergugat/Pembanding menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding setengah bagian dari harta bersama yang menjadi haknya Penggugat/Terbanding dan tuntutan lainnya yang berisi perintah/penghukuman agar pihak Tergugat/Pembanding membayar sejumlah uang kepada Penggugat/Terbanding, yang bilamana tuntutantuntutan tersebut dikabulkan maka putusannya akan berupa putusan condemnatoir yang isi putusannya dapat dikatagorikan sebagai putusan penghukuman membayar sejumlah uang, padahal menurut ketentuan pasal 611a ayat 1 Rv putusan dwangsom tidak boleh dijatuhkan dalam putusan penghukuman membayar sejumlah uang, oleh karena itu tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara ini harus ditolak ; Menimbang, bahwa perihal tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij Vooraad), Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima, karena menurut Hakim
banding seharusnya tuntutan tersebut ditolak dengan alasan sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa terlepas apakah tuntutan tersebut memenuhi syarat atau tidak,
untuk
menghindari
timbulnya
permasalahan
yang
tidak
mudah
penyelesaiannya dikemudian hari bilamana tuntutan tersebut dikabulkan, maka Hakim banding berpendapat bahwa tuntutan uit voerbaar bij voraad tersebut patut ditolak; Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim pertama dalam hal pembebanan biaya perkara dimana telah membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng; Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan kembali dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan dinyatakan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1109/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 17 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1431 H, dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimana pasal tersebut tidak dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, sedangkan menurut penjelasan atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain ”penyelesaian harta bersama”; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa harta bersama maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan meskipun Undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang besarnya dihitung sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI - Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima; - Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Balikpapan
Nomor
1109/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 17 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1431 H; DENGAN MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ; 2. Menetapkan harta-harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu : 2.1. Nilai pembayaran kredit rumah dan tanah sampai terjadinya perceraian tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 35.325.560,- ( tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah); 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tahun 2000 dengan STNK dan BPKB atas nama Penggugat ; 2.3. Peralatan rumah tangga berupa : - 1 (satu) buah televisi merek Toshiba ukuran 21 (dua puluh satu) inch ; - 1 (satu) buah televisi merek Sharp ukuran 21 (dua puluh satu) inch ; - 1 (satu) buah kulkas merek Sharp ; - 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanken ; - Seperangkat meja makan ; - Seperangkat kursi tamu ; 3. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut di atas pada point 2, seperdua menjadi hak Penggugat/Terbanding dan seperdua menjadi hak Tergugat/Pembanding; 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan ½ x Rp 35.325.560,- = Rp 17.662.780,- ( tujuh belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah ) kepada Penggugat/Terbanding; 5. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut pada point 2.2 dan 2.3 sesuai bagian masing-masing, dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang
tersebut
dibagi
dua
antara
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding; 6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya; 7. Membebankan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
tingkat
Demikian perkara ini diperiksa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2010/PTA.Smd. tanggal 23 Agustus 2010, oleh Drs.H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., sebagai Ketua Sidang, Drs.H. Muhyiddin, M.H., dan Drs.H. Rusdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1432 Hijriyah, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. Hafid Laoding, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H Misbachul Munir, SH, dan Drs. H. Mohammad Bastoni, SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Surat Penetapan Nomor: 40/Pdt.G/2010/PTA.Smd. tanggal 20 Desember 2010, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan didampingi oleh Hj. Siti Umi Habibah Maryam,SHI sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara; Ketua Majelis,
ttd H.Hafid Laodeng, SH. Hakim Anggota,
Hakim Anggota
ttd
ttd
Drs.H. Misbachul Munir, SH.
Drs. H.Mohammad Bastoni, SH. Panitera Pengganti, ttd Hj. Siti Umi Habibah Maryam, SHI
Perincian biaya : -
Biaya Proses Redaksi Meterai Jumlah
: Rp 139.000,00 : Rp 5.000,00 : Rp 6.000,00 : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Samarinda, 14 Pebruari 2011 Disalin Sesuai Aslinya Wakil Panitera,
Drs.H. Jamaluddin.
