SALINAN PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2011/PTA Smd.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan wakaf yang diajukan oleh : H A Roesli Haroen, selaku Nazhir Masjid at-Taqwa,
bertempat tinggal di Jalan
Diponegoro, RT 15, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan,
yang memberi kuasa kepada Alex Chandra, SH, SE,
M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum, alamat Jalan KH Agus Salim RT. 19 Nomor 1 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, tergugat I/pembanding I; Yayasan Al-Khairat Tarakan,
beralamat di Jalan Diponegoro RT. 14 Kecamatan
Tarakan Tengah, Kota Tarakan, yang memberi kuasa kepada Alex Chandra, SH,SE, M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum, alamat Jalan KH Agus Salaim Rt. 14 Nomor 1 Tarakan Tengah, Kota Tarakan, tergugat IV/pembanding II; Melawan Ibnu Hajar bin Suppu, umur 58 tahun, pekerjaan swasta, Diponegoro RT. 14 Nomor 16,
bertempat tinggal di jalan
Kelurahan Sebengkok,
Kecamatan
Tarakan Tengah, Kota Tarakan, penggugat /terbanding; Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah (dahulu termasuk Kecamatan Tarakan Barat), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Tergugat II / Turut Terbanding I; Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kota Tarakan, beralamat di gedung Gabungan Dinas-Dinas jalan Jenderal Sudirman, Kota Tarakan, Tergugat III / Turut Terbanding II;
Halaman 1 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
K.H. Zainuddin Dalila, Pengurus Yayasan al-Khairat, beralamat di Jalan Diponegoro Rt.14 Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Tergugat V / Turut Terbanding III; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 80/Pdt.G/2010/PA.Trk. tanggal 8 November 2010 M., bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1431 H. yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut : MENGADILI DALAM EKSEPSI: -
Menolak eksepsi para Tergugat;
DALAM REKONPENSI : -
Menolak gugatan tergugat III sebagian dan menerima sebagian lainnya;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan para Penggugat bernama : 2.1.
Mastura binti Suppu
2.2.
Masdjidi bin Suppu
2.3.
Ibnu Hajar bin Suppu
2.4.
Marwiyati binti Suppu
2.5.
Suriyati binti Suppu
2.6.
M. Zaini bin Suppu, dan
2.7.
Hj. Siti Norma binti Suppu;
adalah ahli waris dari almarhum SUPPU dengan almarhumah KALSUM binti BATJO OENGKANG;
Halaman 2 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
3. Menyatakan tanah seluas 1.341,64 m2 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas : -
Sebelah utara dengan tanah milik Ibnu Hajar;
-
Sebelah timur dengan sungai kecil;
-
Sebelah selatan dengan Masjid at-Taqwa, dan
-
Sebelah barat dengan tanah watas;
adalah milik penggugat selaku ahli waris Kalsum binti Batjo Oengkang; 4. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N2/023/K.2/1992 tanggal 23 Maret 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), Kota Tarakan tidak sah; 5. Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor
381, tanggal 2 Januari 1993 yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat; 6. Menyatakan tanah yang berdiri di atasnya Masjid Jami at-Taqwa adalah “tanah wakaf” dari : - Mustaqim, diperoleh tahun 1930, dan - Kalsum binti Batjo Oengkang, diperoleh tahun 1985; 7. Memerintahkan Tergugat I (H.A. Roesli Haroen) selaku nadzir atau kepada yang kuasa untuk itu untuk mengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti Ikrar Wakaf / Akta Ikrar Wakaf sesuai diktum 6 di atas sesuai ketentuan yang berlaku; 8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah seluas 1.341,64 m2 dengan batas-batas : - Sebelah utara dengan batas tanah milik Ibnu Hajar; - Sebelah timur dengan batas sungai kecil; - Sebelah selatan dengan batas Masjid at-Taqwa, dan - Sebelah barat dengan batas tanah watas; kepada Penggugat, atau membayar / membeli dengan nilai yang patut sesuai kesepakatan kedua pihak;
Halaman 3 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
9. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 10. Menolak gugatan penggugat selebihnya; DALAM PROVISI -
Menolak gugatan penggugat; Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan
Agama Tarakan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 pihak tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat I/pembanding I dan Tergugat IV/Pembanding II, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, serta kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbanding yang telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tergugat I /pembanding I dan tergugat IV / pembanding II diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta
memenuhi
syarat-syarat
menurut
ketentuan
perundang-undangan,
maka
permohonan tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 80/Pdt.G/2010/PA.Trk, berita acara pemeriksaan hakim tingkat pertama dan memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberi pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini; Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat IV/Pembanding II telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Halaman 4 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
maka oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dari putusan ini; Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding tersebut dalam perkara nomor 80/Pdt.G/2010/Pa.Trk
dapat diklassifikasikan dalam perkara
pembatalan wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga karena itu dalam perkara
a quo Pengadilan Tinggi Agama akan
memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut ini; Dalam Provisi Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya sepanjang mengenai gugatan provisi adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama
dapat menyetujui dan
mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya amar putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan; Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa karena Tergugat I dalam jawabannya
meragukan akan
kedudukan Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris dari almarhumah Kalsum binti Batjo Oengkang dan memohon
kepada majelis hakim untuk menyatakan atau
menetapkan bahwa Penggugat (Ibnu Hajar bin Suppu) adalah bukan ahli waris dari almarhumah Kalsum binti Batjo Ongkang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama; Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam
putusannya, Pengadilan Tinggi
Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya
sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama dapat
dikuatkan; Halaman 5 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang hubungan hukum (kekerabatan) antara Penggugat dengan almarhumah Kalsum binti Batjo Oengkang untuk menetapkan adanya legal standing yang tepat
serta pertimbangan
mengenai status tanah seluas 3.025 m2 telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya petitum Penggugat point 2 patut dikabulkan dengan menetapkan : 1. Mastura binti Suppu; 2. Masdjidi bin Suppu; 3. Ibnu Hajar bin Suppu; 4. Marwiyati binti Suppu; 5. Suriyati binti Suppu; 6. M. Zaini bin Suppu; dan 7. Hj. Siti Norma binti Suppu adalah ahli waris dari almarhum SUPPU dengan almarhumah KALSUM binti ONGKANG; dan menyatakan pula tanah seluas 1.341,64 m2 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma enam pulu empat meter persegi) dengan batas-batas : -
Sebelah utara dengan tanah milik Ibnu Hajar;
-
Sebelah timur dengan sungai kecil;
-
Sebelah selatan dengan Masjid at-Taqwa, dan
-
Sebelah barat dengan tanah watas
adalah milik Penggugat selaku ahli waris Kalsum binti Batjo Oengkang; Menimbang, bahwa walaupun petitum gugatan point 2 dikabulkan karena menyangkut soal kewarisan sedangkan perkara a quo adalah perkara pembatalan wakaf, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang memuat petitum tersebut dalam amar putusannya. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hubungan hukum (kekerabatan) antara Penggugat/Terbanding
dengan almarhumah
Kalsum binti Batjo Oengkang serta pernyataan tentang sahnya harta sengketa sebagai Halaman 6 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
warisan dari orang tuanya
cukuplah
ditetapkan dalam pertimbangan hukum saja,
sehingga karenanya amar putusan point 2 dan point 3 haruslah dianggap tidak ada; Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat point 3 yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut dengan nomor N.2/023/K.2/tahun 1992 adalah cacat hukum dan batal demi hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya amar putusan point 4 dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa petitum gugatan point 3 dengan point 6 berkaitan erat karena terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tertanggal 2 Januari 1993 atas nama Nazhir H A Roesli Haroen adalah berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor N.2/023/K.2/tahun 1992 yang tidak memenuhi syarat formil , tidak menyebut siapa wakif, siapa Nazhir dan berapa ukuran panjang, lebar dan luas tanah wakaf tersebut sehingga dengan batalnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf tersebut dengan sendirinya Sertifikat Hak Milik Nomor 381 batal pula. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya
dapat
menyetujui
pertimbangan
hakim
tingkat
pertama
sebagai
pertimbangannya sendiri, sehingga karenanya amar putusan point 5 dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa petitum gugatan point 4 yang memohon agar Tergugat I selaku Nazhir Masjid at-Taqwa dihukum untuk menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah guna melakukan permohonan pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang baru pada tanah wakaf seluas bangunan Masjid at-Taqwa adalah tidak tepat, karena kedudukan Tergugat I selaku nazhir berakhir dengan sendirinya dengan batalnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor N.2/023/K.2/tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama nazhir HA Roesli Haroen. Apabila dikehendaki adanya Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Hak Milik yang baru maka Penggugat/Terbanding sendiri sebagai pemilik harta yang hendak diwakafkan harus memulai mengurusnya sesuai tata cara mewakafkan yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik , jo. Pasal 223 dan Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 17 s/d Pasal 21 dan Pasal 32 s/d Pasal 35 Undang-Undang Halaman 7 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian petitum gugatan point 4 tersebut tidak mempunyai dasar dan karenanya harus ditolak sehingga amar putusan hakim tingkat pertama point 7 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan; Menimbang, bahwa petitum gugatan point 5 dan point 7 yang memohon agar majelis hakim menghukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan permohonan pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang baru dan kepada Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Tarakan untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf yang baru atas tanah wakaf seluas bangunan Masjid at-Taqwa adalah tidak tepat. Kedua instansi tersebut adalah institusi bersifat pelayanan yang secara otomatis berkewajiban melayani untuk proses urusan yang diajukan kepadanya. memperoleh
Akta
Seperti dipertimbangkan di atas bahwa proses awal untuk Ikrar
Penggugat/Terbanding
Wakaf
dan
Sertifikat
Wakaf
adalah
dimulai
oleh
sendiri dan kemudian diproses oleh instansi terkait sesuai
kewenangan masing-masing yang walaupun tidak dihukum
tetap berkewajiban
melaksanaknnya. Dengan demikian petitum gugatan point 5 dan point 7 tersebut tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa petitum gugatan point 8, point 9 dan point 10 karena saling berkaitan erat sebagai satu kesatuan sehingga akan dipertimbangkan sekaligus. Petitum gugatan tersebut pada intinya adalah memohon agar majelis hakim menghukum Penggugat I untuk mengembalikan tanah ukuran panjang 49 m2 dan lebar 32 m2 luas 1.568 m2 dalam keadaan kosong dan baik yang selama ini dikuasai Penggugat I dengan cara menggabungkannya dengan Sertifikat Wakaf padahal terbukti bukan bagian dari wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid at-Taqwa dan kemudian Tergugat IV dan Tergugat V membangun sekolah Yayasan al-Khairat di atasnya. Petitium gugatan tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan hakim tingkat pertama dengan cermat dan berkesimpulan bahwa tanah tersebut terbukti merupakan milik penggugat yang dikuasai Tergugat I dengan melawan hukum dan luas tanah tersebut setelah diadakan diccente terbukti hanya seluas 1.341,64 m2;
Halaman 8 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui kesimpulan hakim tingkat pertama tersebut. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui sepenuhnya rumusan amar putusannya point 8 ketika menambahkan di akhir amar tersebut kalimat : “… atau membayar / membeli dengan nilai yang patut sesuai kesepakatan kedua pihak”. Amar seperti itu tidak ada dimintakan dalam posita maupun petitum gugatan. Padahal menurut prinsip mengadili, hakim hanya dbenarkan mengabulkan gugatan sepanjang yang diminta penggugat (ultra petita partium); Menimbang, bahwa Pengadilan Tingga Agama dapat memahami tinjauan ke depan majelis hakim tingkat pertama betapa sulitnya melaksanakan (eksekusi) putusan bilamana sesuai petitum penggugat saja yaitu agar tanah sengketa tersebut diserahkan dalam keadaan kosong padahal di atasnya telah dibangun lembaga pendidikan Yayasan al-Khairat yang sudah eksis dalam kegiatannya , sehingga hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengkaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang belum tentu tepat bila dihadapkan dengan rasa
keadilan dan kepastian hukum; Menimbang, bahwa kesulitan yang dibayangkan hakim tingkat pertama tersebut perlu diberikan solusi pemecahannya. Pertama, ketika Penggugat mengetahui putusan ini bahwa tanah sengketa sudah jelas adalah miliknya, tidak tertutup kemungkinan dengan melalui upaya kekeluargaan Penggugat/Terbanding dengan rela mewakafkan tanah tersebut dengan Penggugat/Terbanding sendiri sebagai wakifnya. Kedua, jika Penggugat/Terbanding tidak mewakafkan tanahnya tersebut dan menghendaki supaya dikembalikan secara fisik kepadanya dalam keadaan kosong padahal sudah ada bangunan sekolah di atasnya,
undang-undang telah memberi jalan keluar sesuai
ketentuan Pasal 225 HIR / Pasal 259 R.Bg pihak yang menang incasu Penggugat/Terbanding dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan agar putusan dinilai dengan sejumlah uang (lihat M. Yahya Harahap, SH : Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua); Menimbang, bahwa karena petitum gugatan point 8, point 9 dan point 10 dipertimbangkan secara bersamaan sehingga amar putusanpun menjadi satu. Agar Halaman 9 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
Tergugat IV dan Tergugat V dan bahkan pihak lain yang terkait dapat tunduk pada putusan, maka perlu dirumuskan suatu
amar putusan yang menjangkau semuanya
seperti amar putusan Pengadilan Tinggi Agama berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat/Terbanding point 8, point 9 dan point 10 sangat beralasan karenanya patut dikabulkan; Menimbang, bahwa amar putusan hakim tingkat pertama point 6 karena telah dipertimbangkan dengan cermat dan terbukti adanya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil sebagai pendapat sendiri, dan dengan menyatakan dan menetapkan bahwa tanah yang berdiri di atasnya Masjid at-Taqwa adalah tanah wakaf dari : 1. Mustaqim, diperoleh tahun 1930; dan 2. Kalsum binti Oengkang, diperoleh tahun 1985. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama ketika memuatnya dalam amar putusan disebabkan hal itu tidak ada diminta dalam posita ataupun petitum gugatan, tetapi cukup dimuat dalam pertimbangan hokum saja, dan karenanya amar putusan point 6 tersebut harus dianggap tidak ada; Menimbang, bahwa amar putusan hakim tingkat pertama Dalam Rekonpensi sepanjang yang ditelusuri
dan dicermati Pengadilan Tinggi Agama dalam barkas
perkara a quo tidak ditemukan adanya gugatan rekonpensi. Kalaupun dalam jawaban pihak tergugat IV dan tergugat V ada yang bernada gugat balik akan tetapi karena tidak dirumuskan sebagaimana mestinya suatu gugatan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak ada rekonpensi dalam perkara a quo karenanya amar putusan Dalam Rekonpensi harus dianggap tidak ada; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan amar putusan
hakim tingkat pertama yang membebankan kepada Penggugat dan para
tergugat
secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara. Sesuai
ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR / Pasal 192 ayat (1) R.Bg. “Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya Halaman 10 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
perkara”, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena yang dinyatakan kalah dalam perkara a quo adalah para tergugat, maka sebab itu biaya perkara haruslah ditanggung oleh para tergugat, dan karenanya amar putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah diperbaiki; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama; Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILI -
Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I /Pembanding I dan Tergugat IV / Pembanding II dapat diterima;
-
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tarakan tanggal 8 November 2010 M., bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1431 H., Nomor 80/Pdt.G/2010/PA.Trk yang dimohonkan banding, sehingga secara keseluruhan berbunyi :
Dalam Provisi -
Menolak gugatan penggugat;
Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N.2/023/K.2/1992, tanggal 23 maret 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), Kota Tarakan, tidak sah;
Halaman 11 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
3. Menyatakan demi hukum bahwa Sertifikat Wakaf Nomor 381, tanggal 2 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat; 4. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanah sengketa seluas 1.341,64 m2 dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan kembali tanah seluas 1.341,64 m2, dengan batas-batas : -
sebelah utara dengan batas tanah milik Ibnu Hajar;
-
sebelah timur dengan batas sungai kecil;
-
sebelah selatan dengan batas Masjid at-Taqwa, dan
-
sebelah barat dengan batas tanah watas
kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik; 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama yang dihitung sebesar Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Dan menghukum pula para Tergugat/para Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, H Hafid Laodeng, S.H. dan Drs. H. Taufiq Ismail, SH. masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh H. Abd. Wahid, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Halaman 12 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
Ketua Majelis,
Ttd. Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
H. Hafid Laoding, S.H.
Drs. H., Taufiq Ismail, SH Panitera Pengganti,
Ttd. H. Abd. Wahid, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1. Meterai
: Rp 6.000,-
2. Redaksi
: Rp
3. Pemberkasan
: Rp 139.000,-
Jumlah
5.000,-
: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Samarinda, 10 Maret 2011 Disalin sesuai aslinya Panitera,
Drs. M. Darman Rasyid, S.H, M.H.
Halaman 13 dari 13 halaman Put. No.1/ Pdt.G/2011/PTA.Smd
