PTA Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P UT U S AN Nomor 29/Pdt.G/2016/PTA Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan waris antara : 1. Pembanding I, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I; 2. Pembanding II, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II; 3. Pembanding III, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III; Dalam hal ini Penggugat I, II dan III telah memilih kediaman hukum (Domicilie) di tempat kuasanya

Drs. H. Abdul Rokhim, SH. M.Hum dan Firdaus, SHI,

Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016. semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding; Melawan

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PTA.Smd

1. Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda. sekaligus mewakili anaknya yang belum dewasa Xxxx, umur 11 tahun; Yang dalam hal ini telah memilih kediaman hukum (Domicilie) di tempat kuasanya H. Idrus Arsuni, S.H. dan Samhadi Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Gunung Cermai No. 7 Telp. (0541) 736927, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding; 2. Turut Terbanding I, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxx kota Samarinda, semula sebagai

Turut

Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I; 3. Turut Terbanding II, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxx kota Samarinda, semula sebagai

Turut

Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II; 4. Turut Terbanding III, umur 36 Tahun, agama Islam,

pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Xxxx kota Samarinda, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III; 5. Turut Terbanding IV, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxx kota Samarinda, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding IV; 6. Turut Terbanding V, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxx kota Samarinda, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding V; Yang dalam hal ini Turut Tergugat I. Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V telah memilih kediaman hukum (Domicilie) di tempat kuasanya

Robert Nababan, S.H., M.H., M. Gazali Heldoep, S.H., M.H.,

Said Asril, S.H., Sabam M. M. Bakara, S.H., Yonata Tandi Layuk, S.H. dan Parulian Siregar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Robert Nababan & Rekan, beralamat di Jalan PM. Noor – Komplek Pondok Surya Blok


CB No. 12A, Samarinda, Kalimantan Timur sebagai kuasa hukum masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, semula sebagai

Para

Turut Tergugat sekarang sebagai Para Turut Terbanding; Melawan Turut Terbanding VI, umur 47 tahun, pekerjaan swasta, bertempat dinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, Yang dalam hal ini memilih kediaman hukum (Domicilie) di tempat kuasanya H. HERMANTO, SH., AKRAM ZAINI, SH., dan ABDUL HADI, SH, Para Advokat Dan Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Batu Alam Permai Jalan Anggrek Narinda No. 68 RT 41, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya semula sebagai Pemohon Intervensi sekarang sebagai Turut Terbanding VI; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca berkas perkara banding; Setelah membaca putusan perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan para turut Tergugat dengan surat gugatannya tanggal

07 Maret 2016 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 7 Maret 2016 dengan Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Smd, dengan mengemukakan dalil dalil sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat I

telah melangsungkan pernikahan menurut

Agama Islam dengan Xxxx pada tahun 1989, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut: -

Bahwa yang menikahkan adalah Xxxx;


-

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Xxxx (Ayah Kandung Penggugat );

2.

-

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxx;

-

Mahar berupa Seperangkat alat Sholat;

Bahwa pada saat menikah Penggugat I berstatus janda, sedangkan Xxxx berstatus duda, dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak:

3.

2.1.

Turut Terbanding I;

2.2.

Turut Terbanding II;

2.3.

Turut Terbanding III;

2.4.

Turut Terbanding IV;

2.5.

Turut Terbanding V;

Bahwa semasa dalam perkawinan antara Penggugat I dengan Xxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

4.

3.1.

Pembanding II;

3.2.

Pembanding III;

Bahwa disamping telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam perkawinan antara Penggugat I dengan Xxxx juga telah terkumpul harta benda yang merupakan harta bersama yakni: 4.1.

Sebidang tanah seluas 500 M2 (lima ratus Meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1141 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;

4.2.

Sebidang tanah seluas 500 M2 (lima ratus Meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1142 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;

4.3.

Sebidang tanah seluas 388 M2 (Tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1287 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;

4.4.

Sebidang tanah seluas 369 M2 (Tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1288 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;


5.

Bahwa walaupun Xxxx telah menikah dengan Penggugat I namun pada tahun 2006 Xxxx telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Terbanding ( Tergugat ). Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx;

6.

Bahwa sejak menikah antara Penggugat I dengan Xxxx hingga sampai meninggalnya Xxxx belum pernah bercerai;

7.

Bahwa obyek sengketa pada poin 4 butir 4.1. tersebut diatas pada tahun 2011 telah di pecah oleh Xxxx menjadi 4 (empat) surat yakni : 7.1.

Sebidang tanah dengan luas 125 M2 ( seratus dua puluh lima meter persegi) sesuai dengan HBG No. 1157 tahun 2011 dengan Nomor Induk Bidang 16.01.03.06.02564 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;

7.2.


7.3.


7.4.

Sebidang tanah dengan luas 125 M2 ( seratus dua puluh lima meter persegi) sesuai dengan HBG No. 1160 tahun 2011 dengan N.I.B. 16.01.03.06.02567 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;

8.

Bahwa begitu juga dengan obyek sengketa pada poin 4 butir 4.2. pada tahun 2011 telah di pecah oleh Xxxx Menjadi 4 (empat) surat yakni : 8.1.

Sebidang tanah seluas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) sesuai

dengan

HGB

No.

1161

tahun

2011

dengan

N.I.B.

16.01.03.06.02569 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;


8.2.


dengan

HGB

No.

1162

tahun

2011

dengan

N.I.B.

16.01.03.06.02570 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; 8.3.


dengan

HGB

No.

1163

tahun

2011

dengan

N.I.B.



dengan

HGB.

No.

1164

tahun

2011

dengan

N.I.B.

16.01.03.06.02572 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; 9.

Bahwa begitu juga dengan obyek sengketa pada poin 4 butir 4.3. tersebut di atas pada tahun 2013 telah di pecah oleh Xxxx menjadi 3 (tiga) surat yakni : 9.1.

Sebidang tanah seluas 132 M2 ( Seratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai N.I.B. 16.01.03.06.03528 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;

9.2.

Sebidang tanah seluas 132 M2 ( Seratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai

dengan

HGB

No.

1707

tahun

2013

dengan

N.I.B.


Sebidang tanah seluas 132 M2 ( Seratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai dengan sertipikat HGB. No. 1708 tahun 2013 dengan N.I.B. 16.01.03.06.03530 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;

10. Bahwa begitu juga dengan obyek sengketa pada poin 4 butir 4.4. tersebut diatas pada tahun 2013 telah d i pecah oleh Xxxx menjadi 3 (tiga) surat yakni :


10.1. Sebidang tanah seluas 131 M2 ( Seratus tiga puluh satu meter persegi ) sesuai N.I.B. 16.01.03.06.03532 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; 10.2. Sebidang tanah seluas 131 M2 ( Seratus tiga puluh satu meter persegi ) sesuai dengan HGB No. 1711 tahun 2013 dengan N.I.B. 16.01.03.06.03533 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; 10.3. Sebidang tanah seluas 146 M2 ( Seratus empat puluh enam meter persegi ) sesuai dengan HGB No. 1712 tahun 2013 dengan N.I.B. 16.01.03.06.03534 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; 11. Bahwa seluruh obyek sengketa pada poin 7 butir 7.1. s/d poin 8 butir 8.4 pada tahun 2012 tersebut diatas telah dibangun ruko 3 (tiga) lantai oleh Xxxx; 12. Bahwa seluruh obyek sengketa pada poin 9 butir 9.1. s/d poin 10 butir 10.3 pada tahun 2013 tersebut diatas telah dibangun ruko 3 (tiga) lantai oleh Xxxx; 13. Bahwa obyek sengketa pada poin 7 butir 7.4, poin 9 butir 9.2, butir 9.3. dan poin 10 butir 10.3. telah dijual oleh Xxxx kepada pihak ketiga; 14. Bahwa dengan demikian obyek sengketa pada saat ini yang belum terjual adalah poin 7 butir 7.1. s/d 7.3. poin 8 butir 8.1 s/d 8.4, poin 9 butir 9.1. dan poin 10 butir 10.1. 10.2. bahwa tanda bukti kepemilikan pada saat ini berada dalam penguasaan Tergugat; 15. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Januari 2016, Xxxx telah meninggal dunia dikarenakan sakit; 16. Bahwa pada saat meninggal dunia Xxxx ada meninggalkan ahli waris yakni: 16.1. Xxxx (istri / janda dari Xxxx); 16.2. Terbanding ( istri / janda dari Xxxx; ); 16.3. Turut Terbanding I; 16.4. Turut Terbanding II; 16.5. Turut Terbanding III; 16.6. Turut Terbanding IV;


16.7. Turut Terbanding V; 16.8. Pembanding II; 16.9. Pembanding III; 16.10. Xxxx; 17. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas alm. Xxxx juga meninggalkan ½ bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan dengan Penggugat I sebagaimana yang tertera pada poin 7 butir 7.1. s/d 7.3. poin 8 butir 8.1 s/d 8.4, poin 9 butir 9.1. dan poin 10 butir 10.1. 10.2 tersebut diatas; 18. Bahwa disamping meninggalkan ½ bagian atau 50 % (lima puluh persen) pada poin 16 tersebut diatas, pewaris juga meninggalkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa bangunan ruko 3 ( tiga ) lantai di atas obyek sengketa pada poin 7 butir 7.1. s/d 7.3. poin 8 butir 8.1 s/d 8.4, poin 9 butir 9.1. dan poin 10 butir 10.1., 10.2.; 19. Bahwa keseluruhan harta peninggalan pada poin 16 dan 17 adalah merupakan harta warisan dari alm. Xxxx yang belum pernah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya hingga sampai saat ini; 20. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat agar persoalan mengenai pembagian harta warisan dari alm. Xxxx diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan bagian masing-masing, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi para Penggugat kecuali permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda guna mendapat penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku incasu : Kompilasi Hukum Islam; 21. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari alm. Xxxx adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang timbul dari padanya; 22. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari alm. Xxxx, sehingga timbul kerugian yang diderita oleh para


Penggugat hal ini disebabkan karena para Penggugat tidak dapat menikmati haknya terhitung sejak bulan Januari 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya sampai dengan Tergugat bersedia menyerahkan bagian para Penggugat; 23. Bahwa disamping itu para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini; 24. Bahwa oleh karena adanya kehawatiran yang sangat serta ada dugaan keras bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa pada poin 7 butir 7.1. s/d 7.3. poin 8 butir 8.1 s/d 8.4, poin 9 butir 9.1. dan poin 10 butir 10.1., 10.2. tersebut diatas dari tanggungannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan para Penggugat, maka sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan mendapatkan kekuatan hukum tetap, untuk menjamin hak para Penggugat dalam pelaksanaan eksekusi, apabila gugatan para Penggugat dikabulkan, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut diatas; 25. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, banding, dan kasasi; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMER: 1.

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat I dengan

Xxxx secara

hukum Islam;


3.

Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada posita: 3.1. Pada poin 7 butir 7.1. dan 7.3; 3.2. Pada poin 8 butir 8.1. 8.2. 8.3. dan 8.4; 3.3. Pada poin 9 butir 9.1; 3.4. Pada poin 10 butir 10.1. dan 10.2; Adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Xxxx;

4.

Menetapkan menurut hukum bahwa bangunan ruko 3 (tiga) lantai di atas obyek sengketa pada poin 3 tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I, Xxxx dan Tergugat;

5.

Menetapkan menurut hukum bahwa ½ bagian atau 50 % dari obyek sengketa pada poin 3 serta ⅓ (satu pertiga) bagian pada poin 4 adalah merupakan hak milik Penggugat I;

6.

Menetapkan menurut hukum bahwa ½ bagian atau 50 % dari obyek sengketa pada poin 3 serta ⅓ (satu pertiga) bagian pada poin 4 adalah merupakan hak milik Xxxx;

7.

Menetapkan menurut hukum bahwa ⅓ (satu pertiga) bagian obyek sengketa pada poin 4 adalah merupakan hak milik Tergugat;

8.

Menetapkan menurut hukum bahwa Xxxx telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

9.

Menetapkan menurut hukum bahwa: 1.1.

Xxxx (Isteri);

1.2.

Terbanding (Isteri);

1.3.

Turut Terbanding I;

1.4.

Turut Terbanding II;

1.5.

Turut Terbanding III;

1.6.

Turut Terbanding IV;

1.7.

Turut Terbanding V;

1.8.

Pembanding II;

1.9.

Pembanding III;

1.10.

Xxxx;


Adalah ahli waris dari Alm. Xxxx; 10. Menetapkan menurut bahwa keseluruhan harta alm. Xxxx pada poin 6 adalah harta peninggalan dari alm. Xxxx; 11. Menetapkan bagian masing-masing untuk setiap ahli waris alm. Xxxx sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 12. Menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan ½ bagian atau 50 % dari harta bersama pada poin 3 dan poin 4 kepada Penggugat I; 13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / secara nyata maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual atau dilelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris; 14. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Tergugat bersedia menyerahkan bagian para Penggugat; 15. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini; 16. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, banding dan kasasi; 17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 9 Mei 2016

sebelum ada

jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan surat bertanggal 9 Mei 2016 Nomor 012/APH/AR/K/V/2016, perihal : Perbaikan surat gugatan tertanggal 7 Maret 2016, yang pokok-pokoknya sebagai berikut : Dalam Posita


1. Pada posita point 18 dan 19 sekarang diubah menjadi: 18. Bahwa disamping meninggalkan ½ bagian atau 50 % (lima puluh persen) pada poin 17 tersebut di atas, pewaris juga meninggalkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berupa bangunan ruko 3 (tiga) lantai di atas obyek sengketa pada pon 7, butir 7.1 s/d 7.3., poin 8 butir 8.1 s/d 8.4, dan poin 9 butir 9.1 dan poin 10 butir 10.1, 10.2.; 19. Bahwa keseluruhan harta peninggalan poin 17 dan 18 adalah merupakan harta warisan dari alm. Xxxx yang belum pernah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya hingga saat ini; 2. Dalam Provisi dahulu tidak ada, sekarang ditambah : Dalam Provisi : -

Memerintahkan

kepada

Tergugat

atau

para

turut

Tergugat

untuk

memberhentikan dari segala kegiatan yang ada di atas obyek sengketa tersebut sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap; Dalam Petitum 1. Pada point 3.1 sekarang diubah menjadi : 3.1. pada poin 7 butir 7.1., 7.2., dan 7.3.; 2. Pada point 10 sekarang diubah menjadi : 10. Menetapkan menurut hukum bahwa keseluruhan harta alm. Xxxx pada poin 6 adalah harta peninggalan dari alm. Xxxx; 3. Pada petitum point 12 dihapus, sehingga poin 13 menjadi poin 12 dan begitu seterusnya; 4. Pada petitum point 12 (semula point 13) sekarang diubah menjadi : 12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / secara nyata maka diserahkan kepada Kantor Lelang


Negara untuk dijual atau dilelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pemohon Intervensi telah mengajukan permohonan intervensi dengan surat permohonan tertanggal 20 April 2016. Pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi untuk menggabungkan diri dan atau campur tangan dalam perkara Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Smd yang masih dalam proses persidangan serta mengingat kepentingan Pemohon intervensi sebagai ikut memiliki harta benda yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Pembanding I dengan almarhum Xxxx dengan alasan-alsan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon intervensi adalah saudara kandung dari almarhum Haji Xxxx, yang disebut oleh Penggugat sebagai suami dalam perkara a quo; 2. Terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa harta bersama / warisan, antara Penggugat Pembanding I sebagai Penggugat I, dan Xxxx sebagai Penggugat II, serta Xxxx sebagai Penggugat III, melawan Terbanding dan sekaligus mewakili anaknya yang belum dewasa bernama XXXX sebagai Tergugat, dan Turut Terbanding I sebagai Turut Tergugat I, Xxxx sebagai Turut Tergugat II, Turut Terbanding III sebagai Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV sebagai Turut Tergugat IV, dan Turut Terbanding V sebagai Turut Tergugat V sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, berupa : 2.1. Sebidang tanah seluas 500 M2 (lima ratus Meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1141 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; 2.2. Sebidang tanah seluas 500 M2 (lima ratus Meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1142 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;


2.3. Sebidang tanah seluas 388 M2 (Tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1287 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; 2.4. Sebidang tanah seluas 369 M2 (Tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan HGB No. 1288 atas nama Xxxx, yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda; Selanjutnya dari 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dipecah-pecah menjadi beberapa bagian bidang tanah dengan masing-masing sertifikat hak guna bangunan, dan dari seluruh bidang tanah tersebut (2.1 s/d 2.4) telah dibangun ruko, berupa : a. Tanah dan bangunan Ruko (depan SMP N 7) Samarinda terdiri dari 8 (delapan) petak Ruko terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda. Dari 8 (delapan) Ruko tersebut telah terjual 2 (dua) petak Ruko, jadi yang tersisa 6 (enam) petak bangunan Ruko; b. Tanah dan bangunan Ruko (depan Xxxx) terdiri dari 6 (enam) petak bangunan Ruko terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda. Dari 6 (enam) Ruko tersebut telah terjual 4 (empat) petak Ruko, jadi yang tersisa 2 (dua) petak bangunan Ruko; Adapun terhadap 8 (delapan) petak bangunan Ruko tersebut dibangun di atas tanah sertifikat HGB nomor 1141 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) dan HGB nomor 1142 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi), demikian juga 6 (enam) petak bangunan Ruko tersebut dibangun di atas tanah sertifikat HGB nomor 1287 seluas 388M2 (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan HGB nomor 1288 seluas 369M2 (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi); 3. Bahwa terhadap objek tanah sertifikat HGB nomor 1141 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) dan HGB nomor 1142 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi), demikian juga 6 (enam) petak bangunan Ruko tersebut dibangun di atas tanah sertifikat HGB nomor 1287 seluas 388M2 (tiga ratus delapan puluh


delapan meter persegi) dan HGB nomor 1288 seluas 369M2 (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), yang ke empat sertifikat HGB tersebut atas nama Xxxx, yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dan selanjutnya sebagaimana disebut pada angka 2 butir 2.4 huruf a dan b tersebut, adalah merupakan milik bersama antara Pemohon Intervensi dengan almarhum Xxxx (kakak kandung Pemohon Intervensi) adapun kronologis pembelian tanah tersebut adalah sebagai berikut : - Bahwa sekitar pada tahun 1987 pemohon intervensi diminta oleh almarhum Xxxx untuk mengelola usaha hotel yang terletak di Jalan Xxxx, berhubung almarhum Xxxx tidak bisa membaca dan menulis, maka pemohon intervensi dipercayakan untuk melanjutkan pengelolaan usaha tersebut, dimana pada waktu pemohon intervensi sambil kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda; - Bahwa selama pemohon intervensi mengelola usaha hotel tersebut, pemohon intervensi mengembangkan usaha tersebut tidak hanya dibidang perhotelan tapi juga kebidang transportasi baik dalam kota maupun antar kota di Kalimantar Timur, diantaranya Trayek Samarinda – Balikpapan, Samarinda – Bontang, Samarinda – Muara Badak, Samarinda – Sangatta, Samarinda

–

Berau,

Samarinda

–

Tanjung

Selor

yang

awalnya

menggunakan badan usaha CV. Xxxx, kemudian berkembang menjadi lima perusahaan bus yaitu : CV. Xxxx, CV. Xxxx, CV. Xxxx, CV Xxxx dan CV. Xxxx, dengan unit kendaraan masing-masing badan usaha. Demikian juga pengurusan-pengurusan izin trayek, pembelian unit kendaraan bus melalui PT. Xxxx berbentuk chassis kemudian dikaresorikan di PT Xxxx, dan perjanjian sewa menyewa bus terhadap pihak ketiga pada beberapa perusahaan batu bara di Kalimantan Timur Pemohon Intervensi bertindak untuk mewakili badan usaha termasuk masalah keuangan semua berada dalam kendali dan dilakukan sendiri oleh Pemohon Intervensi; - Bahwa baru pada sekitar tahun 1993 Pemohon Intervensi membeli sebidang tanah seluas 1.000 M2 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima


puluh juta rupiah) dari pemilik Xxxx, dan pada sekitar tahun 1994 Pemohon Intervensi kembali membeli tanah dari Xxxx seluas 757 M2 (tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan letak kedua tanah tersebut di Jalan Xxxx Kota Samarinda; - Bahwa oleh karena usaha tersebut dikelola secara bersama-sama antara pemohon intervensi dengan almarhum Xxxx, maka pada waktu tanah tersebut disertifikatkan, tanah seluas 1.000 M2 dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu : sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1141 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) atas nama Xxxx, dan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1142 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi), atas nama Xxxx, demikian juga tanah seluas 757 M2 (tuju ratus lima puluh tuju meter persegi) dipecah menjadi 2 (dua) yaitu sertifikat HGB nomor 1287 seluas 388 M2 (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Xxxx, dan HGB nomor 1288 seluas 369 M2 (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Xxxx; 4. Bahwa sekitar tahun 2011 di atas tanah seluas 1.000 M2 (gabungan HGB 1141 luas 500 M2 dan HGB 1142 luas 500 M2) dibangun sebanyak 8 (delapan) Ruko sudah terjual dua ruko, saat ini sisa 6 (enam) petak ruko, adapun biaya pembangunan ruko tersebut diperoleh dari deposito bersama antara pemohon intervensi dengan almarhum Xxxx (kakak kandung pemohon intervensi) oleh karena itu untuk pencairan dana tersebut diperlukan specimen berdua (pemohon intervensi dan almarhum Xxxx); 5. Bahwa demikian juga pembangunan 6 (enam) petak ruko di tanah seluas 757 M2 (gabungan HGB 1287 luas 388 M2 dan HGB 1288 luas 369 M2) yang telah terjual empat petak ruko, saat ini sisa 2 (dua) petak ruko, biaya pembangunan ruko tersebut diperoleh dari hasil penjualan dua petak ruko di atas tanah seluas 1.000 M2 (gabungan HGB 1141 luas 500 M2 dan HGB 1142 luas 500 M2); Hingga saat ini bangunan ruko yang tersisa sebanyak 8 (delapan) petak ruko yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda;


6. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap obyek harta bersama / waris yang nota bene adalah bagian dari harta milik pemohon intervensi, maka pemohon intervensi mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang berjalan; 7. Bahwa pemohon intervensi mengajukan intervensi harus dapat masuk dan menggabungkan diri dan atau campur tangan dalam perkara nomor 0427/Pdt.G/2016/PA Smd guna membela kepentingan hukum pemohon intervensi dalam perkara a quo; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kepentingan hukum pemohon intervensi untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara a quo sangat beralasan hukum. Oleh karena itu, pemohon intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : - Mengabulkan permohonan intervensi dari pemohon

intervensi

untuk turut serta bergabung dalam perkara nomor 0427/Pdt.G/2016/PA Smd karena mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek sengketa; - Menetapkan pemohon intervensi sebagai pihak dalam perkara a quo; - Menetapkan menurut hukum, pemohon intervensi sebagai pengelola dan bagian dari kepemilikan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Penggugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 9 Maret 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa termohon intervensi I, II, III, (Penggugat I, II, III) menolak dengan tegas dalil serta argumentasi pemohon intervensi, kecuali yang nyata-nyata termohon intervensi I, II, III, akui kebenarannya; 2. Bahwa dalil pemohon intervensi pada poin 1 dan 2 adalah benar; 3. Bahwa termohon intervensi I, II, III, menolak dengan tegas dalil pemohon intervensi pada poin 3, oleh karena seluruh obyek sengketa adalah murni


merupakan harta bersama antara termohon intervensi I dengan Xxxx, dan tidak ada hubungannya dengan pemohon intervensi; 4. Bahwa benar sekitar tahun 1987 pemohon intervensi diminta oleh Xxxx untuk mengelola usaha hotel yang terletak di jalan xxxx, akan tetapi hotel tersebut bukan merupakan harta warisan dari orang tua Xxxx melainkan milik pribadi dari Xxxx, demi kesejahteraan keluarga besar dari Xxxx, maka Xxxx meminta kepada seluruh keluarga yang ada di Samarinda yang belum punya pekerjaan diminta oleh Xxxx untuk ikut membantu dalam mengelola hotel secara bersama-sama, dan setiap bulan mereka mendapat gaji dari Xxxx, termasuk juga pemohon intervensi; 5. Bahwa oleh karena pemohon intervensi merupakan adik kandung dari Xxxx, maka pemohon intervensi diberikan kepercayaan oleh Xxxx untuk mengelola keuangan. Dengan demikian posisi pemohon intervensi adalah sebagai karyawati, bukan sebagai pemilik sebagaimana dalil permohonan pemohon intervensi; 6. Bahwa menurut pengakuan pemohon intervensi, pemohon intervensi diminta oleh Xxxx untuk mengelola Hotel sejak tahun 1987, kalau memang benar bahwa obyek sengketa merupakan milik bersama antara pemohon intervensi dengan Xxxx, kenapa pada saat Xxxx masih hidup pemohon intervensi tidak pernah melakukan upaya hukum terhadap Xxxx, pemohon intervensi baru melakukan upaya hukum setelah Xxxx meninggal dunia. Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa posisi pemohon intervensi hanyalah merupakan karyawati pada usaha milik Xxxx; 7. Bahwa oleh karena posisi pemohon intervensi hanya merupakan karyawati dari usaha milik Xxxx, Maka apapun yang dibeli oleh Xxxx dari hasil usaha Hotel tidak dapat dikategorikan sebagai milik bersama antara Xxxx dengan pemohon intervensi; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka

termohon intervensi I, II, III,

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :




Menerima jawaban termohon intervensi I, II, III, untuk seluruhnya;



Menolak permohonan intervensi Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat telah

memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 16 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI. 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohonan Pemohon Intervensi tertanggal 20 Mei 2016, kecuali nyata-nyata memang Tergugat mengakui kebenarannya; 2. Bahwa Penggugat salah dan keliru mengajukan permohonan Intervensi No. 427/Pdt.G/2016/PA.Smd dikarenakan ini berkaitan dengan persoalan harta warisan, dan tidak ada kaitannya dengan ahli waris dengan Pemohon Intervensi; 3. Bahwa Pemohon Intervensi salah dan keliru mengajukan permohonan intervensi di Pengadilan Agama Samarinda, dikarenakan apabila Pemohon Intervensi mempunyai tuntutan hak terhadap harta dari alm. Xxxx lebih tepat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Samarinda bukan di Pengadilan Agama Samarinda karena hal ini pokok permasalahan adalah harta warisan dari alm. Xxxx; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Termohon Intervensi IV (Tergugat) dalam eksepsi di atas mohon termuat dan terulang kembali secara utuh dalam jawaban pokok perkara sekarang ini; 2. Bahwa Termohon Intervensi IV menolak seluruh dalil Pemohon Intervensi tanggal 20 April 2016 kecuali yang nyata-nyata memang Tergugat mengakui kebenarannya; 3. Bahwa Termohon Intervensi IV menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon Intervensi pada point 3, oleh karena seluruh obyek sengketa yang


dipermasalahkan oleh Pemohon Intervensi merupakan murni milik dari pada alm. Xxxx dan tidak ada hubungan dengan pihak Pemohon Intervensi; 4. Bahwa benar Pemohon Intervensi bekerja dengan alm. Xxxx untuk mengelola sebagian usaha yang dimiliki oleh alm. Xxxx, akan tetapipi hanya sebatas pengelolaan saja untuk menjalankan usaha milik alm. Xxxx dan tidak ada kaitannya

dengan

kepemilikan

harta

yangdipersoalkan

oleh

Pemohon

Intervensi ; 5. Bahwa obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon Intervensi seluruhnya atas nama alm. Xxxx dan tidak ada satupun nama milik Pemohon Intervensi, jika dikatakan milik bersama antara Pemohon Intervensi dengan alm. Xxxx maka sejak dulu sudah dilakukan upaya balik nama atas nama Pemohon Intervensi atau ikatan perjanjian yang saling mengikat; 6. Bahwa oleh karena Pemohon Intervensi hanya sebagai pengelola usaha milik alm. Xxxx dan seluruh obyek yang dipermasalahkan adalah atas nama alm. Xxxx maka tidak ada kaitan Pemohon Intervensi dalam perkara harta warisan yang digugat oleh Penggugat I, II, dan III di Pengadilan Agama Samarinda; 7. Bahwa Termohon Intervensi IV menolak seluruh dalil-dalil permohon Pemohon Intervensi, oleh karena dalam mengajukan permohonan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga terkesan seluruh dalil Pemohon Intervensi dalam dalilnya terkesan dipaksakan; Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Termohon Intervensi IV mohon agar Majelis

Hakim

menerima

jawaban

Termohon

Intervensi

IV

selanjutnya

memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menyatakan permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

-

Menjatuhkan putusan sela terhadap Pemohon Intervensi untuk menolak masuk dalam perkara No. 427/Pdt.G/2016/PA.Smd.

DALAM POKOK PERKARA.


1. Menolak permohonan Intervensi untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Intervensi tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard); 2. Menolak Pemohon Intervensi pihak dalam perkara No. 427/Pdt.G/2016/PA Smd;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 16 Mei 2016; A. Dalam Eksepsi. 1. Bahwa Tergugat

menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat

tertanggal 7 Maret dan perbaikan gugatan tanggal 9 Mei 2016 No. 427/Pdt.G/2016/PA.Smd, kecuali nyata-nyata memang Tergugat mengakui kebenarannya; 2. Bahwa Penggugat salah dan keliru mengajukan gugatan harta warisan, dikarenakan pernikahan antara Penggugat I dan Xxxx tidak didasari oleh akte pernikahan yang sah (buku nikah) walaupun ada yang menikahkan, wali dan dua orang saksi, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan harta warisan; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi di atas mohon termuat dan terulang kembali secara utuh dalam jawaban pokok perkara sekarang ini; 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2016 dan perbaikan gugatan Tanggal 9 Mei 2016 No. 427/Pdt.G/2016/PA.Smd. kecuali yang nyata-nyata memang Tergugat mengakui kebenarannya; 3. Bahwa adapun pernikahan antara Penggugat I deng Xxxx yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III dalam


hal ini apabila pernikahan antara Penggugat I dan Xxxx tidak didasari oleh akte nikah yang sah, maka dalam hal ini tidak bisa dikatagorikan sebagai ahli waris yang sah; 4. Bahwa poin 4 yang diajukan dalam gugatan harta warisan oleh Penggugat I, II, dan III tidak kami bahas, dikarenakan yang dikatakan harta bersama adalah hasil pernikahan yang sah yang memiliki akte nikah, dalam kenyataannya seluruh harta yang dituntut oleh Penggugat I seluruhnya atas nama Xxxx bukan atas nama Penggugat I sehingga harta tersebut bukan merupakan dari harta bersama antara Penggugat I dan Xxxx; 5. Bahwa dalam poin 6 (enam) dalam pengajuan harta warisan antara pernikahan Tergugat dengan Xxxx memang tidak pernah bercerai, dikarenakan pernikahan antara Tergugat dengan Xxxx tidak mempunyai akte nikah yang sah sehingga tidak ada istilah cerai; 6. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tergugat tolak dengan tegas oleh karena harta yang dikatakan harta bersama dan harta warisan apabila mempunyai akte nikah yang sah, jika tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka hal tersebut gugur demi hukum; 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 harus dikesampingkan, karena hal tersebut dapat dikatakan ahli wari apabila memiliki landasan hukum yang sah yaitu akte nikah sesuai ketentuan undang-undang; 8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga terkesan seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya terkesan dipaksakan; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menerima jawaban Tergugat selanjutnya memutuskan sebagai berikut :


DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI: -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya,

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Para Turut Tergugat telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Para turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan

Pemohon

Intervensi,

kecuali

terhadap

“point

1”

yang

menyatakan Bahwa Pemohon Intervensi adalah saudara kandung dari alm. Xxxx ; 2. Bahwa mengenai kompetensi absolut; Bahwa

Pengadilan Agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, g) Infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syari’ah; Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sudah jelas bahwa mengenai masalah pengelolaan dan bagian dari kepemilikan harta hasil usaha bersama yang didalilkan Pemohon Intervensi dalam dalil permohonan


intervensinya adalah wewenang dari Peradilan Umum/Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, sudah selayaknya permohonan intervensi tersebut ditolak (ontzegh); 3. Bahwa mengenai kudukan hukum (Legal Standing) Pemohon Intervensi; Bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan intervensi Pemohon Intervensi, ternyata dapat diketahui bahwa Pemohon Intervensi “merasa” memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (alm. Xxxx ), didasarkan anggapan bahwa harta-harta tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama (quod non); Bahwa oleh karena kepentingan Pemohon Intervensi dalam perkara a quo adalah sebagai mitra usaha/bisnis (quod non), bukan sebagai ahli waris, maka kekdudukan Pemohon Intervensi menjadi semakin jelas, bahkan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing), karena persoalan pengelolaan dan kepemilikan harta hasil usaha bersama seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri/terpisah di peradilan umum, in-casu Pengadilan Negeri Samarinda. Sedangkan apabila permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi dalam kedudukan sebagai ahli waris, maka hal tersebut juga tidak berdasar hukum, sebab masih banyak ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta peninggalan alm. Xxxx tersebut (vide Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam< Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) yang menyebabkan Pemohon Intervensi terhalang untuk menuntut sebagai ahli waris; Dengan demikian permohonan intervensi tersebut sangat tidak berdasar alias mengada-ada, karena Pemohon Intervensi jelas tidak tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing), sehingga permohonan intervensi untuk dapat masuk dan menggabungkan diri dan / atau campur tangan dalam perkara ini harus ditolak (ontzegd) 4. Bahwa dari uraian-uraian dalam permohonan intervensi (point 2 s/d point 7), Termohon Intervensi V s/d Termohon Intervensi IX (Para Turut Tergugat) sama sekali tidak melihat sedikitpun indikasi atau bukti bahwa Pemohon Intervensi merupakan pihak yang berhak atas harta-harta peninggalan alm. Xxxx, karenanya

dalil-dalil

Pemohon

Intervensi

tersebut

harus

ditolak

dan


dikesampingkan; Berdasarkan jawaban/tanggapan di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela sebagai berikut : -

Menerima jawaban/tanggapan Termohon Intervensi V s/d Termohon Intervensi IX;

-

Menolak Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi; Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Para Turut

Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 16 Mei 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Pengadilan Agama Samarinda tidak berwenang mengadili (Kompetensi absolut). 1. Pengadilan Agama Samarinda tidak berwenang Mengadili perkara ini, karena esensinya dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah termasuk ruang lingkup perkara perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda, karena Penggugat I adalah bukan ahli waris Alm. Xxxx, oleh karena sebelum Alm. Xxxx meninggal dunia, Penggugat I telah diceraikan dan harta yang disengketakan (dalil gugatan point 7 s/d point 10) dalam kekuasaan pihak ketiga, in casu Tergugat (Terbanding); Bahwa Tergugat (Terbanding) telah Para Turut Tergugat anggap sebagai pihak ketiga, oleh karena Tergugat bukan Ahli Waris, dikarenakan pernikahan yang dilakukan oleh Alm. Xxxx dengan Tergugat tidak sah secara hukum alias bermasalah (akan Para Turut Tergugat buktikan pada saatnya nanti); Dengan demikian cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)


2. Gugatan Para Penggugat harus dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan waris, tatapi hartaharta warisan yang disebutkan oleh para Penggugat tersebut belum seluruhnya. Artinya, baik harta-harta yang dikuasai oleh Para Penggugat maupun Tergugat belum seluruhnya dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi di antara para ahli waris; Bahwa di dalam gugatan para Penggugat hanya mendalilkan harta peninggalan Alm. Xxxx yang nyata (real) saja, tetapi tidak pernah mendalilkan adanya tagihan-tagihan atau bahkan hutang-hutang Alm. Xxxx yang hingga saat ini belum terselesaikan, dimana semua itu adalah tanggung jawab para ahli warisnya; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Turut Tergugat menolak sekuruh dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasarkan fakta; 2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ini; 3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada “Point 1” akan Turut Tergugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa benar Penggugat I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Xxxx pada tahun 1989, namun pada saat Alm. Xxxx masih hidup, Penggugat I pada tahun 1998 telah diceraikan oleh Alm. Xxxx. Bahkan menurut surat kesepakatan yang pernah dibuat antara Penggugat I dengan Alm. Xxxx, Penggugat I sudah mengakui telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sejak tahun 1998, selanjutnya Penggugat I juga berjanji


untuk tidak akan menuntut harta-harta milik Alm. Xxxx. Dengan demikian Penggugat I sesungguhnya tidak berhak lagi mengaku-aku sebagai ahli waris Alm. Xxxx; Bahwa kebenaran dalil jawaban para Turut Tergugat ini akan para Turut Tergugat ungkapkan pada saat pembuktian nanti; 4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada “point 2 dan 3” adalah benar; 5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada “point 4” tidak perlu Turut Tergugat tanggapi, karena menurut hukum apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dibuktikan kebenarannya, dan para Penggugat maupun Tergugat hendaknya secara jujur, terbuka dan penuh itikad baik mengungkapkan seluruh harta peninggalan Alm. Xxxx yang hingga sekarang masih dikuasai oleh masing-masing pihak; 6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada “point 5” sangat berbeda dengan kenyataan, dimana Turut Tergugat memperoleh fakta (hukum) bahwa pernikahan

antara

Alm.

Xxxx

dengan

Tergugat

sebenarnya

“sangat

bermasalah”, karena terdapat indikasi pemalsuan akta nikah yang dilakukan Tergugat (Terbanding); Bahwa saat ini persoalan pemalsuan akta nikah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sedang diproses di Kepolisian Resort Kota Samarinda (akan turut Tergugat buktikan pada saatnya nanti); Bahwa oleh karena itu adalah salah dan keliru apabila para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat merupakan salah satu ahli waris Alm. Xxxx; 7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada “point 6” dengan tegas para Turut Tergugat tolak, sebab dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta, karena Penggugat I nyata-nyata sudah mengakui bahwa Penggugat I dengan Alm. Xxxx telah bercerai sejak tahun 1998 (paralel dengan jawaban Para Turut Tergugat point 3 di atas); 8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu lagi Para Turut Tergugat tanggapi, karena sudah cukup jelas dan terang

tentang

ketidak-jelasan

kedudukkan

hukum

(Legal

Standing)


Penggugat I maupun Tergugat dalam perkara a quo, karena sesuai bukti-bukti yang ada, Penggugat I maupun Tergugat bukan tergolong sebagai ahli waris; 9. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, karena gugatan ini diajukan tidak sesuai dengan ketentua hukum yang berlaku; Berdasarkan segenap urusan tersebut di atas, mohon kepeda Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI -

Menyatakan gugatan

Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (ontzegd);

-

Membebankan biaya kepada para Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap gugagatan Para Penggugat

Pengadilan

Agama

Samarinda

0427/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal

telah

menjatuhkan

putusan

tersebut Nomor

30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan

tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvanklijk Verklaard); 2. Membebankan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); Dalam Permohonan Intervensi :


Menyatakan Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvanklijk Verklaard); Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 31 Mei 2016 Para

Penggugat

telah

mengajukan

permohonan

banding

dengan

Akta

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor

0427/Pdt.G/2016/PA.Smd.

tanggal 31 Mei 2016, dan permohonan

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Surat

Keterangan

dari

Panitera

Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 27 Juni 2016 Para Pengggat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding. Tetapi pada tanggal 2 Agustus 2016 majelis hakim banding telah menerima memori banding bertanggal 21 Juli 2016, yang dikirim oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan

Surat

Pengantar

tanggal

31

Juli

2016

Nomor

W17-

A1/1430/HK.05/VII/2016, dalam memori banding mana Para Pembanding sama sekali tidak mendapatkan keadilan dan merasa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Smd, tanggal 30 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 H. dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding Para Pembanding; Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama

Samarinda

Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 29 Juni 2016

menyatakan bahwa Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Para Turut Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage); PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa berdasarkaan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Penggugat maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal

30 Mei 2016 Para Penggugat telah

mengajukan banding. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat dan Pemohon Intervensi; Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata pada akta permohonan bandingnya. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg. permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya majelis hakim banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri seperti tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan warisan. Dalam perkara ini telah masuk permohonan intervensi dari Pemohon intervensi. Kemudian Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi. Oleh karena itu sebelum memutus pokok perkara majelis hakim harus mempertibangkan terlebih dahulu permohonan intervensi dan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut; Dalam Intervensi Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 25 April 2016 Pemohon intervensi telah mengajukan permohonan intervensi dengan suratnya tanggal 20


April 2016 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut : -

Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon intervensi untuk turut serta bergabung

dalam

perkara

nomor

0427/Pdt.G/2016/PA.Smd.

karena

mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek sengketa; -

Menetapkan Pemohon intervensi sebagai pihak dalam perkara a quo;

-

Menetapkan menurut hukum Pemohon intervensi sebagai pengelola dan bagian dari kepemilikan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo; Menimbang,

bahwa

terhadap

permohonan

intervensi

tersebut

Tergugat/Terbanding telah mengajukan keberatan (eksepsi) dengan alasan bahwa pokok perkara gugatan ini adalah pembagian harta warisan almarhum Xxxx, tidak ada kaitannya dengan ahli waris dari Pemohon intervensi. Jika Pemohon Intervensi memiliki hak terhadap harta almarhum Xxxx maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon intervensi pada pokoknya adalah Pemohon

Intervinsi

sebagai

mitra

usaha

mengajukan

gugatan

terhadap

pengelolaan dan hasil usaha bersama, maka seharusnya diajukan

gugatan

tersendiri di peradilan umum; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Intervensi tersebut majelis hakim banding berpendapat bahwa

berdasarakan pasal 50 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Pemohon Intervensi tersebut adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, sebab subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu Pengadilan Agama Samarinda berwenang untuk mengadilinya; Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum surat permohonan intervensi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1987 Pemohon Intervensi bertindak sebagai pengelola obyek sengketa. Tidak ada posita yang menjelaskan bahwa Pemohon Intervensi mempunyai hak bagi hasil, atau sebagai


pemilik saham atau penyertaan modal disertai dengan prosentase yang jelas dalam pengelolaan usaha tersebut. Tidak tergambar dalam posita adanya harta milik Pemohon Intervensi yang bercampur dengan obyek sengketa. Dengan demikian Pemohon Intervensi

tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap

obyek sengketa sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara

ini.

Berdasarkan

pertimbangan

tersebut

majelis

hakim

banding

memutuskan menolak permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan ini sebab pernikahan Penggugat I dengan Xxxx tidak didasari oleh akta pernikahan yang sah. Sedang Para Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Samarinda tidak berwenag mengadili perkara ini karena dalil-dalil Penggugat adalah termasuk lingkup perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dan Penggugat I bukan ahli waris dari Xxxx sebab sebelum Xxxx meninggal dunia Penggugat I sudah diceraikan dan hartanya dikuasai oleh pihak ketiga (Tergugat). Disamping itu gugatan Para Penggugat kabur sebab harta-harta yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat belum seluruhnya dimasukkan sebagai harta warisan. Gugatan Para Penggugat hanya mendalilkan harta-harta Pewaris yang riil saja, dan tidak mendalilkan tagihan-tagihan/hutang-hutang Pewaris yang hingga kini belum diselesaikan; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai status hukum Penggugat I sebagai isteri almarhum Xxxx diperlukan adanya pembuktian, sehingga eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus ditolak; Menimbang, bahwa eksepsi Para Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili, majelis hakim banding berpendapaat bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah

pembagian harta warisan. Berdasarkan pasal 49 ayat (1)


Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara pembagian harta warisan diantara orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu eksepsi Para Turut Tergugat juga ditolak; Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan pewaris yang belum dimasukkan dalam obyek gugatan warisan hal itu perlu adanya

pembuktian,

dengan demikian eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi harus ditolak; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 9 Mei 2016 Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan suratnya tanggal 9 Mei 2016. Oleh karena perubahan gugatan tersebut disampaikan sebelum jawaban Tergugat dan Turut Tergugat maka perubahan gugatan dapat diterima; Menimbang, bahwa surat perubahan gugatan tersebut pada pokoknya berisi dua hal yaitu : perubahan posita dan perubahan petitum.

Dalam posita ada

penambahan dalil gugatan provisi, tetapi dalam petitum tidak ada penambahan tuntutan provisi. Putusan hakim pada dasarnya adalah menjawab petitum. Oleh karena tuntutan provisi tidak tercantum dalam petitum maka dalil tentang gugatan provisi tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan komulasi subyektif dan komulasi obyektif antara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah), gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan; Menimbang, bahwa menurut hukum acara komulasi gugatan diperbolehkan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu terdapat koneksitas (hubungan yang erat), dapat memudahkan pemeriksaan dan dapat mencegah adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Akan tetapi ada beberapa gugatan yang tidak boleh dikomulasikan, antara lain : 1. Pemilik obyek gugatan berbeda;


2. Gugatan yang digabung itu tunduk pada hukum acara yang berbeda; 3. Gugatan yang digabung itu tunduk pada kompetensi absolute yang berbeda, dan sebagainya; Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku untuk perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dan gugatan pembagian harta warisan ternyata ada beberapa perbedaan yang prisip, antara lain : 1. Dalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah), apabila suami telah meninggal dunia maka isteri dapat mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai termohon/Tergugat. (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku II halaman 144 point ke 6). Oleh karena suami (Xxxx) telah meninggal dunia maka semua ahli waris selain Penggugat I seharusnya diposisikan sebagai Tergugat. Oleh karena Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai anak kandung almarhum Xxxx, notabene adalah sebagai ahli waris maka seharusnya kedua anak tersebut diposisikan sebagai Tergugat. Jika kedua anak tersebut diposisikan sebagai Penggugat maka permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sedangkan dalam gugatan warisan kedua anak kandung almarhum Xxxx tersebut boleh/dapat diposisikan sebagai Penggugat; 2. Dalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebelum

sidang

pertama

dilaksanakan,

permohonan

tersebut

harus

diumumkan terlebih dahulu melalui media massa atau papan pengumuman selama 14 hari. (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku II halaman 145 point ke 11 dan 12). Sedang dalam perkara gugatan waris tidak ada keharusan mengumumkan terlebih dulu; 3. Dalam perkara gugatan waris keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi (pasal 172 ayat 1 sub 1 RBg. dan pasal 1910 alinea 1 BW). Sedangkan dalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat


nikah) keluarga sedarah dan keluarga semenda tersebut boleh menjadi saksi (pasal 172 ayat 2 RBg. dan pasal 1910 alinea 2 BW); Menimbang, bahwa oleh karena hukum acara yang berlaku berbeda maka perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tidak boleh dikomulasikan dengan gugatan pembagian harta warisan. Sebab suatu perkara yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat dikomulasikan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum (vide Putusan Mahkamaah Agung RI Nomor

677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember

1972); Menimbang, bahwa disamping itu dalam posita gugatan point 4, 7, 8, 9 dan 10 penyebutan tanah-tanah obyek sengketa sama sekali tidak disertai dengan penyebutan batas-batasnya yang jelas sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 2 Agustus 1975, Putusan Mahkamah Agung RI 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, Putusan Mahkamah Agung RI 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984); Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang tersebut dalam posita 4.3 luasnya adalah 388 M2. Kemudian dalam posita 9 disebutkan bahwa tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing luasnya 132 M2, sehingga luas keseluruhannya 396 M2. Demikian pula tanah obyek sengketa yang tersebut dalam posita 4.4 luasnya adalah 369 M2. Kemudian dalam posita 10 disebutkan bahwa tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing luasnya 131 M2, 131 M2 dan 146 M2 sehingga luas keseluruhannya 408 M2. Berubahnya luas tanah obyek sengketa tersebut menyebabkan posita 4.3 tidak sinkron dengan posita 9, dan posita 4.4 tidak sinkron dengan posita 10, sehingga gugatan menjadi tidak kabur; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

perkara

permohonan

penetapan

pengesahan nikah (itsbat nikah) tidak boleh dikomulasikan dengan gugatan


pembagian harta warisan, dan penyebutan tanah-tanah obyek sengketa dalam gugatan tidak disertai dengan penyebutan batas-batasnya yang jelas, serta posita ke 4.3 dan 4.4 tidak sinkron dengan posita ke 9 dan 10, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang,

bahwa

dalam

pengadilan

tingkat

pertama

Para

Penggugat/Pembanding dan Pemohon Intervensi adalah pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg. maka biaya perkara ditingkat pertama

dibebankan

kepada

Penggugat/Pembanding

dan

Pemohon

Intervensi/Turut Terbanding VI secara tanggung renteng; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim banding menyatakan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal

Samarinda

30 Mei 2016 Masehi bertepatan

dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah patut dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan seperti tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Para Penggugat dan ternyata Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka

biaya

perkara

ditingkat

banding

dibebankan

kepada

Para

Penggugat/Pembanding; Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Pembanding dapat diterima ; 2. Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Agama

Samarinda

Nomor


0427/Pdt.G/2016/PA Smd Tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut : Dalam Intervensi : -

Menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi;

Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

-

Membebankan kepada Para Penggugat dan Pemohon Intervensi secara tanggung-renteng untuk membayar

biaya perkara pada tingkat pertama

sebesar Rp. 1.141.000,00 (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); 3. Membebankan kepada Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Solihun, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sukandar, S.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Abd. Wahid, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dan Pemohon Intervensi/Turut Terbanding VI. Ketua Majelis, Ttd. Drs. H. Solihun, S.H. Hakim Anggota. Ttd.

Hakim Anggota. Ttd.


Drs. Sukandar, S.H.

Drs. H. Noor Kholil, M.H. Panitera Pengganti, Ttd. H. Abd. Wahid, S.H

Perincian Biaya Perkara : Biaya ATK

Rp 139.000,00

Samarinda, 1 Sepetember 2016

Redaksi

Rp

5.000,00

Disalin sesuai aslinya,

Meterai

Rp

6.000,00

Wakil Panitera,

Jumlah

Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah). Drs. Kurthubi, S.H.


PTA Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents