PUTUSAN Nomor : 45/Pdt.G/2009/PTA. Smd. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : Tergugat /Pembanding, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada GESTA PADANG, S.H. & PARTNERS, Advokad/Pengacara Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kapten Pattimura Batu Ampar Lestari Blok B. No.33 RT.59, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Tergugat /Pembanding. Melawan Penggugat/Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini memberikan kuasa
khusus
kepada
RUKHI
SANTOSO,
S.H.
MBA
dan
Rekan,
Advokad/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Wonorejo RT.30 No. 37, Gunung Samarinda, Kota Balikpapan selanjutnya disebut, Penggugat/Terbanding.
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 901/Pdt.G/2008/PA. Bpp. Tanggal 27 Juli 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1430 Hijriah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI -
Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
-
Menyatakan bahwa : a.
Sebidang tanah dengan ukuran panjang 31,18 meter lebar 15 meter yang berdiri empat buah bangunan di atasnya masing-masing rumah berukuran 6,25 meter x 9,90 meter, bangunan salon dua tingkat berukuran 3,70 meter x 7,40 meter, ruko berukuran 5,20 meter x 9,90 meter, dan bangunan kios ponsel berukuran 3,68 meter x 5,50 meter yang terletak di, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ceria warna merah tahun 2004 dengan nomor Polisi KT.XXXX AP. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2009/PTA Smd. ……………………………….………………………………………………………………………
1
c.
1 (satu) unit mobil Angkot nomor 7 dengan nomor Polisi KT.XXXX AF, tahun 1994.
d. Sebidang tanah kosong berbentuk leter L dengan ukuran lebar depan 13,20 meter panjang depan 46 meter panjang belakang 33,10 meter lebar belakang 9,10 meter yang terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan; Adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat; -
Menyatakan separoh/setengah dari harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik tergugat.
-
Menyatakan sebidang tanah kosong berukuran 26 meter x 216 meter yang terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan adalah hak bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua dalam memanfaatkannya antara penggugat dan tergugat.
-
Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara suka rela dan kekeluargaan, apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.
-
Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat yang selebihnya.
Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 901/Pdt.G/2008/PA.Bpp tanggal 10 Agustus 2009 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2009, Pembanding mengajukan memori bandingnya sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontramemori bandingnya;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undangundang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Balikpapan
Nomor: 901/Pdt.G/2008/PA.Bpp tanggal 27 Juli 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1430 H., beserta segala pertimbangannya, Berita Acara Persidangan, Memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata putusan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk perkara ini keliru dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memberikan putusan dan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut; Putusan Nomor 45/Pdt.G/2009/PTA Smd. ……………………………….………………………………………………………………………
2
Menimbang, bahwa untuk obyek perkara tersebut pada No. 2.(b) yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ceria warna merah tahun 2004 dengan Nopol: KT-XXXX-P dan obyek perkara No.2.(c) yaitu 1 (satu) unit mobil Angkot No.7 dengan Nopol : KT-XXXX-AF , oleh karena ternyata 2 (dua) obyek sengketa tersebut telah secara tegas oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan tingkat pertama halaman 9 Point No.4.(b) dan 4.(c) , maka gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa kedua barang obyek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding, dengan berdasar pada ketentuan pasal 311. Rbg. yang menyatakan bahwa ”Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”; Menimbang, bahwa berdasar pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memperoleh hak separuh bagian atas harta bersama tersebut, dan oleh karena itu menghukum kedua belah pihak yang berpekara agar membagi harta bersama tersebut masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding memperoleh separuh bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara umum melalui Kantor Lelang yang hasil penjualannya dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mendapat separuh bagian ; Menimbang, bahwa terhadap apa yang menjadi Putusan dan pertimbangan Hakim pertama mengenai obyek perkara selebihnya sebagaimana terurai pada posita No.2.a, d, e, f dan g, Hakim banding tidak sependapat oleh karena Hakim pertama tidak cermat dan keliru menerapkan hukum, maka oleh karena itu Hakim Banding akan memberikan pertimbanganpertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ; - Obyek sengketa No.2.a ternyata gugatannya tidak jelas karena dalam uraian identitas obyek sengketa tidak disertai dengan penyebutan batas-batas tanah, dan walaupun Penggugat telah melengkapinya dengan mengajukan Surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2009 dengan menyebutkan antara lain batas-batas : Sebelah Utara
: Bp. H.Jafar
Sebelah Selatan
: Bp. H.A.Alimuddin
Sebelah Timur
: Bp. Djamaluddin / H. Subaedah ;
Sebelah Barat
: Jalan Raya Mulawarman
Dengan ukuran 15 x 30 M2 , akan tetapi apabila dihubungkan dengan bukti/fakta lainnya ternyata untuk obyek sengketa No.2.(a) tersebut ditemukan 3 fakta yang saling berbeda satu sama lainnya tentang ukurannya yaitu : Menurut posita pada gugatan Penggugat
: 15 x 20 M2
Menurut Surat Pernyataan Penggugat tanggal 28 Mei 2009 : 15 x 30 M2 Menurut hasil Pemeriksaan Lokasi -
Obyek
: 15 x 31.18 M2;
perkara No.2.(d) berupa Agen (pangkalan) minyak tanah obyek mana setelah
dihubungkan dengan isi jawaban Tergugat/Pembanding terurai Berita Acara Persidangan halaman 10, maka Hakim banding menilai obyek perkara tersebut tidak jelas alias kabur, apakah yang dimaksud gugatan itu berupa tanah lokasi dan izin penjualannya (SIUP) atau Putusan Nomor 45/Pdt.G/2009/PTA Smd. ……………………………….………………………………………………………………………
3
hanya izin penjualannya saja, kalau yang menjadi obyek perkara hanya izin penjualannya saja seharusnya Penggugat menyebutkan SIUP nya dan apabila termasuk juga tanah lokasinya harus dicantumkan luas dan batas-batas tanah lokasinya; -
Obyek perkara No.2.(e) berupa sebidang tanah berbentuk leter L terletak di Jalan Mulawarman berdekatan dengan SMPN 8 ternyata dalam uraian identitas obyek perkara tidak menyebutkan batas-batasnya, dan walaupun Hakim pertama telah
melakukan
pemeriksaan sidang ditempat namun hasilnya tidak mampu menemukan bukti batas-batas obyek perkara tersebut yang dalam hal obyek perkara demikian itu logika hukumnya dikhawatirkan akan mengalami masalah dalam eksekusinya, maka obyek perkara tersebut termasuk pada katagori obyek perkara yang tidak jelas (Obscur libel); -
Obyek perkara No.2.(f) berupa sebidang tanah dengan ukuran 60 x 200 M2 terletak di Jalan Rekreasi, Kelurahan Lamaru, ternyata Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batasnya dan walaupun telah dilakukan pemeriksaan sidang ditempat oleh Hakim pertama akan tetapi ternyata fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda ukuran dan letak lokasinya dengan apa yang tersebut dalam surat gugatan, yaitu luas 26 x 216 M2 dan lokasinya terletak di Kelurahan Lamaru ;
-
Obyek perkara No.2 (g) berupa 1 (satu) unit rumah beserta isinya yang mana Penggugat tidak sempurna menjelaskan identitas rumah tersebut, rumah tersebut diatas tanah milik siapa sehingga tidak jelas apakah yang digugat itu rumah saja atau dengan tanahnya serta tidak disebut pula ukurannya, sedang Penggugat dalam pemeriksaan persidangan tidak mengadakan penyempurnaan untuk masing-masing obyek perkara tersebut dan demikian pula hasil pemeriksaan sidang ditempat tidak menerangkan batas-batas kedua obyek perkara tersebut, maka posita gugatan yang demikian itu secara hukum merupakan dalil gugatan yang tidak sempurna atau kabur ; Menimbang, bahwa dalam hal obyek perkara sebagaimana tersebut diatas Hakim
banding berpendapat bahwa obyek-obyek perkara yang menjadi gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (Obscur Libel) yang akibat hukumnya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvantklijk), sesuai dengan pendapat hukum yang tersebut dalam Capita Selekta Permasalahan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan SH., S.IP., M.Hum. (Mahkamah Agung –RI 2008) dan ”Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama” oleh M.Yahya Harahap, SH. (Dirpembapera 1993).Bahkan secara jelas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:34.K/AG/1977.- tanggal 27-07-1978
jo
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:81.K/Sip/1971.- tanggal 09-07-1973 yang menyatakan bahwa ”Gugatan mengenai barang tidak bergerak/tanah Penggugat harus menyebut dengan jelas identitas tanah mengenai batas-batas dan ukurannya. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditempat ternyata batas-batas atau ukurannya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat Obscur libel dan dinyatakan tidak dapat diterima” Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 901/Pdt.G/2008/PA.Bpp. tanggal 27 Juli Putusan Nomor 45/Pdt.G/2009/PTA Smd. ……………………………….………………………………………………………………………
4
2009 tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai dibawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya dihitung sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI - Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
901/Pdt.G/2008/PA.Bpp,
tanggal 27 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1430 H.; DENGAN MENGADILI SENDIRI - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; - Menyatakan bahwa : 1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ceria warna merah tahun 2004 dengan Nopol: KT XXXX AP ; 2. 1 (satu) unit mobil Angkot No.7 dengan Nopol : KT. XXXX AF ; Adalah sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ; - Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk membagi harta bersama tersebut diatas masing-masing memperoleh separuh bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; - Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima ; - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1430 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Drs. H. Jaliansyah, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H.M. Luthfi Helmy, SHI., dan Drs. H. Zubair Masruri, SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 45/Pdt.G/2009/PTA.Smd. tanggal 22 Oktober 2009 , dengan dibantu oleh Drs. Hairil Anwar. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2009/PTA Smd. ……………………………….………………………………………………………………………
5
Ketua Majelis, Ttd Drs.H.JALIANSYAH, SH., MH.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota
Ttd
Ttd
H.M. LUTHFI HELMY, S.HI.
Drs. H.ZUBAIR MASRURI, SH.
Panitera Pengganti, Ttd Drs. HAIRIL ANWAR
Rincian Biaya Perkara : 1. Materai
: Rp.
6.000,-
2. Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses
: Rp. 139.000,-------------------------
Jumlah
: Rp. 150.000. ( seratus lima puluh ribu rupiah )
Samarinda, 1 Desember Disalin Sesuai Aslinya Panitera,
2009
Drs.H. Sugian Noor, S.H.
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2009/PTA Smd. ……………………………….………………………………………………………………………
6
