PUTUSAN Nomor : 13/Pdt.G/2010/PTA. Smd. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD ARDHI HUZAIFAH, S.H., MAS’UD SUJADI, S.H., SYALMAH, S.H., BAMBANG WIDJANARKO, S.H., JOHANIS V.R. TUWATANASSY S.H., dan HERMAN MULYONO, S.H., berkantor di Komplek Pertokoan Balikpapan Permai Blok G1. NO.18 Jalan Jend. Sudirman Kota Balikpapan, Surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2009, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding. Melawan TERBANDING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JEANE JULIANA NONA PAATH, S.H. dan RESY DESIVA NASOTION, S.H., berkantor di Jalan Siaga NO.21 Kelurahan Damai Balikpapan, Surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2009,
selanjutnya disebut
Penggugat/Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp. Tanggal 17 Nopember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1430 Hijriah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi tergugat ; DALAM KONPENSI -
Mengabulkan sebagian gugatan penggugat ;
-
Menyatakan bahwa : a. Satu buah rumah permanen dengan ukuran rumah lebar 8,40 Meter dan panjang 11,25 meter di atas tanah dengan ukuran panjang sebelah barat 13,70 meter, panjang sebelah timur 11,30 meter, lebar sebelah utara 14,75 meter dan lebar sebelah selatan 12,70 meter, yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, dengan ukuran tanah dan rumah sebagaimana telah diuraikan di atas; b. Satu buah warung telekomunikasi (wartel) empat (4) pintu dan sekarang telah berubah nama dengan Warung Internet (warnet), yang didirikan di atas tanah kurang lebih seluas 189 meter persegi yang terletak di KOTA BALIKPAPAN ; c. Satu bidang tanah kebun seluas kurang lebih 1900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di KOTA BALIKPAPANbeserta dua buah rumah kayu kecil yang berdiri di atas tanah/kebun tersebut Sertipikat nomor 6227 atas nama TERBANDING; d. Satu kaveling tanah ukuran 13,5 x 25 m, yang terletak di KOTA BALIKPAPAN atas nama TERBANDING; e. Satu kaveling tanah berukuran 20 x 40 M2 yang terletak di KOTA BALIKPAPAN; f.
Beberapa jenis dan bentuk barang-barang atau perabot rumah tangga, yang antara lain adalah : 1. Tempat tidur/spring bed dan nacas (sekarang dalam keadaan rusak); 2. Tape Compo merk Sony ditambah sebuah meja ( sekarang telah dijual oleh tergugat) ; 3. Kulkas 2 (dua) pintu (sekarang telah diganti oleh tergugat) ; 4. Satu unit AC (sekarang dalam keadaan rusak) ;
5. Satu unit mesin cuci (sekarang dalam keadaan rusak) ; 6. Satu buah boffet lengkap dengan isinya (masih ada dan dalam keadaan baik) ; 7. Seperangkat peralatan Dapur lengkap (masih ada dan dalam keadaan baik); 8. Satu unit Televisi (TV) ukuran 21 Inch ditambah satu unit VCD Player (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak) ; 9. Dua unit Televisi ukuran 14 Inch
(sekarang masih ada dan dalam
keadaan baik) ; 10. Satu unit Komputer ditambah meja (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak) ; 11. Dua buah lemari pakaian (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik); 12. Dua buah lemari pakaian plastik (sekarang masih ada dan dalam keadaan rusak) ; 13. lima buah lukisan dan kaligrafi (sekarang masih ada dan dalam keadaan baik); 14. Satu unit kompor gas, satu unit magic jar dan satu unti rice cooker (sekarang
masih
ada
dan
dalam
keadaan
baik)
(Vide
jawaban/pengakuan tergugat)); g. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra ; Adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat ; - Menyatakan separoh/setengah dari harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik tergugat ; - Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara suka rela dan kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat ;
- Tidak menerima dan menolak gugatan penggugat yang selebihnya ;
DALAM REKONPENSI -
Mengabulkan sebagian gugatan penggugat ;
-
Menyatakan bahwa : a. Uang pesangon dari perusahaan tempat penggugat rekonpensi
bekerja,
dengan jumlah sebasar Rp. 159.900.000,oo (seratus lima puluh sembilan juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) ; b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX Adalah harta bersama penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi yang harus dibagi dua antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi ; - Menyatakan separoh/setengah dari harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik tergugat ; - Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara suka rela dan kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat ; - Tidak menerima dan menolak gugatan penggugat rekonpensi yang selebihnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Menghukum Penggugat rekonpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut
Tergugat merasa tidak puas,
selanjutnya mengajukan permohonan
banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 30 Nopember 2009 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Desember 2009, Pembanding mengajukan memori bandingnya dan Terbanding mengajukan kontramemori bandingnya;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara
sebagaimana menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan
memperhatikan secara
seksama Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp.tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaedah 1430 H., Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak harus meninjau satu persatu semua pertimbangan Hakim pertama, maka Hakim banding
tidak
sependapat
dengan
apa
yang
telah
menjadi
putusan
dan
pertimbangan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, oleh karena pertimbangan Hakim pertama tidak lengkap dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga Hakim banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai terurai dibawah ini : DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi putusan Hakim tingkat pertama menolak Eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbanganpertimbangan Hakim pertama telah cukup beralasan hukum; Menimbang, bandingnya
bahwa
dengan
keberatan
dalil
No.0792/Pdt.G/2007/PA.BL
bahwa
tanggal
16
Tergugat/Pembanding putusan
dalam
Pengadilan
Agustus
2007
Agama
dengan
Akte
memori Blitar Cerai
No.1746/AC/2007/PA/MSY.BL tanggal 10 Oktober 2007 mengandung cacat formil dan cacat matriel, Hakim banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah bukan lingkup kewenangan Pengadilan tingkat banding selaku Pengadilan
Yudex
Factie, oleh karena Putusan Pengadilan Agama tersebut adalah putusan verstek yang
sudah
berkekuatan
hukum
tetap
(inkracht)
sehingga
apabila
Tergugat/Pembanding keberatan terhadap Putusan tersebut karena ada bukti baru (novum) baik yang bersifat formil maupun matriel yang dapat dijadikan alasan sebagai keberatan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali (PK), dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama menolak eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan; DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONPENSI : Menimbang, bahwa Hakim banding sependapat dengan Hakim pertama tentang adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dengan mendasarkan pada bukti P.1 dan P.2 dan walaupun Tergugat membantah namun
ternyata dalil bantahannya tidak berdasar hukum dengan mengulang apa yang menjadi dalil bantahan dalam eksepsi sehingga tidak dapat melemahkan dalil dan bukti
yang
diajukan
Penggugat,
sehingga
dalil
bantahan
Tergugat
harus
dikesampingkan ; Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan amar putusan Hakim pertama point (a) dalam Konpensi beserta pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 37 alinea ke 3, oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam perubahan surat gugatnya tersebut No.3.1 tidak ditemukan obyek harta bersama berupa tanah yang ukurannya seperti yang dipertimbangkan tersebut (13.70 m x 11.30 mx 14.75 x 12.70 m). akan tetapi dalam surat gugatnya ukuran tanah disebutkan 10 x 12.5 m atau luas 125 meter. Dan kalaupun Hakim pertama mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, maka hal tersebut secara hukum menjadi bukti bahwa antara dalil gugatan dengan fakta dilapangan berdasar hasil pemeriksaan setempat saling berbeda, dimana fakta hukum
yang demikian itu
adalah merupakan suatu gugatan yang kabur (obscuur libel) dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri. Nomor :81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973. yang menyatakan bahwa ”bahwa apabila tanah yang
disengketakan
setelah dilakukan pemeriksaan ditempat ternyata batas-batasnya
atau ukurannya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”; Menimbang, bahwa tentang gugatan barang-barang inventaris perabot rumah tangga yang ada didalam rumah sengketa No.3.1 yang seluruhnya terurai dari No.1 s/d 18 macam ternyata telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya berdasar Berita Acara tanggal 21 Juli 2009 kecuali barang tersebut pada No.1 (1 set sofa tamu), No.2 (1 set meja makan), No.10 (5 gulung Ambal besar) dan No.18 (1 set meja makan) dibantah oleh Tergugat. Maka oleh karena itu sepanjang untuk barang-barang yang telah diakui berdasar pasal 311 Rbg harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum sesuai dengan keadaan sebagaimana dalil pengakuan Tergugat, sedangkan gugatan terhadap barang-barang yang dibantah harus dibuktikan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa barang tersebut
obyek gugatan No.1 dan No. 10
ternyata telah dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan Penggugat nama SAKSI TERBANDING (vide Berita Acara tanggal 25 Agustus 2009) dan bahkan didukung pula oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat sendiri yaitu nama SAKSI PEMBANDING I
dan SAKSI PEMBANDING II (vide Berita Acara tanggal 29
September 2009) sehingga kedua obyek gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum. Sedangkan obyek gugatan No.2 dan No.18 ternyata tidak
ada bukti apapun yang menguatkan gugatan tersebut baik bukti surat maupun saksi sehingga gugatan aquo harus ditolak ; Menimbang, bahwa untuk obyek gugatan tersebut pada No.3.2, N0.3.3, dan No.3.5 Hakim banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Dan walaupun gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat
namun Penggugat telah berhasil membuktikannya
dengan bukti P.4 dan P.5 serta saksi-saksi yang keterangannya memenuhi syarat hukum, sehingga amar dan pertimbangan Hakim pertama untuk obyek gugatan tersebut harus dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim banding; Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam amar putusannya
Hakim
pertama tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek perkara, sedang penyebutan batas-batas untuk obyek perkara barang tidak bergerak (tanah) adalah sebagai syarat formal untuk sempurnanya suatu gugatan dan absahnya suatu putusan, yang apabila hal tersebut dilalaikan maka gugatannya dapat dianggap obscuur libel dan putusannya menjadi cacat hukum dan dilain hal nantinya akan mengalami kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) nya. Maka oleh karena itu Hakim banding perlu memperbaiki/menyempurnakan bunyi amar putusan Hakim pertama dengan menyebutkan batas-batas obyek perkara sepanjang terhadap obyek yang telah diperoleh bukti batas-batasnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun hasil pemeriksaan ditempat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa Hakim pertama telah lalai mempertimbangkan dan juga tidak memberikan vonis terhadap gugatan Penggugat tentang Perabot inventaris yang berada dalam rumah warnet gugatan No.3.2, maka Hakim banding mempertimbangkannya sendiri bahwa ternyata gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat (vide jawabannya halaman 6 No.2) sedang Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya tersebut, namun
dalam pemeriksaan ditempat pada
tanggal 19 Oktober 2009 yang dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak serta 2 orang saksi dari staf Kelurahan dan Ketua RT setempat ternyata Hakim pertama memperoleh fakta ditemukan barang-barang
didalam rumah warnet tersebut
berupa : 1. 2 (dua) buah pintu telpon saluran jarak jauh dan saluran lokal; 2. 8 (delapan) set perangkat computer lengkap untuk peralatan Internet ; 3. 1 (satu) buah AC merk Panasonic ; 4. 9 (sembilan) buah kipas angin merk Maspion ; Menimbang, bahwa namun demikian barang-barang tersebut tidak dapat serta merta ditetapkan sebagai harta bersama oleh karena barang-barang aquo tidak
didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka oleh sebab itu gugatan tentang Perabot inventaris dalam gugatan No.3.2 dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan gugatan aquo harus ditolak ; Menimbang, bahwa Hakim banding tidak menyetujui pertimbangan Hakim pertama untuk obyek gugatan tersebut pada No.3.4 berupa tanah kaveling ukuran 13.5 x 25 m terletak di KOTA BALIKPAPAN yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana tertuang dalam amar putusan point (d),
Hakim banding
berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak jelas alias kabur oleh karena dalil gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah sedang gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dan ternyata Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang sah karena 2 orang saksi yang diajukan Penggugat nama SAKSI TERBANDING I dan SAKSI TERBANDING II ternyata kesaksiannya vide Berita acara tanggal 25 Agustus 2009 hanya berdasar informasi/katanya Penggugat saja tidak didasarkan atas pengetahuan atau penglihatannya sendiri (Testimunium de auditu). Dan walaupun pada waktu pemeriksaan ditempat barang obyek sengketa tersebut berhasil ditemukan oleh Hakim pertama akan tetapi tidak dijelaskan batas-batasnya dan bahkan menurut keterangan saksi dari staf Kelurahan Batu Ampar dan Ketua RT setempat bahwa tanah tersebut telah berpindah tangan menjadi milik orang lain karena telah dijual namun tidak dijelaskan terjualnya apa atas persetujuan kedua belah pihak atau tidak, maka dengan demikian Hakim banding berpendapat bahwa obyek gugatan tersebut dinyatakan kabur sehingga gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa untuk gugatan tersebut No.3.6 sebuah Sepeda motor merk Honda Supra Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim pertama yang telah menetapkan barang tersebut sebagai harta bersama sebagaimana amar putusan pada point (g), oleh karena menurut Hakim banding gugatan tersebut mengandung cacat formal sebab dalil gugatannya tidak jelas alias kabur karena
tidak lengkap identitasnya. Seharusnya menurut hukum
untuk obyek gugatan yang berupa kendaraan bermotor harus jelas merk, jenis, warna, tahun pembuatan dan Nopolnya atau setidak-tidaknya Nopol kendaraan harus disebutkan, oleh karena Nopol suatu kendaraan bermotor merupakan identitas inti yang dapat membedakan dengan kendaraan lainnya sekalipun jenis barangnya sama. Maka dengan demikian untuk gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa obyek gugatan yang tidak jelas maka gugatannya tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti secara hukum bahwa harta benda berupa :
a.
Inventaris barang – barang perabot rumah tangga yang berada dalam rumah di KOTA BALIKPAPAN berupa :
1. 1 (satu) set sofa tamu 2. 1 (satu) Tempat tidur/Spring bad-nacas 3. 1 (satu) set Tape Compo merk Sony + Meja 4. 1 (satu) Set Kulkas 2 pintu ; 5. 1 (satu) set AC ; 6. 1 (satu) set Mesin cuci ; 7. 1 (satu) buah Buffet lengkap dengan isinya ; 8. Seperangkat peralatan dapur ; 9. 5 (lima) gulung Ambal besar ; 10. 1 (satu) set TV 21. inci + VCD Player merk Panasonic 11. 2 (dua) unit TV 14 inci 12. 1 (satu) set Computer +meja ; 13. 2 (dua) buah Lemari pakaian ; 14. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik 15. 5 (lima) buah Lukisan Kaligrafi 16. 1 buah kompor gas + 1 buah Magic Jar + 1 buah Race cooker b.
Sebidang tanah yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, dengan luas kurang lebih 189 M2 beserta sebuah warung Telekomunikasi (Wartel) diatasnya yang sekarang berubah menjadi warung Internet (Warnet) dengan 4 (empat) pintu, dengan batas-batas tanah ;
c.
Utara
: Jalan
Timur
: Tanah milik WARGA
Selatan
: Tanah milik WARGA
Barat
: Parit
Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1900 M2 ( seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, beserta 2 (dua) buah rumah kecil terbuat dari kayu diatasnya, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.6227. Kelurahan Batu Ampar, atas nama TERBANDING, dengan batas-batas tanah sebagaimana telah ditunjuk pada gambar ukuran dalam sertifikat tersebut ;
d.
Sebidang tanah kaveling luas 20 x 40 m yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan, dengan batas-batas tanah : Utara
: Tanah milik WARGA
Timur
: Tanah milik WARGA
Selatan : Jalan Raya Balikpapan
Barat
: Tanah milik WARGA
Sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” sedang ternyata tidak terbukti ada perjanjian apapun antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu
Penggugat dan Tergugat masing-masing
mempunyai hak ½ (separuh)nya terhadap harta bersama tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang harta bersama tersebut diatas sekarang dalam penguasaan Tergugat, maka secara hukum Tergugat dihukum agar menyerahkan ½ (separuh) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat diserahkan atau dibagi secara natura, maka untuk terlaksananya putusan ini dilakukan penjualan lelang atas barang-barang harta bersama tersebut
melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara
Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa dengan demikian ternyatalah gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak dan tidak diterima untuk sebagaian yang lain ; Menimbang, bahwa hak
keberatan Tergugat/Pembanding dengan dalil bahwa
Penggugat/Terbanding
(istri)
seharusnya
GUGUR
karena
Penggugat/Terbanding telah berbuat NUZUZ Hakim banding berpendapat adalah suatu keberatan yang tidak berdasar hukum, oleh karena tidak ada suatu aturan hukum baik dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan
yang
memuat
ketentuan
seperti
maksud
dalil
keberatan
Tergugat/Pembanding tersebut. Sedangkan pasal 80 ayat (4) dan (7) dan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan hukum tentang hak dan gugurnya nafkah (bukan gono-gini) bagi istri yang berbuat nuzus, sehingga jelas Tergugat/Pembanding telah keliru menerapkan hukum untuk keberatannya, sehingga oleh karena itu keberatan aquo dikesampingkan ; Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1469 K/Sip/1982 tanggal 19 Juli 1983 menyatakan bahwa ”meskipun istri nuzuz
(ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapat bagian dari harta gono-gini (harta seharkat) yang diperoleh selama perkawinan”, . Maka secara jelas dan tegas diperoleh ketentuan hukum bahwa walaupun istri berbuat nuzus tetap mempunyai hak bagian atas harta gono-gini tidak seperti nafkah yang merupakan hak istri yang dikaitkan dengan sikap nusuz tidaknya istri ; Menimbang, bahwa Hakim pertama telah lalai mempertimbangkan dan tidak memberikan amar putusan untuk permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu
meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (Uit Voerbaar bij Vorraad), maka oleh karenanya Hakim banding dapat mempertimbangkan sendiri dan memberikan putusannya atas permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung melarang Pengadilan menjatuhkan keputusan ”uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 191 ayat (1) Rbg. telah terpenuhi kecuali dalam hal-hal yang tak dapat dihindarkan (sangat eksepsional), sedang ternyata permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, maka oleh sebab itu permohonan aquo harus ditolak; Menimbang, bahwa Penetapan Sita yang diberikan Hakim pertama untuk Harta Bersama (Marital Beslag), dengan Penetapannya tanggal 25 Agustus 2009 ternyata penyitaannya belum dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti sampai perkaranya diperiksa di tingkat banding , maka Penetapan Marital Beslaag tersebut tetap
berkekuatan
hukum
dan
pelaksanannya
dapat
dikakukan
sepanjang
perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ; DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat terhadap putusan Hakim pertama tersebut diktum (a) tentang harta bersama berupa uang pesangon sebesar Rp.159.000.000,-(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), justru Hakim banding berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan posita gugatannya tidak jelas alias kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut: -
Bahwa
berdasar
Berita
Acara
persidangan
tanggal
11
Agustus
2009
Tergugat/Pembanding sebagai Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya pada halam 6
DALAM
REKONPENSI
point
No.1
menyatakan
i”Bahwa
Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan Rekonpensinya yang terdahulu yang tertuang didalam Jawaban & Eksepsi Tergugat tertanggal 21 Juli 2009, dan dalil yang tertuang didalam Rekonpensi dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dalam Duplik ini” (duplik halaman 6 alinea 4) yang berarti dalil besaran uang pesangon tetap sebesar Rp.90.000.000,-”(sembilan puluh juta rupiah), sedangkan hal lain (halaman 7 alinea 3) ternyata gugatan Uang pesangon Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.159.000.000,-(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), bukan Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) sehingga terkesan dalil-dalil gugatan rekonpensi Tergugat/Pembanding membingungkan; - Bahwa berdasar Berita Acara tangga 21 Juli 2009 Tergugat/Pembanding gugatan uang pesangon hanya sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban (pembelaan) dengan membantah gugatan tersebut, lalu dalam dupliknya
tanggal 11 Agustus 2009 Penggugat Rekonpensi merubah besaran gugatannya menjadi Rp.159.000.000,-(Seratus lima puluh sembilan juta rupiah) terjadi selisih besaran yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah), sedang ternyata Tergugat rekonpensi tidak diberi kesempatan lagi untuk menjawab atas perubahan gugatan tersebut untuk melakukan pembelaan terhadap perubahan besaran gugatan tersebut, seharusnya Tergugat Rekonpensi diberi kesempatan untuk mengajukan rereplik yang khusus memuat pembelaan yang berkaitan dengan gugatan rekonpensi saja (tidak perlu yang berkaiatan dengan konpensi) yang peruntukkannya
sebagai duplik
terhadap gugatan rekonpensi,
maka dengan demikian
Hakim banding berpendapat bahwa acara pemeriksaan
Hakim
perubahan
pertama
untuk
gugatan
uang
pesangon
melaksanakan prinsip keadilan dan bertentangan dengan azas
tersebut
tidak
”Audi et Alterem
Partem” sehingga berakibat sangat merugikan pihak Terggugat Rekonpensi. Maka perubahan yang demikian itu menurut hukum tidak dibenarkan, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974; - Bahwa pertimbangan Hakim pertama tidak cermat bahkan terkesan mengada-ada , yang mana dalam pertimbangannya termuat pada salinan putusan halaman 44 menyatakan bahwa gugatan uang pesangon yang diajukan Penggugat Rekonpensi sebesar
Rp.90.000.000,-(sembilan
puluh
juta
rupiah)
tidak
ada
perubahan
sebagaimana yang diajukan Penggugat Rekonpensi, akan tetapi ternyata kemudian Hakim pertama secara serta merta menetapkan uang pesangon termuat pada halaman 47 sebesar Rp.159.000.000,-(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan mendasarkan pada bukti keterangan 3 orang saksi dan bukti T.6 A , akan tetapi
mencermati Berita Acara Persidangan halaman 40 dan 52 ternyata
keterangan 3 orang (SAKSI PEMBANDING I, saksi Penggugat dan saksi Tergugat) ternyata kesaksiannya menerangkan bahwa uang pesangon hanya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saling bertentangan dengan bukti surat T.6 A struk penerimaan uang dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Karang Jati sebesar Rp.159.000.000,-(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), maka oleh karena itu amar putusan huruf (a) tersebut batal demi hukum; Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim pertama tersebut pada diktum (b) tentang harta bersama sebuah sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX, Hakim banding juga berpendapat bahwa dalil gugatannya tidak jelas alias kabur, dengan alasan sama seperti pertimbangan Hakim banding untuk diktum point (g) dalam Konpensi sebagaimana terurai
diatas yang untuk singkatnya dianggap diulang
kembali , Menimbang, bahwa untuk obyek gugatan harta bersama sejumlah perhiasan emas berupa gelang, kalung dan cincin yang nilainya tidak kurang dari 30 gram
Hakim banding sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim pertama karena dianggap telah cukup berdasar hukum dan oleh karenanya pertimbangan Hakim pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 591/Pdt.G/2009/PA.Bpp.tanggal 17 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1430 H., harus tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya
menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk biaya
perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; Mengingat akan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Balikpapan
Nomor:
591/Pdt.G/2009/PA.Bpp.- tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaedah 1430 H. MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONPENSI : -
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
-
Menyatakan bahwa barang-barang berupa : a. Inventaris barang – barang perabot rumah tangga yang berada dalam rumah di KOTA BALIKPAPANberupa : 1. 1 (satu) set sofa tamu 2. 1 (satu) Tempat tidur/Spring bad-nacas 3. 1 (satu) set Tape Compo merk Sony + Meja 4. 1 (satu) Set Kulkas 2 pintu ; 5. 1 (satu) set AC ; 6. 1 (satu) set Mesin cuci ;
7. 1 (satu) buah Buffet lengkap dengan isinya ; 8. Seperangkat peralatan dapur ; 9. 5 (lima) gulung Ambal besar ; 10. 1 (satu) set TV 21. inci + VCD Pllayer merk Panasonic 11. 2 (dua) unit TV 14 inci 12. 1 (satu) set Computer +meja ; 13. 2 (dua) buah Lemari pakaian ; 14. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik 15. 5 (lima) buah Lukisan Kaligrafi 16. 1 buah kompor gas + 1 buah Magic Jar + 1 buah Race cooker b. Sebidang tanah yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, dengan luas kurang lebih 189 M2 beserta sebuah warung Telekomunikasi (Wartel) diatasnya yang sekarang berubah menjadi warung Internet (Warnet) dengan 4 (empat) pintu, dengan batas-batas tanah ; Utara
: Jalan
Timur
: Tanah milik WARGA
Selatan
: Tanah milik WARGA
Barat
: Parit ;
c. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, beserta 2 (dua) buah rumah kecil terbuat dari kayu diatasnya, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB)
No.6227,
Kelurahan
Batu
Ampar,
atas
nama
TERBANDING , dengan batas-batas tanah sebagaimana telah ditunjuk pada gambar ukuran dalam sertifikat tersebut ; d. Sebidang tanah kaveling luas 20 x 40 m yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, dengan batas-batas tanah : Utara
: Tanah milik WARGA
Timur
: Tanah milik WARGA
Selatan : Jalan Raya Balikpapan Barat
: Tanah milik WARGA
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ; -
Menetapkan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai hak ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum huruf a, b, c, dan d diatas ;
-
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang terhadap barang-barang harta bersama
tersebut melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ; -
Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
DALAM REKONPENSI : -
Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonpensi sebagian dan menolak untuk gugatan selebihnya ;
DALAtM KONPENSI DAN REKONPENSI : -
Membebebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Rabu 17 Maret
2010,
bertepatan
dengan
tanggal
1
Rabi’ul
akhir
1431
H.,
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
dalam Drs. H.
Tadjuddin Noor, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H.M. Luthfi Helmy, SHI., dan Drs. H.Zubair Masruri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 13/Pdt.G/2010/PTA.Smd. Tanggal 3 Pebruari 2010 M, dibantu oleh Drs. Hairil Anwar, MH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Ketua Majelis, ttd
Drs.H. Tadjuddin Noor, SH., MH. Hakim – Hakim Anggota, ttd
H.M. Luthfi Helmy,SHI.
ttd Drs. H.Zubair Masruri, SH.
Panitera Pengganti ttd Drs. Hairil Anwar, MH.
Rincian Biaya Perkara -
Biaya Proses Redaksi Meterai Jumlah
Rp Rp Rp
139.000,5.000,6.000,-
---------------------------Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Samarinda, 18 Maret 2010 Disalin Sesuai Aslinya Panitera,
Drs.H. Sugian Noor, S.H.
