P U T U S A N Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA Plk.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara: PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan karyawati
PT
Mustika
Sembuluh
Sampit,
alamat
di
Kabupaten
Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Edi Priyanto,S.H.,M.H, Advokat/Pengacara beralamat di jalan Merak No. 77 Kelurahan Baamang Sampit, selanjutnya disebut
PEMBANDING;
Melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan PT Best Agro Sawit Sampit, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai
TERBANDING;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0007/Pdt.G/2016/ PTA.Plk tanggal 21 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Menyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Termohon/Pembanding dapat diterima; 2. Sebelum menjatuhkan tentang pokok perkara : Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Plk
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sampit untuk membuka kembali
persidangan
perkara
ini,
untuk
mengadakan
mediasi
sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini; 3. Memerintahkan
Pengadilan
Agama
Sampit
agar
setelah
selesai
melaksanakan mediasi, maka berkas perkara yang bersangkutan, segera dikirim kembali pada Pengadilan tinggi Agama ; 4. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan
akhir;
Menimbang, bahwa sepanjang mengenai upaya mediasi ulang tersebut, telah diperoleh fakta sebagai berikut : - bahwa Pengadilan Agama Sampit telah membuka kembali persidangan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 untuk melakukan upaya damai kembali melalui mediasi, dan telah dilampirkan formulir penjelasan Mediasi yang ditandatangani oleh para pihak berperkara sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (6) sampai dengan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dimana Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding pada persidangan tersebut datang menghadap sendiri di persidangan tersebut
serta sepakat
memilih Mursidah, S.Ag. sebagai mediator; - bahwa mediator dengan suratnya tanggal 07 Nopember 2016 telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang pada pokoknya upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil, karena Pemohon/Terbanding tetap bertahan pada pendiriannya
ingin
bercerai
dengan
Termohon/Pembanding,
sekalipun
Termohon/Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon/Terbanding; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan seluruh bagian dari permohonan Pemohon; Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Plk
Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ; Menimbang,
bahwa
setelah
pengadilan tingkat pertama, ternyata
memperhatikan Termohon
hasil
pemeriksaan
mengakui adanya ketidak
harmonisan dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2016 dan puncaknya sejak bulan Maret 2016 antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pisah ranjang yang kemudian pada bulan Mei 2016 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama,
sekalipun penyebabnya berbeda dengan apa yang dikemukakan
Pemohon dalam permohonannya yaitu karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Kirani. Hal ini menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama; Menimbang bahwa i’tikad baik dari Termohon/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap rukun adalah sikap yang mulia, akan tetapi
hingga perkara ini diajukan banding dan kemudian dilakukan
mediasi ulang pada tanggal 31 Oktober 2016 ternyata Pemohon/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah dilakukan upaya damai oleh majelis hakim tingkat pertama akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan oleh mediator Mursidah, S.Ag. sebagaimana tersebut dalam laporan proses mediasi tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal
07
Nopember
2016
ternyata
juga
tidak
berhasil
karena
Pemohon/Terbanding tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding;
oleh karenanya majelis hakim banding
Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Plk
memperoleh cukup fakta untuk berkesimpulan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah terputus (broken marriage); Menimbang,
bahwa suatu perkawinan atau rumah tangga itu pada
dasarnya hanya mungkin dapat dibangun jika ada rasa cinta kasih antara kedua suami istri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddul al dzari’ah); Menimbang, Yurisprudensi
bahwa
Mahkamah
mengabstraksikan
kaidah
berkaitan Agung hukum :
dengan
R.I
perkara
Nomor
“Bahwa
a
44/K/AG
bilamana
quo,
sesuai
1998
perselisihan
yang dan
pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun Tahun 1975, secara Yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”; Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian mempertimbangkan pula sikap
Pemohon/Terbanding
sudah terpenuhi,
sejak perkaranya di
proses di pengadilan tingkat pertama sampai perkara ini dibanding,
tetap
menyatakan ingin bercerai dengan Termohon, dan sudah tidak mau rukun lagi dengan istrinya meskipun istrinya masih menghendaki untuk rukun; Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak;
Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Plk
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa atas dasar
pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo sepenuhnya dapat dikuatkan dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor
50
Tahun
2009 sebagai perubahan kedua, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus
lima
puluh
ribu
rupiah)
dibebankan
kepada
Termohon/Pembanding; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI Menguatkan Pdt.G/2016/PA. Spt,
putusan
Pengadilan
tanggal 25 Juli
Agama
Sampit
Nomor
0279/
2016 M bertepatan dengan tanggal 20
Syawal 1437 H. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Termohon /Pembanding sebesar Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami H. Setiawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI
Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Plk
dan Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta H. Muhamad Aini S.Ag.
sebagai
Panitera
Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding. Ketua Majelis, TTD H. Setiawan, S.H.,M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
TTD
TTD
Drs. H.A. Shonhadji Ali., M.HI.
Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H.,M.Hum
Panitera Pengganti, TTD H. Muhamad Aini S.Ag. Perincian Biaya Perkara
:
1. Biaya Materai
:
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi
:
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses
:
Rp. 139.000,-
:
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Jumlah
Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Plk
