P U T U S A N Nomor 86/Pdt.G/2014/PTA Mksr. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara : PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonves/Pembanding . melawan TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ; DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang nomor 143/Pdt.G/2014/PA Skg. tanggal 16 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam konvensi : 1.
Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2.
Menetapkan harta bersama penggugat dengan tergugat yaitu : a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) yaitu hasil penjualan 1 (satu) ekor kuda. b. Uang sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) yaitu hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi. c.
1 (satu) buah sepeda motor warna hijau botol, merek Suzuki Shogun, No. Pol. DD 4143 WU.
Hal. 1 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
d. 3 (tiga) ekor sapi terdiri dari 1 (satu) ekor induk dan 2 (dua) ekor anaknya. 3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian untuk penggugat dan 1/2 (seperdua) lagi adalah bagian untuk tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang, dan hasil penjualan lelang dibagi bersama antara penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat, 6. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2.
Menetapkan harta bersama penggugat dengan tergugat yaitu : a.
Uang sejumlah Rp 6.200.000,00- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yaitu hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi jantan
b.
Uang sejumlah Rp 1.600.000,00- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yaitu hasil penjualan 3 (tiga) buah gardu penjualan.
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama a dan b adalah bagian untuk penggugat dan 1/2 (seperdua) lagi adalah bagian untuk tergugat, 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat. 5. Menolak gugatan penggugat selebihnya.
Dalam konvensi dan rekonvensi : - Menghukum penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Bahwa
terhadap
putusan
tersebut,
Tergugat
konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui
kepaniteraan Pengadilan Agama Kls I B Sengkang
sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor
143/Pdt.G/2014/PA Skg.
tanggal 27 Juni 2014 dan permohonan banding tersebut telah biberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal
1
Juli 2014 .
Hal. 2 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kls I B Sengkang pada tanggal
17 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan
dan
diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding Bahwa sebelum
berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi
Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas
banding di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sengkang
sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa Berkas Banding tanggal 14 Juli 2014 untuk Pembanding dan Terbanding tanggal 9 Juli 2014 . Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kls I B Sengkang
Nomor 143/Pdt.G/2014/PA Skg., Pembanding datang memeriksa
berkas banding pada tanggal 17 Juli 2014 dan Terbanding tidak datang sesuai surat keterangan tidak datang memeriksa berkas banding pada tanggal 23 Juli 2014 . PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, Konvensi/Penggugat
bahwa
oleh
karena
permohonan
Rekonvensi/Pembanding
telah
banding
diajukan
Tergugat
masih
dalam
tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan
dapat
diterima ; Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan harta bersama para pihak yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kls I B Sengkang, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undamng Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang ;
Hal. 3 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat konvensi//Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah pernah menjadi suami isteri selama ± 13 tahun dan telah cerai pada tahun 2013 sesuai putusan Pengadilan Agama Kls I B Sengkang No.341/Pdt.G/2013/PA Skg. dan Akta Cerai No. 674/AC/2013/PA Skg. tanggal 26 Agustus 2013 ; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekoncensi/Terbanding
dengan
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding ; Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri
selama dalam
ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa ; Menimbang,
bahwa
Rekonvensi/Pembanding
baik maupun
Terguagat Penggugat
Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding telah mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama, yang tertuang dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi; Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah di putus dan dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam putusan No.143/Pdt.G/2014/PA Skg. tanggal 16 Juni 2014 ; Menimbang,
bahwa
terhadap
putusan
tersebut
Konvensi/Penggugat Rekonvesi/Pembanding merasa keberatan tertuang
Tergugat
sebagaimana
dalam memori bandingnya tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokok
sebagai berikut : Dalam Konvensi : Keberatan pertama :
Hal. 4 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
-Obyek sengketa huruf C berupa : 1 (satu) buah sepeda motor warna hijau botol merk Suzuki shogun No.Pol DD 4143 WU ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan bahwa motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat ( putusan hakim Tingkat pertama halaman 17 alinea ke 3 dari atas ) . Pertimbangan hakim pertama keliru dan salah penerapan hukumnya dan berdasarkan hal tersebut maka
harus
dibatalkan,
karena
sudah
cukup
jelas
bukti
Tergugat
Konvensi/Pembanding ; -
Yaitu 3 orang saksi masing-masing bernama Idhan bin Hari , Hanafing bin Kadang dan Udi bin Atte yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -Saksi pertama menerangkan bahwa ada 1 motor Shogun yang dibeli oleh Tergugat
sebelum menikah
dengan Penggugat, nanti setelah menikah
baru motor tersebut diambil oleh Tergugat ; -Saksi kedua menerangkan bahwa motor tersebut dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, tapi nanti dibayar setelah menikah ; Selain keterangan 2 orang saksi, juga ada bukti tertulis berupa STNK ; Dalam Rekonvensi -Keberatan kedua : Bahwa hakim tingkat pertama tidak obyektif dalam hal mempertimbangkan obyek sengketa berupa 1 (satu petak tanah perumahan yang ditempati Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding yang dibeli harga
dari H.Parakkasi se
Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ukuran 15X16 m2,
yang telah dibayar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) sisanya Rp 17.000.000,(tujuh
belas
juta
rupiah)
yang
harus
dilunasi
oleh
Tergugat
Hal. 5 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedang uang yang Rp 8.000.000,- adalah termasuk harta bersama karena dibayarkan sebelum cerai Penggugat dengan Tergugat ; -Pertimbangan hakim pertama dalam putusannya menolak dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan halaman 29 alinea terakhir ; Keberatan ketiga ; -Bahwa sengketa berupa Tanah Kebun ukuran 13 X 60 m2 = 780 m2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat 1/6 X 780 m2, dan 4 orang saudara Penggugat Konvensi masing-masing mendapat 1/6 x 780 m2; Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melahirkan anak dan pada waktu itu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi membeli bagian warisan saudara-saudaranya sehingga menurut hukun 5/6 x 780 m2 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ; Keberatan ke empat ; -Bahwa hakim tingkat pertama pada Pengadilan Agama Sengkang, salah dan lalai menerapkan hukum pembuktian telah melanggar hukum mengenai penilaian , keterangan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat atas nama Jamile bin Nurdin(saudara kandung
Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa
saksi Jamile bin Nurdin adalah golongan orang yang dianggap tidak mampu untuk menjadi saksi sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 1910 BW ; Bahwa
berdasarkan
keberatan-keberatan
tersebut
diatas,
Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada hakim banding untuk membatalkan Putusan hakim Tingkat Pertama pada pengadilan Agama Kls I B Sengkang yang dimohonkan banding dengan menyatakan :
Hal. 6 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
-
Menerima memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Agama
Kls I
B Sengkang nomor
143/Pdt.G/2014/PA Skg. Dan dengan mengadili sendiri : -
Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya dan setidaknya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;
-
Menghukum kepada penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara konvensi dan Rekonvensi ; Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding
tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa setelah hakim banding mencermati putusan pengadilan Agama Kls I B Sengkang terutama dalam pertimbangan hukumnya, maka hakim banding merasa perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : Dalam Konvensi ; Menimbang,
bahwa
mengenai
obyek
sengketa
3
dalam
gugatan
Konvensi(keberatan pertama), majelis hakim banding berpendapat bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya, atas dasar apa yang telah di pertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat saksi pertama dan kedua
dan benar karena kalau dicermati keterangan
yang diajukan oleh tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi bahwa saksi pertama menyatakan motor tersebut sudah dibeli sebelum menikah nanti diambil setelah menikah,
hal ini tidak lumrah
terjadi,
biasanya begitu sudah terjadi transaksi jual beli walaupun belum lunas, barang yang dibeli sudah beralih kepembelinya ;
Hal. 7 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Bahwa keterangan saksi ke dua yang menerangkan bahwa motor tersebut dibeli sebelum menikah tapi dibayar setelah menikah, maka patut diduga setelah menikah baru terjadi jual beli ; Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa STNK atas nama Taming, motor tersebut tahun pembuatan/perakitan tahun 2000, sedangkan motor tersebut sudah sebagai tangan ke dua pada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tahun 2000, jadi jelas motor tersebut di beli setelah Penggugat dan Tergugat kawin, atau setidak-tidaknya proses jual beli itu berlangsung sampai Penggugat dan Tergugat kawin oleh sebab itu pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan di ambil alih oleh hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, dan oleh karena itu maka putusan hakim tingkat pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan; Dalam Rekonvensi ; Menimbang,
bahwa
mengenai
keberatan
kedua
Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai obyek sengketa berupa tanah
perumahan
yang
ditempati
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding dengan ukuran 15 x16 m seharga Rp 25.000.000,- yang telah dibayar Rp 8.000.000,- ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai harta bersama sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 29 alinea terakhir sebagai berikut : -
Bahwa, adapaun obyek Sengketa kedua berupa tanah perumahan yang ditempati juga diakui
bersama bahwa dibeli dari H.Parakkasi se harga
Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupia) dengan luas ± 15 x 16 m2, tetapi yang sudah dibayar baru sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), oleh Penggugat Rekonvensi telah menyatakan
tidak keberatan
jika Tergugat
Rekonvensi memiliki tanah tersebut apabila tergugat rekonvensi sendiri yang melunasi sisa harga tanah tersebut yaitu Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta
Hal. 8 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
rupiah), oleh karena itu pula obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh ; Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut keliru, dan hakim banding tidak sependapat, karena tidak ada satupun pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan tidak keberatan jika Tergugat memiliki tanah tersebut apabila Tergugat melunasi sendiri sisa harga tanah tersebut yaitu Rp 17.000.000,- baik dalam jawaban, duplik maupun dalam keterangan saksi dan ternyata pembayaran
sejumlah
Rp 8.000.000,
tersebut digugat lagi dalam memori bandingnya ; Menimbang, bahwa kalaupun ada pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanya menjelaskan bahwa betul ada tanah perumahan yang dibeli dari H.Parakkasi seharga Rp 25.000.000,- dan baru dibayar Rp 8.000.000,- sisa Rp 17.000.000,- tidaklah berarti bahwa permbayaran sejumlah Rp 8.000.000,- di ikhlaskan oleh Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat
Konvensi/
Tergugat
Rekonvensi/Terbanding,
oleh
sebab
itu
pertimbangan hakim tingkat pertama yang tidak memasukkan pembayaran tanah sejumlah Rp 8.000.000,- sebagai harta bersama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan
dengan mengadili sendiri
dengan mengabulkan
gugatan
Penggugat Rekonvensi yaitu uang sejumlah Rp 8.000.000,- adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; Menimbang, bahwa keberatan ketiga
Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengenai obyek sengketa berupa tanah kebun
ukuran 13 x 60 m yang dibeli dari saudara-saudara
PenggugatKonvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
sedangkan
penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah bahwa tanah tersebut bukan Harta Bersama melainkan harta warisan dari orang tuanya, dimana tanah kebun tersebut merupakan
warisan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat
Hal. 9 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Rekonvebnsi /Terbanding bersama dengan 4 (empat) saudaranya, dan bahagian saudaranya dijadikan pembayaran dari utang yang diambil oleh saudarasaudaranya
berupa
barang
dagangan
yang
dijual
oleh
Penggugat
konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa obyek sengketa ini telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka hakim banding sependapat dan mengambil alih
sebagai pendapatnya sendiri karena selain Penggugat
Konvensi/Terguagt Rekonvensi/Terbanding membantah dan dapat membuktikan bahwa
tanah kebun tersebut memang adalah
harta warisan, juga Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ada bukti yang diajukan yang dapat mendukung dalil gugatannya bahwa tanah kebun tersebut adalah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, padahal seharusnya Penggugat Rekonvensilah yang harus membuktikan lebih dahulu, oleh sebab itu
putusan hakim tingkat pertama
mengenai obyek tanah kebun
tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, oleh karena terdapat hal petitum yang ditolak oleh hakim tingkat pertama dan dikabulkan oleh hakim tingkat banding, maka putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan mengadili sendiri ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Konvensi Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tingkat pertama dan kepada tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tingkat banding ;
Hal. 10 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Mengingat dan memperhatikan
segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILi -Menyatakan
Permohonan
banding
Tergugat
Konvensi/
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ; Dalam Konvensi ; -Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Kls
I
B
Sengkang
nomor
143/Pdt.G/2014/PA Skg. tanggal 16 Juni 2014 M, bertepatan tanggal 18 Sya’ban 1435 H. ; Dalam Rekonvensi ; Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Kls
I
B
Sengkang,
nomor
143/Pdt.G/2014/PA Skg., tanggal 16 Juni 2014 .bertepatan tanggal 18 Sya’ban 1435 H. Dan dengan mengadili sendiri ; 1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2.Menetapkan harta
Penggugat dengan Tergugat
berupa uang sejumlah
Rp 15.800.000 yang terdiri dari :: a.Uang sejumlah Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 ekor Sapi jantan ; b.Uang sejumlah Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yaitu hasil penjualan 3 (tiga) buah gardu penjualan ; c.Uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) pembayaran pertama tanah H.Parakkasi seluas 15 x 16 m2 ;
Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
Hal. 11 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
3.Menetapkan ½ bagian yaitu uang sejumlah Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan ½ yaitu uang sejumla Rp 7.900.000,-(tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah bagian Tergugat ; 4.Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk
menyerahkan bagian
Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu uang sejumlah Rp 7.900.000,-(tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; 5.Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi ; -Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -Membebankan
biaya
perkara
Rekonvensi/Pembanding pada
kepada
Tergugat
Konvensi/Penggugat
tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;
-Menyatakan
Permohonan
banding
Tergugat
Konvensi/
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ; Dalam Konvensi ; -Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Kls
I
B
Sengkang
nomor
143/Pdt.G/2014/PA Skg. tanggal 16 Juni 2014 M, bertepatan tanggal 18 Sya’ban 1435 H. ; Dalam Rekonvensi ;
Hal. 12 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Kls
I
B
Sengkang,
nomor
143/Pdt.G/2014/PA Skg., tanggal 16 Juni 2014 .bertepatan tanggal 18 Sya’ban 1435 H. Dan dengan mengadili sendiri ; 1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2.Menetapkan harta
Penggugat dengan Tergugat
berupa uang sejumlah
Rp 15.800.000 yang terdiri dari :: a.Uang sejumlah Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 ekor Sapi jantan ; b.Uang sejumlah Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yaitu hasil penjualan 3 (tiga) buah gardu penjualan ; c.Uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) pembayaran pertama tanah H.Parakkasi seluas 15 x 16 m2 ;
Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; 3.Menetapkan ½ bagian yaitu uang sejumlah Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan ½ yaitu uang sejumla Rp 7.900.000,-(tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah bagian Tergugat ; 4.Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk
menyerahkan bagian
Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu uang sejumlah Rp 7.900.000,-(tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; 5.Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;
Hal. 13 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
-Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -Membebankan
biaya
perkara
Rekonvensi/Pembanding pada
kepada
Tergugat
Konvensi/Penggugat
tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1435 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Nadir Makkah,S.H.,MHi, sebagai Ketua Majelis,Dra.Hj.Ummi Salam,S.H.,M.H.danDrs.H.Wakhidun,S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Agustus 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Salmah, Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi
Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota Ttd Dra.Hj.Ummi Salam,S.H.,M.H.
Ketua Majelis Ttd Drs.H.Nadir Makka,S.H.M.Hi
Ttd Drs.H.Wakhidun, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti Ttd Dra. Hj. Salmah
Perincian Biaya :
Hal. 14 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
Redaksi
: Rp
5.000.00
Meterai
: Rp
6.000.00
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00 Jumlah
: Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs. Abd. Razak.
Hal. 15 dari hal 13 Put. No. 86/Pdt.G/2014/PTA. Mks.
