P U T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING,
umur 37 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN yang dalam hal ini diwakili oleh Srijatoen Hadimartono., S.H., J.G. Belantari., S.H., G.N. Wisnawa, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Gedung Pinang PN.20 No. 28, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding; melawan TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PILOT, tempat tinggal semula di KOTA TANGERANG SELATAN selanjutnya bertempat
tinggal
di
APARTEMEN
KOTA
TANGERANG
SELATAN, selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi : 1. Mengabulkan provisi dari Termohon; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sehari-hari kepada Termohon sejak perkara ini diajukan pada bulan Februari tahun 2010 sampai ikrar talak diucapkan setiap bulannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); 3. Menangguhkan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir; Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan,
memberi
izin
kepada
Pemohon
(TERBANDING)
untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa setengah bagian hak Tergugat Rekonvensi dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari sebidang tanah dan bangunan rumah
yang terletak di PERUMAHAN dengan batas-batas
sebagaimana tertera dalam sertipikat hak guna bangunan dan nomor xx dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam sertipikat hak milik nomor xxxxx di KOTA TANGERANG SELATAN; 4. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK I (P) umur 11 tahun dan ANAK II (L) umur 7 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan, menginap, membicarakan masa depan anak-anak dan lain sebagainya sebagaimana layaknya antara anak dengan ayahnya atau sebaliknya; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, setiap bulannya minimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri; 6. Menyatakan harta-harta yang tersebut di bawah ini, yang terdiri dari : a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Mandiri Nomor ABC/xxx/PK.KPR1/2009; b. Sebuah mobil merk MOBIL tahun 2001 warna silver Nomor Polisi xxxxx; adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; 7. Menetapkan seperdua bagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas adalah bagian milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua sisanya adalah bagian milik Tergugat Rekonvensi; 8. Menghukum kepada pihak yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak menerimanya secara natura, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dibagi secara lelang di depan umum, yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat; 9. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -
Membebankan kepada Pemohon atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin
tanggal 4 Oktober 2010, Termohon telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara seksama pada tanggal 8 Oktober 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa; Bahwa
Pembanding
telah
mengajukan
memori
banding
tertanggal
22 November 2010 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dan setelah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 November 2010, maka Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 29 Desember 2010; Bahwa dari surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, ternyata
Pembanding
telah
melakukannya,
sedangkan
Terbanding
tidak
melakukannya; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Dalam Provisi Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa adalah sudah tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, sehingga untuk tuntutan provisi tersebut akan dikuatkan; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menjatuhkan putusan telah didasari dengan pertimbangan yang tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri dengan penambahan pertimbangan dikarenakan dalam memori banding Pembanding masih diajukannya keberatan; Menimbang, bahwa persoalan dalam rumah tangga tidak selalu diketahui oleh orang lain baik dalam arti pihak keluarga maupun bukan, apalagi kalau sifatnya perselisihan bukan pertengkaran sebagaimana dialami oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi pengaruhnya berupa adanya perubahan sikap dari biasanya pastilah akan ada dan itu diketahui oleh orang lain, karenanya kesaksian dalam
perkara perceraian tidak selamanya harus mengetahui dalam arti materiil yaitu melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwanya; Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding dalam waktu yang cukup lama (sejak bulan Maret 2010) bagi pasangan suami istri yang relatif masih muda, yang lazimnya selalu ingin bersama, namun telah berpisah tanpa persetujuan bersama atau karena alasan yang dapat dibenarkan adalah merupakan fakta kalau telah terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga; Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya didamaikan baik melalui proses mediasi maupun pada setiap permulaan persidangan serta ketidakmampuan Pembanding untuk menghalangi keinginan untuk bercerai dari Terbanding, adalah juga merupakan fakta yang tidak terbantahkan kalau keinginan untuk berdamai dari Pembanding sudah sangat sulit untuk berhasil; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pemberian izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Pembanding adalah sudah tepat, karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam hal ini akan dikuatkan, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten perlu pula memperbaiki redaksi amar kedua dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah dijatuhkan atas dasar-dasar pertimbangan di dalamnya untuk sebagian adalah sudah tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, sedangkan untuk selebihnya tentang tuntutan nafkah anak, mut’ah dan harta bersama akan dipertimbangkan kembali; Menimbang, bahwa nafkah anak tidak hanya untuk makan dan minumnya saja, akan tetapi meliputi pula hal-hal lain yang dibutuhkan guna kesejahteraannya, karena itu nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan itu sudah termasuk untuk biaya pakaian, pendidikan, dan kesehatan kecuali jika harus memerlukan biaya pendidikan dan pengobatan yang cukup besar, dan yang terakhir ini tetap menjadi tanggung jawab Terbanding selaku ayah; Menimbang, bahwa penetapan mut’ah berupa sebagian dari sebuah rumah beserta tanahnya, terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, yang merupakan bagian Terbanding dari harta bersamanya dengan Pembanding, dapatlah dibenarkan, akan tetapi untuk sebagiannya yang menjadi bagian dari Pembanding belumlah ditetapkan sebagai milik Pembanding yang diperoleh dari pembagian harta bersamanya dengan Terbanding, padahal pada petitum ke sembilan dari gugatan rekonvensi Pembanding, hal itu ada dicantumkan serta diakui pula oleh Terbanding,
sehingga status kepemilikan secara utuh dari rumah beserta tanahnya tersebut perlu ditetapkan; Menimbang, bahwa untuk sebuah rumah beserta tanahnya, terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, ternyata dalam status agunan dari perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. BANK di Jakarta, yang jatuh temponya lebih dari 70 (tujuh puluh) bulan lagi dengan besar angsuran Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, dan jika akan ditetapkan sebagai harta bersama harus pula diikuti dengan penetapan pelunasan angsurannya menjadi hutang (tanggung jawab) bersama, dan untuk melaksanakan tanggung jawab bersama itu setelah terjadinya perceraian sangatlah sulit, apalagi masa jatuh temponya masih sangat lama, sehingga guna menghindari terjadinya putusan pengadilan yang sia-sia (illusoir), maka untuk harta tersebut tidak akan ditetapkan sebagai harta bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding; Memperhatikan
pasal-pasal
dari
peraturan
perundang-undangan
dan
Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding Pembanding;
Dalam Provisi -
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H; Dalam Konvensi -
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA Tgrs tanggal 22 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H dengan perbaikan sehingga berbunyi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
Dalam Rekonvensi - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA Tgrs tanggal 22 September 2010 M bertepatan dengan 13 Syawal 1431 H dengan perbaikan sehingga berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat ; a. Uang iddah sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); b. Mut’ah, yakni ½ (seperdua) bagian hak Tergugat dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah beserta tanahnya, terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan buku tanah hak guna bangunan Nomor xxxx dan Nomor xx dengan sertipikat hak milik Nomor xxxx tanggal 5 Juni 2003; 3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ; a. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal
14 Oktober 1999; 27 Maret 2003;
berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat; 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan turut bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati; 5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah bagi kedua orang anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selain dari biaya pendidikan dan perawatan kesehatan di luar dari biasanya yang memerlukan biaya besar, sejak putusan ini dijatuhkan hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah; 6. Menetapkan harta-harta berupa : a. Seperdua (1/2) bagian lagi dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah beserta tanahnya, terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan buku tanah hak guna bangunan Nomor xxxx dan Nomor xx dengan sertipikat hak milik Nomor xxxxx tanggal 5 Juni 2003 menjadi hak Penggugat; b. Satu unit mobil merk MOBIL tahun 2001 Nomor Polisi xxxxx ; adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; 7. Menetapkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar keenam huruf b di atas untuk Penggugat dan ½ (seperdua) bagiannya lagi untuk Tergugat; 8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada amar keenam huruf a dan amar ketujuh di atas kepada pihak lainnya;
9. Tidak menerima untuk selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -
Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari
Kamis tanggal 3 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1431 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Akhir 1432 H
oleh
Drs.H. Muwahhidin., S.H., M.H. Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.H. M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. dan Drs.Muhammad Basri Nasution., S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 5/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 26 Januari 2011 dibantu oleh Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding. Ketua Majelis, Ttd. Drs.H.Muwahhidin., S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
Drs.H. M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.
Drs.Muhammad Basri Nasution., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd. Dedeh Hotimah., S.Ag.,M.H.
Rincian biaya perkara: 1. Biaya Proses ........................................ 2. Redaksi................................................ 3. Biaya materai ...................................... J u m l a h ............................................
Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,-
