P U T U S A N Nomor 43/Pdt.G/2009/PTA Btn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di KABUPATEN TANGERANG,
semula disebut Termohon; melawan TERBANDING, umur 55 tahun, agama bertempat tinggal
Islam, pekerjaan Wiraswasta, di KOTA JAKARTA PUSAT,
semula disebut Pemohon; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1430 H Nomor 937/ Pdt.G/ 2008/ PA.Tgrs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3.
Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4.
Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5.
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 937/Pdt.G/2008/PA. Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat; Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal
09 Juni 2009. Dan juga memperhatikan isi kontra
memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, yang menurut catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 01 Oktober 2009 menerangkan bahwa kontra memori banding disampaikan oleh Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga pada bundel B tidak dilampirkan tanda terima kontra memori banding. Kemudian kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2009; Telah pula membaca dan memperhatikan catatan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 01 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding
perkara
937/Pdt.G/2008/PA.
Tgrs.
Tidak
melaksanakan
pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara-cara serta memenuhi
syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;
2
Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tingga Agama mempelajari
dengan
berhubungan
cermat
dengan
berkas perkara
perkara
a
quo,
serta
surat-surat
memberikan
yang
pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari pengamatan majelis Pengadilan Tinggi Agama sangat terlihat bahwa hakim tingkat pertama tidak melakukan tahapan-tahapan yang telah digariskan hukum acara dalam mengambil suatu keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW, hal ini akan terlihat pada pertimbangan berikut ini: Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya seharusnya dikonstatir terlebih dahulu, setelah itu tugas hakim adalah mengkualifisir peristiwa tersebut dan seterusnya mengkonstituir peristiwa-peristiwa tersebut, barulah diambil keputusan
tentang
peristiwa
yang
diajukan
oleh
Pemohon
dalam
permohonannya, dengan arti kata bahwa hakim memberikan keputusan dengan peristiwa kongkrit yang disampaikan pihak-pihak dalam proses perkara tersebut; Menimbang, bahwa dari peristiwa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada angka 4 dan 5 permohonan tersebut, seharusnya hal ini diteliti satu persatu: 4.1. Termohon pernah meludahi Pemohon ; hal ini tidak pernah digubris oleh hakim dalam proses persidangan, di mana kejadiannya dan sebagainya ? Apalagi dalam pembuktian, saksi hanya menerangkan berdasarkan keterangan Pemohon; 4.2. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering menjelek-jelekan Pemohon di hadapan teman-teman Pemohon maupun Termohon serta di hadapan keluarga; hal ini juga tidak dijelaskan bentuknya bagaimana dan kapan kejadiannya serta lain-lainnya ? Keterangan saksi berdasarkan keterangan Pemohon (bukan dilihat oleh saksi) atau saksi deauditu; 4.3.
Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon; contohnya kata-kata kasar itu seperti apa dan kapan diucapkannya dan lain sebagainya ? Hal ini juga tidak dapat dibuktikan Pemohon;
4.4. Termohon pergi dengan laki-laki pada tahun 1993 tanpa seizin Pemohon; hal ini juga tidak disebutkan secara konkrit, dengan siapa
3
perginya dan dalam rangka apa ? Hal ini tidak dijelaskan apalagi dibuktikan; 4.5.
Termohon menantang Termohon untuk memceraikan Pemohon; bagaimana bentuk menantang tersebut dan kapan terjadinya hal itu dan sebagainya ? Juga tidak ada buktinya;
4.6. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan sehingga selalu berbeda pendapat; tidak dijelaskan bahwa tidak ada kecocokan tersebut dalam masalah apa ?; Dari alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada angka 4.1. s/d 4.6. ini, bila dilihat dari keterangan saksi yang ditampilkan Pemohon dalam persidangan: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keterangan saksi-saksi yang ditampilkan Pemohon dalam persidangan ini tidak ada menyinggung sedikitpun mengenai alasan-alasan Pemohon pada angka 4.1. s/d 4.6. tersebut. Oleh sebab itu, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, keterangan saksi dalam masalah ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR jo Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUH Perdata. Dengan demikian, kesaksian saksi tidak mempunyai nilai pembuktian; Menimbang, bahwa apa yang dijadikan dasar permohonan Pemohon yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Oleh sebab itu permohonan Pemohon harus ditolak; Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagaimana dicantumkan pada angka 5 surat permohonan Pemohon, yaitu “perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang”, bila kaitannya dengan perselisihan dan pertengkaran, majelis
Pengadilan
Tinggi
Agama
telah
memberikan
pertimbangan
sebagaimana pertimbangan hukum di atas; Dan bila meninggalkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu itu, hal ini berarti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Secara lengkap Pasal tersebut berbunyi : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, hal ini harus dipahami bahwa pihak isteri seharusnya
4
mengajukan gugatan cerai. Akan tetapi untuk kasus ini yang meninggalkan itu adalah pihak suami (pihak Pemohon). Oleh sebab itu menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama, yang meninggalkan itu pihak suami sedangkan pihak isteri bersabar saja menunggu kepulangan suaminya, maka sangatlah wajar bila permohonan Pemohon ini dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 937/Pdt.G/2008/PA.Tgrs. tanggal 22 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 R. Tsani 1430 H, tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memutus dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana berbunyi dalam putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk katagori sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 maka Penggugat dibebani biaya perkara untuk tingkat pertama, dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding; Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I 1.
Menyatakan,
bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Termohon/Pembanding dapat diterima; 2.
Membatalkan putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa Nomor
937/
Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 22 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1430 H; DENGAN MENGADILI SENDIRI: -
Menolak permohonan Pemohon;
-
Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3.
Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar
Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan
5
tanggal 23 Syawal 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H., ketua majelis, Drs. H. Sam’un Abduh, SQ., M.H. dan Drs. H. Endang Ali Ma’sum, M.H., masing-masing hakim anggota, didampingi oleh Hidayat, SH., panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; Hakim anggota,
Ketua majelis,
ttd
ttd
Drs. H. Sam’un Abduh, SQ, M.H.
Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.
Hakim anggota, ttd Drs. H. Endang Ali Ma’sum, M.H. Panitera pengganti, ttd Hidayat, SH. Rincian biaya perkara : Redaksi ...................................................... Materai ..................................................... Biaya proses .............................................. J u m l a h ………………………… ..........
Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp 139.000,00 Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Wakil Panitera,
Rifki, SH. M.Hum.
6
