PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA. Btn
ﺑـﺳـﻢﷲ اﻠﺮﺤـﻤﻦ اﻠﺮﺤـﯾـﻢ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalampersidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada L. RONALD FIRMAN S.H DAN REKAN, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sri Boediarti Tisnadisastra dan Rekan, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di JAKARTA TIMUR, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs,
tanggal
4
November
2013
Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING); 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah berupa uang Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (1 tahun) berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Termohon, sebagai Ibu kandungnya; 6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada seorang anak tersebut setiap bulan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). DALAM REKONVENSI: 1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO). DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -
Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013,Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 4 November 2013 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013; Membaca memori banding Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya keberatan atas putusan tentang besaran mut’ah yang ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan putusan tentang nafkah kepada seorang anaknya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan Pembanding menuntut mut’ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan; Membaca kontra memori banding dari Terbanding yang diterima dii kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 10 April 2013 yang menerangkan, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage).
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohon banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Onvankelijk Verklaard); Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu meneliti kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian,Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Saifudin Z, S.H, M.H, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengkonstruksi perkara ini dalam konvensi dan rekonvensi; DALAM KONVENSI: Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Maret 2013, sehingga sejak saat itu antara kedua belah pihak berperkara telah pisah rumah tempat tinggal kediaman bersama serta tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang. Sedangkan Termohon
Konvensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil permohonan tersebut.Dengan demikian yang menjadi pokok masalah adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi adalah sebagai pihak yang mengemukakan dalil, yakni adanya telah terjadi perselisiahan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalil mana telah pula ditolak dan disangkal secara tegas oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan sesuai sebagaimana yurisprudensi Nomor 1121 K/Sip/1971, kepada Pemohon Konvensi harus dibebani wajib bukti; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, lagi pula kesaksian saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi perselisiahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalilnya; Menimbang, bahwa disamping Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut di atas dan telah ternyata Termohon Konvensi mengakui telah pisah rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi setidak-tidaknya sejak awal tahun 2013. Keadaan mana merupakan fakta adanya perselisihan yang tajam antara kedua belah pihak. Oleh karena itu sesuai sebagaimana yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa perceraian dengan alasan tersebut di atas dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan perceraian dan telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
berpendapat
permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah cukup alasan. Sedangkan Hakim Tingkat Pertama telah mengetahui dengan jelas sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah mempertimbangkan secara seksama, bahwa perselisihan tersebut benar-benar sangat berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sesuai yurisprudensi Nomor 09 K/AG/1994, permohonan Pemohon Konvensi dimaksud dapat dikabukan; Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 UU No 7 Tahun 1989 dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia, maka
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
diperintahkan
untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. DALAM REKONVENSI: Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 13 Mei 2013, Termohon Konvensi disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon Konvensi, juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut hak-haknya sebagai berikut: 1. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk: a. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); b. Memberikan
mut’ah
kepada
Penggugat
Rekonvensi
sebesar
Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); c. Memberikan nafkah hadlonah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); 2. Menyatakan hak asuh anak (hadlonah) ada pada kekuasaan Penggugat Rekonvensi dengan hak mengunjungi anak bagi Tergugat Rekonvensi hanya pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur lain pada jam/waktu yang patut dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana kunjungannya kepada Penggugat Rekonvensi;
Menimbang,
bahwa
Rekonvensi/Pemohon
atas
Konvensi
gugatan
memberi
rekonvensi tanggapan
tersebut,
yang
pada
Tergugat pokoknya
menyatakan menolak seluruh gugatan rekonvensi dan oleh karena itu mohon agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak; Menimbang,
bahwa
pertama-tama
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
berpendapat, oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diajukan pada sidang pertama dalam tahap jawab-jinawab atau setidaktidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran beban kewajiban akibat perceraian termasuk nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan sesuai tidaknya pembebanan tersebut dengan kebutuhan hidup minimum dan sesuai tidaknya dengan kepatutan dan rasa keadilan sebagaimana prinsip yang terkandung di dalam yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10 November 2004. Yakni bahwa bukan saja bekas isteri dan anak yang harus mendapatkan hak-hak akibat perceraian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum mereka, tetapi dalam menetapkan besaran pembebanan tersebut juga harus mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan bekas suami; Menimbang,
bahwa
mengenai
keberatan
Pembanding/Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang besaran mut’ah, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat
keberatan
tersebut
dapat
dipertimbangkan,
dengan
pertimbangan seorang isteri yang telah memberikan pengabdian dan pelayanan kepada suaminya dengan sepenuh hatinya dan penuh rasa cinta, hingga melahirkan seorang anak sebagai pengorbanan bagi suaminya, sangat layak untuk mendapatkan penghargaan yang setimpal dan memadai. Sedangkan pada saat mendapat uang pesangon dari PT Antam sebanyak Rp 89.202.452,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana bukti surat pemberitahuan dari PT. Antam Nomor 5019/83384/SHR/2013 tanggal 16 Agustus 2013,
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon
Konvensi/Terbanding
tidak
memberi
sedikitpun dari uang pesangon tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding; Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat keberatan tersebut dapat dipertimbangkan, karena berdasarkan keterangan dari Pembanding
dalam memori bandingnya, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi saat ini telah bekerja sebagai Vice Manager Nickle and Pig Iron at PT Hanking-Krakatau Steel di Sulawesi
Tenggara,
keterangan
mana
tidak
dibantah
oleh
Terbanding,
makaTerbanding dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal keterangan tersebut. Lagipula Terbanding/Tergugat Rekonvensi adalah seorang lakilaki berusia muda, berpendidikan S1 dan mempunyai keahlian khusus dibidang pekerjaan tertentu, sehingga dipandang sangat mungkin berkemampuan memberikan biaya hidup yang layak bagi kebutuhan hidup anaknya. Oleh karena itu,kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan
Agama
Tigaraksa
tersebut
harus
disesuaikan
menjadi
sebesar
sebagaimana dalam amar putusaan ini; Menimbang, bahwa mengenai putusan yang lain selain dua hal yang menjadi keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi disamping yang bersangkutan tidak berkeberatan atas putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang lain dan yang selebihnya dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan dalam tingkat banding ini. Dengan memindahkan penulisan amar putusan dimaksud dari formulasi “Dalam Konvensi” ke formulasi “Dalam Rekonvensi” pada amar putusan banding karena Gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 4 November 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1434 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, sekaligus akan memperbaiki format amar putusannya, sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana format dan dictum amar putusan berikut ini; TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya
perkara
pada tingkat
pertama
dibebankan
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI I.
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II.
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, Tanggal 4 November 2013 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 30 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan tentang telah terjadinya perceraian (talak) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi sebagian; 2. Menetapkan nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp 9.000.000,(sembilan juta rupiah); 3. Menetapkan mut’ah berupa uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); 4. Menetapkan seorang anak perempuan bernama Heidi Kiranatha Alya Shabira (1 tahun) berada dibawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya; 5. Menetapkan nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; 8. Menolak gugatan rekonvensi yang selebihnya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -
Membebankan
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). III.
Membebankan
kepada
Pembanding/Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H. dan Drs. H. Masrum, M.H. sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Asmawi H. Rawi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; KETUA MAJELIS ttd Drs. H. Humaidi Husen, S.H, M.H. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd
ttd
Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H.
Drs. H. Masrum, M.H.
PANITERA PENGGANTI, ttd Drs. Asmawi H. Rawi Perincian biaya perkara: 1. Biaya Proses
Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
