P U T U S A N Nomor 50/Pdt.G/2010/PTA Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam musyawarah majelis, telah menjatuhkan
putusan atas perkara yang
diajukan oleh : PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Termohon sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini diwakili oleh H.Qadhar Faisal Ruskanda, S.H., A.Furqon Nurzaman, S.H., Erman Firmansyah, S.H., dan Gustiani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum H.Qadhar Faisal Ruskanda, S.H., & Partners berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2009, beralamat di Jl. Cihampelas No. 149 Bandung, semula Pemohon sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Akhir 1431 H Nomor Nomor 1063/Pdt.G/2009/PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1063/Pdt.G/2009/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 04 Juni 2010, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010; Membaca
dan
memperhatikan
memori
banding
yang
diajukan
Termohon/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa
oleh
pada hari
Jum’at tanggal 25 Juni 2010 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010; Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 12 Juli 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010; Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20
September
2010
yang
menerangkan
bahwa
Termohon/Pembanding
dan
Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena dalam tenggang waktu dan
permohonan banding Pembanding diajukan
dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut
ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara a quo dan putusannya, sudah tepat dan benar sepanjang yang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sebagai pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan menambah pertimbangannya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, walaupun penyebab pertengkaran tersebut berbeda antara Pemohon dengan Termohon. Selain itu para saksi baik di pihak Pemohon maupun di pihak Termohon telah membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang dan telah diperbaiki dan diusahakan untuk damai oleh hakim majelis maupun hakim mediator serta famili kedua pihak, namun antara Pemohon dan Termohon tidak juga terwujud perdamaian untuk rukun kembali. Oleh karenanya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebab percekcokan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999; Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio majelis hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon, namun besarannya atau nilainya perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama karena jumlah yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama masih kecil bila diukur dengan penghasilan Pemohon sebagai dosen berpangkat IVe dan fungsi uang mut’ah adalah penghibur untuk isteri yang diceraikan oleh suaminya. Oleh sebab itu, majelis hakim banding akan menetapkan memberi tambahan besaran uang mut’ah tersebut sesuai dengan kepatutan dan kelayakan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1063/Pdt.G/2009/PA Tgrs tanggal 25 Mei 2010 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kategori sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding kepada Pembanding; Mengingat, undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima; - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1063/Pdt.G/2009/PA Tgrs tanggal 25 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Akhir 1431 H dengan perbaikan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); - Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pembanding yang hingga kini dihitung sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa’dah 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 H oleh Drs.Muhammad
Basri
Nasution,
S.H.,M.H.,
Ketua
Majelis
dihadiri
oleh
Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag. dan H.Empud Mahpudin, S.H.,M.H. masingmasing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 50/Pdt.G./2010/PTA Btn tanggal 30 September 2010, didampingi oleh Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Hakim anggota, Ttd. Drs.H.Zainir Surzain, S.H., M.Ag.
Ketua Majelis, Ttd. Drs.Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.
Hakim anggota, Ttd. H.Empud Mahpudin, S.H., M.H. Panitera pengganti, Ttd. Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.
Rincian biaya perkara: 1. Biaya Proses ................................... Rp. 139.000,2. Redaksi ………………………… Rp. 5.000,3. Biaya meterai ..……………………Rp. 6.000,J u m l a h ……………………… Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera, Ttd.
Dra.Hj. Siti Maryam
