P U T U S A N Nomor 11/Pdt.G/2010/PTA Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING,
umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya
disebut Tergugat/Pembanding; melawan TERBANDING, umur 37 tahun, agama bertempat
tinggal
Islam, pekerjaan karyawati swasta, di
KABUPATEN
TANGERANG,
selanjutnya memberikan kuasa kepada H. Sigit Herman Binaji, S.H., M.H. dkk, Advokat/Pengacara, yang beralamat hukum di Bintaro Jaya Sektor 5, Jl. Perkici XI Blok EB 2 No. 11 Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25
Agustus
2009,
selanjutnya
disebut
Penggugat/Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan
perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 27Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1430 H Nomor 847/Pdt.G/ 2008/ PA Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PA.Tng tertanggal 19 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutebel); 3. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi seorang anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri; 5. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama
Tangerang
Nomor
847/Pdt.G/2009/PA
Tng.
yang
menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 Agustus 2009, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal
21
Agustus 2009 oleh Juru Sita Pengganti; Membaca
dan
memperhatikan
isi
memori
banding
Tergugat/
Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2009, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada
pihak Penggugat/Terbanding
tanggal 28 Agustus
2009; Telah pula membaca dan memperhatikan isi kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 09 September 2009, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada
pihak Tergugat/Pembanding
tanggal 11 September 2009; Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 09 Nopember 2009 Nomor 847/Pdt.G/2009/PA. Tng, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding/kuasanya tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (inzage);
Halaman 2 dari 9
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syaratsyarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama meneliti secara seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Tangerang, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Tangerang dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri; DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara ini sebagian dapat disetujui oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama, namun majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat tentang Akta Perdamaian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang Nomor 02/Pdt.G/2008/PA.Tng tertanggal 19 Februari 2008, yang diajukan gugatan Pembatalan oleh Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa sesuai dengen ketentuan Pasal 130 ayat (3) HIR putusan akta perdamaian tidak dapat dibandiing, dengan kata lain, terhadap putusan akta perdamaian
tertutup upaya hukum (banding dan kasasi).
Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang sendiri menegaskan bahwa terhadapnya tidak bisa diajukan banding, dipertegas pula dalam putusan MA-RI Nomor 1038 K/Sip/1973, bahwa putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding dengan alasan pertimbangan hukum yang menyatakan berdasarkan Pasal 130 HIR, putusan perdamaian atau acte van vergelijk, menunjukan suatu putusan tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya, sebab secara teknis dan yuridis putusan akta perdamaian (acte van vergelijk) dengan sendirinya berkekuatan eksekutorial, sebagaimana layaknya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 280);
Halaman 3 dari 9
Menimbang, bahwa suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun hal itu tidak disadari para pihak atau salah satu dari mereka, mengakibatkan persetujuan itu batal. Oleh karena itu, Penetapan Akta Perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalan, dipertegas putusan MA-RI Nomor 454 K/Pdt/1991; Menimbang, bahwa putusan akta perdamaian tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum, yang digariskan Pasal 1337 KUH Perdata, putusan juga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1859, 1860, 1861 dan 1862 KUH Perdata. Apabila putusan tersebut mengandung salah satu cacat yang tersebut dalam pasal-pasal tersebut, dapat dijadikan alasan untuk menuntut pembatalan terhadapnya (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 278); Menimbang, bahwa mengutip ketentuan-ketentuan tersebut (pendapat tersebut), maka akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang dengan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 19 Februari 2008, tidak dapat di banding ataupun kasasi, akan tetapi dapat diajukan gugatan Pembatalan kepada Pengadilan; Menimbang, bahwa fakta di persidangan ditemukan
berdasarkan
pengakuan Tergugat sendiri dalam komunikasi dengan Penggugat mengalami kesulitan, dan bahkan ketika Penggugat menjenguk anak-anak di tempat Tergugat, terjadi keributan dan kedua belah pihak bersikukuh untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah kedua anak tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan atas putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 19 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang. Oleh karena itu, sulit untuk dilaksanakan meskipun telah disepakati bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa baik
Penggugat/Terbanding
maupun Tergugat/Pembanding mengalami berbagai kendala dengan kata lain putusan tersebut sulit untuk dilaksanakan dan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, karena Penggugat merasa dirugikan atas putusan tersebut, meskipun telah disepakati bersama; Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menemukan fakta Putusan Akta Perdamaian itu tidak melekat kekuatan eksekusi, sehingga putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 02/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 19 Februari 2008 patut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutebel); Halaman 4 dari 9
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang meminta agar perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam akta
perdamaian
putusan
Pengadilan
Agama
Tangerang
Nomor
02/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 19 Februari 2008 mengenai hak asuh anak di bawah umur, yaitu ANAK II (5 tahun) dan ANAK I (10 tahun) dibatalkan, patut dinyatakan dapat diterima/dikabulkan; Menimbang,
bahwa
mengenai
hadlanah/pemeliharaan
anak,
Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pembatalan hadlanah yang semula diasuh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding agar ditetapkan diasuh oleh Penggugat/Terbanding, yaitu anak yang bernama ANAK II (5 tahun) dan
ANAK
I
(10
tahun),
berada
pada
asuhan
dan
pemeliharaan
Penggugat/Terbanding sepenuhnya; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya juga meminta agar isi putusan perjanjian mengenai hak asuh anak, nama ANAK II (5 tahun) dan ANAK I (10 tahun), hak perwalian pengasuhannya sepenuhnya berada pada Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadlanah) oleh majelis Pengadilan Agama Tangerang telah dipertimbangkan secara rinci dan panjang lebar; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, dan dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukan bahwa, anak yang bernama ANAK I (10 tahun), sebagaimana telah ditegaskan oleh Tergugat/Pembanding di dalam jawaban gugatan Penggugat/Terbanding menyatakan
bahwa,
ANAK
I
(10
tahun)
telah
menyatakan
kepada
Tergugat/Pembanding untuk tetap tinggal bersama Tergugat/Pembanding, diperkuat dengan pernyataan ANAK I (10 tahun) di dalam surat yang ditulis tangan tanggal 18 Agustus 2009. Dan secara fakta yang ada sekarang ini anak tersebut bersama dengan Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa fakta yang ada sekarang ini anak yang bernama ANAK II berada pada ibunya (Penggugat/Terbanding). Dan dari hasil pengamatan, majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang di lapangan, anak yang bernama ANAK II lebih condong ikut dengan Penggugat/Terbanding (ibunya), hal itu diambil kesimpulan berdasarkan pendekatan majelis hakim Halaman 5 dari 9
terhadap anak tersebut, dan juga dari keterangan Kepala Sekolah TK Al-Syukro yang bernama KEPALA SEKOLAH di bawah sumpahnya memberikan keterangan, bahwa selama mengikuti pendidikan, ANAK II dalam kondisi baik, ceria dan dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan teman-temannya tanpa mengalami hal-hal yang negatif, kalau ke sekolah
selalu
diantar
dan
dijemput
Penggugat/Terbanding.
Bahwa
Tergugat/Pembanding pernah datang ke sekolah ingin melihat ANAK II, namun anak tersebut lari bersembunyi dan memeluk Penggugat/Terbanding selaku ibunya, sambil menangis; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tangerang, bahwa anak yang bernama ANAK II, umur 5 tahun berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding (selaku ibunya) dan anak yang bernama ANAK I, umur 10 tahun berada pada asuhan dan pemeliharaan Tergugat/Pembanding (selaku ayahnya); Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih bermaslahat bagi si anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan si anak, dan fakta yang ada sekarang ANAK I tenang dan tentram bersama bapaknya (Tergugat/Pembanding), dan anak yang bernama ANAK II, tenang dan tentram bersama dengan ibunya (Penggugat/Terbanding); Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama ANAK I, bersama bapaknya dan ANAK II bersama ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ayah dan ibunya. Bahwa Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Pembanding
masing-masing
mempunyai
hak
untuk
berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah atau ibunya terhadap anaknya, pada hari-hari yang disepakati bersama, demikian juga agar diberi kesempatan kepada ANAK I dan ANAK II untuk saling berkomunikasi dan saling bertemu serta bermain bersama agar terjalin hubungan dengan baik antara kakak dan adik; Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) diperintahkan untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK II, yang diasuh
Penggugat/Terbanding
(ibunya)
sesuai
dengan
kepatutan
dan
kemampuan Tergugat/Pembanding (ayahnya), setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan banding lainnya, menurut majelis hakim Halaman 6 dari 9
pengadilan Tinggi Agama terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2009/PA.Tng tanggal 27 Juli 2009 bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1430 H, dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding pada Pengadilan tingkat pertama dan dibebankan kepada Tergugat/Pembanding pada Pengadilan tingkat banding; Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I -
Menyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Tergugat/Pembanding dapat diterima; -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tangerang
Nomor
847/Pdt.G/2009/PA.Tng. tanggal 27 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1430 H; DENGAN MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan membatalkan putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PA. Tng tertanggal 19 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang; 3. Menetapkan
Penggugat
(TERBANDING)
sebagai
pemegang
hak
hadlanah seorang anak yang bernama ANAK II; 4. Menetapkan Tergugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama ANAK I; 5. Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
memberikan
kepada
Penggugat/Terbanding biaya alimentasi seorang anak yang bernama ANAK II minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, Halaman 7 dari 9
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri; 6. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah); -
Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Ketua majelis,
itu
juga
oleh Drs.H.Ah.Chairuddin Ridwan, SH., M.H.
Drs.H.U.Syihabuddin, SH.,M.H. dan Drs.H. Endang Ali
Ma’sum, M.H. para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2010/PTA. Btn tanggal 27 Januari 2010 serta didampingi oleh Hidayat, SH. Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;
Hakim anggota, ttd
Ketua majelis, ttd
Drs.H.U.Syihabuddin,SH.,MH.
Drs.H.Ah.Chairuddin Ridwan,SH.,MH.
Hakim anggota,
Panitera pengganti
ttd Drs. H. Endang Ali Ma’sum, M.H.
ttd Hidayat, S.H.
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses...................................... Rp. 139.000,2. Biaya Redaksi ................................... Rp. 5.000,3. Biaya Materai.................................... Rp. 6.000,_________________________________________________ Jumlah .............................................. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 8 dari 9
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera, Ttd. Agus Zainal Mutaqien
Halaman 9 dari 9
