PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA. Btn
بـسـم الرحـمن الرحـيـم DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara: PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI HAPSAH, S.HI, M.H. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Raya Petir Km. 3 Nomor 01, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi,
sekarang
sebagai
Pembanding; melawan TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lebak, bertempat tinggal di
KOTA
SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZULHERI, S.H, Advokat pada Kantor Forkam law Office, beralamat di Jalan Banteng Betawi No. 12, Km 1, Kota Tangerang, semula
sebagai
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Srg, Tanggal 6 Oktober 2014
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima. Dalam Konvensi: Menolak Gugatan Penggugat. Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan surat perjanjian pembagian harta bersama tanggal 16 Maret 2011 adalah sah dan berlaku; 3. Menyatakan
yang
menjadi
bagian
dan
milik
Penggugat
(TERBANDING) dari perjanjian tersebut adalah: 3.1. 1 (satu) unit rumah permanen dengan dua sertifikat hak milik No. 157 dan No. 205 atas nama PEMBANDING yang terletak di KOTA SERANG, Blok C 3 No. 4, luas 200 M2 (10 m x 20 m), dengan batas-batas: -
Sebelah utara
: Bpk. Darmin/Bpk Burhani.
-
Sebelah Timur
: Jl. Komplek.
-
Sebelah Selatan
: Bpk Sukmawanto/Bpk. Ade Suhendi.
-
Sebelah Barat
: Jl. Komplek.
3.2. 3 (tiga) unit sepeda motor, masing-masing merk Mio Sould No.Pol. A 6722 BG, Yamaha Vega ZR No.Pol. 5425 PP dan Yamaha Jupiter Z New; 4. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian dan milik Tergugat (PEMBANDING) dari perjanjian tersebut adalah selain yang menjadi bagian Penggugat tersebut di atas; 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi surat perjanjian pembagian harta bersama tanggal 16 Maret 2011 tersebut; 6. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya yang sah telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Srg Tanggal
6
Oktober
2014.
Permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014; Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 24 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014; Membaca kontra memori banding dari Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014; Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, Pembanding bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas banding ini (inzage); Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014, Terbanding bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas banding ini (inzage).
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 20 Oktober 2014 atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Srg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Permohonan banding mana telah pula diajukan sesuai tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai jude facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam hal upaya damai, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri dalam setiap sidang, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. E. Mudjaidi Amin, S.H, M.H, namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya damai tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR junto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan; DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa Mejelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majlis Hakim Tingkat pertama tentang eksepsi
Tergugat, yakni gugatan Penggugat ternyata tidak kabur dan telah cukup jelas menyebutkan objek sengketa dengan letak dan batas-batasnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan atau dictum dalam eksepsi dimaksud menjadi sebagaimana akan disebut di dalam putusan ini; DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama tentang pertimbangan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Serang. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagai berikut: 1. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Perumahan RSS Korem, RT. 006, RW. 004, Desa Cilaku, Kecamatan Curug, Blok C. 3 No. 4, dengan batas-batas: - Sebelah Utara
: Milik Bpk Dasim, Blok C. 3, No. 5
- Sebelah Timur
: Jln. Komplek
- Sebelah Selatan
: Milik Bpk. Sukmanto, Blok C. 3 No. 3
- Sebelah Barat
: Jln. Komplek
2. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Perumahan RSS Korem, RT. 006, RW. 004, Desa Cilaku, Kecamatan Curug, Blok C. 3 No. 12, dengan batas-batas: - Sebelah Utara
: Milik Bpk. Burhani, Blok C. 3 No. 13
- Sebelah Timur
: Jln. Komplik
- Sebelah Selatan
: Milik Bpk. A Suhendi, Blok C. 3 No. 11
- Sebelah Barat
: Jln. Komplek;
Menimbang, bahwa 2 (dua) unit rumah tersebut di atas sekarang telah direnovasi sehingga menjadi satu kesatuan rumah tinggal dengan 2
(dua) sertifikat, masing-masing setifikat Hak Milik Nomor 154, yang aslinya berada di tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sertifikat Hak Milik Nomor 205, yang aslinya berada ditangan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 3 Juni 2014, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat dalam konvensi, pada tanggal 16 Maret 2011 pernah bermusyawarah dengan mufakat membuat perjanjian pembagian harta gono-gini yang isinya menyatakan, Penggugat Konvensi setuju memberikan rumah tinggal yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Tergugat Konvensi; Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 24 Juni 2014, dalam repliknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban terhadap bantahan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, yang isinya pada pokoknya menyangkal keabsahan perjanjian pembagian harta gono-gini tersebut, karena pada saat menandatangani perjanjian pembagian harta gono-gini dimaksud, ia Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dipaksa dan ditekan secara psikis oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah tinggal dengan 2 (dua) sertifikat terebut di atas adalah benar-benar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi, atau merupakan hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar adanya surat perjanjian tersebut; Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama atau tidak, pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah-tidaknya surat perjanjian pembagian harta gono-gini yang dibuat oleh
kedua belah pihak berperkara pada tanggal 16 Maret 2011, sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan: “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.
Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
3.
Suatu pokok persoalan tertentu;
4.
Suatu sebab yang tidak terlarang”. Menimbang, bahwa Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan: “Suatu
perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurangkurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah itu tidak perlu pasti asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”; Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama surat perjanjian pembagian harta gono-gini tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut: a. Bahwa surat perjanjian pembagian harta gono-gini tersebut adalah surat perjanjian di bawah tangan yang tidak secara terang dan jelas menyebutkan objek yang diperjanjikan sesuai maksud Pasal 1320 KUHPerdata angka 3 junto Pasal 1333 KUHPerdata, baik tentang barang-barang apa saja yang menjadi harta bersama, maupun hartaharta mana saja yang menjadi bagian masing-masing pihak yang melakukan perjanjian; b. Bahwa ternyata sampai saat gugatan ini diajukan, isi surat perjanjian pembagian harta gono-gini tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh masing-masing pihak, terbukti dengan tidak adanya penyerahan (lavering) satu sama lain tentang objek yang diperjanjiakan sebagai bentuk pengalihan hak milik sesuai sebagimana maksud Pasal 616 KUHPerdata junto Pasal 620 KUHPerdata, sehingga sertifikat dari harta bersama tersebut sampai saat ini belum dilakukan balik nama; c. Bahwa apa yang dianggap sebagai surat perjanjian pembagian harta gono-gini dalam perkara ini, ternyata semata-mata hanya berisi tentang
pernyataan persetujuan pihak ke II (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada pihak ke I (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk memilki objek sengketa. Dengan demikian, di dalam perjanjian tersebut tidak memuat hak dan kewajiban secara berimbang, tetapi hanya memuat tentang prestasi pihak ke II saja, sedang pihak ke I sama sekali tidak dibebani prestasi apapun; d. Bahwa ternyata keabsahan surat perjanjian pembagian harta gono-gini tersebut disangkal oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena pada saat penandatanganan, Penggugat Konvensi merasa terpaksa dan ditekan secara psikis oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan karena diatas meterai tersebut tidak tertulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan. Hal tersebut melanggar Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Berdasarkan Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Bea Meterai, surat perjanjian dimaksud dianggap tidak bermeterai; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, surat perjanjian pembagian
harta
gono-gini antara
kedua
belah pihak
berperkara tertanggal 16 Maret 2011 tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (Null and Void); Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah 1 (satu) unit rumah dengan dua sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 163 HIR junto Pasal 1865 KUHPerdata, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang mengemukan dalil, lagi pula dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dibebani wajib bukti; Menimbang,
bahwa
kemudian
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa sertifikat hak milik atas namanya sendiri, masing-masing Nomor 157 dan Nomor 205
yang kemudian diberi tanda P.4 dan P.5. Selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa bukti P.4 adalah berupa foto copi sertifikat hak milik Nomor 157, atas nama PEMBANDING yang dapat ditunjukkan aslinya dalam sidang tingkat pertama. Bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagai akta otentik. Oleh karena itu, Berdasarkan Pasal 165 HIR junto Pasal 1870 KUHPerdata, maka bukti P.4 adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; 2. Bahwa namun demikian berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama
tanggal
24
Juni
2014,
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dalam repliknya telah mengakui, bahwa sertifikat hak milik Nomor 157 atas nama dirinya tersebut sebenarnya diperoleh berdasarkan atas azas jual-beli, sedangkan akta hibah tersebut dibuat adalah atas permintaan Pemberi hibah karena alasan tertentu; 3. Bahwa ternyata di dalam gugatannya, rumah tinggal dengan sertifikat hak milik atas nama PEMBANDING, Nomor 157 tersebut, oleh Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
juga
diminta
untuk
ditetapkan sebagai harta bersama, bukan diminta untuk ditetapkan sebagai hibah, meskipun secara formil menurut bukti T.8, harta tersebut sebagai hibah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tanah dan rumah tinggal yang terletak di atasnya sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 157 dapat dikategorikan sebagai harta bersama; 4. Bahwa bukti P.5 adalah berupa foto kopi sertifikat hak milik Nomor 205, atas nama PEMBANDING yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun ditunjukkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pembuktiannya sebagaimana dalam bukti T.10. Bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagai akta otentik. Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 165 HIR junto Pasal 1870 KUHPerdata, maka bukti P.5 adalah bukti surat otentik yang
memiliki kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat; 5. Bahwa kecuali mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah objek sengketa tersebut adalah rumah yang didapat oleh kedua belah pihak berperkara selama dalam perkawinan dan sekarang telah direnovasi dan dijadikan satu kesatuan rumah, namun selama bercerai rumah tersebut dibiarkan kosong tanpa penghuni; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah tinggal dengan dua sertifikat, masingmasing sertifikat hak milik Nomor 157 dan sertifikat hak milik Nomor 205 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, harus dinyatakan
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
telah
dapat
membuktikan dalil gugatannya, bahwa 1 (satu) unit rumah dengan dua sertifikat, masing-masing Nomor 157 dan 205 yang terletak di KOTA SERANG adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam konvensi dan berdasarkan Pasal 97 KHI harta bersama tersebut akan dibagi dua dengan masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut; DALAM REKONVENSI: Menimbang, bahwa dalam sidang tingkat pertama pada tahap jawab-jinawab, Tergugat konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; 2. Menyatakan secara hukum atas tanah yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Serang sertifikat hak milik Nomor 157 yang
berdiri rumah di atasnya beralamat di KOTA SERANG, Banten adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan bukan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga hak kepemilikan tetap berada
pada
Penggugat
Rekonvensi,
sekaligus
memerintahkan
Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik Nomor 157 terhadap Penggugat Rekonvensi secara cepat dan seketika tanpa beban apapun; 3. Menyatakan akta hibah Nomor 429/2006 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2006 dihadapan Notaris Arjamil Roswar adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian; 4. Menyatakan secara hukum atas harta benda berupa: 1) Satu unit rumah di KOTA SERANG, Banten yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Kota Serang dengan sertifikat hak milik Nomor 205; 2) Satu unit kendaraan roda empat, merk Daihatsu Terrios type TX MT, warna hitam, Nomor Polisi A 1436 AE; 3) Satu unit motor Yamaha Mio Tahun 200, warna merah marun, Nomor Polisi A 2308 AW; 4) Satu unit motor Honda Revo tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi A 4646 BE; 5) Satu unit motor Honda Beat tahun 2009, warna hitam, Nomor Polisi A 2175 KX; 6) Satu unit motor Honda Vario tahun 2009, warna hitam, Nomor Polisi A 6919 KW; 7) Satu unit motor Honda Absolute Revo tahun 2010, warna hitam merah, Nomor Polisi A 6974 PU; 8) Satu unit motor Yamaha Mio tahun 2010, warna hijau,, Nomor Polisi A 3373 FG; 9) Satu unit motor Yamaha Vega ZR tahun 2009, warna hitam, Nomor Polisi A 6812 FC;
10) Satu unit motor Mio tahun 2006, warna merah marun, Nomor Polisi A 2308 BG; 11) Satu unit motor Yamaha Vega R New tahun 2009, warna biru, Nomor Polisi A 5232 PO; 12) Satu unit motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi A 6722 BG; 13) Satu unit motor Yamaha Vega R Nomor Polisi A 5425 PP; 14) Uang tabungan dengan saldo Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tersimpan di Bank Mega dengan nomor rekening 01.168.00.20.01738-5; 15) Satu buah salon kecantikan “HILDA SALON” bertempat di Ruko RS Pemda Cipocok Jaya; 16) Satu buah salon kecantikan “ICHA SALON” bertempat di lantai 1 pasar Rau Serang; 17) Satu buah Showroom Motor “LUTHFI JAYA MOTOR I” di Ruko Cinanggung, Jl. Trip Jamaksari, Serang; 18) Sisa piutang pinjaman sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Lebak; 19) Satu piutang pinjaman sebesar Rp 12 Juta di BPR Syariah Cilegon Mandiri; 20) Uang yang diinvestasikan kepada para pedagang di Pasar Rau senilai kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai pinjaman usaha para pedagang di pasar rau tersebut dengan pengembalian perharinya kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diangsur selama seratus hari yang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai uang arisan, adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga ditetapkan sebagai harta bersama dan utangpiutang terhadap pihak ke tiga, sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab bersama-sama secara tanggung renteng menyelesaikan utang hingga lunas, yang
kemudian sisa harta bersama setelah diselesaikan utang kepada pihak ketiga kemudian dapat dibagi dua yakni 50 % menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi dan 50 % menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonfensi; 5. Menyatakan secara hukum atas usaha-usaha antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa salon kecantikan dan showroom motor tetap dibawah pengawasan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan putusan ini terealisasi; 6. Menyatakan sah dan berlaku surat perjanjian harta gono gini tanggal 16 Maret 2011 yang dilekatkan meterai 6000 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan ditandatangani pula oleh saksi Sukarta, saksi G Nahyar dan saksi Aas Susanti. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atau setidak-tidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dapat diterima dan oleh karena itu akan dipertimbangkan; Menimbang.
bahwa
setelah
mempelajari
secara
seksama
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim
Tingkat
Banding
tidak
sependapat
dengan
pertimbangan
dimaksud. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sendiri tentang Rekonvensi sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengemukakan suatu dalil dalam gugatan rekonvensinya, lagi pula dalil-dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR junto Pasal 1865 KUHPerdata, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dibebani
wajib
bukti.
Kemudian
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat
Konvensi telah mengajukan 41 bukti surat yang kemudian diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 41;
Menimbang, bahwa bukti T. 1, berupa surat perjanjian pembagian harta gono-gini tertanggal 16 Maret 2011 telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas. Pertimbangan mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, surat perjanjian tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1333 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan sebagai surat perjanjian yang tidak sah dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum, yakni harus dinyatakan sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian (Null and Void); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa oleh karena bukti-bukti T.2, T.3, T.5, T.7, T.9, T.18, T.29, T.30, T.39, T.40 dan T.41 adalah bukti-bukti tertulis yang tidak pernah dapat diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata junto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997, bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti T.4, T.6, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15. T.16, T.17, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.37, T.38 adalah bukti-bukti yang tidak secara tegas dan terkait langsung dengan pembuktian adanya harta-harta bersama yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan
rekonvensinya,
maka
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
berpendapat, bukti-bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan rekonvensinya.
Oleh
karena
itu,
bukti-bukti
tersebut
harus
juga
dikesampingkan; Menimbang, bahwa bukti-bukti T.31, T.32, T.33, dan T.34, adalah surat-surat pernyataan di luar sidang dari saksi-saksi sebagai ayah dan ibu kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan bukti T.35 adalah peryataan di luar sidang dari seorang saksi dalam perjanjian pembagian harta gono-gini. Saksi-saksi mana, ketiganya sebelumnya telah diperiksa di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim
Tigkat Banding hanya mempertimbangkan keterangan para saksi tersebut yang telah tertuang di dalam berita acara sidang tingkat pertama, sehingga tidak memerlukan surat-surat keterangan dimaksud. Dengan demikian bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa bukti T.36 adalah bukti surat berupa suatu pernyataan belaka di luar sidang dari seseorang tanpa hadir dan tanpa diperiksa di dalam persidangan peradilan. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 Nopember 1988, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bukti tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 2 dan angka 6, oleh karena gugatan-gugatan tersebut terkait erat dengan surat perjanjian pembagian harta gono-gini. Sedangkan segala sesuatunya tentang surat perjanjian harta gono-gini tersebut telah dipertimbangkan secara seksama sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan-gugatan angka 2 dan 6 tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud, maka gugatan rekonvensi angka 2 dan 6 tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 3, tentang menyatakan akta hibah Nomor 429/2006 untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, akta hibah tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga tidak terbukti mengandung cacat hukum dan oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian gugatan rekonfensi angka 3 harus ditolak; Menimbang,
bahwa
namun
demikian,
Penggugat
Konvensi/
Tegugat Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan jawaban atas rekonvensi yang pada pokoknya mengakui, bahwa peralihan hak dalam sertifikat Nomor 157 berupa hibah hanyalah bersifat formal, sedangkan
yang sebenarnya adalah jual-beli, sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ternyata tidak mampu membuktikan yang sebaliknya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kehendak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap menganggap tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 157 sebagai harta bersama adalah tindakan yang terpuji dan perlu dihargai. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi angka 3 tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 5, tentang menyatakan salon kecantikan dan showroom motor tetap di bawah pengawasan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, disamping perihal tersebut bukan merupakan tindakan yuridis yang harus dilakukan oleh Peradilan Agama, kedua barang tersebut juga telah dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Oleh karena itu gugatan angka 5 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan dalam rekonvensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagian harus ditolak dan sebagian lainnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 6 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang,
bahwa
perkara
ini
termasuk
dalam
bidang
Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
biaya
perkara
pada
tingkat
banding
dibebankan
kepada
Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan dan syari’at islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; II. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Serang
Nomor
000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 6 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding ini, DENGAN MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat. DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya; 2. Menyatakan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 157 dan Nomor 205 yang di atasnya berdiri satu unit rumah tinggal yang berlokasi di KOTA SERANG, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara
: rumah bpk. Burhani dan Darsim;
- Sebelah Selatan
: rumah bpk. Suhendi dan Sumawanto;
- Sebelah Timur
: Jalan Komplek;
- Sebelah Barat
: Jalan Komplek.
Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi; 3. Menyatakan membagi harta bersama tersebut, seperdua untuk Penggugat Konvensi dan seperdua untuk Tergugat Konvensi, baik secara natura maupun innatura;
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi; 5. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi. DALAM REKONVENSI: Menolak
dan
menyatakan
tidak
dapat
menerima
gugatan
Penggugat Rekonvensi seluruhnya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah). III. Menghukum
kepada
Pembanding/Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Humaidi Husen, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H, dan Drs. H. Masrum, M.H sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Achmad Sofwan, S.H, sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh
Terbanding.
KETUA MAJELIS
ttd Drs. H. HUMAIDI HUSEN, S.H, M.H.
Pembanding dan
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
ttd
ttd
Drs. H. ABU BAKAR, S.H, M.H.
Drs, H. MASRUM, M.H.
PANITERA PENGGANTI
ttd ACHMAD SOFWAN, S.H.
Perincian biaya perkara: 1. Meterai
: Rp
6.000,-
2. Redaksi
: Rp
5.000,-
3. Biaya proses
: Rp 139.000,-
Jumlah
: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh: Panitera,
Dra. Hj. Siti Maryam
