PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 359/PDT/2016/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------

SUGIARTO TJIPTOHARTONO, Direktur Utama PT. Sumber Bahagia Sentosa, dengan demikian bertindak atas nama dan untuk kepentingan

PT. Sumber Bahagia Sentosa, beralamat di Jalan Ciremai

Raya Nomor 114 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Dan

Bildansyah, S.H., A. Faozan TZ, S.H., dan Supardi, S.E., S.H.,

Advokat-advokat, beralamat di Jalan Brigjen Dharsono Nomor 2 A Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; ------------------------------------------------------Lawan:

SUBHAN SAEFUL ISLAM, Pegawai BUMD, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru D-V Nomor 34 RT.03 RW.05

Kelurahan Kecapi

Kecamatan. Harjamukti Cirebon dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya bernama Wawan, S.H., Advokat dan Konsultan

Hukum dari Kantor Hukum Wawan & Partners, beralamat kantor di Jalan Raya Sunan Gn. Jati Desa Kapetakan,

Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

12 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; ----------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 359/PEN/PDT/2016/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 359/PDT/2016/PT.BDG

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan April 2015

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada

tanggal 7 April 2015 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -------------------------------------------------------1.

Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan pengelola RS PUTERA BAHAGIA,

2.

Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2015, Penggugat merasa terkejut ketika

yang dari waktu ke waktu terus berkembang; ---------------------------------------

mendapat surat undangan Klarifikasi dari Kepolisian Resor Cirebon Kota sehubungan dengan adanya perkara perbuatan tidak menyenangkan yang

3.

dilaporkan oleh Tergugat; -----------------------------------------------------------------

Bahwa, dalam Laporannya ke Kepolisian, sebagaimana tertuang dalam

Laporan Polisi No. LP/246/B/II/2015/JBR/CRB KOTA tanggal 27 Februari 2015, disebutkan oleh Tergugat, Penggugat telah menyuruh pekerja

4.

5.

memotong dahan pohon mangga di fasilitas umum; -------------------------------

Bahwa, disebutkan juga oleh Tergugat dalam Laporannya, pada bangunan gardu listrik Penggugat, terdapat cerobong asap yang mengganggu kesehatan warga masyarakat sekitar; -------------------------------------------------

Bahwa, atas laporan Tergugat tersebut, Penggugat setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan ahli hukum dan mempersiapkan bukti-buktinya,

kemudian hadir di Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk memberikan keterangan serta membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh pekerja memotong dahan pohon mangga di fasilitas umum seperti yang 6.

dilaporkan Tergugat; -----------------------------------------------------------------------

Bahwa, di lapangan

Penggugat juga telah menunjukkan lokasi yang

disebutkan Tergugat terdapat cerobong asap kepada Petugas Kepolisian dan membuktikan ketidakbenaran Laporan Polisi yang dibuat oleh

7.

Tergugat tersebut; --------------------------------------------------------------------------

Bahwa,

sebagaimana ternyata sesuai bukti-bukti yang ada, Penggugat

tidak pernah menyuruh seorang pekerja untuk memotong dahan pohon

mangga di fasilitas umum serta di bangunan gardu listrik Penggugat juga tidak ada cerobong asap sebagaimana dilaporkan Tergugat; -------------------


8.

9.

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah membuat Laporan yang tidak benar Ke Kepolisian merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial; -------------------------------

Bahwa, ada pun kerugian materil sebagai akibat perbuatan

Tergugat

tersebut ditaksir senilai kurang lebih Rp 15.000.000. (lima belas juta rupiah); -----------------------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa, kerugian tersebut dihitung dari jasa Konsultasi Hukum kepada ahli hukum sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan biaya

menghubungi saksi-saksi yang diperlukan Penggugat tidak kurang dari Rp 5.000.000. (lima juta rupiah); --------------------------------------------------------

11. Bahwa, kerugian immateril sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut, tersitanya waktu

Penggugat dan

kepada masyarakat, masyarakat

terganggunya pelayanan Penggugat

serta nama baik Penggugat yang tercemar di mata

yang tidak ternilai, akan tetapi demi lengkapnya gugatan,

dinilai tidak kurang sebesar Rp 1.000.000.000.(satu milyar rupiah); ----------

12. Bahwa, untuk supaya Tergugat mentaati isi putusan ini, kiranya beralasan pula

apabila

Pengadilan

menetapkan

uang

paksa

sebesar

Rp

100.000.(seratus ribu rupiah) per-hari setiap kali Tergugat tidak mentaati 13.

isi putusan ini; --------------------------------------------------------------------------------

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir),

maka Penggugat mohon kehadapan Pengadilan Negeri Cirebon untuk menetapkan sita jaminan terhadap semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat; ------------------------------------------------

14. Bahwa, Penggugat juga oleh karena dalam perkara ini didukung oleh fakta yuridis yang kuat (strong proof) maka beralasan kiranya apabila terhadap

perkara ini dapat diberikan putusan serta merta sebagaimana tertuang dalam pasal 180 HIR; ----------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya beralasan apabila

Pengadilan Negeri Cirebon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut; --------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum; -----------


4. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

gantirugi

materil

sebesar

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika; ------------------------------------------------------------------------------------

5. Menghukum

Tergugat

untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika; ------------------------------------------------------------------------------------

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari setiap kali Para Tergugat tidak mentaati isi putusan ini; --------------------------------------------------------------------------------------

7. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (serta merta) meski pun ada banding maupun kasasi; ------------------------

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------------

A T A U: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Memberikan putusan yang se-adil adilnya sebagaimana Majelis Hakim menganggap patut dan adil; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut,

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: --------------------

DALAM EKSEPSI; --------------------------------------------------------------------------------

1. Gugatan Kabur / Obscuur Libel tidak jelas dan keliru sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak (Niet on van kelijk verklaard); -----------------

Alasan hukumnya: ---------------------------------------------------------------------------

Bahwa kejelasan sebuah surat gugatan salah satunya diukur dan dilihat

dari sinkronnya subyek hukum, dasar hukum, obyek sengketa, peristiwa hukum dan hubungan hukum yang merupakan fakta yang diuraikan dalam fundamentum petendi maupun petitum dalam



surat gugatan

sebagai mana ketentuan pasal 8 RV; -----------------------------------------------

Bahwa ” Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi”. (Vide Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata)

Selanjutnya

dikatakan pula : Putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menggugat pelapor (Tergugat) melakukan Perbuatan Melawan Hukum

yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 359/PDT/2016/PT.BDG

diketahuinya; sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai dari laporan tersebut . sebagaimna dikuatkan oleh yurisprudensi dari putusan

Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan

putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan: adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan

itu,

tindakan

itu

dianggap

sah

menurut

hukum. Maka

berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak

mempunyai dasar hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel); ----

Bahwa untuk itu gugatan yang dibuat Penggugat adalahn KABUR sehingga

WAJIB DITOLAK / TIDAK DAPAT DITERIMA. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 616 K/SIP/1973 tanggal 05 Juni 1975); ---------------

2. Gugatan Prematur sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak (Niet on van kelijk verklaard); ----------------------------------------------------------------------

Alasan hukumnya; --------------------------------------------------------------------------

Bahwa atas laporan polisi dari penggugat tersebut sampai dengan

adanya gugatan ini pihak kepolisian Resort Cirebon Kota sebagai penerima laporan belum mengeluarkan tindakan atau putusan apa yang

akan diambil atas pelaporan tersebut, maka dengan demikian gugatan ini diajukan terlampau dini atau belum waktunya; ------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus: -----------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ----------------------------------

2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah obscuur libels dan Prematur atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA; -------------------------------------------------------------------

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi Tergugat secara proposional, mutatis, mutandis, mohon menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini; ----------------------------------------------------


2. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak seluruh dalil kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;

Tergugat

3. Bahwa atas laporan polisi NO: LP/ 246/ B/ II/ JBR/CRB KOTA tanggal 27

Februari 2015 terhadap Penggugat merupakan hak dari Tergugat / setiap warga Negara; ----------------------------------------------------------------------------------

Alasan Hukumnya : --------------------------------------------------------------------------

 Pasal 45 HIR yang berbunyi : “Orang yang mengetahui atau korban peristiwa pidana berhak lapor kepada yang berwajib “; -------------------------

 Adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana

kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum. (Vide putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986); -------------------------

4. Bahwa cerobong asap yang dimaksud oleh Pelapor / Tergugat adalah cerobong asap dari Jenset sebelum adanya atau diganti oleh Travo listrik

yang keberadaannya sampai sekarang masih dipermasalahkan antara pihak Penggugat dengan warga, dimana sebelumnya memang ada jenset dan ada cerobong asap yang dirasakan sangat mengganggu warga namun sekarang genset tersebut sudah tidak ada karena sudah diganti oleh Travo 5.

listrik; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa atas pernyataan dari Pergugat yang menyatakan bahwa penggugat

tidak pernah menyuruh orang untuk menebang dahan pohon mangga

merupakan suatu kebohongan dan ketidak benaran karena penyangkalan tersebut merupakan bagian dari suatu beban pembuktian yang harus dapat dibuktikan oleh para pihak bukan Cuma melalui

kata-kata penyangkalan

sepihak; ------------------------------------------------------------------------------------------

Alasan hukumnya : --------------------------------------------------------------------------

 Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata Jo.pasal 163 HIR yang berbunyi: “barang

siapa,

yang

mengatakan

ia

mempunyai

hak,

atau

ia

menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu,atau untuk

membantah

hak-hak

orang

lain,

maka

orang

itu

harus

membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“; -----------------------

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatanya pada poin 8 yang mengatakan

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum harus ditolak, karena tidak berdasarkan hukum; -------------------------------------------------------------------


Alasan hukumnya : -------------------------------------------------------------------------

Bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)

diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. adalah: -----------------------------------------------------------------------

a. Adanya suatu perbuatan;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Dari unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas,

maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH); -----------------------------

 Apakah perbuatan Tergugat melaporkan adanya suatu tindak pidana masuk dalam kategori PMH ?; ----------------------------------------------------

 Apakah laporan/pengaduan tersebut merupakan suatu kesalahan?

 Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat ? --------------------------------------------------------------

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat

menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan

hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel); ----

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, yang tertuang dalam poin 9 - 14

harus ditolak; ------------------------------------------------------------------------

Alasan hukumnya: --------------------------------------------------------------------------

Bahwa setiap permohonan ganti rugi harus dirinci secara jelas dan

cermat, bukan hanya dengan menghambur kata-kata tanpa makna dan tanpa disertai bukti-bukti yang otentik (vide yurisprudensi Mahkamah



Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.525/Sip/1973); -------------------------

Bahwa Dwangsom atau biasa disebut uang paksa tidak dikenal dalam

HIR maupun RBG, Dwangsom ini hanya diatur dalam pasal 606 a dan 606 RV (S.1933-360 jis 362,276), selain itu mengenai putusan yang


dapat

dikenakan

Dwang

Som

hanya

keputusan

yang

bersifat

Comdemnatoir berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain, yang bukan nerupakan putusan untuk membayar sejumlah uang. (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972); ----------------------

 Bahwa untuk meminta Sita Jaminan, harus pula berdasarkan bukti-bukti outentik yang jelas, bagaimana mungkin meminta Sita Jaminan, sedangkan gugatannya saja tidak mempunyai dasar hukum; -----------------

 Bahwa permintaan Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan

terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan…. dst, harus ditolak, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03/1971 tanggal 17 Mei 1971 antara lain berbunyi : “Agar sedapat

mungkin Pengadilan Negeri Tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”; ------------------------------------------------------------

Bardasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini untuk selanjutnya memutus sebagai berikut : -----------A. DALAM EKSEPSI; --------------------------------------------------------------------------a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; --------------------------------

b. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----------------------

B. DALAM POKOK PERKARA; --------------------------------------------------------------

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------------------

ATAU : ------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); ------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Cbn. tanggal 1 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------1. 2.

Mengabulkan eksepsi Tergugat; ------------------------------------------------------------

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard); --------------------------------------------------------------------------------------


3.

Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sejumlah

Rp.1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah); ----------------------

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui

perantaraan kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada hari Jum’at

tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor

27/Pdt.G/2015/PN.Cbn. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016; ---------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 Maret

2016, dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Maret 2016; ------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding

tersebut, kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra

memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada

tanggal 21 Maret 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Mei 2016; ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung masingmasing kepada kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16

Mei 2016 dan kepada kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016; ---------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang

ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya pada

pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : ----------------------------------


-

Bahwa,

Pembanding semula

Penggugat

menyatakan

keberatan

khususnya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 1 Februari 2016 No. 27/Pdt G/2015/PN.Cbn yang: ----------

“memandang gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan -

terlalu dini atau PREMATURE untuk diajukan”; -------------------------------------Atas

Pertimbangan

hukum

Judex

Factie

yang

demikian,

pertanyaan, apakah gugatan ‘perbuatan melawan hukum’

menjadi

atas dasar

adanya ‘Laporan Yang tidak benar/Palsu’ sebagaimana gugatan Penggugat,

baru bisa diajukan setelah adanya tindak lanjut dan penetapan status atas laporan tersebut oleh Kepolisian, sehingga ketika diajukan sebelum adanya

tindak lanjut dan penetapan status oleh Kepolisian, gugatannya dikualifisir -

sebagai gugatan yang PREMATUR?; ---------------------------------------------------

Dalam Hukum positif kita, perbuatan membuat Laporan/Pengaduan yang

tidak benar atau pengaduan palsu (Lasterlijke aanklacht), sebagaimana yang menjadi dasar gugatan (posita/pundamentum petendi) Penggugat,

merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh ketentuan

pasal 317 KUHPidana. Sehingga jelas bahwa perbuatan membuat “Laporan

yang tidak benar/palsu” itu merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat menjadi dasar untuk ditempuhnya upaya hukum bukan hanya pidana akan tetapi juga perdata.

Bisa saja ketidakbenaran Laporan itu diajukan

setelah adanya Putusan Pengadilan yang bersifat tetap (in kracht) yang menyatakan ketidakbenarannya, dimana dalam hal yang demikian putusan

itu akan menjadi ‘bukti yang sempurna’, bahwa hal yang dituduhkan itu tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 ayat (2) KUHP. Akan tetapi apabila FAKTA HUKUM tentang ketidakbenaran Laporan itu, sejak awal

prosesnya sudah bisa dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut

hukum, serta terhadap Terlapor telah ‘timbul kerugian’, maka untuk

mengajukan gugatan tidak perlu menunggu adanya proses penyidikan dan lahir status sebagai tindak lanjut Laporan yang tidak benar itu atau

menunggu adanya putusan Pengadilan yang bersifat tetap yang bisa

menjadi bukti ketidakbenaran laporannya. Kecuali apabila diharapkan ada -

bukti yang sempurna tentang ketidakbenaran laporan itu; ------------------------Ketidakbenaran

Laporan

Tergugat,

yang

didalilkan

Penggugat

dan

sebagaimana digariskan ketentuan pasal 163 HIR harus bisa dibuktikan oleh Penggugat, yakni: ----------------------------------------------------------------------


-

Penggugat telah menyuruh pekerja memotong dahan pohon mangga di

fasilitas umum; ---------------------------------------------------------------------------

Terdapat cerobong asap pada bangunan Rumah Sakit milik Penggugat

yang mengganggu kesehatan warga masyarakat sekitar; --------------------

Atas apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana terurai di atas,

sesungguhnya telah terdapat pengakuan dari Tergugat. Pengakuan yang demikian dikualifisir sebagai ‘pengakuan mengenai fakta’, yang dapat menjadi dasar Majelis Hakim untuk menjadi dasar dalam memutuskan keterbuktian

-

perihal

ketidakbenaran

Laporan

tergugat

sebagaimana

Yurisprudensi MA No. 3459 K/Pdt/1984; -----------------------------------------------

Saksi saksi Dra. Ely Hayati Endang, Maman Suparman, Agung Sudijono,

yang dihadirkan Tergugat pun, keterangannya di persidangan tidak ada

yang mengarah kepada terbuktinya Laporan/Pengaduan Tergugat tersebut

dan hal ini bersesuaian satu sama lain dengan bukti P-6 yang merupakan ‘Laporan Hasil Penyelidikan/Interogasi’, dimana di dalamnya ‘tidak

ditemukan

unsur

perbuatan

pengrusakan,

dinyatakan

perbuatan

tidak

menyenangkan’ sehingga karenanya tidak ada tindak lanjut proses -

hukumnya ke arah penyidikan; ------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian alasan sebagimana tersebut diatas, maka Pembanding

dahulu

Penggugat, mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan

untuk memberikan

putusan dalam tingkat banding ini, yaitu

sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING, semula Penggugat; -----------------------------------------------------------------------

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Februari 2016 dalam Perkara Perdata

No.

27/Pdt G/2015/PN.Cbn

dan

kemudian mengadili sendiri:------------------------------------------------------------

3. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya; --------------

4. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding; ---------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat terhadap memori

banding dari Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dan

mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 1 Februari 2016; --------------------------------


Menimbang, bahwa

setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari gugatan Penggugat,

jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum yang

menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; -------------------

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri

dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat dan

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar menurut hukum, dan oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; ----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula

Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut

Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena merupakan pengulangan dari surat

gugatan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; ------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 1 Februari 2016

Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; --------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dalam

perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos

perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini; ------------------------------------------------------

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ----------------------------------------------------------------------------------


MENGADILI -

-

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat; ------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 1

Februari 2016 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar

ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 26 September 2016, oleh kami Subaryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugito, S.H., M.H.

dan I Nyoman Dika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

tanggal 29 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh Abdul Fattah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----------------------------------------------------------------------------------------Hakim-hakim Anggota Ttd

Sugito, S.H., M.H. Ttd

Hakim Ketua Majelis Ttd Subaryanto, S.H., M.H.

I Nyoman Dika, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd

Abdul Fattah, S.H.


Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..............…… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ….

Rp.

Jumlah ……………………...

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Biaya Pemberkasan …….

5.000,-

Rp. 139.000,-


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents