I. PENDAHULUAN Pengaduan sampai dengan status Oktober 2013 telah mencapai 38.094 aduan dengan jumlah pengaduan yang masih berstatus proses sebanyak 97 aduan. Pengaduan yang berstatus proses terbanyak terdapat di Propinsi Banten yang mencapai 32,98%. Pengaduan tersebut sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran mekanisme dan prosedur dalam pemanfaatan dana BLM pada kegiatan infrastruktur dan ekonomi. Pengaduan dari tahun 2010 – 2013 yang tertinggi terjadi di tahun 2012 yang mencapai 12.680 dengan status proses pengaduan yang sampai saat ini belum tertangani sebanyak 27 aduan. Pengaduan yang berstatus proses ini terjadi pada kasus penyimpangan dana dan pelanggaran mekanisme dan prosedur baik hasil temuan BPKP maupun yang dilaporkan masyarakat. Trend penyimpangan dana hasil temuan masyarakat selain bergeser pelakunya dari masyarakat ke pendamping masyarakat/ konsultan, pun dengan jumlah dana yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penyimpangan dana pada tahun 2010 jumlah dana yang simpangkan dengan jumlah 340 juta.
Selama kurang dari 3 tahun penyimpangan dana
tersebut menjadi meningkat mencapai 2,1 Milliar. Sehingga penyimpangan dana temuan masyarakat/ non BPKP tersebut bila dirata-ratakan setiap tahun meningkat 172% atau 517% selama kurun waktu 3 tahun. Peningkatan jumlah penyimpangan dana yang cukup besar tersebut pelaku/ aktor nya bukan dari masyarakat tetapi pendamping masyarakat/ konsultan, dengan tingkat penyimpangan dana tertinggi mencapai 595 juta atau 0,5 Milliar lebih. Lemahnya
pengendalian
dan
penanganan
yang
lambat
dalam
penanganan
kasus
penyimpangan dana non temuan BPKP harusnya menjadi perhatian semua pihak. Propinsi yang memiliki kasus penyimpangan dana oleh konsultannya harus menjadi perhatian Tim Pengendali pusat atau KMP dan Satker Pusat. Propinsi tersebut yakni, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Banten, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jawa Barat untuk di PNPM Perkotaan wilayah-1. Tetapi tidak menutup kemungkinan virus penyimpangan dana tersebut akan mewabah ke propinsi lainnya bila tidak ada perubahan system kendali pendampingan dan rekruitmen personil. Kendala keterlambatan gaji pada kwartal ketiga ini pun bisa menjadi pemicu atau niat dari para pendamping yang tidak dapat bertahan dan bermental negatif. Sehingga mencari cara untuk bertahan dengan mencari kesempatan meminjam dana dari BKM. Oleh karena itu, keterlambatan gaji ini harus diantisipasi di tahun- tahun mendatang supaya tidak terjadi kembali. 1
II.
PROGRESS PPM WILAYAH I
1. Berdasarkan informatif dan masalah Jumlah pengaduan yang masuk pada bulan Oktober 2013 sebanyak 2.628 pengaduan. Pengaduan yang masih proses 2 pengaduan dari Propinsi Kalimantan Barat. Sedangkan jumlah aduan secara akumulatif yang telah masuk sebanyak 38.094 aduan. Pengaduan yang masih berstatus proses sebanyak 97 aduan (0,25%). Pengaduan yang telah selesai sebanyak 37.997 pengaduan (99.74%). Bila dilihat dari status aduan dari tahun ke tahun sejak tahun 2008 bahwa setiap tahun masih terdapat pengaduan yang masih status proses. Pengaduan yang berstatus proses tersebut merupakan pengaduan dari hasil temuan BPKP. Grafik 1.1 Pengaduan berdasarkan aduan (Periode sd Oktober 2013)
Pengaduan tertinggi selama kurun waktu tahun 2008 – 2013 terjadi di tahun 2012 dengan status pengaduan yang masih proses sebanyak 27 pengaduan. Pengaduan dengan status proses tertinggi terdapat di tahun 2013, dengan jumlah aduan sebanyak 55 pengaduan (56,70%) dari total 97 pengaduan proses selama kurun waktu tersebut.
2
Grafik 1.2 Propinsi status aduan proses (Periode sd Oktober 2013)
Pada grafik 1.2. di atas dapat dilihat bahwa pengaduan tertinggi masih terdapat di propinsi Sumatera Barat 22,13%. Sedangkan propinsi dengan status pengaduan yang masih proses tertinggi terdapat di Propinsi Banten mencapai 32,98%. Pengaduan yang masih status proses tersebut terdapat 6 pengaduan terjadi di tahun 2010. Sedangkan pengaduan sisa terjadi antara tahun 2011 – 2013. Pengaduan yang berstatus proses tersebut 71% merupakan pengaduan merupakan pelanggaran mekanisme dan prosedur. Grafik 1.3. Pengaduan bersifat Informatif (Periode sd Oktober 2013)
Pengaduan kategori pertanyaan sampai dengan status Oktober 2013 masih mendominasi dari seluruh pengaduan yang bersifat informatif sebanyak 71,2%. pengaduan yang bersifat informatif dengan status proses terdapat pada kategori pertanyaan.
3
Grafik 1.4. Pengaduan bersifat Masalah (Periode sd Oktober 2013)
Pengaduan yang bersifat masalah sampai status akhir Oktober 2013 mencapai 2.180 pengaduan masalah. Pengaduan masalah yang sering diadukan oleh masyarakat berkaitan dengan pelanggaran mekanisme dan prosedur baik pada kegiatan pemanfaatan BLM maupun pelaksanaan kegiatan siklus. Pelanggaran mekanisme dan prosedur mencapai 921 pengaduan (42,24%). Khusus pada pelanggaran mekanisme dan prosedur sering terjadi di siklus pemanfaatan dana BLM pada kegiatan infrastruktur dan ekonomi. Tabel.1.1. Berdasarkan Pengaduan Informatif dan Masalah Kategori Perubahan kebijakan
Proses
Selesai 5
Adanya Intervensi Negatif Force Majeur
Grand total 102
107
100
100
40
40
Kode Etik / Kinerja Pelaku
2
199
201
Lainnya
9
536
545
47
921
968
7
212
219
23
27061
27084
3607
3607
Pelanggaran Mekanisme dan Prosedur Penyimpangan Dana Pertanyaan Saran Kritik Grand Total
4
5219
5223
97
37997
38094
4
2. Berdasarkan asal pengaduan Tabel.2.1. Berdasarkan Asal Aduan Derajat Aduan
Proses
Selesai
Nasional
Grand total 162
162
Provinsi
11
752
763
Kabupaten/Kota]
30
2807
2837
Kecamatan
3
485
488
Kelurahan
53
33791
33844
Grand Total
97
37997
38094
Pengaduan berdasarkan asal aduan yang paling dominan berada pada tingkat kelurahan. Namun pengaduan pada tingkat kelurahan tersebut yang masih status proses sejumlah 0,15%. Pengaduan dengan status proses tertinggi kedua terdapat di tingkat kabupaten dengan jumlah pengaduan mencapai 30 pengaduan atau 1,05% dari jumlah aduan pada tingkat kota/kabuapten. Grafik 2.1. Berdasarkan asal aduan
3. Pengaduan berdasarkan media pengaduan. Media pengaduan yang sering digunakan sampai dengan status akhir Oktober 2013 masih didominasi media tatap langsung (88,29%). Media pengaduan yang intensif digunakan oleh masyarakat selain tatap langsung telephone, SMS,buku pengaduan. Media lainnya, seperti Pengaduan Online, Mimbar bebas, surat, dll banyak digunakan oleh masyarakat dengan capaian intensitas penggunaan media tersebut hanya di bawah 1%. Grafiks.3.1. Pengaduan berdasarkan Media Aduan
5
Beberapa media pengaduan yang paling dominan selain temuan BPKP yang sering digunakan masyarakat terdapat 5 media dominan, seperti tergambarkan dalam grafik berikut di bawah ini. Media pengaduan telephone (2,31%),SMS (2,01%) dan buku pengaduan (1,07%) menjadi media yang cukup sering digunakan masyarakat.
6
4. Penyimpangan dana. Penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat selama kurun waktu tahun 2013 mencapai 249 juta. Jumlah tersebut telah menurun 75,4% dari penyimpangan tahun sebelumnya. Begitupun dengan penyimpangan dana yang terjadi pada tahun 2010 sejak KMP PNPM wilayah I berada. Penyimpangan tertinggi selama periode tahun 2010 – 2013 penyimpangan tertinggi terjadi di tahun 2012. Penyimpangan dana tahun 2012 mencapai 1,019 Milliar.
Propinsi yang penyimpangan dana tertinggi terjadi di Propinsi Banten di tahun 2012. Penyimpangan dana tersebut mencapai 813 juta. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh pelaku konsultan dengan menyalah-gunakan dana pelatihan masyarakat dan BLM. Proses penyelesaian penyimpangan dana tersebut telah diproses oleh pihak berwajib. Propinsi yang rata-rata tiap tahun terjadi penyimpangan dana terdapat di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Sumatera Utara. Penyimpangan dana di Propinsi Sumatera Utara di tahun 2010 merupakan penyimpangan dana yang tertinggi dengan jumlah dana mencapai 310 juta atau 82,98%. Sedangkan di Propinsi Jawa Barat terjadi di tahun 2013 dengan jumlah penyimpangan dana mencapai 151 juta atau 60,41% dari total penyimpangan yang terjadi pada tahun yang sama. Berdasarkan jumlah pelaku penyimpangan dana selama kurun waktu tahun 2010 – 2013 propinsi dengan jumlah pelaku terbanyak terdapat di Propinsi Jawa Barat, Propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
7
Trend penyimpangan dana selama kurun waktu tahun 2010 – 2013 menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan tertinggi terjadi di tahun 2013 dari jumlah dan yang telah disalahgunakan.
8
III. ISSUE UMUM PPM Perspektif pemikiran yang diharapkan dapat mengoptimalkan PPM sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat untuk menunju PNPM Perkotaan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan Tim PPM dan Monev KMP menghasilkan beberapa pemikiran sebagai berikut : a) PPM belum efektif sebagai media pembelajaran masyarakat disebabkan : -
PPM yang dikelola cenderung statis, karena dikelola oleh pelaku konsultan di tingkat lapangan sehingga cenderung menjadi kebutuhan program sehingga berdampak psikologis bagi masyarakat bahwa PPM milik konsultan.
-
PPM dianggap sebagai kewajiban atau berkorelasi dengan kinerja pelaku konsultan sehingga pengaduan yang disampaikan bukan murni pengaduan masyarakat sebagai pembelajaran tetapi karena kewajiban. Sebaliknya bila ada masalah di wilayahnya cenderung ditutupi karena dianggap berpengaruh pada evaluasi kinerja.
-
PPM belum melembaga sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat karena tidak terbentuknya jaringan pelaku dalam penyelesaian masalah di tingkat masyarakat.
b) Dampak ketidak-efektifan PPM bagi Program : -
Kualitas isi pengaduan yang tidak layak (abu-abu) sehingga belum dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat lainnya.
-
Pelaku konsultan belum terlatih kepekaannya terhadap permasalahan-permasalahan untuk segera ditanggapi dan ditangani.
-
PPM menjadi laporan pengaduan yang tidak berkualitas, hanya merupakan data-data yang berubah dari bulan ke bulan dan semakin bertambah.
-
PPM belum menjadi salah satu bagian dari instrumen untuk evaluasi terhadap program oleh semua pihak baik pemerintah daerah, masyarakat maupun konsultan.
-
PPM belum menjadi bagian dari early warning sytem bila terjadi penyimpangan dana dan pembelajaran untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpanganpenyimpangan lain.
9
c) Harapan (expectation) terhadap PPM ke depan : -
PPM harus menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kontrol sosial masyarakat dan penguatan modal sosial masyarakat.
-
PPM menjadi alat
pembelajaran masyarakat di dalam peningkatan kapasitas pola
berpikir , sikap dan perilaku yang arif dan bijaksana di dalam menghadapi persoalan. -
PPM dikelola penuh oleh masyarakat yang independent (relawan) yang terlatih dan dibawah naungan Pokja TKPKD Kota/kabupaten atau pun Propinsi.
-
PPM dapat membentuk jaringan sosial yang kuat dengan lembaga-lembaga lokal di dalam meningkatkan kontrol dan kepedulian terhadap setiap persoalan yang dihadapi.
-
PPM menjadi pusat informasi program yang dikelola masyarakat bersama pemerintah di tingkat kota/kabupaten dan menjadi satu wadah bersama PNPM Mandiri.
-
PPM menjadi sarana belajar bersama antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli di dalam kegiatan KBIK.
10
IV. Kesimpulan dan rekomendasi A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang dikelola selama kwartal ketiga sebagai berikut : 1. Bahwa pengaduan melalui media tatap langsung masih menjadi media yang disukai masyarakat di dalam menyampaikan aduan yang bersifat informatif berupa pertanyaan dengan harapan supaya memperoleh jawaban langsung. Media telephone, SMS dan kotak pengaduan merupakan media lain yang sering digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduannya selain tatap langsung. 2. Pengaduan dengan status proses tertinggi terdapat di Propinsi Banten. Juga jumlah penyimpangan dana yang paling tinggi yang dilaporkan diluar hasil temuan BPKP terjadi di Propinsi Banten. 3. Jumlah pelaku penyimpangan dana sampai dengan status Oktober 2013 yang tertinggi terjadi di daerah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. 4. Terjadi penurunan jumlah penyimpangan dana di tahun 2013 dari tahun sebelumnya. Juga adanya pelanggaran mekanisme dan prosedur dalam pemanfaatan dana BLM khususnya bidang infra-struktur dan ekonomi harus menjadi perhatian serius USK terkait.
B. Rekomendasi 1. Media pengaduan yang ada harus terintegrasi di dalam SIM PPM dan menjadi alat pengendali semua pihak di dalam evaluasi pelaksanaan program. 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh pusat terhadap sistem perekrutan personil di wilayah KMW Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Pengawasan pengendalian pencairan dana dan pemanfataan dana di wilayah tersebut harus diperketat. 3. Perlu dilakukan deteksi ulang terhadap pelaku yang pernah dan terindikasi penyimpangan dana untuk dibuatkan rekapitulasi data pelaku penyimpangan dana oleh masing-masing KMW Propinsi dan mengirimkannya ke HRD Pusat untuk dimasukan dalam daftar black-list/ DPO pihak berwajib supaya tidak masuk ke program PNPM lain. Jakarta, 20 Nopember 2013 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
11
12
