I. PENDAHULUAN Pengelolaan pengaduan masyarakat di PNPM Mandiri Perkotaan wilayah I sampai dengan bulan Mei 2013 telah mencapai 31.631 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai mencapai 31.581 pengaduan (99,86%) dan yang masih proses sebanyak 44 pengaduan (0,14%). Pengaduan tersebut terdiri dari pengaduan yang bersifat informatif (pertanyaan,saran dan kritik) mencapai 30.371 (96,02%) dan pengaduan yang bersifat masalah (penyimpangan dana, mekanisme dan prosedur, kode etik, force major dll) mencapai 972 pengaduan.(3,07%) Pengaduan pada bulan Mei 2013 sebanyak 830 pengaduan. Pengaduan pada bulan Mei 2013 mengalami peningkatan 2,72%. Penambahan aduan pada bulan Mei 2013 lebih sedikit dari bulan sebelumnya yang mencapai 908 pengaduan.
II.
PROGRESS PPM WILAYAH I
1. Berdasarkan Lingkup dan Kategori Masalah Pengaduan berdasarkan lingkup keuangan dan adminstrasi pada periode Mei 2013 pengaduan masuk pada lingkup Administrasi sebanyak 760 pengaduan (92,07%) dan pada lingkup keuangan 70 pengaduan (7,93%). Berdasarkan data periode pelaporan periode Mei secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1.Berdasarkan Lingkup Administrasi dan Keuangan (Periode Mei 2013) PROPINSI
ADM
KEU
Grand Total
NAD SUMBAR SUMSEL BENGKULU BABEL DKI JABAR KALBAR
83 132 79 1 56 219 116 74
11 36 2 2 4 11 4
94 168 81 1 58 223 127 78
Grand Total
760
70
830
Pengaduan pada lingkup administrasi dan keuangan sampai dengan bulan Mei 2013,lingkup adminstrasi 27.798 pengaduan(87,88%) dan pada lingkup keuangan 3.833 pengaduan (12,12%). Propinsi dengan jumlah pengaduan lebih banyak pada lingkup administrasi dan keuangan sampai dengan Mei 2013 terdapat di Propinsi Sumatera Barat. Pengaduan pada lingkup adminstrasi mencapai 27.798 pengaduan dan lingkup keuangan 1.396 pengaduan.
1
2. Berdasarkan Sifat Pengaduan Pengaduan berdasarkan sifat aduan terdiri dari pengaduan informatif dan masalah pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa pertanyaan, kritik dan saran. Pengaduan informatif tersebut berjumlah sebanyak 816 pengaduan(98,31%)dengan pengaduan yang masih proses sebanyak 1 pengaduan (0.12%). Pengaduan yang telah selesai sebanyak 904 pengaduan (99,55%) Tabel 2.1.Status Pengaduan Informatif dan Masalah (Periode Mei 2013) PROPINSI NAD SUMBAR SUMSEL BENGKULU BABEL DKI JABAR KALBAR Grand Total
INFO 94 166 76 1 56 221 124 78 816
MASALAH
2 5 2 2 3 9
Grand Total 94 168 81 1 58 223 127 78 830
Berdasarkan pengaduan informatif di masing-masing propinsi jumlah pengaduan pada kategori pertanyaan lebih dominan dengan jumlah aduan 651 pengaduan (79,77%). Propinsi dengan jumlah pertanyaan tertinggi terdapat di Propinsi DKI dengan jumlah aduan pertanyaan sebanyak 187 pengaduan (28,72%) dari 651 pengaduan yang bersifat informatif. Pengaduan informatif pada status Mei 2013 tidak terdapat pengaduan yang masih berstatus proses.
2
Tabel 2.2.Pengaduan Informatif berdasarkan kategori (Periode Mei 2013) PROPINSI
Kritik
NAD SUMBAR SUMSEL BENGKULU BABEL DKI JABAR KALBAR Grand Total
Pertanyaan 6
Saran
JUMLAH 2 2 33
5 24 28 3
86 164 40 1 18 187 87 68
33 10 9 7
94 166 76 1 56 221 124 78
69
651
96
816
3
Pengaduan yang bersifat masalah di bulan Mei 2013 hanya terdapat di 5 propinsi. Pengaduan bersifat masalah lebih dominan pada kategori mekanisme dan prosedur dan lainnya. Mekanisme dan prosedur dan force major terdapat 5 pengaduan. Propinsi dengan pengaduan masalah terbanyak pada status Mei terdapat di Propinsi Sumatera Selatan. Tabel 2.3.Pengaduan Masalah berdasarkan kategori (Periode Mei 2013) Propinsi SUMBAR SUMSEL BABEL DKI JABAR Grand Total
Force Major
Kode Etik
Penyimpan gan Dana
Perubahan Kebijakan
2 3
2
2
Mek. & Prosedur
1 1 3 5
1 1 5
1
1
Grand Total 2 5 2 2 3 14
3
3. Berdasarkan asal pengaduan Tabel.3.1. Berdasarkan Asal Aduan PROPINSI
Kelurahan
Kecamatan
NAD SUMBAR SUMSEL BENGKULU BABEL DKI JABAR KALBAR
93 167 67 1 47 175 119 77
1
Grand Total
746
8
Kabupaten/Kota
Provinsi
1 1
13
1
9 27 4
1 21
53
23
4 1
Grand Total 94 168 81 1 58 223 127 78 830
Pengaduan berdasarkan asal/derajat aduan dimana pengaduan tersebut masuk pada bulan Mei 2013 masih mendominasi di tingkat kelurahan. Pengaduan di tingkat kelurahan mencapai 746 pengaduan (89,87%). Pengaduan berasal dari kecamatan 0.96%, kota/ kabupaten 6,39%, pengaduan berasal dari Propinsi 2,77%. Secara akumulatif jumlah pengaduan berdasarkan asal/ derajat aduan masih di dominasi pengaduan dari tingkat kelurahan dengan jumlah aduan sebesar 28.373 pengaduan (89,70%) dari 31.631 pengaduan.
4
4. Pengaduan berdasarkan media pengaduan. Pengaduan berdasarkan media penyampaian pada Mei 2013 masih didominasi pengaduan pada media tatap langsung mencapai 774 aduan (93,25%) . Pengaduan yang muncul di bulan Mei 2013 melalui media Mimbar bebas, sms, telephone dan surat. Media lain yang cukup dominan pada bulan Mei melalui buku aduan dengan jumlah aduan terbanyak pada media ini di Propinsi DKI Jakarta mencapai 22 aduan dari 25 aduan. Tabel.4.1. Pengaduan berdasarkan Media Aduan Propinsi NAD SUMBAR SUMSEL BENGKULU BABEL DKI JABAR KALBAR Grand Total
Buku Aduan
MB
SMS
Telepon
Surat
2 1 2 22 1 25
2
4 1
4
1 18 2 1 24
2
Tatap Langsung
Grand Total
94 166 78 1 55 183 120 77
94 168 81 1 58 223 127 78
774
830
Pengaduan secara akumulatif dengan media pengaduan tatap langsung yang lebih dominan terdapat di Propinsi Sumatera Barat, jumlah aduan tersebut mencapai 98,9%. Media tatap langsung yang digunakan dalam penyampaian pengaduan mencapai 92,92% dari jumlah total pengaduan 31.631 pengaduan.
5
Media Pengaduan lainnya yang digunakan seperti, buku pengaduan 1,43%,telephone 1,93%, sms 1,36% dan surat 1,25%. Media pengaduan mimbar bebas, pengaduan online, faximili,email dan lainnya hanya dibawah 1%.
6
IV. Isue-issue Strategis Issue strategis yang terjadi selama kurun waktu periode Mei 2013 masih berkisar yaitu : 1) Permasalahan gaji fiktif dari quota jumlah fasilitator di suatu kota/kabupaten yang menjadi celah terjadinya korupsi atau manipulasi data personil bila satker baru pengganti tidak mengetahui prosedur dan dokumen yang harus diverifikasi. 2) Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat selama ini menjadi tanggung-jawab korkot dan penginputan data diserahkan kepada assmandat sehingga menyebabkan antara pengisian data subtansi aduan dengan penanganan tidak sesuai. Issue ini sudah dilakukan perubahan dengan menjadikan askot CD dan faskel CD untuk menjadikan tugas tersebut bagian dari tupoksinya karena sudah ada di MSAP mereka masing-masing. 3) Penyimpangan dana baik dana BLM maupun pelatihan masyarakat pelakunya telah bergeser dari masyarakat/ KSM/ anggota BKM ke pendamping masyarakat fasilitator,bahkan koordinator kota (Korkot) dan subprof Admin KMW. Sudah ada kebijakan dari Pusat dana pelatihan masyarakat tidak dikeluarkan secara terpisah tetapi sudah menjadi bagian daripada BLM. Jadi 10% dari dana BLM untuk pelatihan masyarakat sehingga mekanisme penggunaannya pun mengikuti mekanisme pemanfaatan BLM. Hanya belum dijelaskan, pos penggunaannya. 4) Pengaduan masyarakat yang cenderung lebih dominan melalui media tatap langsung di tingkat kelurahan dengan pertanyaan, kritik dan saran terutama pada kategori pertanyaan. (catatan : apakah hal tersebut menunjukkan masyarakat belum paham tentang program dan masih tergantung kepada faskel/ konsultan atau kah hanya aduan yang dibuat oleh faskel untuk memenuhi syarat quota pengaduan) 5) Unit Pengelola pengaduan baik di tingkat kelurahan, kota/kabupaten maupun propinsi belum berfungsi dan efektif. Pencatatan aduan dan penanganan pengaduan masih di dominasi fasilitator dibandingkan anggota BKM. Keterlibatan aparat pemerintah daerah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota/kabupaten
7
III. Rekomendasi Berdasarkan Issue permasalahan yang terekam berdasarkan trends di bulan ini, maka rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut : 1) Perlunya melakukan pelatihan khusus untuk Tim Satker baru tentang PNPM Mandiri Perkotaan karena berdampak pada proses verifikasi dan pengawasan dari Satker terhadap evaluasi pelaksanaan pendampingan oleh faskel dan Korkot tidak tepat. 2) Penanganan masalah pengaduan yang dikhususkan dilakukan oleh faskel CD dan asskot CD di wilayah I dalam pengorganisasiaan penyelesaian masalah dan penginputan data secara substantif di dalam SIM PPM akan lebih efektif sehingga perekaman data dalam SIM lebih baik dibandingkan oleh asmandat. 3) Kecenderungan meningkatnya penyimpangan dana yang diadukan oleh masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah pelaku penyimpangan dana oleh konsultan sehingga perlu pembenahan terhadap system recruitmen dan pelatihan/ peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas lebih didorong pada kepedulian dan rasa emphatic seluruh jajaran konsultan terhadap kelompok marginal dengan model pelatihan langsung di lingkungan kelompok tersebut. 4) Perlu adanya sistem kaderisasi anggota BKM di dalam mengantisipasi lemahnya pemahaman anggota BKM terhadap program serta terjadinya disorientasi dan motivasi anggota BKM di dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Demikian laporan progress pengaduan masyarakat ini disampaikan. Mohon saran dan masukan dalam perbaikan laporan ini sangat diharapkan.
8
