I. PENDAHULUAN Pengelolaan Pengaduan pada periode Maret tahun 2013 telah mencapai 2.005 pengaduan. Sedangkan pengaduan informatif berjumlah 1972 pengaduan dan pengaduan masalah berjumlah 23 pengaduan. Pengaduan yang masuk pada bulan Maret 2013 sebanyak 603 pengaduan dengan jumlah pengaduan informatif mencapai 590 pengaduan dan pengaduan masalah mencapai 13 pengaduan. Pengaduan sampai dengan Maret 2013 (dari awal) mencapai 28.999 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai mencapai 28.995 pengaduan (99,98%) dan sebanyak 4 pengaduan (0,02%) masih proses.
Bila melihat trend pengaduan selama sampai dengan Maret tahun 2013 pengaduan di Propinsi dengan jumlah pengaduan setiap bulan cukup besar cenderung menurun, seperti : Propinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Jawa Barat.
II.
PROGRESS PPM WILAYAH I
1. Pengaduan Informatif dan Masalah Grafik 1.Status Pengaduan Informatif dan Masalah (Periode Triwulan I (Maret) 2013)
1
Pengaduan yang masuk pada bulan Maret 2013 berjumlah 603 pengaduan. Pengaduan informatif sebanyak 590 pengaduan 97,84% dan pengaduan masalah mencapai 2,15%. Kecenderungan pengaduan informatif pada triwulan-1 menurun 41,18%. Sedangkan pengaduan masalah meningkat 62,5%. Tabel Pengaduan Informatif dan Masalah Triwulan I Thn 2013 SIFAT ADUAN INFORMATIF MASALAH Grand Total
JAN 833 8 841
FEB 549 12 561
MAR 590 13 603
Grand Total 1972 23 2005
2. Pengaduan Lingkup Administratif dan Keuangan Grafik 2. Pengaduan berdasarkan Lingkup Administrasi & Keuangan Triwulan I tahun 2013
Pengaduan berdasarkan lingkup adminstrasi dan keuangan pada triwulan I tahun 2013 mencapai 1.795 pengaduan (89,52%) dan pengaduan pada lingkup keuangan tahun 2013 mencapai 210 pengaduan (10,47%). Pengaduan pada lingkup administrasi selama triwulan I menurun 26,99%. Sedangkan pengaduan pada lingkup keuangan menurun 68,25%.
3. Pengaduan Berdasarkan Derajat aduan Pengaduan berdasarkan tingkatan/ derajat aduan yang dikelola selama kurun waktu triwulan I baik pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten cenderung menurun. Sedangkan pengaduan pada tingkat Propinsi cenderung meningkat walaupun jumlah aduan yang diadukan sedikit.
2
Grafik 3. Pengaduan berdasarkan derajat aduan Triwulan I tahun 2013
Pengaduan pada derajat kelurahan masih mendominasi selama triwulan I tahun 2013. Pengaduan pada derajat kelurahan lebih tinggi dari derajat/ tingkat pengaduan lainnya dan dilakukan melalui media tatap langsung.
4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian. Grafik4. Pengaduan berdasarkan derajat Media Triwulan I tahun 2013
Media penyampaian pada triwulan I tahun 2013 masih difavoritkan melalui media tatap langsung dan pada derajat kelurahan. Hampir 95,81% pengaduan pada triwulan I melalui media tatap langsung lebih dominan. Semoga asumsi pengaduan terbanyak melalui media ini, bukan karena fasilitator mengadangada pengaduannya tapi murni dari masyarakat.
3
5. Penyimpangan Dana Jumlah penyimpangan dana hasil temuan BPKP yang telah dikelola dan dicatat di dalam SIM PPM sampai dengan Triwulan I (Maret) 2013 masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya sebesar 1,9 Milliar dan dana yang telah dikembalikan sebesar 1,6 Milliar (87,8%). Bila melihat trendnya data penyimpangan dana hasil temuan BPKP tersebut yang sudah tercatat antara bulan Maret 2012 sampai dengan Triwulan I (Maret) 2013 tidak terjadi perkembangan maupun progres penyimpangan. Grafik 5. Progress Penyimpangan dana Temuan BPKP Triwulan I tahun 2013
Begitupula progress penyimpangan dana hasil laporan masyarakat (Non BPKP) selama triwulan I tahun 2013 tidak mengalami perkembangan baik nilai penyimpangan maupun dana yang dikembalikan. Jumlah penyimpangan dana hasil laporan masyarakat mencapai 1,09 Milliar dan dana yang sudah dikembalikan mencapai 519 juta (47,61%). Grafik 5. Progress Penyimpangan dana Temuan Non BPKP Triwulan I tahun 2013
4
IV. Isue-issue Strategis Issue strategis yang terjadi selama kurun waktu periode Triwulan I (Maret) 2013 masih berkisar yaitu : 1) Para pelaku dilapangan masih memiliki paradigma yang salah tentang masalah/ pengaduan karena masih menganggap adanya masalah/ pengaduan merupakan suatu aib/kinerja buruk apalagi yang berkaitan dengan penyimpangan dana sehingga cenderung ditutup-tutupi ataupun dilaporkan bila kasusnya akan selesai. 2) Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat selama ini menjadi tanggung-jawab korkot dan penginputan data diserahkan kepada assmandat sehingga menyebabkan antara pengisian data subtansi aduan dengan penanganan tidak sesuai. 3) Penyimpangan dana baik dana BLM maupun pelatihan masyarakat pelakunya telah bergeser dari masyarakat/ KSM/ anggota BKM ke pendamping masyarakat fasilitator,bahkan koordinator kota (Korkot) dan subprof Admin KMW. 4) Pengaduan masyarakat yang cenderung lebih dominan melalui media tatap langsung di tingkat kelurahan dengan pertanyaan, kritik dan saran pada kegiatan siklus BLM menjadi indikasi adanya ketidak-pahaman masyarakat
5
terhadap kegiatan program khususnya pada siklus pemanfaatan BLM ( Infrastruktur, ekonomi dan sosial). 5) Unit Pengelola pengaduan baik di tingkat kelurahan, kota/kabupaten maupun propinsi belum berfungsi dan efektif. Pencatatan aduan dan penanganan pengaduan masih di dominasi fasilitator dibandingkan anggota BKM. Keterlibatan aparat pemerintah daerah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota/kabupaten 6) Pengaduan informatif yang didominasi Propinsi Sumatra Barat telah bergeser dan digantikan propinsi Sumatra Utara. Hanya, dominasi pengaduan informatif di Propinsi Sumatra Barat lebih banyak berupa pertanyaan. Di Propinsi Sumatra utara pada jenis informatif ini hampir berimbang antara pertanyaa, kritik dan saran.
6
III. Rekomendasi Berdasarkan Issue permasalahan yang terekam berdasarkan trends di bulan ini, maka rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut : 1) Penanganan masalah pengaduan yang dikhususkan dilakukan oleh faskel CD dan asskot CD di wilayah I dalam pengorganisasiaan penyelesaian masalah dan penginputan data secara substantif di dalam SIM PPM akan lebih efektif sehingga perekaman data dalam SIM lebih baik dibandingkan oleh asmandat. 2) Kecenderungan meningkatnya penyimpangan dana yang diadukan oleh masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah pelaku penyimpangan dana oleh konsultan sehingga perlu pembenahan terhadap system recruitmen dan pelatihan/ peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas lebih didorong pada kepedulian dan rasa emphatic seluruh jajaran konsultan terhadap kelompok marginal dengan model pelatihan langsung di lingkungan kelompok tersebut. 3) Perlu adanya sistem kaderisasi anggota BKM di dalam mengantisipasi lemahnya pemahaman anggota BKM terhadap program serta terjadinya disorientasi dan motivasi anggota BKM di dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Demikian laporan progress pengaduan masyarakat ini disampaikan. Mohon saran dan masukan dalam perbaikan laporan ini sangat diharapkan.
7
