SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN PENGADAAN

DISKUSI ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN SANGGAH/SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KONDISI PENGADAAN PEMERINTAH SAAT INI

LKPP


Kasus Pengadaan Barang/Jasa • • •

APBN 2012 Estimasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa = 500 Triliun. Pengadaan barang/jasa masih merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%), meski persentasenya berkurang. 294 pimpinan daerah terlibat korupsi.

Sumber:

LKPP


Kasus Pengadaan Barang/Jasa •

Persentase kerugian negara terbesar (38%) hasil temuan BPK Semester I 2011, berada di sektor pengadaan barang/jasa

Sumber :

Potensi Nilai Pengadaan TA 2013

Dalam Miliar Rupiah

PERAN LKPP LKPP

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK PEMERINTAH PENGHEMATAN BELANJA NEGARA

GOOD GOVERNANCE CLEAN GOVERNMENT

MASYARAKAT ADIL & MAKMUR

LKPP


Empat Pilar* Reformasi PB/J Pemerintah INTEGRITY, TRANSPARANCY

(E-PROC AND ANTI CORRUPTION)

Legislative & Regulatory Framework

1 3

• Kewenangan Pengadaan Langsung • E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan ePurchasing)

*Based on Indicators Form OECD DAC

• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012 • Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb) • RUU  Peraturan Kepala Daerah

4

Sistem Pengadaan Pemerintah

Procurement Operation (CAPACITY BUILDING)

LKPP  ULP/PP LPSE (E-Procurement) PA/KPA – PPK – PPHP Sertifikasi Ahli Institutional Framework & Pengadaan Management Capacity • Jabfung PB/J • PERAN APIP (Audit) (Professionalizing the

2

• • • •

TUJUAN PERUBAHAN PERPRES 54 TAHUN 2010 MENJADI PERPRES 70 TAHUN 2012

Mempercepat pelaksanaan APBN/APBD

Menghilangkan multitafsir dengan memperjelas aturan pengadaan

Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif dan Efisien

Kebijakan Implementasi e-Procurement: • Perpres 54/2010: Mulai tahun 2012 seluruh instansi wajib menerapkan eprocurement untuk sebagian/seluruh paket.

• Inpres 17 Tahun 2011 : – 75% pengadaan K/L/I, – 40% pengadaan Daerah.

• Inpres 1 Tahun 2013: – 100% pengadaan K/L/D/I

E-Government Procurement?

Call for bids: E-Tendering E-Reverse Auction

Expiration Of guaranties

Outsource:

Receipt of Products or services

Inhouse/Internal Provision: E-Swakelola

Signing Of contracts

Call for bids or quotes

Identification of needs

Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

E-Penunjukan Langsung

Preparation

Selection

Execution

Securities

Call for price quotation: E-Purchasing E-Pengadaan Langsung

Purchases Order

E-RUP

PA/KPA

Pokja ULP/PP

E-Kontrak

PPK

PPHP

Status (terkini) Implementasi LPSE di Indonesia Update : Senin Oktober 2013

Progress e-Katalog

LKPP


FAKTA PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Fakta atas Proses Pengadaan Barang/Jasa ? Expiration Of guaranties

PA/KPA





KDH

PPK

PPHP

Execution

Securities

PPK Tidak paham Klausul Kontrak

Tidak paham Substansi Kontrak

PPK Tidak Mampu Mengendalikan Kontrak

Tidak paham Menguji Kualitas Barang/Jasa

Pokja ULP/PP PPK Preparation PA Tidak Membuat RUP PA mengarahkan Proses PPK /KPA membuat HPS tidak sesuai peraturan Integritas

E-RUP

Selection Dokumen Pengadaan Tidak Dipahami Prosedur & Kriteria Evaluasi Tidak Ada/Tidak Jelas Kesalahan dalam proses pemilihan dan evaluasi Profesional

PPK Tidak Melakukan Pemutusan Kontrak

Responsibilitas

Transparansi

Akuntabilitas

Kepemilikan Sertifikat Ahli Pengadaan belum dapat menjamin profesionalitas seseorang atas substansi pekerjaan yang diberikan kepadanya, perlu pendalaman terus menerus melalui praktik dan diskusi.

PERSONIL TIDAK PROFESIONAL? KDH

PA/KPA

Pokja ULP/PP






APIP ???

PPK

PPHP

Execution

Securities

PPK Preparation

Selection

Banyaknya sanggah dan sanggah banding, bahkan lelang/seleksi menjadi gagal Tuntutan Hukum (TUN) Terindikasi Pidana, karena kesalahan dalam penetapan HPS, proses pemilihan penyedia barang/jasa dan evaluasi, rekayasa dan penyelahgunaan wewenang

Sengketa kontrak : Pekerjaan tidak selesai? Spesifikasi teknis / Kualitas tidak sesuai ? Pengenaan Blacklist kepada Penyedia yang menimbulkan tuntutan Hukum kepada PPK/PA Tuntutan Perdata, dan Teridikasi Pidana karena rekayasa/ Kolusi atau penyalahgunaan wewenang

Integritasterjadinya permasalahan Profesional baik dalam Responsibilitas Transparansi Untuk mencegah masa prakontrak maupun paska Akuntabilitas kontrak, perlu dilakukan E-RUP pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam pasal 116 Perpres 54 tahun 2010 yang telah pengawasan diperbaharui dengan Perpres 70/2012 : Menteri/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK/ULP dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan K/L/D/I, dengan menugaskan APIP untuk melakukan audit sesuai ketentuan .

DAMPAK THD PROSES/PERSONIL PBJ SAAT INI ? KDH ???

PA/KPA

Pokja ULP/PP






APIP

PPK

PPHP

Execution

Securities

PPK Preparation

Selection

1. Ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja ULP, karena menghindari menjadi tersangka??? 2. PPK dan Pokja ULP, karena kelalaian/alpa (tidak kompeten) tidak disengaja  terpidana korupsi. 3. APIP berfungsi sebagai “Quality Assurance” ????  Amanah PP 60/2008 : SPIP 4. Masyarakat tdk mendapatkan haknya karena kontrak putus  barang/jasa tdk bermanfaat  APBN/APBD ???? KDH seharusnya menjadi pengayom bagi seluruh Responsibilitas prosonil yang ada dalam pemerintahaannya, dengan antara lain: Integritas Profesional Transparansi Akuntabilitas -Memberdayakan E-RUP APIP sebagai “quality assurance” atas proses pengadaan barang/jasa (Tidak selalu Post Audit) -Membuat tim pendampingan (APIP dan Biro Hukum) terkait dengan prngadaaan barang/jasa.

Mekanisme Sanggah, Sanggahan Banding, Berdasarkan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Barang//Jasa Pemerintah dan Perubahannya

Mekanisme Sanggah, Sanggahan Banding Berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012

④b. Pendapat dan saran

LKPP

④ Jawaban sanggahan Banding

③ Sanggahan Banding

④a. Pendapat

dan saran

Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi /Pejabat yang berwenang

APIP K/L/D/I

①b.Tembusan

② Jawaban Sanggahan Peserta Pelelangan

a Sanggahan

ULP/Panitia Lelang

Materi Sanggahan Kriteria Materi Sanggahan

Penjelasan

Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Yang termasuk penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur : a. tidak memenuhi persyaratan; dan b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses

Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

Rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan: a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang; b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan;

Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses

Batasan Jangka waktu Sanggah dan Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang

Jawaban Sanggahan Banding

Jawaban Sanggahan

Sanggahan

Sanggahan Banding

Sanggahan

5 hk / 3 hk setelah Pengumuman Pemenang

Jawaban Sanggahan

5 hk / 3 hk setelah Sanggahan diterima

Sanggahan Banding

5 hk / 3 hk setelah Jawaban Sanggahan diterima

Jawaban Sanggahan Banding

15 hk / 5 hk setelah sanggahan banding diterima

Penyimpangan Prosedur 1 1. Pelanggaran Pasal 79 ayat 2 mengenai tindakan Post Bidding yang dilakukan oleh ULP dan/atau Penyedia 2. Kesalahan Panitia dalam menetapkan sistem Pengadaan 3. Kesalahan Panitia dalam melakukan proses evaluasi evaluasi:: a. tidak melakukan klarifikasi klarifikasi;; b. tidak melakukan pemeriksaan atas persaingan usaha tidak sehat sehat;; c. menggugurkan dengan alasan yang tidak substantif substantif;; d. tidak melakukan koreksi aritmatik aritmatik;; e. tidak sesuai dengan kriteria evaluasi evaluasi.. 4. Kesalahan dalam mengumumkan penetapan pemenang 5. PA/KPA belum mengumumkan RUP 6. PPK dan Pokja ULP tidak bersertifikat 7. Adanya persyaratan surat dukungan keuangan bank pada pengadaan barang

Penyimpangan Prosedur 2 8. Tidak membuat Addendum Dokumen Pelelangan dalam hal terdapat perubahan dokumen lelang 9. Jaminan penawaran yang disampaikan jangka waktunya tidak sesuai dengan dokumen pengadaan 10. Meminta dokumen pendukung Daftar Isian Kualifikasi pada pelelangan dengan Pasca Kualifikasi

Rekayasa Tertentu 1. Spesifikasi mengarah pada Merk tertentu 2. Menambah persyaratan diluar yang ditentukan dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya 3. Jangka waktu pemasukan penawaran tidak realistis 4. Menghalangi peserta untuk mendaftar 5. Kriteria evaluasi yang tidak rinci 6. Merekayasa bandwith agar hanya penyedia tertentu yang dapat memasukan penawaran 7. Merubah spek saat proses pelelangan berjalan 8. Persyaratan keanggotaan asosiasi tertentu 9. Persyaratan dukungan 10. Perubahan jadwal tanpa alasan yang jelas

Penyalahgunaan Wewenang 1. Tidak menjawab sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 2. Menjawab dengan sanggahan/sanggahan banding dengan asal asal--asalan 3. Meminta biaya pendaftaran 4. Meminta biaya penggantian dokumen 5. Membatalkan pelelangan tanpa alasan yang jelas 6. Menetapkan besar jaminan tidak sesuai ketentuan 7. Membatasi jenis jaminan dalam proses pengadaan 8. Berlaku tidak adil dan tidak transparan 9. Menggunakan metode Penunjukan Langsung untuk meloloskan penyedia tertentu sebagai pemenang 10. PA/KPA melakukan tekanan kepada ULP

Mekanisme Pengaduan Berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 2012

Laporan Tindak Lanjut

Aparat Berwenang (KPK, KPPU, Polri, Kejaksaan)

Laporan

Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

Pendapat dan Saran

LKPP Pengaduan

Pengaduan

APIP K/L/D/I

Peserta Pelelangan/Masyarakat

Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Pasal 117 (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan. (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Pengaduan 2 Tindak Lanjut oleh LKPP



Menyampaikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada APIP

Tindak Lanjut oleh Instansi Berwenang

 Jika terdapat Indikasi KKN  Dapat ditindak lanjuti setelah Kontrak ditandatangani

Tindak lanjut oleh PA/KPA

 Menyatakan lelang gagal jika pengaduan terbukti benar

Tindak lanjut oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi

 Menyatakan lelang gagal jika pengaduan melibatkan KPA terbukti benar

Tindak lanjut oleh Kepala Daerah

 Menyatakan lelang gagal jika pengaduan melibatkan PA/KPA terbukti benar

Materi Pengaduan

Materi Pengaduan 1. 2. 3. 4.

Pengaturan tender Persekongkolan antar penyedia penyedia//afiliasi Panitia tidak bersertifikat Persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres dan Dokumen Pengadaan 5. Mark up HPS 6. Penilaian evaluasi yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan 7. Persaingan usaha tidak sehat 8. Sanggahan Sanggahan//Sanggahan Banding tidak dijawab 9. Panitia tidak transparan terkait proses dan hasil pelelangan 10.Pemalsuan 10. Pemalsuan dokumen

Gambaran Umum Kasus Sanggah, Sanggahan Banding, Pengaduan Tahun 2012 2012

1. Perbandingan Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kegiatan Pengadaan 2. Perbandingan Jumlah Kasus Berdasarkan Golongan Usaha 3. Perbandingan Berdasarkan Penyebab Terjadinya Kasus 4. Perbandingan Berdasarkan Wilayah Kegiatan

Sumber: Surat yang disampaikan kepada LKPP

Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Pengadaan

Jasa Konsultansi

Jasa Lainya

Pengadaan Barang

Pekerjaan Konstruksi

Sumber: Data LKPP Tahun 2012

3%

5%

44%

48%

Kasus berdasarkan Golongan Usaha

54% 46% Golongan Usaha Non Kecil


Golongan Usaha Kecil

Penyebab terjadinya Kasus Pelanggaran Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perubahannya Lainnya 4%

Penyelahgunaan wewenangn oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya 15%

Rekayasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat 9%

Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur 72%


Permasalahan dalam Penyelesaian Sanggah Sanggah,, Sanggah Banding dan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Pendelegasian kewenangan menjawab sanggahan banding tidak ditetapkan sejak awal; 2. Sanggah/Sanggah Banding tidak ditembuskan ke APIP K/L/D/I; 3. Kuantitas dan Kualitas APIP K/LD/I yang masih terbatas untuk menindaklanjuti tembusan sanggah/sanggah banding atau pengaduan; 4. Koordinasi antara pelaksana pengadaan dengan APIP K/L/D/I masih kurang; 5. Keterbatasan data dan informasi terkait sanggah/sanggah banding atau pengaduan 6. Jawaban sanggah/sanggah banding tidak berdasarkan substansi permasalahan dan ketentuan yang berlaku

PENINGKATAN PERAN APIP K/L/D/I DALAM PENGAWASAN PBJ (INC. SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN)

Pengawasan PBJ Pengawasan PBJ  part of internal control system (pasal 1 PP 60/2008).  SPIP Pengelolaan keuangan negara  efektif, efisien, transparan dan akuntabel  Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  Ps 2 (1) PP 60/08

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain  penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi  dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

DASAR HUKUM PENGAWASAN (PBJ) Pasal 116 Pasal 32 (4) Pasal 81 (2)

Pengadaan : - Barang - Jasa - Modal

Pasal 99 Pasal 117

Perpres 54/2010: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

APBN/APBD : Tertib & Manfaat, Efisien & Efektif, Transparan, Adil, Akuntabel UU No.10 Tahun 2011: (Pelaksanaan APBN/APBD) APBN/APBD : Akkuntabilitas, berorientasi hasil, Terbuka, Pemeriksaan UU No.17 Tahun 2003: (Keuangan Negara)

PENGAWASAN PBJ (K/L/D/I)

K/L/D/I Ps 116

Melakukan pengawasan : PPK, ULP, Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP  melakukan Audit sesuai ketentuan.

Ps 32 (4)

APIP Pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

Ps 81 (2)

Menindaklanjuti (pantau) atas penyelesaian sanggah yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Ps 99

APIP mengaudit pemenuhan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan langkah/ tindakan perbaikan bila terjadi ketidaksesuai dalam penggunaan TKPDN)

ALTERNATIF PENYELESAIAN SANGGAH/ SANGGAH BANDING DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

1. 2. 3. 4. 5.

WHAT? WHAT? WHEN? WHERE? WHO? HOW? (evaluasi, monitoring, audit, al al.. Probity? Wbs?

reviu,

wbs.lkpp.go.id

LKPP

Whistleblower System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TERIMA KASIH Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

www.konsultasi.lkpp.go.id

SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN PENGADAAN

Recommend Documents